cover
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Articles 351 Documents
PUBLIC SERVICE COMPENSATION MECHANISM: LESSON FROM COMMUNITY HEALTH CENTERS PRACTICES Laode Rudita; Asep Cahyana
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1962

Abstract

The fulfillment of the community's right to obtain decent health services and public facilities remains an unmet challenge for the government. The readiness of public health service providers to ensure all service recipient rights, as mandated by law, is relatively inadequate. As one unresolved policy issue in Indonesia, public service delivery is regarding provision of compensation to service recipients for service failure or unfulfilled service standards, it is also highly urgent for health service related to ensure patient safety dan convenience. However, the mandatory Presidential Regulation regarding public service compensation mechanisms, mandated more than a decade ago, has not yet been established, leaving service providers without implementation guidelines. Therefore, this study aims to explore the urgency, attributes, and “street-level practices” of compensation mechanism policies, particularly in public health services to realize healthy cities through quality public services. This research utilizes a qualitative approach involving descriptive, analytical, and socio-legal methods, gathering primary data through literature reviews, regulatory document analysis, and in-depth interviews with two of Community Health Center (CHC or Puskesmas) heads chosen purposively based on the result of Ombudsman Assesment of Compliance (Penilaian Kepatuhan) year 2023. The findings demonstrate significant good practices and policy initiations for providing compensation by the Puskesmas Kretek in Bantul Regency, Yogyakarta Special Region and the Puskesmas Kebondalem in Pemalang Regency, Central Java. These findings provide a foundational reference for broader national policy formulation of service compensation mechanism. Expecting adoption of the CHC’s compensation practices in national context, this study recommends for prioritizing compensation implementation in fully accredited health centers and outlines specific financial and non-financial compensation forms.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MENERBITKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINDUK KAMPUNG ADAT SEMPURMAYUNG Wiwik Roso Sri Rejeki; Imelda Hutasoit; Indramayu
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1963

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan (adminduk) di Kampung Adat Sempurmayung, Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama pelayanan adminduk meliputi regulasi yang jelas, inovasi pelayanan melalui Program Sapa Warga dan Predator, serta ketersediaan data kependudukan yang terintegrasi. Sedangkan kelemahan yang dihadapi mencakup keterbatasan akses geografis, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya pemahaman administrasi kependudukan, literasi digital masyarakat, serta keterbatasan SDM yang kompeten. Peluang yang tersedia berupa dukungan program Desa Cimarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Adapun ancaman yang dihadapi meliputi ketergantungan pada dokumen fisik, risiko kebocoran data pribadi, dan keterbatasan anggaran pelayanan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, dirumuskan strategi yaitu penguatan kolaborasi pemerintah desa dan Disdukcapil, optimalisasi layanan jemput bola, peningkatan literasi masyarakat, percepatan digitalisasi layanan, perlindungan data pribadi, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran dan infrastruktur pelayanan. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas, efektivitas, dan keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan adminduk.
KETIKA INSTRUMEN LEGITIMASI KEHILANGAN PATRON POLITIK: MENGUJI KERANGKA TRIPARTIT MICHAEL D. BARR TERHADAP ICMI Roberto Arieza Martin Purba; Mohammad Taufiq Rahman; Hasan Mustapa
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1979

Abstract

Studi Michael D. Barr (2009) tentang konfusianisme di Tiongkok dan Singapura mengembangkan kerangka tripartit untuk memahami bagaimana agama-ideologi dimanfaatkan dalam politik. Tiga level itu adalah elite politik sebagai alat legitimasi, intelektual publik sebagai medium artikulasi yang ambigu, dan masyarakat sebagai kognisi sosial yang bertahan lepas dari kendali negara. Kerangka ini, bagaimanapun, dibangun di atas satu asumsi tersembunyi, yaitu bahwa rezim otoriter yang mempatron instrumen agama-ideologi tersebut bersifat persisten. Artikel ini menguji batas asumsi tersebut melalui studi kasus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi cendekiawan Muslim yang didirikan tahun 1990 sebagai instrumen akomodasi politik Presiden Soeharto terhadap kelas menengah Muslim terdidik. Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis historis-komparatif, artikel ini menunjukkan bahwa ICMI mengalami pola yang secara kualitatif berbeda dari konfusianisme di Singapura dan Tiongkok. Alih-alih terus direproduksi oleh elite yang bertahan, ICMI kehilangan fungsi legitimasinya segera setelah jatuhnya rezim patronnya pada 1998, bahkan ketika kader ICMI sendiri, yaitu B. J. Habibie, naik menjadi presiden. Temuan ini diajukan sebagai boundary condition (batas keberlakuan suatu teori dalam kondisi tertentu) baru bagi kerangka Barr bahwa instrumen legitimasi agama-negara bersifat "parasitis" terhadap stabilitas rezim yang mempatroninya, sehingga berperilaku berbeda dalam konteks otoritarianisme yang bertahan dibanding konteks transisi demokratis. Dua temuan pendukung memperkaya argumen ini. Pertama, residu yang ditinggalkan ICMI bersifat material-institusional (Bank Muamalat Indonesia, CIDES, Republika), bukan sekadar residu kognisi-sosial sebagaimana pada kasus konfusianisme. Kedua, legitimasi agama-negara di Indonesia dibangun melalui koalisi multi-institusi (ICMI, MUI, pengusaha Muslim), bukan instrumen tunggal yang dikendalikan satu figur elite sebagaimana di Singapura. Artikel ini menunjukkan bahwa kerangka tripartit Barr bekerja secara konsisten pada konteks otoritarianisme yang persisten, tetapi tidak otomatis dapat menjelaskan dinamika instrumen legitimasi agama pada konteks transisi demokrasi.
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK: TELAAAH ATAS TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA 5.0 Syamsudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1988

Abstract

Digitalisasi memainkan peran penting dalam memajukan pelayanan publik dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Era Society 5.0 menuntut integrasi teknologi digital yang berpusat pada manusia untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih adaptif, transparan, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama serta peluang strategis yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam mengadopsi transformasi digital di era baru ini. Menggunakan metode studi literatur deskriptif, penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan e-government, serta integrasi big data dalam sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi literatur, hasil menunjukkan bahwa peluang terbesar terletak pada peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat. Sementara tantangan utama adalah kesenjangan digital, keamanan data, dan integrasi sistem antar instansi. Hasil telaah menunjukkan bahwa peluang besar terletak pada peningkatan kecepatan layanan, personalisasi kebutuhan warga, dan partisipasi publik yang lebih inklusif. Namun, proses ini menghadapi tantangan signifikan seperti kesenjangan digital antarwilayah, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur, serta ancaman keamanan siber dan privasi data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital di Era 5.0 tidak hanya bergantung pada pembaruan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada reformasi budaya kerja birokrasi dan penguatan regulasi perlindungan data. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem e-government dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diberikan oleh pemerintah.
ANALISIS KENDALA PENGOPERASIAN E-MASTER PASCA PERUBAHAN ALUR PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) TAHUN 2026 DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR Maria Ayesa; Nabila Septia Rosa
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1989

Abstract

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah instrumen penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusun dan dilaporkan melalui aplikasi e-Master. Sejak perubahan alur penyusunan SKP tahun 2026 melalui penambahan fitur Indikator Kinerja Individu (IKI), Key Performance Indicator (KPI), dan Aktivitas Harian, ditemukan indikasi kesenjangan pemahaman pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala tersebut ditinjau dari empat faktor implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis Miles dan Huberman (1994) serta triangulasi sumber antara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kendala tersebut bersumber pada ketiadaan panduan tertulis yang diperbarui sejak tahun 2016. Akibatnya, pemahaman pegawai bergantung pada sosialisasi yang hanya berlangsung satu kali, kesenjangan pemahaman pegawai karena tingkat pemahaman yang berbeda dan tidak didukung media pembelajaran mandiri, beban pendampingan menumpuk pada fasilitator tertentu, dan diperberat oleh terpusatnya wewenang perbaikan teknis di BKD Provinsi Jawa Timur yang membuat waktu penyelesaian kendala tidak pasti. Sementara itu, faktor disposisi tidak menunjukkan kendala serius karena implementasi tetap berjalan berkat komitmen personal pelaksana. Temuan ini menegaskan urgensi pembaruan panduan tertulis, dilengkapi media visual seperti video tutorial, untuk mendukung pembelajaran mandiri pegawai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENDUKUNG SDG 4 MELALUI PROFESIONALISME DAN KUALITAS PEMBELAJARAN: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Surya Jaya Wardhana; Muhammad Syifa'ul Qulub; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1636

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji keterkaitan kebijakan sertifikasi guru dengan peningkatan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 4. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA 2020. Literatur diperoleh melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “sertifikasi guru”, “profesionalisme guru”, dan “kualitas pembelajaran”. Artikel dipilih berdasarkan tahun publikasi, ketersediaan naskah lengkap, dan kesesuaian dengan topik penelitian. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan judul dan abstrak, kemudian dilanjutkan dengan penilaian kesesuaian isi artikel. Sebanyak 10 artikel dianalisis menggunakan analisis isi dan sintesis tematik. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sertifikasi berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan praktik pembelajaran. Namun, keterkaitan sertifikasi dengan hasil belajar siswa belum menunjukkan pola yang konsisten. Efektivitas implementasi juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, pelatihan berkelanjutan, kesejahteraan guru, dukungan kelembagaan, serta kondisi setiap daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi guru tidak cukup dipandang sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi perlu disertai pengembangan profesional secara berkelanjutan dan dukungan kelembagaan agar kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pembelajaran. Dukungan tersebut dapat memperkuat kontribusi sertifikasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan mendukung pencapaian SDG 4, khususnya Target 4.c.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2019 Mutiara Anindya Pramitha; Lukmanul Hakim; Nidaul Muthmainnah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1703

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Dinas Sosial Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Latar belakang masalah menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan SLRT seperti keterbatasan kapasitas SDM, kendala teknologi aplikasi Sorabi, fragmentasi layanan akibat ego sektoral, dan kesulitan akses bagi kelompok sasaran tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di Dinas Sosial dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SLRT dirancang ideal untuk integrasi layanan sosial, implementasinya dihadapkan pada kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas operasional. Kendala meliputi keterbatasan SDM dan insentif, masalah teknis aplikasi Sorabi terutama di pedesaan, ego sektoral antar OPD yang menghambat koordinasi, serta persyaratan administratif yang menyulitkan kelompok sasaran rentan. Penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi kebijakan SLRT pada daerah dengan dinamika sosio-ekonomi kompleks seperti Karawang, khususnya dalam konteks industrialisasi dan dualisme teknologi antara perkotaan-pedesaan.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PUPR KABUPATEN TANAH DATAR TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN DANAU SINGKARAK Afifah Rahma Aulia; Rahmadhona Fitri Helmi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1952

Abstract

Indikasi penyalahgunaan pemanfaatan ruang di kawasan Danau Singkarak ditemukan pada kegiatan reklamasi, perdagangan dan jasa, toko atau warung, restoran, serta permukiman. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Datar serta faktor yang menyebabkan pengawasan belum optimal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 11 informan purposif. Data wawancara dan dokumentasi pada Oktober-November 2025 dianalisis secara interaktif dan diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Efektivitas dinilai melalui empat dimensi kinerja Miner: kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatan waktu, dan kerja sama. Hasil menunjukkan pengawasan cukup efektif pada proses administratif-teknis, tetapi belum optimal pada hasil pengendalian. Verifikasi dan respons awal relatif baik, sedangkan cakupan preventif, koordinasi tindak lanjut, dan pemantauan pascapenindakan belum konsisten. Dinas PUPR relatif mampu mendeteksi dan memproses dugaan pelanggaran, tetapi belum konsisten mencegah pelanggaran dan memastikan penyelesaian kasus. Kendala utama meliputi keterbatasan personel dan anggaran, luas wilayah, fragmentasi kewenangan, keterbatasan pemanfaatan data spasial, serta belum meratanya pemahaman masyarakat.
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSISI DAMPAK BENCANA KE MASA PEMULIHAN BERDASARKAN PASAL 34 PERDA KABUPATEN AGAM NO. 2 TAHUN 2016 DI NAGARI BUKIT BATABUAH Nanda Novirza; Rahmadhona Fitri Helmi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1953

Abstract

Banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi tahun 2024 menimbulkan kerusakan luas di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, sehingga menuntut penanganan yang berlanjut dari fase tanggap darurat menuju pemulihan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan transisi darurat bencana menuju pemulihan berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 di Nagari Bukik Batabuah serta mengidentifikasi faktor penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semistruktur dengan BPBD, Dinas Pertanian, pemerintah nagari, kelompok tani, warga terdampak, pemilik lahan, dan Kerapatan Adat Nagari; serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan berjalan cukup efektif. Namun, untuk infrastruktur vital masih belum selesai pembangunannya, seperti jembatan permanen (Bailey) dan Sabo Dam. Selain itu, sumberdaya yang dialokasikan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat belum sebanding dengan waktu dan sumber daya yang telah digunakan. Selanjutnya, pembangunan yang telah dilakukan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga terdapat kendala saat proses validasi data yang menyebabkan tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan fasilitas yang sama. Sedangkan, responsivitas dan ketepatan kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat sudah dapat dinilai baik. Adapun hambatan utama dalam pemulihan infrastruktur meliputi keterbatasan anggaran dan alat berat, koordinasi lintas kewenangan, prosedur administrasi dan pendataan, pembebasan lahan, serta tingginya risiko bencana susulan.
KOMUNIKASI PERSUASIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM DALAM MENDORONG PEMANFAATAN ECENG GONDOK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAWASAN DANAU MANINJAU Silvi Rahmi; Rahmadhona Fitri Helmi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1954

Abstract

Pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali di Danau Maninjau merupakan persoalan lingkungan yang sekaligus memiliki potensi ekonomi apabila biomassa diolah menjadi produk bernilai guna. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan efektivitas komunikasi persuasif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, respons masyarakat, serta keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan eceng gondok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sebelas informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas aparatur dinas, tokoh masyarakat adat, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar Danau Maninjau. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, diuji melalui triangulasi sumber, lalu dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif relatif efektif pada tahap pengetahuan, pembentukan sikap positif, minat, dan partisipasi awal, tetapi belum optimal dalam membentuk perilaku produktif yang merata dan berkelanjutan. Efektivitas didukung oleh komunikator yang kredibel, pesan yang menghubungkan manfaat ekologis dan ekonomi, demonstrasi pengolahan, komunikasi tatap muka dan media digital, serta pelibatan tokoh lokal. Respons masyarakat terbagi menjadi tiga pola: sebagian telah mengikuti pelatihan dan mengolah eceng gondok menjadi kerajinan atau pupuk organik, sebagian baru menunjukkan minat dengan keterlibatan yang belum konsisten, dan sebagian lainnya masih berhenti pada tahap mengetahui program. Produk kerajinan dipasarkan sekitar Rp 25.000-Rp 75.000, dan salah satu pengrajin melaporkan tambahan pendapatan sekitar Rp 2.000.000-Rp 3.000.000 per bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif berfungsi sebagai faktor pemungkin pemberdayaan ekonomi, sedangkan keberlanjutan manfaat ekonomi tetap bergantung pada keterampilan, sarana produksi, mutu produk, kelembagaan, pendampingan, dan akses pasar.

Filter by Year

2018 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026 Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue