cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2021): APRIL" : 11 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM HAL DEBITUR PAILIT DIMASA COVID 19 Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Putu Sekarwangi Saraswati
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4197

Abstract

ABSTRACTDuring this pandemic, many aspects felt the impact of COVID 19, the economic aspect. Many companies have experienced losses from closing to bankruptcy and even bankruptcy. There are several ways that debtors can do so that they do not go bankrupt, one of which is by postponing debt payment obligations (PKPU). Therefore the author raises issues related to the delaying payment scheme for debtors' debt obligations to creditors during the pandemic. The research methodology is normative juridical because, in this problem, there are empty norms. Using a statue approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach. Data analysis techniques are descriptive techniques, interpretation techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The results show that PKPU will result in restructuring, while bankruptcy will end in settlement (sale and asset distribution) of the debtor. PKPU is not intended for the benefit of the debtor only but also for the creditor's interest. PKPU is a deliberation between debtors and creditors to find the best solution for both, which the court supervises. The debtor can improve his financial position and submit a peace plan to pay off the debt. Therefore, it is hoped that the implementation of PKPU can help companies avoid the word bankruptcy and rise from the downturn caused by COVID 19.Keyword: Bankrupt; PKPU; Covid 19. ABSTRAKPada masa pandemi ini begitu banyak aspek yang merasakan dampak dari COVID 19 ini, salah satunya aspek ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian dari tutup hingga gulung tikar bahkan pailit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan debitur agar tidak pailit yaitu salah satunya dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan terkait skema penundaan pembayaran kewajiban hutang debitur kepada kreditur dimasa pandemi. Metodologi penelitian adalah yuridis normatif, karena dalam permasalahan ini terdapat norma kosong. Menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis data yaitu dengan teknik deskripsi, teknik interprestasi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil penelitian bahwa, PKPU akan menghasilkan restrukturisasi, sedangkan kepailitan akan berakhir pada pemberesan (penjualan dan pembagian asset) debitur. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga kepentingan kreditur. PKPU merupakan musyawarah antara debitur dengan kreditur untuk mencari solusi terbaik bagi keduanya, yang diawasi oleh pengadilan, sehingga debitur mampu memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian untuk membayar hutang. Oleh karena itu, diharapkan dengan dilakukannya PKPU dapat membantu perusahaan terhindar dari kata pailit dan dapat bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh COVID 19 ini.
PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Yulias Erwin
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.2928

Abstract

The development of law in Indonesia is determined by the political configuration between the legislature and the executive. Nearly 85 percent of the People's Representative Council tends to close or qualify with the executive. When the executive submits draft legislation, it is immediately approved by the Indonesian Parliament. The urgency of the research is to determine the influence of politics on the formation of law in Indonesia. What is the political configuration and character of Indonesian legal products and their re-actualization and formulation? The research method used is normative research through library research and a statutory approach. The research shows that currently, in Indonesia, the political dominance of the law is getting stronger. A political party that should be the incarnation of the people's will only appear to be a vehicle to gain or maintain power. This results in legal products produced only by political interests and certain groups, without paying attention to their suitability with the objectives of the State. The historical movement of the transition of Islamic law in Indonesia is full of various historical, philosophical, political, sociological, and juridical dimensions. In fact, Islamic law in Indonesia has fluctuated in line with the politics of law practiced by state authorities. This is based on the socio-cultural strength of the majority of the Muslim community in Indonesia. There is interaction in terms of political decisions, thus giving rise to various political decisions to benefit the Islamic community itself. In Indonesia, there is a determinant politics of law. This means that law is a variable that is influenced by politics. The situation and the political policies that took place greatly influenced the Islamic community's attitudes.Keywords: Politics; Law; Indonesia. ABSTRAKPerkembangan hukum di Indonesia ditentukan oleh konfigurasi politik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif. Kecenderungan Dewan Perwakilan Rakyat hampir 85 persen merapat atau berkualisi dengan eksekutif, sehingga ketika eksekutif mengajukan draf perundang-undangan langsung di setujui DPR RI. Urgensi penelitian untuk mengetahui pengaruh politik terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum Indonesia, dan reaktualisasi dan formulasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, melalui penelitian kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa saat ini di Indonesia, dominasi politik terhadap hukum semakin menguat. Partai politik yang seharusnya menjadi penjelmaan kehendak rakyat, hanya terkesan menjadi kendaraan untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan. Hal ini berakibat pada produk hukum yang dihasilkan hanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik dan golongan tertentu, tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan Negara. Pergerakan sejarah peralihan hukum Islam di Indonesia, penuh dengan berbagai macam dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Faktanya, hukum Islam di Indonesia telah naik turun sejalan dengan politik hukum yang di praktekan oleh penguasa negara. Hal tersebut besumber pada kekuatan sosial budaya mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Adanya Interaksi dalam hal putusan politik, sehingga memunculkan berbagai keputusan politik bagi kepentingan masyarakat Islam itu sendiri. Di Indonesia terjadi politik determinan atas hukum. Artinya bahwa hukum adalah variabel yang terpengaruhi oleh politik. Situasi dan kebijakan politik yang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus di ambil oleh masyarakat Islam.
PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANDUNG HOAX MENGENAI COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK BERDASARKAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA Azenia Tamara Davina; Sigid Suseno; Mustofa Haffas
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4255

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine the qualifications of contents containing hoax on Covid-19 through Facebook and Facebook’s liability as an electronic system provider based on the ITE law and criminal law. The approach method used in this study is a qualitative normative juridical approach with descriptive analytical research specifications, mainly describing the laws and regulations associated with legal theories. The results of this study indicated that the qualification of the spread of content containing hoax on Covid-19 through Facebook is regulated in Article 28 paragraph 2 of the EIT Law and Article 14 and Article 15 of the Law No. 1 of 1946 on Criminal Regulations. However, regarding the application of the articles in Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Regulations, the majority of law enforcers are forcing it, because the elements in the article are no longer adequate when applied to cyber media. Furthermore, Facebook as an electronic system provider is not responsible for the faults of its users.Keywords: qualification of crime; hoax; covid-19;  facebook. ABSTRAKPeneliti­an ini bertujuan untuk menemukan kualifikasi perbuatan penyebaran hoax mengenai Covid-19 melalui media sosial Facebook berdasarkan UU ITE dan hukum pidana serta pertanggungjawaban hukum Facebook selaku penyeleng­gara sistem elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifi­kasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis yuridis kuali­tatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hoax mengenai Covid-19 melalui media sosi­al Facebook dalam praktiknya diatur dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Namun, terkait penerapan pasal-pasal dalam Undang-Un­dang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana mayoritas oleh pene­gak hu­kum dipaksakan, ka­rena unsur-unsur dalam pasalnya yang sudah ti­dak mema­dai apabila diterap­kan pa­da media siber. Kemudian, Facebook selaku penyelenggara sistem elektro­nik ti­dak dapat dimintai per­tanggungjawaban hukum atas kesalahan peng­gu­na­nya. 
KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN IURAN BPJS PADA PERPRES NOMER 82 TAHUN 2018 KEDALAM PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Rahmawati Kusuma
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4037

Abstract

This paper aims to obtain a complete, detailed and systematic analysis in comparing Presidential Decree Number 82 of 2018 with Perpres Number 64 of 2020 concerning Health Insurance. This research uses normative research. The results of this study are the consequences of changes in BPJS contributions in Presidential Decree Number 82 of 2018 with Presidential Decree Number 64 of 2020, that the adjustment of these contributions will have various impacts, both for BPJS Kesehatan, the sustainability of the JKN program, and for the community as participants, namely: Increasing the number of non-participants. active, Participants will descend to a lower class, and prospective participants are reluctant or unwilling to register themselves with BPJS Kesehatan because the increase in contributions is too high.Keywords: Legal Consequences; Changes to Presidential Regulation. ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis di dalam melakukan perbandingan Perpres Nomor 82 tahun 2018 dengan Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif . Hasil penelitian ini, konsekuensi perubahan iuran BPJS pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, bahwa penyesuaian iuran tersebut akan memberikan dampak yang beragam, baik bagi BPJS Kesehatan, keberlangsungan program JKN, maupun bagi masyarakat selaku peserta yaitu: peningkatan jumlah peserta non aktif, Peserta akan turun ke kelas yang lebih rendah, dan calon peserta enggan atau tidak mau mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dikarenakan kenaikan iuran yang terlalu tinggi.
PENERAPAN INSTRUMEN SUKARELA DAN COMMAND AND CONTROL DALAM PENATAAN LINGKUNGAN USAHA/KEGIATAN PERHOTELAN Chrisyela Sinaga
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4181

Abstract

ABSTRACTEnvironmental problems have become a global issue, not only a problem for common industries like mineral and mining, but also have penetrated into the tourism sector. The hospitality industry contributes wastewater from its activities or businesses that have the large potential to pollute the environment if preventive measures are not taken. The huge environmental management costs and the lack of entrepreneur commitment are some of the reasons for hotels not to carry out wastewater treatment, so that environmental pollution due to hotel activities cannot be avoided and becomes uncontrollable. Smart regulation is needed to organize the environment in hospitality business activities in a flexible, imaginative and innovative manner. This research aims to analyze environmental compliance policy mixes in hospitality activity. This research is normative legal research methods with the conceptual approach and statute approach. It is analyzed qualitatively. The results of the research showed that in environmental compliance of the hospitality activity, policy mixes can be applied between voluntary instruments and Command and Control instrument that could carried out through PROPER and the need for hospitality activities to be re-incorporated into PROPER participation.Keywords: Environmental Compliance Instrument; Smart Regulation; Policy Mixes, Accommodations Waste. ABSTRAKPermasalahan lingkungan hidup kini telah menjadi isu global, tidak hanya menjadi permasalahan bagi industri-industri raksasa seperti mineral dan tambang, namun juga telah merambah sektor pariwisata. Industri perhotelan menyumbang air limbah dari kegiatan atau usahanya yang berpotensi besar mencemari lingkungan apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan. Biaya pengelolaan lingkungan yang sangat besar dan kurangnya komitmen pengusaha menjadi alasan bagi pengelola hotel untuk tidak melakukan pengolahan air limbah, sehingga pencemaran lingkungan akibat kegiatan hotel tidak dapat dihindari dan menjadi tidak terkendali. Diperlukan smart regulation untuk menata lingkungan dalam kegiatan usaha perhotelan secara fleksibel, imaginatif dan inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pilihan kombinasi instrumen penataan lingkungan pada kegiatan perhotelan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penataan lingkungan kegiatan perhotelan dapat diterapkan policy mixes antara instrumen sukarela dengan Command and Control yang dapat dilakukan melalui PROPER serta perlunya kegiatan perhotelan dimasukkan kembali dalam keikutsertaan PROPER.
AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE: UPAYA MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH UDARA INDONESIA Afrizal Razqi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4265

Abstract

ABSTRACTAir is an inseparable part of a country, a country's sovereignty over land and sea also means sovereignty over airspace. As an international community, it is only natural that Indonesia's airspace is used for the common interest of supporting population mobility and economic improvement. However, Indonesian sovereignty over airspace is still being violated by foreign aircraft. Air Defence Identification Zone (ADIZ) is a zone for identification of foreign aircraft before entering the airspace. The determination of ADIZ Indonesia needs to be accompanied by various preparations including improving positive laws regarding airspace security, completing air defense system infrastructure, and building an understanding of the concept of ADIZ Indonesia with neighboring countries directly bordering Indonesia. This paper uses a normative legal research method using a descriptive analysis approach, a legal material search technique uses a secondary data source obtained through a literature study, and a study analysis uses qualitative analysis. The results of the writing show that there are legal gaps and gaps in the determination of administrative sanctions fines, the lack of the number of radars belonging to the Indonesian Air Force under the National Defense Force in protecting Indonesian airspace, and the heavy-duty of the Ministry of Foreign Affairs to build the trust of neighboring countries amid the dynamics of the South China Sea territorial conflict if the government determines ADIZ Indonesia.Keywords: Airspace; Sovereignty; ADIZ. ABSTRAKUdara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara, kedaulatan suatu negara akan daratan dan lautan juga berarti kedaulatan akan wilayah udara. Sebagai masyarakat Internasional, sudah sewajarnya wilayah udara Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan bersama guna mendukung mobilitas penduduk sampai peningkatan ekonomi. Namun kedaulatan Indonesia akan wilayah udara masih marak dilanggar oleh pesawat udara asing. Air Defence Identification Zone (ADIZ) merupakan zona identifikasi pesawat udara asing sebelum memasuki wilayah udara. Penetapan ADIZ Indonesia perlu dibarengi dengan pelbagai kesiapan meliputi penyempurnaan hukum positif mengenai pengamanan wilayah udara, melengkapi infrastruktur sistem pertahanan udara, dan membangun kesepahaman konsep ADIZ Indonesia dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan. Analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penulisan menunjukan bahwa ada celah dan kekosongan hukum dalam penetapan denda sanksi administratif, kurangnya jumlah radar milik TNI AU dibawah Kohanudnas dalam melindungi wilayah udara Indonesia, dan tugas berat Kementerian Luar Negeri untuk membangun kepercayaan negara tetangga ditengah dinamika konflik teritorial Laut China Selatan apabila pemerintah menetapkan ADIZ Indonesia.
PROGRESIVITAS PENGHAPUSAN PIDANA DENDA STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1554 K/PID.SUS/2015 Dwight Usman Motota Pakaya
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4236

Abstract

ABSTRACTCase No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO. Junto case No. 201/PID/2014/PT. BNA. Junto case No. 1554 K/Pid.Sus/2015 relating to cases of sustainable forest burning. PT Kallista Alam in case No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO. found guilty of committing an environmental crime which was carried out continuously and a fine of Rp. 3,000,000,000, - (three billion rupiah). Meanwhile, at the court of appeal in case No. 201/PID/2014/PT. BNA., The Panel of Judges upheld the District Court's decision on PT Kallista Alam. Meanwhile, the decision of the Supreme Court in case No. 1554 K/Pid.Sus/2015, the Panel of Supreme Court Justices rejected the appeal from the Cassation Petitioner / Defendant PT Kallista Alam, but did not impose a fine. The aim of the study specifically focuses on the elimination of fines by the Supreme Court of Justice. This research method is structured based on the form of juridical normative research, where juridical normative research conducts legal research by examining secondary data, the data is used as a basis for research, then the research is carried out by tracing the regulations and literature. The results of the research are expected to become a consideration for the Panel of Judges in differentiating the purpose of granting criminal sanctions and civil sanctions, where criminal sanctions have a deterrent effect on violators, while civil penalties in terms of fines so that the damage incurred can be returned to its original state and maximum sanctions should be applied to violations that have occurred. carried out in a sustainable manner.Keywords: Case Number 1554 K/Pid.Sus/2015; Criminal Sanctions; Criminal Fine.ABSTRAKPerkara No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO. Junto perkara No. 201/PID/2014/PT. BNA. Junto perkara No. 1554 K/Pid.Sus/2015 berkaitan dengan kasus pembakaran hutan yang berkelanjutan. PT Kallista Alam dalam perkara No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO. diputus bersalah telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Sementara itu, pada pengadilan tingkat banding dalam perkara No. 201/ PID / 2014/ PT. BNA., Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri atas PT Kallista Alam. Sedangkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi perkara No. 1554 K/Pid.Sus/2015, Majelis Hakim Agung pada amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa PT Kallista Alam tersebut, namun tidak membebankan pidana denda. Tujuan Penelitian secara khusus menyoroti penghapusan pidana denda oleh Majelis Hakim Agung. Metode Penelitian ini disusun berdasarkan bentuk penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis Normatif melakukan penelitian hukum dengan meneliti data sekunder, data tersebut digunakan sebagai bahan dasar untuk diteliti, selanjutnya penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membedakan tujuan pemberian sanksi pidana dan sanksi perdata, dimana sanksi pidana bersifat memberikan efek jera bagi pelanggarnya, sedangkan perdata dalam hal denda agar kerusakan yang timbul dapat dikembalikan ke keadaan semula dan sanksi maksimal harusnya diterapkan bagi pelanggaran yang dilakukan secara berkelanjutan.
MODEL KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI NUSA TENGGARA BARAT Sri Karyati
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4129

Abstract

development is to make nature an object of tourism exploitation, shifting to a culture-based tourism development model (halal tourism) and nature conservation (eco-tourism). As a national mainstay tourism area, NTB has a beautiful culture and nature as a tourist attraction, so the concept of sharia tourism has begun to be applied in NTB, but ecotourism has only just been initiated by the NTB provincial government. One of the problems that have slowed the progress of the ecotourism model is the absence of legal instruments as the basis for ecotourism policy in NTB. Discusses the government's legal policies in accommodating ecotourism development and the legal policy model of the NTB provincial government. The type of normative legal research and the approach method is the statutory approach. The study results show that, first, the Government's legal policies in efforts to develop ecotourism in the context of statutory regulations have provided guidelines for local governments that have ecotourism potential to develop optimally by providing several incentives and facilities for ecotourism actors. Second, the NTB provincial government legal policy model supporting ecotourism is to create a legal basis for policies in the form of provincial regional regulations on environment-based tourism through indications of regional tourism development programs that be stipulated in a Regional Long-Term Development Plan.Keyword: Legal Policy; Ecotourism; NTB Province. ABSTRAKArah baru pengembangan pariwisata adalah menjadikan alam sebagai obyek eksploitasi wisata beralih ke model pengembangan pariwisata yang berbasis kultural (pariwisata halal) dan pelestarian alam (eco-tourism). Sebagai daerah pariwisata andalan nasional, NTB memiliki kultural dan alam yang begitu indah sebagai obyek wisata, maka konsep pariwisata syariah sudah mulai diterapkan di NTB, namun konsep ekowisata baru mulai dirintis oleh pemerintah provinsi NTB. Salah satu persoalan yang membuat melambatnya kemajuan model ekowisata yakni ketiadaan instrument hukum sebagai dasar kebijakan ekowisata di NTB. Mengupas permasalahan tentang kebijakan hukum yang diambil pemerintah dalam mengakomodasi pengembangan ekowisata dan model kebijakan hukum pemerintah provinsi NTB. Jenis penelitian hukum normatif dan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa, pertama, kebijakan hukum  Pemerintah dalam upaya pengembangan ekowisata dalam konteks peraturan perundang-undangan telah memberikan guidelines bagi pemerintah daerah  yang mempunyai potensi ekowisata untuk wajib menggembangkan secara optimal dengan memberikan beberapa insentif dan kemudahan bagi pelaku ekowisata. Kedua, model kebijakan hukum pemerintah provinsi NTB dalam mendukung ekowisata adalah dengan membuat landasan hukum kebijakan berupa peraturan daerah provinsi tentang pariwisata berbasis lingkungan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat ditetapkan dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN ATAS KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI DI KECAMATAN BULUKERTO) Arief Budiono; Dita Ajeng Yulianie; Ferry Irawan Febriansyah; Rika Maya Sari; Dewi Iriani; Nuryani Nuryani
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.2722

Abstract

The urgency of this research is to analyze the impact of the increase in BPJS Health contributions to be used as a reference so that if there is a policy to increase the BPJS, Kesehatan no longer impacts society. Evaluating something that happens to be a lesson is of great urgency for legal research, especially in the context of policies related to BPJS Kesehatan. The research methodology is a juridical-empirical research method, using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques, through interviews and distributing google forms. The study results show that the increase and increase in BPJS dues that occurred since January 1, 2020, impact the fees or the amount of money that a person must pay against the bill that appears; if not paid, then a fine will appear. The results of the Google Form questionnaire show that basically and in essence, policies related to BPJS Kesehatan are constructive for the community, which clearly proves legal welfare in the Bulukerto District area. This is evidenced by data from research respondents, that 97% of respondents actually appreciate the government programs related to BPJS Kesehatan positively. However, the policy that is written or the content of the BPJS Health policy being questioned by the community is the policy or regulation on the increase in BPJS contributions. The 28 respondents also evidence this on Google Form; 23 respondents have an objection to the policy.Keywords: Indonesia; Health; BPJS. ABSTRAKUrgensi dari penelitian ini adalah menganalisa dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk dijadikan acuan agar jika terjadi kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan lagi tidak berdampak kembali terhadap masyarakat. Mengevaluasi sesuatu yang terjadi menjadi sebuah pembelajaran merupakan urgensi besar sebuah penelitian hukum khususnya dalam konteks kebijakan terkait BPJS Kesehatan. Metodologi penelitian dengan jenis penelitian yuridis-empiris, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data, melalui wawancara dan penyebaran google form. Hasil penelitian bahwa, Kenaikan dan melonjaknya iuran BPJS yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020 yang lalu, berdampak pada iuran atau jumlah uang yang harus dibayar oleh seseorang terhadap tagihan yang muncul, jika tidak dibayar maka akan muncul dendanya. Hasil kuisoner Google Form, bahwa pada dasar dan hakikatnya, kebijakan terkait BPJS Kesehatan sangatlah membantu masyarakat dan itu sangat jelas membuktikan sebuah kesejahteraan hukum di wilayah Kecamatan Bulukerto. Hal itu dibuktikan berdasarkan data responden penelitian, bahwa 97% responden sebenarnya mengapresiasi positif program pemerintah terkait dengan BPJS Kesehatan. Akan tetapi, kebijakan yang tertuliskan atau isi dari kebijakan BPJS Kesehatan yang dipermasalahkan masyarakat yaitu kebijakan atau aturan kenaikan iuran BPJS. Hal ini juga dibuktikan dengan dari 28 responden Google Form, 23 responden berpendapat keberatan dengan kebijakan tersebut.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PANGKEP Fathurrahman Fathurrahman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4054

Abstract

This article discusses the implementation of Regional Regulation No.1 of 2009 concerning Free Education in the Pangkep Regency. The importance of this research is carried out to provide an overview of the management of free education to contribute to local governments in advancing education. This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2009 concerning Free Education in Pangkep Regency and the factors that influence its implementation. The method used in this research is the method of field research (Field Research). Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Using normative analysis and then presented systematically by presenting accurate data. The results showed that Regional Regulation Number 1 of 2009 concerning Free Education in Pangkep Regency has not been effective. This happened because there were still found violations of levies committed by school principals and teachers at the school while researchers conducted field observations in several schools in Pangkep Regency. The factors that hinder the government in implementing Perda No.1 / 2009 concerning Free Education in Pangkep Regency are the apparatus factor, the facilities or facilities factor, the budget factor, and the community factor. These factors greatly influence the implementation of the Perda on Free Education in Pangkep Regency to run effectively.Keywords: Effectiveness of law; Local Regulations; Free Education ABSTRAKArtikel ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep. Pentingnya penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran terhadap pengelolaan pendidikan gratis sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (Field Research), Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan analisis secara normatif dan selanjutnya disajikan secara sistematis dengan memaparkan data yang akurat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep belum efektif. Hal tersebut terjadi karena masih adanya ditemukan  pelanggaran pungutan yang di lakukan oleh kepala sekolah dan guru di sekolah tersebut selama peneliti melakukan pengamatan di lapangan di beberapa sekolah Kabupaten Pangkep. Adapun faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep adalah faktor aparat, faktor sarana atau fasilitas, faktor anggaran, dan faktor masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep, agar dapat berjalan dengan efektif.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue