cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15, No 2 (2024): Oktober" : 5 Documents clear
THE ROLE OF NOVICE VOTERS IN PARTICIPATORY ELECTION SUPERVISION Nurfauji, Aji; Huda, Uu Nurul
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.25096

Abstract

According to Article 101 of Law Number 7 of 2017, the Election Supervisory Agency is responsible for supervising the electoral democracy process, starting from the Legislative Election (PILEG), Regional Election (PILKADA), and Presidential Election (PILPRES). As a constitutional responsibility to oversee elections, innovation is needed to increase the value of supervision to ensure quality elections. New initiative carried out by Bawaslu South Bangka Regency to oversee elections and increase public participation will be explained in this paper. This study uses an analytical descriptive approach and uses primary data obtained from the actions of the author team. The study concluded that the election supervision class program, which creates participatory surveillance agents in all sub-districts, is very effective in increasing voter participation and political awareness, especially in terms of initial elections.
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA Rahartiana, Dila Pawestri
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.24511

Abstract

Pemenuhan hak atas pemberian upah pekerja merupakan hal yang harus diawasi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam hal ini pemebrian upah sesuai peraraturan yang berlaku dalam hal ini yaitu sesuai Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK). Menurut Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan, fungsi pengawasan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pekerja sehingga pemerintah harus menjalankannya secara optimal dan efektif. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan pengupahan menurut peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan norma mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, doktrindaan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan fungsi pengawasan harus melalui pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penegakan hukum bagi pekerja.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DI INDONESIA Parwitasari, Tika Andarasni; Supanto, Supanto; Ismunarno, Ismunarno; Fitriono, Riska Andi; Budyatmojo, Winarno
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.25330

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial telah mempengaruhi perilaku komunikasi remaja di Indonesia, menyebabkan peningkatan kasus cyberbullying. Pengguna media sosial meningkat drastis dari 10 juta pada 2019 menjadi 160 juta pada 2020, dengan remaja usia 13-17 tahun menghabiskan rata-rata 3 jam 26 menit setiap hari di media sosial. Cyberbullying, yaitu perilaku agresif melalui media elektronik, berdampak negatif seperti kesedihan dan kecemasan pada korban. Meskipun regulasi ini tepat, diperlukan modifikasi dan upaya lebih menyeluruh untuk meningkatkan pencegahan cyberbullying. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital sangat penting. Langkah-langkah krusial meliputi pendidikan etika digital di sekolah, program konseling bagi korban, dan pengawasan orang tua. Implementasi Undang-Undang ini membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi remaja. Makalah ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, dan analisis literatur hukum untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur etika dan perilaku siswa dalam penggunaan media sosial serta pencegahan cyberbullying. Undang - Undang ini menetapkan sanksi bagi pelaku cyberbullying, termasuk pidana penjara dan denda, serta mengatur distribusi informasi yang menghina atau mengancam.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN BANGSAWAN SUKU SASAK SIBAWAIH, YUSRAN
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.21014

Abstract

Dalam sebuah perkawinan di Indonesia, mempunyai berbagai macam corak. Indonesia sendiri mempunyai keunikan di samping menggunakan hukum agama, namun perkawinan juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi seperti penerapan aturan – aturan yang berlaku di hukum adat. Hukum adat di tiap daerah tentu berbeda – beda coraknya. Yang menarik adalah hukum adat yang berlaku di suku Sasak, dimana seorang keturunan bangsawan (Menak) tidak boleh menjalin perkawinan dengan masyarakat yang kastanya lebih rendah darinya bagi yang masih menerapkannya. Ketika hal itu terjadi, akan memberi implikasi terhadap pihak wanita bangsawan itu sendiri. Keunikan akan syarat tersebut, artikel ini ditulis. Metode yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah yuridis empiris, dimana metode ini melihat norma – norma yang berlaku dimasyarakat, yang sumber datanya dari pustaka (library research). Kepenulisan ini juga menggunakan yuridis normatif, untuk menghubungkan norma – norma yang berlaku di suku Sasak dengan hukum Islam itu sendiri. Hasil dari penelitian ini, menemukan masih ada yang masih menerapkan hukum adat yang berlaku dan adanya juga yang sudah meninggalkannya. Dari pandangan hukum adat dan hukum Islam sendiri, adanya kesesuaian dari kedua hukum tersebut, bila dilihat dari ada hak wali untuk menolak terjadinya sebuah perkawinan, dengan menggunakan argumentasi tentang status sosial serta nasab keturunan.
Psychoanalytic and Crime: Is Freud's Theory Still Applicable in Criminological Research? Kadir, Zul Khaidir
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.27081

Abstract

Freud's psychoanalysis emphasizes that human behavior, including criminal behavior, is driven by unconscious conflicts that arise from the dynamics between the three main components of personality, namely the id, ego, and superego. Since its introduction in the early 20th century, the relevance of this theory has begun to be questioned along with the development of modern criminology. One of the main reasons why Freud's psychoanalytic theory began to face challenges is because of the increasingly clear gap between the individualistic approach faced with the need to explain more complex crime phenomena in the modern era. This study uses a data collection method collected using library research, then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study indicate that Freud's psychoanalytic theory still has relevance in criminology, especially in understanding the deep psychological motivations behind certain criminal behavior. However, to understand the criminal phenomenon as a whole, integration between psychoanalysis and contemporary criminological theories is needed. This approach would make it possible to combine the understanding of individual psychological motivations offered by psychoanalysis with external factors such as social and economic pressures explained by other theories.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue