Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

8 9 10 11 12

Peningkatan Daya Saing Usaha Tani Padi: Aspek Kelembagaan Tahlim Sudaryanto; Adang Agustian
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Krisis Global Pangan-Energi-Finansial: Dampak dan Respon Kebijakan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan I Wayan Rusastra; Handewi P. Saliem; Ashari Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Efektivitas kebijakan pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ditentukan oleh pemahaman dan adaptasi dampak dan kebijakan global krisis pangan-energi-finansial (PEF). Analisis didasarkan atas dampak global krisis PEF dan respons kebijakan regional, khususnya di negara berkembang dengan sasaran pemantapan perumusan kebijakan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Temuan pokok kajian adalah (a) Krisis PEF berdampak terhadap ketersediaan investasi pertanian global, penurunan produksi, dan peningkatan volatilitas harga pangan; (b) Pada tataran makro di tingkat nasional. krisis tidak berpengaruh terhadap produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan utama; (c) Mengacu pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,2 persen (2000-2009), tingkat kemiskinan relatif 2015 mencapai 12,3 persen, jauh di atas target MDG tahun 2015 sebesar 7,2 persen, (d) Secara implisit, krisis PEF berpengaruh terhadap ketersediaan dan akses pangan ditingkat rumah tangga, yang di indikasikan oleh perlambatan laju dan pencapaian target pengentasan kemiskinan 2015. Antisipasi kebijakan ke depan, pembangunan pertanian nasional perlu diarahkan pada pengembangan pertanian skala kecil dalam perspektif pertumbuhan dan pemerataan dengan mempertimbangkan tiga opsi kebijakan berikut: (a) Pemantapan stabilitas makro ekonomi dan peningkatan anggaran pembangunan pertanian dan pengembangan infrastruktur perdesaan, (b) Pengembangan produksi berbasis potensi pasar yang dikomplemen dengan perbaikan sistem dan efisiensi pemasaran produk pertanian, dan (c) Pengembangan inovasi kelembagaan dan sistem insentif dalam mendukung ketersediaan dan akses sarana produksi dan jasa pelayanan usahatani skala kecil.

Lintasan dan Marka Jalan menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan Made Oka Adnyana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan Saeful Bachrein
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam upaya mempercepat pembangunan perdesaan, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah merancang suatu terobosan pembangunan yang dikenal dengan program “Desa Membangun”, yaitu suatu pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan desa/wilayah (spesifik lokasi) yang bersifat holistik dan terintegrasi secara lintas sektor, dengan tetap memperhatikan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa dan sinergi alokasi program serta anggaran bantuan desa/masyarakat. Untuk itu, informasi terkait dengan kondisi pembangunan perdesaan saat ini (existing) sangat diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan model Desa Membangun yang mampu menjawab permasalahan dan mengantisipasi peluang serta tantangan yang muncul secara cermat. Implementasi program hendaknya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders termasuk masyarakat dan aparat/perangkat Desa.

Perbaikan Sistem Bagi Hasil sebagai Strategi Prospektif Reforma Agraria nFN Syahyuti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Reorientasi Kebijakan Pertanian dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Otonomi Daerah Hermanto Hermanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Meskipun otonomi daerah telah terimplementasikan, namun pada kenyataannya perhatian pemerintah daerah masih terfokus pada kepentingan politik daripada sektor pertanian. Selama ini kebijakan pertanian daerah lebih berorientasi pada pengembangan komoditas secara sendiri-sendiri (parsial) dan berorientasi pada peningkatan produksi dengan pola eksploitatif. Kondisi ini telah memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan sumberdaya alam dan mutu lingkungan termasuk terhadap pertumbuhan pertanian. Untuk itu, diperlukan reorientasi kebijakan pembangunan pertanian yang mengarah kepada pembangunan pertanian berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Pengembangan sistem pertanian berwawasan lingkungan, yang pada tingkat implementasinya terjelma melalui Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) merupakan pilihan startegis bagi daerah untuk membangun sektor pertanian ke depan. Melalui penerapan PTT, sinergi atas komponen-komponen produksi mulai dari pra produksi sampai kepada produksi dan pengelolaan kelompok tani dapat diwujudkan dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia serta kemauan dan kemampuan petani. Dengan demikian dibutuhkan adanya kebijakan yang tepat dalam hal antara lain: (1) pengelolaan lahan secara terpadu, (2) peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian yang ramah lingkungan, (3) pengelolaan lingkungan yang lestari, (4) konservasi dan diversifikasi pertanian, dan (5) penegakan hukum lingkungan.

Kemandirian Pangan Berbasis Pengembangan Masyarakat: Pelajaran dari Program Pidra, SPFS, dan Desa Mapan di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat nFN Saptana; Wahyuning K. Sejati; I Wayan Rusastra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dihadapkan pada tingginya pertumbuhan permintaan pangan, sedangkan pertumbuhan produksi atau penyediaannya lebih lambat. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji kemandirian pangan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat diperoleh beberapa temuan pokok sebagai berikut: (a) perluasan cakupan kegiatan usaha, yang tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi usahatani primer, namun melakukan kegiatan nonfarm yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi; (b) percepatan transformasi struktural ekonomi dari basis pertanian primer ke arah pengembangan agroindustri berbahan baku setempat; (c) fokus pembangunan pertanian dan agroindustri di perdesaan tanpa mengabaikan keterkaitannya dengan sektor nonpertanian di perkotaan; (d) melakukan percepatan integrasi ekonomi desa-kota; (e) pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan, peningkatan kapasitas dan akses masyarakat desa terhadap kegiatan ekonomi produktif, pendekatan multisektoral melalui pemberdayaan berbasis komunitas; dan (f) sinergi dan harmonisasi BLT/Raskin/JPS dalam program ketahanan pangan. Eksistensi dan antisipasi program pengembangan kemandirian pangan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa: (a) kerangka dasar program telah mengarah pada paradigma baru pengembangan masyarakat berbasis komunitas dan dalam masa transisi berbasis nilai tambah ekonomi; (b) peningkatan pembangunan kapasitas masyarakat lokal perlu dikomplementasi dengan akses terhadap sumber-sumber ekonomi secara lebih luas; (c) pemantapan pembangunan infrastruktur dan program lintas sektoral dilakukan secara terintegrasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan (d) percepatan transformasi struktural dan integrasi ekonomi desa-kota. Implikasi kebijakan penting dalam program kemandirian pangan berbasis masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan kelompok usaha, melalui proses sosial yang matang, dan adanya keterpaduan antar kegiatan usaha yang dikembangkan pada kelompok sasaran tersebut.

Alternatif Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan PDB Subsektor Peternakan di Indonesia Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Berdasarkan pertumbuhan PDB dan efek pengganda maka subsektor peternakan berpotensi dijadikan sumber pertumbuhan baru pada sektor pertanian. Tulisan ini bertujuan untuk (i) mengkaji jenis komoditas peternakan yang dapat dijadikan sumber pertumbuhan subsektor peternakan, dan (ii) menyusun strategi pengembangan komoditas-komoditas sumber pertumbuhan. Penentuan komoditas prioritas didasarkan pada kontribusi PDB komoditas terhadap PDB peternakan, peran komoditas terhadap pemerataan pendapatan, dan potensi pasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa komoditas prioritas untuk dikembangkan adalah ternak sapi potong, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Strategi yang dilakukan tidak hanya melibatkan instansi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, tapi juga lingkup subsektor lain dalam Departemen Pertanian, dan lingkup luar Deptan. Strategi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis peternakan, tapi juga aspek kelembagaan, dan aspek komunikasi.

Fluktuasi Harga Telur Ayam Ras dan Faktor Penyebabnya Nyak Ilham; nFN Saptana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sharp egg price fluctuation frequently takes place due to its unstable supply. This study aimed to analyze egg price fluctuation and its determinants. Conducted from September to November 2018, data of the study were collected by interviewing officers from related agencies, breeders, associations and egg traders in West Java Province. Price fluctuation was estimated using coefficient of variation. Factors influencing egg price fluctuation was analyzed descriptively. Egg price for the last five years kept increasing. Average egg price in 2018 was higher than those in last four years. High egg price at farm level affected its retail price in Jakarta. Increased egg price was due to increases in feed and DOC prices, and decreased egg production affected by disease attacks. At the same time the demand for egg enhanced along with National Religious holidays, school vacations, and foot ball world cup shows. Biosecurity, hygienic pens, and response to disease attack need improvement. Prohibition of AGP (Antibiotic Growth Promoters) should be followed up by farmers with enhancement in good farming practices, such as reducing chicken density. Corn import ban hampers poultry industry which has a negative impact on domestic egg production. AbstrakFluktuasi harga dan pasokan telur ayam ras masih sering terjadi yang menyebabkan permasalahan bagi peternak di kala harga jatuh dan bagi konsumen pada saat harga tinggi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan fluktuasi harga telur ayam dan faktor-faktor penyebabnya, dilakukan pada bulan September sampai Nopember 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara kepada aparat dari beberapa instansi terkait, peternak, pengurus asosiasi, dan pedagang telur ayam ras di Provinsi Jawa Barat. Tingkat fluktuasi harga diproksi dengan nilai koefisien variasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga telur ayam ras dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa harga telur selama lima tahun terkahir terus meningkat. Rata-rata harga telur ayam tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan empat tahun sebelumnya dengan fluktuasi tinggi. Harga telur yang tinggi di sentra produksi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen utama di DKI Jakarta. Kenaikan harga pakan dan harga DOC menyebabkan kenaikan harga telur ayam ras. Kenaikan harga telur juga disebabkan oleh berkurangnya produksi telur akibat serangan penyakit. Pada sisi lain terjadi peningkatan permintaan terhadap telur ayam akibat adanya momen Hari Besar Keagamaan Nasional, libur sekolah, dan momen piala dunia. Dari hasil kajian ini disarankan untuk meningkatkan biosekuriti dan higienitas kandang, dan peningkatan respon untuk pengendalian penyakit. Pelarangan AGP (Antibiotic Growth Promoters) sebaiknya diikuti peternak dengan perubahan pola budi daya, seperti mengurangi kepadatan kandang. Kebijakan menyetop impor jagung secara total menghambat pertumbuhan industri peternakan yang berdampak negarif pada kinerja produksi dan pasokan telur.

Gerakan Kemandirian Pangan Melalui Program Desa Mandiri Pangan: Analisis Kinerja dan Kendala Valeriana Darwis
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) dilaksanakan tahun 2006 dan sampaisekarang masih berlanjut. Program dirancang dalam kurun waktu 4 tahun (tahap) dengan tujuan akhir mengurangi rawan pangan di perdesaan (mandiri). Sudah 158 desa masuk tahap kemandirian dan diharapkan desa yang sudah mandiri bisa membina 3 desa lainnya dalam program Gerakan Kemandirian Pangan. Tetapi dalam pelaksanaannya program ini tidak berhasil menjadikan seluruh desa mandiri menjadi desa inti, hal ini disebabkan kelembagaan Demapannya tidak aktif. Sementara kelembagaan tersebut akan menjadi narasumber dan tempat magang desa yang akan dibina (replikasi). Kelembagaan tersebut adalah Kelompok Afinitas (KA), Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Tim Pangan Desa (TPD). Bagi desa yang sudah tidak aktif kelembagaannya, maka program tidak perlu dilanjutkan. Sebaliknya bagi desa yang kelembagaannya kurang aktif, maka diperlukan kegiatan pemberdayaan kelembagaan. Selain itu diperlukan dana dari pemerintah untuk pengurus dalam menggerakkan lembaga TPD dan LKD. Dana itu diinisiasi dahulu dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dimasukkan dalam dana kegiatan Gerakan Kemandirian Pangan. Tahun berikutnya dana tersebut diharapkan dari dana APBD Tk I dan APBD Tk II. Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan Demapan maka peranan BKP Provinsi perlu ditingkatkan lagi agar masalah kabupaten tidak melakukan monev kegiatan dengan baik dan seringnya pergantian SDM di tingkat kabupaten bisa diatasi.

Page 10 of 27 | Total Record : 268

8 9 10 11 12

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA