Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

10 11 12 13 14

Strategi Komunikasi Pemanfaatan Varietas Unggul Baru Padi Toleran Rendaman Herlina Tarigan; Rita Nur Suhaeti; Rudy Sunarja Rivai
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Indonesia is still in struggle achieving sustainable food self-sufficiency, especially for rice. Rice production enhancement deals with many challenges, among others, negative impacts of climate change such as floods and droughts. Submergence tolerant rice varieties (STRV) invented by IAARD takes a relatively long time to be adopted by rice farmers. It needs an effective communication strategy to overcoming this situation. This paper identifies communication system in STRV dissemination process and acceptance while trying to formulate an effective communication strategy to speed up the adoption process to support food self-sufficiency achievement. Farmers’ rate of adoption of technology innovation was influenced by internal factors, external factors, socio-economic and environmental conditions. The research was conducted in 2015 on various types of lowland, that is, prone-flood irrigated lowland in West Java Province and in swamp tidal irrigated lowland and swampy irrigated lowland in South Kalimantan Province. The data were analyzed using both communication theory and institutional evaluation. SRTV socialization communication and adoption was a stratified communication linear model, directional, and no room for feedback. This system could only work effectively in a relatively long time such that the behavior change was slow. The system will be more effective in reaching early adopter groups and takes longer to spread to other recipient groups. An effective, equitable interactional communication model was required by setting up dialogues on each stage such that STRV adoption could be accelerated. Institutionally, STRV adoption required new breakthroughs because, in addition to technical problems, it was necessary to improve technology dissemination mechanism with better communication systems. AbstrakIndonesia terus berupaya mencapai swasembada pangan berkelanjutan, terutama untuk komoditas beras. Peningkatan produksi padi banyak menghadapi tantangan antara lain dampak negatif perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian yang potensial seperti varietas unggul baru padi toleran rendaman (VUB-PTR) seringkali lama diadopsi karena komunikasi dan strateginya kurang efektif. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi sistem komunikasi pada proses sosialisasi dan pemanfaatan VUB-PTR sekaligus mencoba merumuskan strategi komunikasi yang efektif untuk mempercepat proses adopsinya sehingga dapat mendukung pencapaian swasembada pangan. Tingkat penerimaan petani terhadap teknologi inovasi dipengaruhi oleh faktor internal, faktor eksternal, dan kondisi sosial ekonomi lingkungan. Penelitian dilaksanakan tahun 2015 pada berbagai tipe lahan sawah, yaitu lahan sawah irigasi rentan banjir di Provinsi Jawa Barat dan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data menggunakan kombinasi teori komunikasi dengan analisis kelembagaan. Sistem komunikasi sosialisasi dan pemanfaatan VUB-PTR merupakan komunikasi berjenjang dengan model linier, sifatnya searah, dan tidak ada ruang untuk menyampaikan umpan balik. Sistem ini hanya bisa berjalan efektif dalam waktu relatif lama sehingga perubahan perilaku lambat. Sistem lebih efektif menjangkau kelompok pengguna awal dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyebar ke kelompok penerima lainnya. Diperlukan pembangunan sistem komunikasi yang lebih efektif dan setara model interaksional dengan membuka ruang dialog pada masing-masing tahapan sehingga adopsi inovasi bisa dipercepat. Secara kelembagaan, pemanfaatan VUB-PTR memerlukan terobosan baru karena selain persoalan teknis, perlu perbaikan mekanisme diseminasi teknologi dengan sistem komunikasi yang lebih baik.

Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia Ashari Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Lemahnya permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha pertanian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, selama lebih dari empat dekade, pemerintah telah meluncurkan beberapa kredit program/bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian melalui beberapa bentuk skim seperti dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, maupun yang mengarah komersial. Seiring dengan terbatasnya kemampuan finansial pemerintah dalam mendanai kredit pertanian, perlu dilakukan upaya optimalisasi kebijakan kredit program agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan pertanian. Tulisan ini bertujuan menelaah pengalaman kredit program/bantuan modal pemerintah untuk sektor pertanian yang telah dilaksanakan selama ini. Dari pengalaman tersebut, diharapkan dapat dipetik sebuah pembelajaran (lesson learned) bagi penyempurnaan kebijakan kredit program ke depan. Dari hasil telaahan dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kredit program harus memperhatikan: (1) tahapan-tahapan usaha dan pengalaman berusaha agar tepat sasaran (2) koordinasi yang baik untuk menghindari tumpang tindih overlapping antar program yang justru kontraproduktif, dan (3) kejelasan tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kredit program. Opsi kebijakan lain yang dipilih adalah dengan melibatkan LKM yang dipandang sehat dan berlokasi di sekitar desa sasaran. LKM yang ditunjuk diberi kewenangan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Keuntungan dari pola semacam ini adalah (1) biaya relatif murah, (2) dana program akan tetap utuh bahkan bisa berkembang, serta (3) mendidik masyarakat untuk lebih mengenal dan akses ke lembaga keuangan.

Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Aceh nFN Zakiah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Poverty is closely related to food security because poor people have limited consumption choice including that of food. This study aims to examine poverty line and correlation between poverty and food security in Aceh Province. This study utilized a panel data from 23 regencies/municipalities in Aceh Province during the period of 2007-2013. To measure poverty line, approaches taken were minimum physical need based on minimum expenditure level of rice consumption and food security based on energy consumption. Data were analyzed using a 2SLS method. The result shows that the regions with low poverty line have lower energy consumption compared to those with higher poverty line. Banda Aceh has the highest poverty line and energy consumption level. On the other hand, North Aceh, Southeast Aceh, Bener Meriah Regencies, and Subulussalam Municipality are the regions areas with lowest poverty lines and energy consumption levels. To improve food security, some measures to take are food availability assurance, farmers’ empowerment, agricultural inputs subsidy provision, infrastructure construction, paddy field leveling-up, agricultural extension improvement, innovation invention, and food warehouse establishment. AbstrakKemiskinan erat kaitannya dengan ketahanan pangan karena kemiskinan menyebabkan keterbatasan untuk mengonsumsi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat garis kemiskinan dan keterkaitan antara kemiskinan dan ketahanan pangan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data panel 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh pada periode 2007–2013. Garis kemiskinan dianalisis menggunakan tingkat pengeluaran minimum dengan pendekatan kebutuhan fisik minimum, yaitu konsumsi beras (subsistence level), sedangkan ketahanan pangan dianalisis dengan pendekatan konsumsi energi. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan dua persamaan yang pendugaannya menggunakan metode 2SLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum daerah dengan garis kemiskinan rendah mempunyai konsumsi energi lebih rendah dibandingkan daerah dengan daerah dengan garis kemiskinan lebih tinggi. Banda Aceh mempunyai garis kemiskinan dan konsumsi energi paling tinggi, sementara Aceh Utara, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan Subulussalam merupakan daerah dengan garis kemiskinan dan konsumsi energi paling rendah. Upaya peningkatan ketahanan pangan dapat ditempuh mulai dari tingkat ketersediaan pangan, yaitu dengan memberdayakan petani baik sebagai produsen maupun konsumen, melalui subsidi input, peningkatan infrastruktur, pencetakan lahan sawah baru, perbaikan sistem dan sumber daya penyuluh/pendamping, kerja sama dengan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi, dan menghidupkan kembali lumbung pangan di setiap rumah tangga.

Perubahan Perdagangan Pangan Global dan Putaran Doha WTO: Implikasi Buat Indonesia M. Husein Sawit
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Produksi dan perdagangan pangan semakin terkonsentrasi, peran MNCs kian bertambah kuat dan berpengaruh. Perlindungan buat petani sempit dan NB (negara berkembang) yang seharusnya diatur secara efektif di WTO, ternyata menuai kegagalan demi kegagalan. Itu telah berpengaruh buruk terhadap petani sempit, industri pengolahan pangan, ketahanan pangan serta usaha pengentasan kemiskinan di NB. NM (negara maju) belum ikhlas memangkas subsidi pertanian dengan signifikan. Mereka lebih banyak meminta dan menuntut dari NB, namun terlalu kikir untuk memberi dan berbuat agar perdagangan menjadi fair. Sekarang muncul pula revolusi supermarket global yang merambah, tidak saja dikotaJakarta, tetapi kota-kota lain di luar Jawa. Itu telah berdampak positif maupun negatif terhadap konsumen, petani, pengecer tradisional, pengolah pangan serta manufaktur pangan. Kita belum melakukan studi yang komprehensif tentang dampak dari itu. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis situasi dan perubahan perdagangan pangan di tingkat global, dan peran MNCs dalam agribisnis pangan yang kini merasuk juga keIndonesia. Dengan pemahaman itu, selayaknyaIndonesia dapat menyusun langkah serta strategi Jangka Menengah/Panjang, sehingga kita dapat memenangkan pertarungan, terutama di dalam negeri sendiri, bukan menjadi mangsa MNCs global.

Analisis Kelemahan Regulasi Poktan, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sri Hanggana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Farmers’ organizations play important role in agricultural development, but its existence has some weaknesses. This study aims to analyze the regulation weaknesses related with farmers’ group, farmers’ group federation (Gapoktan), Agricultural Equipment Service Business (UPJA), and Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A). This study used a survey method and literature study. Regulations of farmers’ organization do not deal with membership status and social or business type of the organization. UPJA regulation does not clearly determine whether agricultural equipment grant is sufficient to meet the members’ need and how to get sufficient capital. Thus, more appropriate regulations for the said organizations are urgently required. AbstrakOrganisai petani menjadi salah satu elemen penting dalam pendekatan pembangunan pertanian. Kajian ini bertujuan menganalisis kelemahan regulasi berkenaan dengan kelompok tani, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A yang berpotensi mengagalkan jalan menuju peningkatan pendapatan petani. Kajian dilakukan dengan survei dan studi literatur, dalam upaya mengidentifikasi kelemahan regulasi dan akibatnya. Salah satu kelemahan regulasi berkenaan dengan organisasi dan kelembagaan petani adalah tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan jenis organisasi sosial atau bisnis. Kelemahan regulasi UPJA tidak mengatur secara jelas agar bantuan Alsintan dari pemerintah kepada UPJA dapat memenuhi kebutuhan anggota, serta juga tidak mengatur secara jelas kepemilikan Alsintan bantuan pemerintah. Kelemahan regulasi LKM-A tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan kepemilikan LKM-A, serta cara mencukupi modal. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi yang lebih sesuai untuk organisasi petani.

Potensi Dampak Kebijakan Harga dalam Mendorong Penerapan Teknologi Anjuran dan Peningkatan Produksi Kedelai I Ketut Kariyasa
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

EnglishSoybean is one of the major food commodities in Indonesia and its demand increases both as direct consumption and for food industries. However, up to now domestic soybean production is only able to meet domestic demand of about 30 − 40%. To increase domestic production and reduce imported soybean, Indonesian government has issued soybean price policy. Research results in Banten, West Nusa Tenggara, and Central Java Provinces showed that soybean price policy of Rp7,600/kg − Rp7,700/kg was not able to encourage farmers to manage their soybean farming intensively and to grow soybean instead of other food crops (corn, green beans, peanuts). Thus, additional potential soybean production is estimated only 4.23%. Therefore, the government needs to review and readjust the level of current soybean price policy to encourage farmers to grow and manage their soybean farming intensively. Efforts to incr ease soybean production should not only be done through single price policy alone, but it should also be coupled with other policy instruments, such as the provision of good seed and site specific technology, infrastructure, and market acessibility improvement. IndonesiaKedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia dan permintaan terhadap komoditas initerus meningkat baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk industri pangan. Produksi kedelai dalam negeri baru mampu memenuhi permintaan tersebut antara 30−40%. Dalam upaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dan mengurangi jumlah impor, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Harga Beli Petani (HBP). Hasil kajian di Provinsi Banten, NTB, dan Jateng dengan menggunakan analisis keuntungan kompetitif dan melibatkan 180 petani contoh menunjukkan bahwa kebijakan HBP sebesar Rp7.600/kg–Rp7.700/kg belum mampu mendorong petani untuk mengelola usaha tani kedelainya secara intensif dan menggantikan lahan komoditas pangan lainnya dengan tanaman kedelai, sehingga potensi tambahan produksi kedelai diperkirakan hanya sebesar 4,23%. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau dan menyesuaikan kembali besaran HBP kedelai yang berlaku sekarang untuk mendorong petani mau menanam kedelai. Upaya peningkatan produksi kedelai sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui kebijakan tunggal HBP saja, tapi dibarengi juga dengan beberapa instrumen kebijakan lainnya, seperti penyediaan benih bermutu dan teknologi spesifik lokasi, perbaikan infrastruktur, dan akses pasar.

Dampak dan Keberlanjutan Program Cetak Sawah di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Lalu Ardhian Mustapa; Yeti Lis Purnamadewi; Arya Hadi Dharmawan
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

One of the government’s policies to realize food security is the expansion of new rice fields called the rice fields development program. Rice fields development programs carried out outside Java Island are constrained by socio-cultural factors, limited infrastructure for farming facilities, land fertility, market access, labour availability and others. This study aims to analyze the impact and evaluate the sustainability status of rice fields development program in 2016 in Katingan Regency, Central Kalimantan Province. The study was conducted in Katingan Kuala Subdistrict, Katingan Regency, Central Kalimantan Province in May - June 2018 respondent who participate in rice fields development program from the Ministry of Agriculture in 2016. Primary data were collected by interviews with questionnaires on 41 respondents who have deliberately determined farmers and program participants supported by focus group discussions with 10 key informants and observations in the field. Indicators in determining respondents were the area of rice field ownership, farming experience and skills, main income source, education level, and others. While the informant criterion was understanding the social, cultural, institutional, infrastructure and environmental conditions during rice fields development program took place. Rice field development program in Katingan Kuala District, Katingan Regency in 2016 can be implemented as planned. The impact of the rice field development program includes increasing farmers' income, expanding employment opportunities, but not damaging the environment. The increase in income does not increase the welfare of the average farmer because the increase in income only reaches 11.6%. The results of the analysis used the Rapid Appraisal for Farming (RAP-FARM), specifically the Multidimensional Scaling (MDS) approach showed a sustainability index was 54.30. It means that rice fields development program in Katingan Regency was less sustainable because the five sustainability indicators are institutional and infrastructure was less sustainable; while other aspects were quite sustainable with the highest value in the ecological aspects. AbstrakSalah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah perluasan lahan sawah yang disebut dengan program cetak sawah. Program cetak sawah yang dilaksanakan di luar Pulau Jawa terkendala faktor sosial budaya, keterbatasan sarana prasarana usaha tani, kesuburan lahan, akses pasar, ketersediaan tenaga kerja dan lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dan mengevaluasi status keberlanjutan cetak sawah tahun 2016 di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan di Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Mei - Juni 2018 responden peserta program cetak sawah dari Kementerian Pertanian tahun 2016. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner terhadap 41 responden yang ditentukan secara sengaja dan didukung focus group discussion dengan sepuluh informan kunci serta observasi di lapangan. Program cetak sawah di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan tahun 2016 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dampak program cetak sawah antara lain meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, namun tidak merusak lingkungan. Peningkatan pendapatan tidak sampai meningkatkan kesejahteraan rata-rata petani karena peningkatan pendapatan hanya mencapai 11,6%. Hasil analisis menggunakan Rapid Appraisal for Farming (RAP-FARM), khususnya pendekatan Multidimensional Scaling (MDS) menunjukkan indeks keberlanjutan 54,30. Hal ini berarti program cetak sawah di Kabupaten Katingan kurang berkelanjutan karena dari lima indikator keberlanjutan, yaitu kelembagaan dan infrastruktur kurang berkelanjutan; sementara aspek lainnya cukup berkelanjutan dengan nilai tertinggi pada aspek ekologi.

Kaji Ulang Konsep Neraca Gula Nasional: Konsep Badan Ketahanan Pangan vs Dewan Gula Indonesia nFN Supriyati
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Gula merupakan salah satu komoditas pangan strategis dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan pergulaan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan aspek-aspek ekonomi tetapi juga aspek-aspek politik. Selain dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat, gula juga digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan makanan dan minuman. Salah satu alat untuk mengetahui keseimbangan pasokan/pengadaan dan penggunaan/ permintaan gula adalah neraca bahan makanan (NBM). Tercatat ada dua Neraca Gula Nasional yang disusun dua instansi, yaitu Badan Ketahanan Pangan (BKP)/Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Gula Indonesia (DGI), namun unsur-unsur penyusun dan besaran angkanya berbeda. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan ini, maka tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji ulang konsep kedua neraca gula nasional tersebut. Hasil kaji ulang menunjukkan bahwa: (1) kedua neraca menggunakan definisi, dan sumber data berbeda; (2) konsep Neraca Gula dari BKP/BPS mengacu pada konsep NBM dari FAO, dengan beberapa saran perbaikan yaitu: (a) produksi adalah produksi gula ex tebu, yang berarti benar-benar mencerminkan kemampuan produksi gula dalam negeri; (b) impor sebaiknya dibedakan atas raw sugar (PG Putih dan PG Rafinasi), GKP (konsumsi langsung) dan GKR (untuk industri mamin); (3) neraca Gula DGI, dengan saran perbaikan sebagai berikut: (a) produksi yang dimasukkan adalah produksi ex tebu; (b) impor harus dibedakan atas impor raw sugar (PG Putih dan PG Rafinasi), GKP (konsumsi langsung) dan GKR (untuk industri mamin); (c) dalam penyusunan neraca harus mempertimbangkan pemakaian untuk industri non pangan dan tercecer; (4) neraca Gula nasional harus mengacu pada satu konsep yang sama yaitu konsep FAO, agar tidak membingungkan pengguna. Konsekuensinya, BKP dan DGI perlu menggunakan definisi unsur- unsur neraca yang sama.

The Frontier of Soybean Development Policy Dewa K.S. Swastika
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

No Abstract Available

Peluang dan Ancaman Perdagangan Produk Pertanian dan Kebijakan untuk Mengatasinya: Studi Kasus Indonesia dengan Ausralian dan Selandia Baru Sri Nuryanti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Australia dan Selandia Baru meminta pembebasan bea masuk untuk produk–produk peternakan yang menjadi unggulan mereka seperti daging dan susu dalam kerangka kesepakatan perdagangan bebas bilateral Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru. Sedangkan, Indonesia meminta Australia dan Selandia Baru untuk membuka pasar Tekstil dan Produk Tekstilnya (TPT). Persoalan adalah keinginan pihak Australia dan Selandia Baru memasukkan produk–produk peternakan ke Indonesia di satu pihak dan keinginan Indonesia mamasok produk TPT ke Australia dan Selandia Baru berpotensi memperlemah upaya pemerintah untuk merevitalisasi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Produk pertanian Indonesia yang potensial dan berdaya saing di Australia dan Selandia Baru sebagian merupakan produk primer dari kopi, kelapa sawit, kakao, dan karet. Keempatnya menghadapi pesaing yang sama, yaitu Malaysia dan Thailand. Meskipun impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru kecil, Indonesia akan menghadapi ancaman ketergantungan bahan pangan dan kerentanan bagi ekonomi peternak domestik. Rencana pembebasan bea masuk impor daging, susu, dan produk susu dari Australia dan Selandia Baru dapat berdampak buruk bagi perekonomian petani tanaman pangan, perkebunan dan peternakan di dalam negeri. Apabila Indonesia membuka pasar untuk produk pertanian dari Australia, akan ada jutaan petani yang dikorbankan dengan membanjirnya produk pertanian impor tersebut. Petani lokal harus disiapkan terlebih dulu dengan program yang mendukung serta kepastian pasar agar dapat bersaing di pasar domestik.

Page 12 of 27 | Total Record : 268

10 11 12 13 14

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA