cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
semnas.fh@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
semnas.fh@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 26143216     EISSN : 26143569     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216) merupakan Prosiding yang memuat artikel-artikel yang telah dideseminasikan dalam kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang berkomitmen menjadi wadah akademik bagi pakar hukum, pemerhati, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum dan isu-isu penegakan hukum di Indonesia. Secara berkala, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang mengangkat tema-tema khusus yang kekinian sehingga Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang mampu menjadi forum pakar hukum dari berbagai instansi di seluruh Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 67 Documents
 1   2   3   4   5 
Upaya Penegakan Hukum dan HAM Melalui One Health Approach dan Law Enforcement Fauzia, Ana
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v6i1.539

Abstract

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia semakin memprihatinkan. Begitu banyak hak asasi masyarakat yang terabaikan karena terdegradasi oleh penegakan hukum yang justru tidak terfokus secara linear atas tujuan awal penanggulangan virus covid-19. Sehingga, tak jarang penanggulangannya hanya melalui kebijakan yang bersifat normatif bukan sosiologis. Tujuan utama penelitian ini berfokus kepada kepastian hukum terkait perhatian besar pemerintah terhadap latar belakang mengapa kasus covid-19 ini tak kunjung usai. Karena tak bisa dipungkiri, berkenaan dengan penegakan HAM di masa pandemi, maka kebijakan yang dikeluarkan sudah selayaknya adalah kebijakan intensif yang berkaitan dengan pemulihan kualitas kesehatan masyarakat, terutama terkait fasilitas kesehatan yang tentunya akan terintegrasi dengan kualitas kesehatan internal dari masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu analisis terkait faktor yang melatarbelakangi rendahnya kualitas kesehatan dari masyarakat selain dari fasilitas kesehatan, namun juga lingkungan. Hingga perlu kebijakan penegakan hukum dan HAM untuk membuat kebijakan peraturan secara resmi agar penanganannya bukan hanya oleh lembaga penegak hukum saja, namun juga membutuhkan kerjasama dan aksi kolektif lintas profesi dan lintas disiplin (interprofesional dan transprofesional) secara horisontal maupun vertikal. Namun, untuk membuat hal tersebut dapat terlaksana secara optimal maka perlu legalitas hukum dari pemerintah untuk membuat peraturan. Berawal dari kebijakan intensif terkait one health approach agar dapat dilakukan eksekusi yang optimal terhadap kualitas kesehatan masyarakat.
Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Tengah Pandemi COVID-19 Widiastuti, Anita Indah
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v6i1.540

Abstract

Tujuan dari didirikanya negara Indonesia telah dijelaskan dalam alinea ke-4 Pembukana UUD 1945. Dalam kaitanya dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka tujuan bernegara Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Apalagi, pada masa pandemi covid-19 ini, telah terjadi peningkatan dalam penggunaan fasilitas-fasilitas online dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, membeli kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan situs jual beli online, penyimpanan data-data pribadi secara online, dan masih banyak lagi. Berdasarkan pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 juga dapat disimpulkan jika perlindungan data pribadi sejatinya merupakan salah satu bentuk dari perlinduangan hak asasi manusia. Pengesahan terhadap RUU PDP pada dasarnya merupakan sesuatu yang sudah menjadi urgensi bagi bangsa Indonesia. Pada masa pandemi covid-19 ini, banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan adanya perlindungan data pribadi demi tercapainya jaminan, kepastian, dan juga perlindungan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Tujuan dari penulisan karya tulis ini yaitu untuk menganalisis dan menelaah lebih lanjut mengenai urgensi pengesahan RUU PDP pada masa pandemi covid-19 seperti pada saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan / penelitian yaitu dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kajian bahan pustaka atau data sekunder pada asas – asas hukum yang terjaadi dengan melakukan penelitian pada studi kasus tertentu, serta dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analisis.
Diskursus Hukum: Marwah Demokrasi dan HAM Pasca Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19 Hamdani, Fathul
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v6i1.541

Abstract

Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 yang lalu menjadi catatan sejarah bagaimana proses demokrasi di Indonsesia tetap di gelar meski pandemi Covid-19 belum juga usai. Pelaksanaan Pilkada Serentak ini tentunya menjadi diskursus tersendiri yang masih hangat untuk diperdebatkan terutama berkaitan dengan proses penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Tujuan utama penelitian ini berfokus pada analisis terkait hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia, kemudian implikasi yang timbul setelah dilaksanakannya Pilkada Serentak berdasarkan persfektif hak asasi manusia, serta bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah apabila terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang diakibatkan oleh pelaksanaan Pilkada Serentak. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Dari hasil penelitian mengetengahkan sebuah konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sebagai konsepsi tentang kemanusiaan yang lahir dari sejarah peradaban manusia. Konsepsi HAM dan demokrasi ini dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dengan demikian, keberadaan Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi, dan konstitusi telah secara jelas dan terang menyebutkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Oleh karena itu, negara bertanggungjawab dalam memastikan adanya penegakan terhadap hak-hak asasi warga negara terutama pasca dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 di era pandemi Covid-19.
Menimbang Kembali Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung di Tengah Pandemi Covid-19: Perspektif Proportionality Test Rizaldi, Moh
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v6i1.542

Abstract

Pandemi corona menghadapkan Pemerintah pada tiga pilihan. Pertama meyelenggarakan pilkada serentak secara langsung untuk memenuhi hak politik warga negara. Kedua, menunda pilkada. Ketiga, mendesain kembali pilkada serentak dengan mempertimbangkan pemilihan secara tidak langsung. Ketika dihadapkan pada pilihan tersebut, akhirnya pemerintah memilih untuk menyelenggarakan pilkada serentak secara langsung untuk memenuhi hak politik warga negara. Pilihan itu diikuti dengan kebijakan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah terjadinya penularan covid-19 yang masif. Sayangnya, harapan itu justru berbanding terbalik dengan kenyataan dimana setiap daerah penyelenggara pilkada justru melaporkan terjadinya angka peningkatan warga terinfeksi corona. Yuridis normatif adalah metode yang digunakan. Tulisan ini bermaksud untuk megulas dua permasalahan utama melalui pendekatan proporsional tes, pertama, apakah kebijakan pemerintah untuk menyelengarakan pilkada serentak secara langsung ditengah pandemi adalah pilihan tepat? Bagaimanakah seharusnya pilkada itu diselenggarakan? Argumentasi utama tulisan ini adalah ketika dihadapkan pada perselisihan dua norma ham, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan yang menguntungkan warga negara untuk itu perlu kiranya mempertimbangkan pilkada serentak secara tidak langsung di tengah pandemi covid-19.
Analisis Berbasis HAM dalam Kebijakan Keringanan Uang Kuliat Tunggal Akibat Covid-19 oleh Kemendikbud Jonathan, Raymond
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v6i1.543

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menjangkit seluruh penjuru dunia sejak awal tahun 2020 dan mengakibatkan lesunya perekonomian global di tahun 2020. Ibarat snowball effect, perekonomian yang lesu tersebut akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat global. Namun di tengah kondisi perekonomian yang lesu, institusi pendidikan tinggi tidak mengeluarkan kebijakan peringanan beban uang kuliah tunggal (UKT) yang dapat mendukung mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di masa pandemi. Sebagai respon atas protes dari masyarakat, Kemendikbud akhirnya mengeluarkan kebijakan keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak COVID-19. Namun kebijakan Kemendikbud tidak cukup mengikat bagi perguruan tinggi sehingga masih banyak mahasiswa yang terbebani dengan biaya UKT yang tinggi di masa pandemi. Artikel ini bertujuan untuk mengulas sejauh mana efisiensi kebijakan Kemendikbud dalam mendukung hak konstitusional masyarakat untuk mendapat akses pendidikan. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif berbasis hak asasi manusia yang mengacu pada instrumen hukum nasional dan internasional. Kebijakan Kemendikbud dalam rangka memberikan keringanan beban UKT melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena masih memberi celah terhadap sulitnya akses pendidikan. Selain itu, kebijakan Kemendikbud juga menyalahi amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena membuka peluang sulitnya akses untuk memperoleh pendidikan.
Efektivitas Pengenaan Sanksi Selama Pelaksanaan PSBB Hakim, Syerrin
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v6i1.544

Abstract

Sejak terjadinya wabah Covid-19, pemerintah secara khusus melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memberlakukan kondisi new normal agar penularan virus tersebut dapat ditekan. Upaya pemberlakuanan kondisi tersebut diantaranya penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diikuti dengan penegakan dan pengenaan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini mengakibatkan banyak perubahan dalam setiap aktivitas kegiatan di masyarakat, mulai dari Work From Home (WFH), pembatasan pengunaan fasilitas publik, zoom meeting di berbagai aktivitas pertemuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pengenaan sanksi selama PSBB. Sanksi yang diberikan untuk para pelanggar PSBB antara lain push up, membersihkan lingkungan, denda, dan ada yang dikenakan sanksi pidana. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu, peneliti menganalisis dengan menggunakan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan menguraikan fakta-fakta tersebut dalam bentuk kalimat-kalimat. Maraknya penegakan hukum selama masa pandemi ini, bukan suatu hal yang mudah, mengingat akibat dari pandemi ini sangat berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia, sehingga menyebabkan melemahnya kemampuan daya beli masyarakat. Dampak tersebut ditandai dengan banyak perusahaan yang tutup dan merumahkan para karyawannya. Kondisi tersebut tentunya membuat masyarakat semakin terpuruk kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di samping mereka harus tetap menjaga dan membuat dirinya tetap sehat. Hal-hal ini merupakan faktor yang dapat melemahkan aparat penegak hukum selama
Fintech Sebagai Inovasi Keuangan Digital: Tantangan Menghadapi Wanprestasi Borrower Akibat Pandemi Covid-19 Taniady, Vicko
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v6i1.545

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terkhusus dalam sektor perekonomian. Kehadiran Fintech merupakan terobosan baru di era digital saat ini yang mengkombinasikan antara teknologi dan keuangan. Perkembangan perusahaan Fintech di Indonesia yang terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2020 telah mencapai 158 perusahaan. Salah satu layanan Fintech adalah Fintech Lending yang mengoperasikan layanan pinjam meminjam dengan cara yang mudah, cepat dan efisein. Namun, perusahaan Fintech pada saat ini harus menghadapi tantangan atas hadirnya pandemi COVID-19. Kehadiran COVID-19 membuat semakin meningkatnya angka tingkat wanprestasi yang dilakukan oleh Borrower. Permasalahan tersebut menjadi sebuah permasalahan bagi perusahaan Fintech di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kerangka hukum Fintech di Indonesia dalam menjawab tantangan wanprestasi akibat pandemi COVID-19 serta menemukan strategi dalam mengatasi permasalahan wanprestasi oleh Borrower. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah hukum normatif yang mengunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya mediasi antara perusahaan Fintech dengan Borrower dalam mengatasi wanprestasi ditengah pandemic COVID-19. Disamping itu, perlu adanya pembentukan Komite Nasional Fintech (KNF) sebagai departemen pengawasan, perkembangan serta penasehat Fintech di Indonesia.
Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19: Enforcement of the Miranda Principles through Providing Legal Assistance during the Covid-19 Pandemic Fauzia, Ana; Hamdani, Fathul
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 1 (2021): Seminar Nasional Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional dan Implementasinya di
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i1.699

Abstract

The accommodation of universal principles in the Miranda Principles into the Indonesian national legal system, as reflected in the formulation of articles of the Criminal Procedure Code such as Article 54, Article 55, Article 56 paragraph (1), and Article 114 of the Criminal Procedure Code, as well as in other legal products such as the Law No. 39 of 1999 and Law no. 12 of 2005, it is a necessity to enforce these principles, and one of them is through the provision of legal assistance. Although formally, the provision of legal assistance has been regulated in the Indonesian legal system, but the provision of legal assistance doesn't always run as it should in practice, especially during the current Covid-19 pandemic. The main purpose of this study focuses on an analysis related to the extent to which legal assistance is provided in upholding the Miranda Principles, as well as how to optimize the provision of legal assistance during the Covid-19 pandemic in the context of protecting citizens' constitutional rights. In this study, the method used is normative research using a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that the enforcement of the Miranda Principles through the provision of legal aid assistance has not been optimal yet. So that, the repressive approach is still needed, such as giving administrative sanctions to lawyers who still haven't carry out their obligations optimally in providing legal assistance.
Ekuilibrium Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Jaminan Hak Konstitusional: Refleksi Implementasi di Masa Pandemi Covid-19: The Equilibrium of Personal Data Protection Regulations as a Guarantee of Constitutional Rights: Reflections on Implementation during the Covid-19 Pandemic Al Fikry, Ahmad Habib
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 1 (2021): Seminar Nasional Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional dan Implementasinya di
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i1.701

Abstract

Essence of the rule of law is the guarantee of human rights for every citizen. To dive deeper into this matter, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is the constitution of the Indonesian state, contains a discussion in a special chapter, namely XA which regulates human rights. Human rights have various types, one of which is personal self-protection as regulated in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Personal protection is inherent with private rights which can include personal data of legal subjects. In line with the massive development of the world in the fields of technology, information, and communication, it has implications for the attachment of data subjects to the act of entering and transferring personal data in various kinds of activities. Data shows that there has been an increase in this activity during the pandemic covid-19. Personal data has become a topic of discussion when many data subjects are deprived of their rights to privacy, which can be seen in several cases of personal data leakage. For these problems, individuals need the protection of personal data as a concretization of the conception of the rule of law and guarantees of constitutional rights. The complexity of the problems that occur does not make the state remain silent. As a legal state that holds legal principles in its implementation, laws and regulations that contain the basic value of legal certainty are considered to be a solution. The seriousness of the state in overcoming this can be seen in the draft of the Personal Data Protection Law (RUU PDP), which is still being drafted by the Indonesian House of Representatives. This research, which uses a normative juridical method, discusses the protection of personal data as a right guaranteed by the constitution and its implementation during the pandemic covid-19. This paper aims to determine the suitability of the guarantee of constitutional rights and their implementation as well as to find an equilibrium in the regulation of personal data protection so that the full fulfillment of constitutional rights can occur.
Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta: The Urgency of Local Regulations for Overcoming Infectious Outbreaks in Yogyakarta City As-Shidiq, Abdullah Widy; Reza, M. Hilmi Miftahzen; Wafi, Muhammad Syafiq
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 1 (2021): Seminar Nasional Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional dan Implementasinya di
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i1.702

Abstract

The research on " Urgency of Regional Regulations for Handling Infectious Outbreaks in the City of Yogyakarta " is interesting to study because it is based on Government Regulation No. 40 of 1991 on Handling infectious epidemics which mandates that regional heads are responsible for technical implementation of epidemic control in regions . one of the prevention efforts in the region is to create a legal basis of controlling infectious diseases in the city of Yogyakarta as a guideline on implementing Disease Prevention and Control in Yogyakarta. The purpose of this study was to determine the urgency of making a regional regulation to control infectious epidemics as a prevention effort in / into / of the people in Yogyakarta. The scope of our study is the regulation of local regulations related to citizens constitutional rights. The literature review used to analyze this problem is the guarantee and protection for / against human rights and responsive legal theory . The research method used is a normative juridical approach from / to a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The results of the study show the basis of the formation of a regional regulation on infectious disease prevention in Yogyakarta from a philosophical , sociological and juridical perspective.

Page 3 of 7 | Total Record : 67

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2021): Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi Vol. 7 No. 1 (2021): Seminar Nasional Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional dan Implementasinya di Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum Vol. 2 No. 1 (2016): Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum (Bagi Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka