cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Published by GoAcademica Research and Publishing
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 315 Documents
 28   29   30   31   32 
PUBLIC SERVICE COMPENSATION MECHANISM: LESSON FROM COMMUNITY HEALTH CENTERS PRACTICES Laode Rudita; Asep Cahyana
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1962

Abstract

The fulfillment of the community's right to obtain decent health services and public facilities remains an unmet challenge for the government. The readiness of public health service providers to ensure all service recipient rights, as mandated by law, is relatively inadequate. As one unresolved policy issue in Indonesia, public service delivery is regarding provision of compensation to service recipients for service failure or unfulfilled service standards, it is also highly urgent for health service related to ensure patient safety dan convenience. However, the mandatory Presidential Regulation regarding public service compensation mechanisms, mandated more than a decade ago, has not yet been established, leaving service providers without implementation guidelines. Therefore, this study aims to explore the urgency, attributes, and “street-level practices” of compensation mechanism policies, particularly in public health services to realize healthy cities through quality public services. This research utilizes a qualitative approach involving descriptive, analytical, and socio-legal methods, gathering primary data through literature reviews, regulatory document analysis, and in-depth interviews with two of Community Health Center (CHC or Puskesmas) heads chosen purposively based on the result of Ombudsman Assesment of Compliance (Penilaian Kepatuhan) year 2023. The findings demonstrate significant good practices and policy initiations for providing compensation by the Puskesmas Kretek in Bantul Regency, Yogyakarta Special Region and the Puskesmas Kebondalem in Pemalang Regency, Central Java. These findings provide a foundational reference for broader national policy formulation of service compensation mechanism. Expecting adoption of the CHC’s compensation practices in national context, this study recommends for prioritizing compensation implementation in fully accredited health centers and outlines specific financial and non-financial compensation forms.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MENERBITKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINDUK KAMPUNG ADAT SEMPURMAYUNG Wiwik Roso Sri Rejeki; Imelda Hutasoit; Indramayu
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1963

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan (adminduk) di Kampung Adat Sempurmayung, Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama pelayanan adminduk meliputi regulasi yang jelas, inovasi pelayanan melalui Program Sapa Warga dan Predator, serta ketersediaan data kependudukan yang terintegrasi. Sedangkan kelemahan yang dihadapi mencakup keterbatasan akses geografis, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya pemahaman administrasi kependudukan, literasi digital masyarakat, serta keterbatasan SDM yang kompeten. Peluang yang tersedia berupa dukungan program Desa Cimarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Adapun ancaman yang dihadapi meliputi ketergantungan pada dokumen fisik, risiko kebocoran data pribadi, dan keterbatasan anggaran pelayanan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, dirumuskan strategi yaitu penguatan kolaborasi pemerintah desa dan Disdukcapil, optimalisasi layanan jemput bola, peningkatan literasi masyarakat, percepatan digitalisasi layanan, perlindungan data pribadi, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran dan infrastruktur pelayanan. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas, efektivitas, dan keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan adminduk.
KETIKA INSTRUMEN LEGITIMASI KEHILANGAN PATRON POLITIK: MENGUJI KERANGKA TRIPARTIT MICHAEL D. BARR TERHADAP ICMI Roberto Arieza Martin Purba; Mohammad Taufiq Rahman; Hasan Mustapa
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1979

Abstract

Studi Michael D. Barr (2009) tentang konfusianisme di Tiongkok dan Singapura mengembangkan kerangka tripartit untuk memahami bagaimana agama-ideologi dimanfaatkan dalam politik. Tiga level itu adalah elite politik sebagai alat legitimasi, intelektual publik sebagai medium artikulasi yang ambigu, dan masyarakat sebagai kognisi sosial yang bertahan lepas dari kendali negara. Kerangka ini, bagaimanapun, dibangun di atas satu asumsi tersembunyi, yaitu bahwa rezim otoriter yang mempatron instrumen agama-ideologi tersebut bersifat persisten. Artikel ini menguji batas asumsi tersebut melalui studi kasus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi cendekiawan Muslim yang didirikan tahun 1990 sebagai instrumen akomodasi politik Presiden Soeharto terhadap kelas menengah Muslim terdidik. Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis historis-komparatif, artikel ini menunjukkan bahwa ICMI mengalami pola yang secara kualitatif berbeda dari konfusianisme di Singapura dan Tiongkok. Alih-alih terus direproduksi oleh elite yang bertahan, ICMI kehilangan fungsi legitimasinya segera setelah jatuhnya rezim patronnya pada 1998, bahkan ketika kader ICMI sendiri, yaitu B. J. Habibie, naik menjadi presiden. Temuan ini diajukan sebagai boundary condition (batas keberlakuan suatu teori dalam kondisi tertentu) baru bagi kerangka Barr bahwa instrumen legitimasi agama-negara bersifat "parasitis" terhadap stabilitas rezim yang mempatroninya, sehingga berperilaku berbeda dalam konteks otoritarianisme yang bertahan dibanding konteks transisi demokratis. Dua temuan pendukung memperkaya argumen ini. Pertama, residu yang ditinggalkan ICMI bersifat material-institusional (Bank Muamalat Indonesia, CIDES, Republika), bukan sekadar residu kognisi-sosial sebagaimana pada kasus konfusianisme. Kedua, legitimasi agama-negara di Indonesia dibangun melalui koalisi multi-institusi (ICMI, MUI, pengusaha Muslim), bukan instrumen tunggal yang dikendalikan satu figur elite sebagaimana di Singapura. Artikel ini menunjukkan bahwa kerangka tripartit Barr bekerja secara konsisten pada konteks otoritarianisme yang persisten, tetapi tidak otomatis dapat menjelaskan dinamika instrumen legitimasi agama pada konteks transisi demokrasi.
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK: TELAAAH ATAS TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA 5.0 Syamsudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1988

Abstract

Digitalisasi memainkan peran penting dalam memajukan pelayanan publik dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Era Society 5.0 menuntut integrasi teknologi digital yang berpusat pada manusia untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih adaptif, transparan, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama serta peluang strategis yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam mengadopsi transformasi digital di era baru ini. Menggunakan metode studi literatur deskriptif, penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan e-government, serta integrasi big data dalam sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi literatur, hasil menunjukkan bahwa peluang terbesar terletak pada peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat. Sementara tantangan utama adalah kesenjangan digital, keamanan data, dan integrasi sistem antar instansi. Hasil telaah menunjukkan bahwa peluang besar terletak pada peningkatan kecepatan layanan, personalisasi kebutuhan warga, dan partisipasi publik yang lebih inklusif. Namun, proses ini menghadapi tantangan signifikan seperti kesenjangan digital antarwilayah, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur, serta ancaman keamanan siber dan privasi data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital di Era 5.0 tidak hanya bergantung pada pembaruan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada reformasi budaya kerja birokrasi dan penguatan regulasi perlindungan data. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem e-government dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diberikan oleh pemerintah.
ANALISIS KENDALA PENGOPERASIAN E-MASTER PASCA PERUBAHAN ALUR PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) TAHUN 2026 DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR Maria Ayesa; Nabila Septia Rosa
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1989

Abstract

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah instrumen penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusun dan dilaporkan melalui aplikasi e-Master. Sejak perubahan alur penyusunan SKP tahun 2026 melalui penambahan fitur Indikator Kinerja Individu (IKI), Key Performance Indicator (KPI), dan Aktivitas Harian, ditemukan indikasi kesenjangan pemahaman pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala tersebut ditinjau dari empat faktor implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis Miles dan Huberman (1994) serta triangulasi sumber antara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kendala tersebut bersumber pada ketiadaan panduan tertulis yang diperbarui sejak tahun 2016. Akibatnya, pemahaman pegawai bergantung pada sosialisasi yang hanya berlangsung satu kali, kesenjangan pemahaman pegawai karena tingkat pemahaman yang berbeda dan tidak didukung media pembelajaran mandiri, beban pendampingan menumpuk pada fasilitator tertentu, dan diperberat oleh terpusatnya wewenang perbaikan teknis di BKD Provinsi Jawa Timur yang membuat waktu penyelesaian kendala tidak pasti. Sementara itu, faktor disposisi tidak menunjukkan kendala serius karena implementasi tetap berjalan berkat komitmen personal pelaksana. Temuan ini menegaskan urgensi pembaruan panduan tertulis, dilengkapi media visual seperti video tutorial, untuk mendukung pembelajaran mandiri pegawai.

Page 32 of 32 | Total Record : 315

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026 Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue