Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Lentera Hukum Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Journal of Judicial Review Interdisciplinary Social Studies Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Studia Legalia
Taniady, Vicko
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Fintech Sebagai Inovasi Keuangan Digital: Tantangan Menghadapi Wanprestasi Borrower Akibat Pandemi Covid-19 Taniady, Vicko
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v6i1.545

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terkhusus dalam sektor perekonomian. Kehadiran Fintech merupakan terobosan baru di era digital saat ini yang mengkombinasikan antara teknologi dan keuangan. Perkembangan perusahaan Fintech di Indonesia yang terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2020 telah mencapai 158 perusahaan. Salah satu layanan Fintech adalah Fintech Lending yang mengoperasikan layanan pinjam meminjam dengan cara yang mudah, cepat dan efisein. Namun, perusahaan Fintech pada saat ini harus menghadapi tantangan atas hadirnya pandemi COVID-19. Kehadiran COVID-19 membuat semakin meningkatnya angka tingkat wanprestasi yang dilakukan oleh Borrower. Permasalahan tersebut menjadi sebuah permasalahan bagi perusahaan Fintech di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kerangka hukum Fintech di Indonesia dalam menjawab tantangan wanprestasi akibat pandemi COVID-19 serta menemukan strategi dalam mengatasi permasalahan wanprestasi oleh Borrower. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah hukum normatif yang mengunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya mediasi antara perusahaan Fintech dengan Borrower dalam mengatasi wanprestasi ditengah pandemic COVID-19. Disamping itu, perlu adanya pembentukan Komite Nasional Fintech (KNF) sebagai departemen pengawasan, perkembangan serta penasehat Fintech di Indonesia.
Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia Taniady, Vicko; Riwayanti, Novi Wahyu
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53702

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana transnasional membawa dampak kerugian terhadap negara yang sangat besar. Salah satu kebijakan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah menggunakan beban pembuktian terbalik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme beban pembuktian terbalik yang saat ini berlaku, serta menganalisis untuk melakukan reformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), serta menggunakan teknik studi pustaka dalam mengolah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Pola beban pembuktian terbalik pada UU TPPU masih mengalami problematika terkhusus dalam hal asset recovery. Selain itu, mekanisme beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU belum mengatur prosedur terkait beracaranya atau setidak-tidaknya terkait mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Melihat hal tersebut, penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt dalam kasus TPPU menjadi urgensi yang harus dilakukan. Beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt akan menggunakan dua metode yakni criminal forfeiture dan civil forfeiture, sehingga mampu lebih optimal dalam melakukan asset recovery. Adanya asas beban pembuktian terbalik yang berlandaskan asas presumption of guilt diharapkan mampu untuk meminimalisir kesulitan dalam mekanisme pembuktian TPPU.
The Problem of Filing for Bankruptcy in Indonesian Law: Should the Insolvency Test Mechanism be Applied? Fahamsyah, Ermanto; Taniady, Vicko; Saputra, Ramadhan Dwi; Rachim, Kania Venisa; Wijaya, Glenn
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 1 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v7i1.10079

Abstract

The resolution of bankruptcy disputes in Indonesia presents significant challenges due to the ease with which bankruptcy can be filed against debtors, even if they are capable of continuing their business operations and repaying their debts to creditors. This issue arises from the provisions of Article 2, paragraph (1) of Law 37/2004, which stipulate only two requirements for declaring bankruptcy: the existence of a past due debt and the presence of at least two creditors. This paper aims to examine the problems associated with bankruptcy dispute resolution in Indonesia and to propose the implementation of an insolvency test mechanism as a prerequisite before a Commercial Court judge can issue a bankruptcy ruling. Additionally, the study offers a comparative analysis of the insolvency test mechanisms employed in several countries, including the Netherlands, Germany, the United States, and the United Kingdom. Utilizing a doctrinal approach, this legal research analyzes primary and secondary literature by reviewing laws and regulations pertinent to the issues at hand. The findings of this study suggest that adopting an insolvency test is a crucial policy for the bankruptcy law framework in Indonesia. The implementation of such a test could prevent the bankruptcy of debtors who are still capable of fulfilling their financial obligations. Consequently, there is a need to revise Law 37/2004 to incorporate a legal instrument for the insolvency test.
Permanent Sovereignty vs. International Obligations Simbolon, Putu George Matthew; Yusro, Mochammad Abizar; Taniady, Vicko
Lentera Hukum Vol 11 No 2 (2024): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v11i2.43342

Abstract

This research analyses Indonesia's policies related to downstreaming and restrictions on raw nickel exports that have caused international debate, especially the European Union which complained against Indonesia to the World Trade Organization (WTO) in Dispute Settlement 592 (DS-592). The study explores Indonesia's position as a WTO member that is being questioned for its policy of banning nickel ore exports to the European Union, and examines the DS-592 ruling in relation to the permanent sovereignty debate. This article uses a normative juridical method with doctrinal, comparative, and case approaches. The results show that Indonesia has permanent sovereignty over its nickel ore guaranteed by UN Resolution 1803. Therefore, Indonesia must exercise this sovereignty with due regard to international obligations. Indonesia should learn from China's export regulations as it prioritises export restriction policies rather than export bans. By applying China's approach, Indonesia can prevent the problems that occurred in DS 592. However, a series of nickel downstream policies implemented by Indonesia have violated the provisions of the WTO Agreement. This article also explains that the vacuum of the Appellate Body does not negate the EU's authority to retaliate against Indonesia. This article concludes that Indonesia must implement a policy determining the percentage of downstream nickel ore, as well as nickel ore that will be exported. This conclusion has resulted in the theoretical idea that no sovereignty can be exercised in violation of the country's international obligations. Thus, each country must be able to establish policies that can balance national interests with international obligations. KEYWORDS: Export Restrictions, International Obligations, Nickel Ore, Soverignty, WTO.
Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah Rachim, Kania Venisa; Taniady, Vicko; Saputra, Ramadhan Dwi
Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v3i02.30

Abstract

Polemik penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menjadi permasalahan serius. Banyaknya jalur penyelesaian sengketa pertanahan mengakibatkan kerap terjadinya putusan yang tumpang tindih, lamanya proses pengadilan yang tidak mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa, serta hakim yang masih belum optimal dalam penyelesaian sengketa pertanahan karena hanya mendasarkan pada kebenaran formil daripada kebenaran materiil dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Artikel ini mencoba untuk mengkaji pengadilan agraria sebagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih optimal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan negara di Australia khususnya di Queensland dan New South Wales serta negara Skotlandia, artikel ini akan menawarkan gagasan pembentukan pengadilan agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agraria di Queensland, New South Wales, dan Skotlandia mampu menjadi media penyelesaian sengketa pertanahan yang optimal. Gagasan pengadilan agraria sejatinya telah tertuang dalam Pasal 60, 61, dan 82 RUU Pertanahan dengan menempatkan pengadilan agraria di bawah pengadilan umum dan menggunakan hukum acara perdata. Melihat hal tersebut, perlu adanya upaya untuk merekonseptualisasi pengadilan agraria dengan menempatkan pengadilan agraria di bawah Mahkamah Agung, melakukan revisi RUU Pertanahan, dan membentuk Hukum Acara Pertanahan. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme rekrutmen hakim khususnya pada hakim pengadilan agraria.
Euthanasia In Indonesia: Laws, Human Rights, And Medical Perspectives Ohoiwutun, Y. A. Triana; Taniady, Vicko; Lutfian, Lutfian; Rachim, Kania Venisa; Putri, Natasya Aulia
LAW REFORM Vol 20, No 2 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i2.63813

Abstract

Euthanasia remains a contentious issue in Indonesia, where it is currently prohibited by law, creating significant challenges in balancing human rights, legal standards, and medical ethics. This research explores the legal framework, human rights considerations, and medical perspectives surrounding euthanasia in Indonesia, with a comparative analysis of practices in the Netherlands. Employing a normative legal research methodology, it utilizes legislative analysis, case studies, and comparative approaches to examine the regulatory gaps and societal implications of euthanasia in Indonesia. The findings reveal that while active euthanasia is explicitly criminalized under Indonesian law, passive euthanasia occurs discreetly within society, reflecting a legal and ethical gray area. Comparatively, the Netherlands' regulated approach provides valuable insights into balancing patient autonomy and societal ethics. This study concludes that Indonesia could benefit from legalizing passive euthanasia under stringent conditions, aligned with human rights principles and cultural values. This legalization would require robust regulatory frameworks, including judicial oversight and ethical guidelines, to ensure accountability and safeguard vulnerable groups. The findings underscore the urgency of harmonizing legal, human rights, and medical perspectives to address this complex issue while respecting Indonesia's unique socio-cultural context.
Debating Political Rights: The Revocation of Former Convict's Rights to Be Elected in Indonesian Elections Suarda, I Gede Widhiana; Anggono, Bayu Dwi; Setyawan, Fendi; Taniady, Vicko
Lentera Hukum Vol. 12 No. 1 (2025): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v12i1.52923

Abstract

The purpose of this article is to analyse the revocation of the political right of former convicts to candidacy as public officials in the Indonesian context based on positive law and decisions of the Indonesian Constitutional Court. In addition, this article aims to conduct a comparative study analysis of the issue, namely, between the arrangements in Indonesia and those in the United States and Australia. In Indonesia, everyone has the right to stand as a candidate for public office, including former prisoners, with certain conditions in accordance with positive law. However, the matter of revoking the political rights of former convicts remains a matter of debate, especially before the General Election. The Constitutional Court affirmed that the political right of former convicts to hold elected public office must fulfil several requirements. The political rights of former convicts are still guaranteed, but there are certain limitations. In Australia and the United States, the political rights of former convicts are also maintained, but with exceptions for some instances, such as corruption or treason against the state. Looking at the existing debate, it is necessary to safeguard civil and political rights universally, while paying attention to the specific cases that underlie the prohibition on former convicts from running for public office.KEYWORDS: Elections, Political Rights, Former Convicts.
Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru Taniady, Vicko
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jisop.v3i2.13205

Abstract

Election attendance is not complete without campaign activities. The campaign itself is a form of a dialogue between the candidates and the public. However, campaign attendance has had problems since the start of the election. The purpose of this study is to examine the implementation and regulations related to campaign finance in Indonesia. The research method used is a qualitative method using a comparative study approach with New Zealand and normative juridical and using library research techniques to find secondary data. The discussion of this discussion suggests that campaign finance policies in Indonesia are still not comprehensive. This is a trigger for acts of corruption and undermines the democratic order in Indonesia. This can be seen from the absence of binding regulations regarding the expenditure of personal and political funds in campaign activities. Compared to New Zealand, the country has a comprehensive policy by implementing other laws and regulations, political arrangements for campaign funds from candidates, third parties, and individuals, groups, or companies. Therefore, by looking at the policies issued by New Zealand, the Indonesian government can review the policies carried out by that country
Application of the Kaizen Method in Efforts to Maintain the Sustainability of Springs in Indonesia Muhammad, Ilham; Putri, Maya Aiko Salsabila; Karimah, Husna Latifatul; Prastiwi, Gita Putri; Fitriyah, Nur Himmatul; Taniady, Vicko
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 5 (2022): Special Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i5.61

Abstract

Indonesia represents about 6% of the world's water sources. This shows that Indonesia has abundant water resources. However, the facts show that most areas of Indonesia experience a shortage of clean water supplies. This is because the spring can be lost within a certain period if there is no planning to maintain its availability. The solution offered is to fulfil clean water needs with the Kaizen method. Kaizen is a 5S philosophy that includes Seiri, Seinton, Seiso, Seiketsu, and Shitsuke. This study aims to review the application of Kaizen methods and their sustainability to be applied in Indonesia. The methods used in this study are descriptive observational are aimed at describing and describing phenomena of a scientific and human engineering nature. The results of this study are packaged in the House Model. The House Model is a tool used by an organization using a concept built to transform into action. Some activities in the house model are tailored to meet the needs of partners and further increase the efficiency and effectiveness of the programs being implemented. The program also has good sustainability in community aspects, regulations, and government.
The Effectiveness of Non-Custodial Sanctions in Juvenile Justice: An Empirical Study on the Implementation of Restorative Justice in Bengkulu Sitepu, Sudirman; Fernando, Zico Junius; Sary, Wevy Efticha; Taniady, Vicko
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i2.11057

Abstract

This study examines the effectiveness of non-custodial sanctions within Indonesia’s juvenile justice system, with a particular focus on the implementation of restorative justice in Bengkulu Province. Grounded in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and international instruments such as the CRC and Tokyo Rules, the research explores the normative, institutional, and empirical dimensions of diversion and community-based sanctions for children in conflict with the law. Adopting a socio-legal methodology, the study combines doctrinal analysis with qualitative fieldwork involving 25 semi-structured interviews with judges, prosecutors, police investigators, correctional officers, and community leaders, complemented by direct observations of diversion sessions and the analysis of court and institutional documents. The findings reveal a strong normative commitment to restorative principles but highlight significant gaps in practice due to limited institutional capacity, inconsistent inter-agency coordination, and persistent cultural stigmas. Diversion programs in Bengkulu have demonstrated positive impacts on rehabilitation and social reintegration, particularly when supported by families and local communities. However, the absence of standardized procedures, integrated data systems, and adequate professional training undermines long-term sustainability. The study concludes that meaningful juvenile justice reform requires not only legal and procedural refinement but also transformative engagement with societal attitudes and sustained investment in supportive infrastructure. It further offers concrete policy recommendations to strengthen the restorative justice ecosystem and promote a more humane, rights-based approach to juvenile justice in Indonesia.
Co-Authors Bayu Dwi Anggono Ermanto Fahamsyah Fendi Setyawan Fernando, Zico Junius Fitriyah, Nur Himmatul I Gede Widhiana Suarda Ilham Muhammad Karimah, Husna Latifatul Lutfian, Lutfian Prastiwi, Gita Putri Putri, Maya Aiko Salsabila Putri, Natasya Aulia Rachim, Kania Venisa Riwayanti, Novi Wahyu Saputra, Ramadhan Dwi Sary, Wevy Efticha Siahaan, Steven Theonald Simbolon, Putu George Matthew Sudirman SItepu Wijaya, Glenn Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Yusro, Mochammad Abizar