Jurnal Hukum Sasana
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia ]]>
<![CDATA[Nanda Dwi Rizkia]]>;
<![CDATA[Hardi Fardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1097
<![CDATA[Indonesia memilik beragam sumber daya genetic dan pengetahuan tradisonal yang berkaitan dengan sumber daya genetic yang melimpah dan bernilai ekonomis sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya dan kemakmuran rakyat, metode penelitian yuridis normatif, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang di hadapi, hasil penelitian protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional dibidang lingkungan hidup dalam kerangka konvensi keanekaragaman hayati yang mengatur akses terhadap sumber daya genetic dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetic berdasarkan kesepakatan bersama, permasalahan utama adalah direduksinya hak masyarakat atas akses dalam mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas keadilan. Selain itu, terdapat kesalahan konsep dalam perumusan strict liability yang dapat berakibat sulitnya menjalankan konsep tersebut. Penghapusan pengecualian larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemindahan beban pertanggungjawaban.]]>
<![CDATA[Pelangaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Jalan Tunjungan Surabaya ]]>
<![CDATA[Rizki Agustina]]>;
<![CDATA[Agus Machfudz Fauzi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1119
<![CDATA[Fenomena pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sekitar jalan Tunjungan Surabaya, tidak sedikit para pelakunya adalah anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. Banyak remaja yang belum sepatutnya membawa kendaraan bermotor sendiri dan ironisnya masalah ini ditambah pengendara tidak mengenakan helm pengaman. Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan para anak dibawah umur tetap mengendarai kendaraan roda dua padahal mereka sudah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas dan upaya kepolisian untuk menangani fenomena tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian, alasan anak dibawah umur tetap mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya karena masih lemahnya pengawasan oleh orang tua dan kebebasan dari orang tua, serta minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya anak-anak yang masih di bawah umur.]]>
<![CDATA[Menuju Kota Tanjung Selor Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Dedi Herdianto]]>;
<![CDATA[Otih Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1207
<![CDATA[Pembentukan wilayah diperlukan agar pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas seperti pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah pada hakikatnya dibentuk untuk melayani masyarakat sebagaimana pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih berstatus kecamatan tidak seperti pada umumnya ibukota propinsi di Indonesia adalah kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara fokus pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan daerah baru dilakukan dengan cara Pemekaran dan Penggabungan daerah yang termaktub di pasal 32 dan teknis pelaksanaannya termaktub di Pasal 33 untuk Pemekaran Daerah dan Pasal 44 untuk Penggabungan Daerah. Kedua, Pembentukan Kota Tanjung Selor dengan cara pemekaran daerah akan lebih mudah jika dibandingkan melalui penggabungan daerah, dengan penggabungan empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Ketiga, Kabupaten Bulungan sebagai daerah induk, memiliki enam kecamatan dengan menjadikan Kecamatan Tanjung Palas sebagai ibukota kabupaten. Keempat, Penggabungan daerah untuk membentuk Kota Tanjung Selor sebagai daerah baru, akan mengalami banyak rintangan. Terutama untuk memenuhi persyaratan administrative maupun persyaratan dasar kapasitas daerah.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Arvita Hastarini]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1326
<![CDATA[Sejak dulu, hak atas tanah merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat dibelahan bumi manapun, tak terkecuali bagi masyarakat adat Indonesia. Namun masyarakat adat di Indonesia terus menerus berada di posisi terlemah dalam upaya memperoleh hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Padahal, kedudukan masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanahnya diakui dan di lindungi oleh konstitusi yang termuat di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kedudukan hukum Masyarakat Adat dalam memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan hukum positif rancangan peraturan perundang- undang pertanahan di Indonesia serta bagaimana proses pengajuan permohonan untuk masyarakat adat dalam memperoleh hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu di Indonesia. Penelitian disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang akan mengkaji dan menganalisa penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan menjadi produk hukum yang baru serta berbagai pustaka lainnya sebagai sumber yang bisa membantu dalam menjawab semua permasalahan yang ada.]]>
<![CDATA[Rahasia Kedokteran dan Perlindungan Hukum Pasien Covid 19 ]]>
<![CDATA[Esther Masri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1483
<![CDATA[Rahasia kedokteran adalah hak pasien yang wajib dilindungi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hubungan baik antara dokter atau rumah sakit dengan pasien terjadi karena dilandasi dengan adanya kepercayaan. Terdapat kewajiban dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran pasien. Pada masa pandemi Covid-19 pembukaan rahasia kedokteran menjadi isu yang kontroversial di kalangan masyarakat. Dokter mempunyai kewajiban untuk memperhatikan batasan-batasan dalam merahasiakan dan mengungkapkan rahasia kedokteran kepada masyarakat serta harus berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menganalisa berbagai ketentuan undang-undang dan data yang terdapat dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan rahasia kedokteran pasien Covid-19 dapat dibuka atas dasar untuk kepentingan umum salah satunya adalah karena kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular. Justru pembukaan data pasien terinfeksi Covid-19 bukanlah suatu keadaan yang memalukan sehingga pasien Covid-19 tidak akan mendapatkan stigmatisasi dan dikriminasi dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 tersebut.]]>
<![CDATA[Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru ]]>
<![CDATA[Jantarda Mauli Hutagalung]]>;
<![CDATA[Tantri Gloriawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1502
<![CDATA[Indonesia adalah salah satu negara yang menganggap hukum sebagai bagian terpenting bagi kehidupan bernegara, selain politik dan juga ekonomi. Pada dasarnya, dalam sebuah Negara Hukum, sejatinya pemerintahan yang menjadi tombak hukum sebagai sebuah sistem. Sistem hukum Indonesia sendiri adalah sistem hukum yang terbentuk dari sejarah panjang akulturasi adat masuknya agama Islam serta sistem hukum sipil yang dibawa oleh Belanda. Sejarah panjang ini turut membentuk sistem hukum Indonesia yang memiliki produk hukum dan kebijakan yang unik. Tulisan ini mengangkat tentang Ciri-ciri hukum Indonesia terlihat dari konsep hukumnya, terlepas dari dinamika perkembangan tradisi hukum Indonesia yang bertumpu pada sejarah nomaden masyarakat Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi hukum Indonesia bercirikan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia secara keseluruhan tetap berkomitmen untuk menghormati agama dan budaya yang berbeda, bergerak menuju demokrasi dan supremasi hukum.]]>
<![CDATA[Implementasi Pengadilan Adat Dan Pengadilan Umum Terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Teguh Artawan]]>;
<![CDATA[Ika Dewi Sartika Saimima]]>;
<![CDATA[Gatot Efrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1572
<![CDATA[Dalam Hukum Adat Bali terdapat jenis-jenis delik adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya adalah delik adat lokika sanggraha yaitu suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksual. Di dalam aturan adat ini perbuatan pergaulan seks bebas antar pemuda dan pemudi, walaupun dilakukan dengan alasan saling menyukai dan mencintai. Padanumumnya setiapnpelanggaran terhadap hukum adat, baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan akan diselesaikannolehnpara pemukanadat setempat. Rumusan masalah mengenai implementasi penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat dan pengadilan umum dan kendala penegakan tindak pidana aasusila lokika sanggraha di pengadilan adat dan pengadilan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) yang didukung dengan wawancara narasumber untuk mendapatkan hasil analisa bahwa implementasi penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat belum memperhatikan korban dari perbuatan asusila dan untuk pengadilan umum dengan menerapkan Pasal 359 Kitab Adi Gama jo. Pasal 5 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Darurat. No. 1/Drt/ tahun 1951 agar dapat dipidana. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi penegakan hukum tindak pidana lokika sanggraha yaitu belum ada aturan yang khusus mengenai perbuatan lokika sanggraha dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya budaya yang menganggap aib keluarga apabila diketahui masyarakat lain bahwa anak perempuannya hamil diluar perkawinan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah belum terciptanya penegakan hukum terhadap tindak pidana lokika sanggraha dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukumnya. Saran dalam skrpsi ini kepada Pemuka dan Ketua Adat di Bali apabila dalam menyelesaikan lokika sanggraha dapat mempertimbangkan pihak perempuan sebagai korban dari perbuatan asusila serta dapat meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki.]]>
<![CDATA[Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Nenny Rianarizkiwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1604
<![CDATA[Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam setiap orang dan perlu diakui dalam konstitusi. Hak atas privasi dan hak atas informasi merupakan 2 (dua) hak asasi manusia yang berpotensi menimbulkan konflik apabila diterapkan tanpa pembatasan. Pelindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang muncul sebagai bagian dari hak atas privasi dan pembatasan hak atas informasi. Perkembangan teknologi yang pesat semakin mengedepankan kebutuhan atas pelindungan data pribadi dalam dunia tanpa batas melalui jaringan nirkabel. Universalitas ius constituendum hak atas pelindungan data pribadi dibutuhkan sebagai pedoman interaksi yang aman dan nyaman untuk pemenuhan hak atas privasi dan hak atas informasi. ]]>
<![CDATA[Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri : Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK ]]>
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>;
<![CDATA[Angga Alfiyan]]>;
<![CDATA[Ilham Jodi Renovsi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1648
<![CDATA[Banyak berbagai permohonan masyarakat terkait dengan keinginan untuk penambahan atau pembetulan nama. Terkait dengan ketiadaan daftar, hilang, dipalsukan, diubah, tersobek, dimusnahkan, digelapkan atau cacat dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Pasal 13 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penambahan Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 58 /Pdt.P/2022/PN. Tjk) dan menganalisis akibat hukum dari penambahan nama pada dokumen akta kelahiran. Kegunaan penelitian bertujuan menganalisis mengenai permohonan perubahan nama dalam dokumen berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative. Akta kelahiran anak yang sah haruslah bersifat Akta Otentik, karena akta yang Otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti. Akta Kelahiran tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, bukti tertulis diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk membuktikan bahwa memang terjadi sebuah peristiwa kependudukan. Untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Dalam hal ini yang dapat mengeluarkannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.]]>
<![CDATA[Philosophical Legal Review on The Implementation of the Rights of the Child for Youth Offender Associated with Terrorism Case in Indonesia ]]>
<![CDATA[Indah Pangestu Amaritasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1650
<![CDATA[Terrorism has been qualified as a serious crime in Indonesia. The gravity of the crime can be estimated based on the fact that a person accused of such an offence is classified as a high-risk offender. However, complications arise when children and/or youth are suspected of this crime. Indonesia has ratified international human rights instruments, including the Convention on the Rights of the Child. The question emerges on how the rights can be exercised when youth is suspected to commit such high-degree crime. There are some laws that must be taken into account for further analysis in relation to this issue, especially the Law on Juveniles Justice System and the Terrorism Law. The context of how these laws intersect with the implementation of the Rights of the Child is important to be considered for the best interest of the child, including their comprehensive rehabilitation and reintegration process. The philosophical legal approach used in this research aims to have comprehensive analysis and solution of the complexity associated with the implementation of the rights of the children associated with a terrorism charge, especially when it comes to the legal system. It is also of critical importance to identify possibilities of improvement in the implementation of these rights.]]>
