Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

7 8 9 10 11

Strategi Pemanfaatan Sawah Bukaan Baru (Kasus di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat) Edi Basuno; M. Sofyan Souri; Chairul Muslim
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

The Dynamics of Indonesian Consumption Patterns of Rice and Rice-Based Food Eaten Away From Home Handewi Purwati Saliem; nFN Hermanto; Erma Suryani; Rita Nur Suhaeti; Mewa Ariani
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

As a major staple food for most of the Indonesian population, rice has an important position in term of social, economic, and political aspects in the country. Because of that position, it is important to identify rice consumption pattern of Indonesian people. This research aims at analyzing the trends of rice consumption at home and rice-based eaten away from home in terms of weight and expenditure. By using mathematical and simple statistical methods, data of household rice consumption from National Socio-economic Survey (Susenas) years 1996 to 2017 (seven data sets) were analyzed by location and income quintiles. Results of these analyses indicated that during 1996 to 2017 the real expenditure of food away from home tended to increase, the real expenditure and per capita of rice consumption for all household categories tended to decrease, and the expenditure for processed rice had different path compared to the expenditure for rice consumption. The implication of this study is the estimation of national demand for rice should consider the amount of rice eaten away from home consumption and also processed rice. AbstrakSebagai makanan pokok hampir seluruh penduduk, beras menempati posisi penting dari sisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Berdasar hal tersebut, penting untuk mengidentifikasi pola konsumsi beras penduduk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju konsumsi beras yang dimakan di rumah maupun di luar rumah berupa makanan jadi berbasis beras baik dari sisi pengeluaran maupun jumlahnya. Dengan menggunakan metode matematika dan statistika sederhana, penelitian ini mengolah data Susenas tahun 1996 – 2017 (tujuh set data) dengan membedakan konsumsi rumah tangga menurut lokasi (desa-kota) dan kuintil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 1996 – 2017 pengeluaran riil untuk makanan jadi cenderung meningkat, pengeluaran riil dan konsumsi beras per kapita cenderung menurun untuk semua kategori rumah tangga, dan pengeluaran untuk pangan olahan berbasis beras memiliki pola yang berbeda dengan pengeluaran untuk konsumsi beras. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam mengestimasi kebutuhan beras nasional perlu mempertimbangkan jumlah konsumsi beras yang dimakan di luar rumah dan pangan olahan berbasis beras.

An Opportunity And Policy to Improve Performance of Peanut Agribusiness in South Sulawesi Bambang Sayaka; Muhammad Maulana; Deri Hidayat
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Peanut agribusiness in South Sulawesi does not develop optimally. During harvest season the peanut production of this province is sufficient to meet local demand and is sold for inter-island trade. During off-season local demand for peanut is fulfilled through inter-island trade and import. The traders usually buy fresh pods and dried pods from the farmers and traders’ profits are earned through processing them into dried beans. Retailers in urban areas sell fresh pods and dried beans. The main consumers of dried beans are local peanut processors. Credit access for the farmers may improve quantity and quality of peanut production. Roads improvement in peanut producing centers may accelerate peanut transportation and reduce its transportation cost. Illegal retribution should be removed. The traders need credit access for their business scale improvement. Partnership between the farmers and the peanut processing companies will enhance peanut agribusiness in South Sulawesi Province.

Dari Konferensi Cancun, Mexico (2003) - ke Pertemuan Stocktaking WTO (2010): Perjuangan Panjang Negosiasi Pertanian Negara Berkembang Erna Maria Lokollo
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Salah satu perundingan WTO yang paling bergejolak, penuh muatan politis dan sangat alot dalam mencapai kesepakatan adalah perundingan pertanian. Persetujuan ini mencakup perundingan di 3 pilar utama, yaitu: akses pasar, subsidi domestik, dan persaingan ekspor. Setelah terjadi kegagalan mencapai kesepakatan pada KTM V di Cancun, Mexico, pada tahun 2003; maka pada sidang Dewan Umum WTO tahun 2004 berhasil disepakati apa yang disebut sebagai Paket Juli. Pada KTM VI di Hongkong, tahun 2005, tidak terjadi titik temu, bahkan perundingan Putaran Doha terhenti sama sekali karena tidak tercapai kesepakatan antara negara-negara anggota WTO. Pada tahun 2009, KTM ke VII diadakan di Jenewa, Swiss. Pada pertemuan ini anggota sepakat tidak merundingkan isu Putaran Doha, tetapi membahas upaya memperkuat sistem perdagangan multilateral WTO dalam menghadapi tantangan lingkungan global saat ini. Namun demikian sinyal yang ditangkap dari pertemuan-pertemuan sampingan beberapa kelompok adalah bahwa Putaran Doha harus segera diselesaikan pada akhir tahun 2010. Oleh karenanya diperlukan upaya dan kemauan politik semua negara anggota untuk mewujudkannya. Pertemuan terkini yaitu pertemuan stocktaking tingkat pejabat tinggi diadakan pada 22-26 Maret 2010. Beberapa pending issues pada draft teks modalitas pertanian (draft text ke- 4) dibahas kembali dan diupayakan konvergensi, namun belum tercapai kesepakatan diantara negara-negara anggota. Indonesia sebagai koordinator kelompok G-33 memiliki posisi yang strategis dalam pemperjuangkan kepentingan pertaniannya. Dukungan domestik dari masyarakat Indonesia termasuk dari Kementerian teknis lainnya selain Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, juga dari LSM/NGO, DPR/MPR, dan Institusi lainnya sangat diperlukan, agar dapat memperjuangkan kepentingan petani dan masyarakat pedesaan menghadapi era globalisasi.

Kebijakan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia A. Husni Malian
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Pattern of Farmers’ Participation: Lessons from Pump Irrigation Project Gelar Satya Budhi; Mimin Aminah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Objective of the paper is to describe and analyze the pattern of farmers’ participation during the preparation, physical construction, and maintenance (payment of irrigation service fee) phases. Emphasis of the discussion will be on the changes in farmers’ participation level during the project implementation. This paper was based on a research in a pump irrigation project carried out in the Villages of Haurgeulis, Kertanegara, and Wanakaya, Haurgeulis District, Indramayu Regency,WestJavaProvince. Such pump irrigation was one of participatory project in which beneficiaries are involved during the project execution since planning through maintenance. Experience of the project implementation suggested that boosting farmers’ participation was a complicated work which needs intensive, long-time, and patient efforts. During the preparation phase, farmers were actively involved in the project. This was encouraged by the initiative coming from within of the community, but farmers’ spirit to participate in the project slightly declined up to the start of physical construction. Fluctuation of farmers’ participation happened in the period of physical construction. Therefore, encouraging measures were applied when the farmers’ participation was going down. Similar pattern of farmers’ participation also occurred during the maintenance phase, at which farmers found themselves reluctant at initial fee payment. After a sequence of encouragement, the farmers were finally able to operate the pump continuously.

Sistem Resi Gudang di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan Erma Suryani; nFN Erwidodo; Iwan Setiadjie Anugerah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Fenomena yang umum terjadi pada perdagangan komoditas pertanian adalah anjloknya harga pada saat panen raya dan melonjaknya harga pada masa paceklik. Kebijakan stabilisasi harga untuk gabah dan beras, yang melibatkan peran aktif Perum Bulog, dinilai cukup berhasil. Namun, kebijakan yang sama tidak segera dilakukan untuk komoditas pertanian lain karena alasan besarnya anggaran yang diperlukan dan pertimbangan kemampuan Bulog untuk melaksanakan. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani dalam menghadapi fluktuasi harga tersebut adalah merancang dan memfasilitasi penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG). Meskipun Undang-Undang SRG telah diterbitkan tahun 2006, namun implementasinya di lapangan belum menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan mencari alternatif strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengakselerasi SRG sehingga dapat dimanfaatkan petani produsen. Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi pengumpulan data primer difokuskan di Kabupaten Indramayu dan Subang. Hasil kajian menunjukkan, antara lain: (i) masih terbatasnya pemahaman tentang SRG berikut manfaatnya, (ii) jasa SRG di Indramayu dan Subang baru mencakup komoditas gabah dan beras, (iii) pengguna jasa SRG lebih banyak pedagang, dan (iv) terbatasnya ketersediaan gudang yang memenuhi persyaratan, dan (v) masih terbatasnya keterlibatan dan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SRG. Permasalahan melembagakan SRG untuk komoditas pertanian sangat komplek karena terkait dengan banyak lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif yang mampu mengatasi permasalahan dan kendala komplek tersebut.

Kebijakan Pengembangan Inovasi dan Investasi Infrastruktur untuk Peningkatan Partisipasi dan Pendapatan Petani Studi Kasus: Kabupaten Blora, Jawa Tengah Herman Supriadi; Roosganda Elizabeth
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Program kebijakan pembangunan pertanian melalui pengembangan inovasi teknologi dan investasi infrastruktur untuk peningkatan pendapatan petani miskin, yang dikenal sebagai P4MI dilaksanakan sejak tahun 2003. Pendekatan yang digunakan dalam program tersebut adalah pemberdayaan petani secara partisipatif melalui perencanaan dan implementasi investasi sarana prasarana di pedesaan dalam rangka mendukung inovasi teknologi dan kelembagaan untuk peningkatan pendapatan petani miskin. Tulisan ini bertujuan mengemukakan dampak positif kebijakan partisipatif pembangunan pertanian pedesaan melalui inovasi teknologi maupun kelembagaan dan pembangunan investasi sarana prasarana pendukung pertanian. Kabupaten Blora, Jawa Tengah terpilih berdasarkan keterbatasan potensi SDA-nya (lahan kering marjinal). Inovasi teknologi yang dikembangkan meliputi introduksi varietas unggul padi dan palawija, serta teknik pengelolaan tanaman terpadu. Investasi infrastruktur yang dominan dikembangkan secara partisipatif berupa pembangunan jalan usahatani dan perbaikan sarana irigasi. Dampak pelaksanaan kegiatan program tersebut telah berhasil menumbuhkan tingkat investasi masyarakat dalam investasi sebesar 20 persen dan peningkatan pendapatan petani. Program inovasi teknologi yang didukung pembangunan investasi infrastruktur memberikan kontribusi pendapatan usahatani lebih besar 58,5-77,6 persen dibanding dengan hanya inovasi teknologi (33,7-58,5%) dari pendapatan total rumah tangga.

Permintaan Pangan Sumber Karbohidrat di Indonesia Prasmita Dian Wijayati; nFN Harianto; Achmad Suryana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Rice is the main staple food for Indonesian population. At the same time, per capita consumption of wheat products has increased annually. One of main government policies related to food consumption is to accelerate food and nutrition diversification based on local food sources. Objective of this study was to understand demand for various carbohydrate food sources at household level by introducing socio-economic variables such as household size, wife working status, and characteristics of household head. This research used Susenas 2017 data at national level. Demand for food was estimated by the AIDS model. Rice was still as the most favorable carbohydrate source for Indonesian people. Bread and processed food were categorized as luxurious; while rice, wheat flour, cereals, and roots were as normal goods. Own-price demand elasticity for rice, wheat flour, cereals, and roots were elastic, meanwhile for bread and prepared foods were inelastic. Reducing per capita rice consumption, among others, should be conducted by increasing knowledge and awareness of household members of the importance of food consumption diversification. The government should be aware of the continuing increase in wheat flour imports in line with national economic growth due to high income elasticity for bread and processed food. AbstrakPangan sumber karbohidrat yang merupakan pemasok utama energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari penduduk Indonesia masih didominasi oleh beras. Bersamaan dengan itu, konsumsi pangan/kapita berasal dari gandum meningkat setiap tahunnya. Di fihak lain, Indonesia memiliki beragam pangan lokal sumber karbohidrat. Salah satu kebijakan utama pemerintah terkait konsumsi pangan adalah mempercepat diversifikasi pangan dan gizi berbasis pangan lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permintaan pangan berbagai komoditas sumber karbohidrat di tingkat rumah tangga dengan memasukkan variabel sosial ekonomi yaitu jumlah anggota rumah tangga, status istri bekerja, dan karakterestik kepala keluarga. Penelitian ini menggunakan data Susenas tahun 2017 untuk tingkat nasional dari BPS. Permintaan pangan dianalisis dengan menggunakan model AIDS. Hasil analisis mengkonfirmasi bahwa beras masih menjadi komoditas sumber karbohidrat yang paling diminati masyarakat. Roti dan makanan jadi merupakan golongan pangan mewah sedangkan beras, terigu, padi-padian, serta umbi merupakan barang normal. Elastisitas harga sendiri untuk permintaan komoditas beras, terigu, padi-padian, dan umbi bersifat inelastis sedangkan roti dan makanan jadi tergolong elastis. Dari hasil penelitian ini disarankan upaya pengurangan konsumsi beras/kapita diantaranya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran anggota rumah tangga mengenai manfaat diversifikasi pangan dan gizi untuk memelihara hidup sehat dan produktif. Pemerintah perlu mewaspadai berlanjutnya peningkatan impor terigu sejalan dengan pertembuhan ekonomi nasional karena roti dan makanan jadi memiliki elastisitas pendapatan yang tinggi.

Dinamika dan Kebijakan Pemasaran Produk Ternak Sapi Potong di Indonesia Timur Helena J. Purba; Prajogo Utomo Hadi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sapi bali adalah jenis sapi yang dominan dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur, namun perkembangannya dipengaruhi oleh dinamika pemasarannya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dinamika pemasaran sapi bali di Indonesia timur berdasarkan data dan informasi yang berasal dari hasil pengamatan penulis langsung di lapangan, berbagai publikasi dan data statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (i) Ada hubungan positif antara tingkat pendapatan per kapita dan konsumsi daging sapi per kapita dan jumlah konsumsi; (ii) Preferensi masyarakat konsumen di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah bergeser dari daging sapi lokal (sapi bali, dll) ke daging asal ternak sapi dan daging sapi impor; (iii) Kemampuan wilayah timur Indonesia dalam memasok ternak sapi untuk pemotongan lokal dan perdagangan antar provinsi, sudah menurun, utamanya NTT; (iv) Volume impor sapi bakalan dan daging sapi secara nasional terus meningkat; (v) Ternak sapi di wilayah timur Indonesia dipasarkan secara lokal dan antar pulau antara lain ke Jakarta dan Kalimantan dengan rantai pasok dari peternak hingga konsumen akhir yang tidak terlalu panjang; (vi) Dewasa ini, daerah pemasaran ternak sapi hidup dari wilayah NTT dan NTB diperluas ke Kalimantan karena harga jualnya lebih menarik dibanding ke Jakarta; dan (vii) Permasalahan krusial yang dihadapi antara lain adalah alat angkutan ternak dan pelabuhan bongkar-muat ternak masih belum kondusif, pemotongan ternak sapi betina produktif makin banyak, dan kondisi rumah pemotongan hewan (RPH) jauh dari standar higienis. Disarankan agar pemerintah menyediakan fasilitas pelabuhan bongkar-muat yang lebih kondusif, meningkatkan pengawasan terhadap pemotongan ternak sapi betina produktif, pemberian insentif yang memadai bagi peternak untuk melakukan tunda-jual ternak sapinya yang sedang bunting, dan pengendalian impor ternak sapi bakalan dan daging sampai batas tertentu sehingga harga ternak sapi dalam negeri tidak merugikan peternak.

Page 9 of 27 | Total Record : 268

7 8 9 10 11

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA