cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
 49   50   51   52   53 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan Ananda Cindy
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35242

Abstract

Abstract The Indonesian state upholds the human rights of children as stated in Article 28B of the 1945 Constitution, including children with disabilities. It is undeniable that children with disabilities can become victims of rape, the existence of a strong perpetrator's desire, opportunity, the perpetrator's relationship with the victim, and the association of the perpetrator can form thoughts or intentions to commit the act of rape. Preventive protection is an effort to prevent rape of children with disabilities, if the act of rape has occurred, repressive protection becomes an effort to enforce the law. Giving rights to children with disabilities, such as getting special protection from discrimination, neglect, abuse, exploitation, violence and sexual crimes. Keywords: Children with Disabilities; Legal Protection. Abstrak Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terhadap anak yang tercantum pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, tidak terkecuali pada anak penyandang disabilitas. Tidak dipungkiri bahwa anak penyandang disabilitas dapat menjadi korban perkosaan, adanya faktor keinginan pelaku yang kuat, kesempatan, hubungan pelaku dengan korban, dan pergaulan pelaku dapat membentuk pemikiran atau niat untuk melakukan perbuatan perkosaan. Perlindungan preventif menjadi upaya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas, apabila perbuatan perkosaan telah terjadi, maka perlindungan represif menjadi upaya penegakan hukum. Pemberian hak pada anak penyandang disabilitas, seperti mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan kejahatan seksual. Kata Kunci: Anak Penyandang Disabilitas; Perlindungan Hukum.
Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia Farakhan Maghriby Abdullah
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35244

Abstract

Abstract In this modern world, many unexpected things have happened in the community. There are many phenomena that are beyond human reasoning that not many people know about unexpected phenomena. Initially, the view of criminal acts against rape was limited to that of fellow human beings. However, with the development of time and technology, the act of rape can be committed to someone who is lifeless (corpse). However, criminal law in Indonesia still does not regulate this matter. This of course can be an interesting issue to be studied more deeply. This study uses a normative juridical research method and uses 2 approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The result of this research is that the act of intercourse with a corpse is not a criminal act of rape as regulated in the Criminal Code, but the family of the victim of intercourse with a corpse can take legal action. Keywords: Perpetrators of Crime; Rape; Intercourse; Corpse. Abstrak Dunia yang mulai modern ini, sudah banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi dikalangan masyarakat. Banyak erjadi fenomena-fenomena diluar nalar manusia yang mungkin tidak banyak yang tau dengan fenomena yang tidak terduga. Pandangan tindak pidana terhadap pemerkosaan awalnya hanya terbatas dilakukan oleh sesama manusia saja. Namun seiring berkembangnya jaman dan teknologi, tindak pemerkosaan dapat dilakukan kepada seseorang yang sudah tidak bernyawa (mayat). Namun demikian, hukum pidana di Indonesia pun masih belum mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini tentu saja dapat menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitin ini ialah perbuatan menyetubuhi mayat bukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP, namun keluarga korban persetubuhan terhadap mayat dapat melakukan upaya hukum. Kata Kunci: Pelaku Tindak Pidana; Pemerkosaan; Persetubuhan; Mayat.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjalani Rehabilitasi Sosial pada Lembaga Perlindungan Anak Fauziah Ardina Putri
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35245

Abstract

Abstract In Indonesia, there are still many child victims in a criminal act. Children are so pure and innocent that they really need love and protection from the adults around them. Various institutions dealing with child protection were established to protect and rehabilitate child victims of crime. In accordance with the mandate of the Child Protection Law, the victim's child will be restored to its original state with the facilities provided. It does not rule out that in institutions dealing with child protection, criminal acts may also occur. For this reason, research is carried out using statute approach and conceptual approach. Referring to the results of research conducted, based on Indonesian national law, to date there are no laws and regulations that can protect child victims who are undergoing rehabilitation in institutions as well as implementing regulations regarding the employment of child protection agencies throughout Indonesia. Therefore, it is necessary to reform the criminal law policy so that child protection can be provided in accordance with the contents of the contents of the Convention on the Rights of the Child. Keywords: Child protection; Criminal Liability; Rehabilitation. Abstrak Di Indonesia, korban anak dalam suatu tindak pidana masih banyak terjadi. Anak begitu murni dan polos sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Berbagai lembaga yang menangani perlindungan anak dibentuk untuk melindungi dan merehabilitasi anak-anak korban tindak pidana. Sesuai dengan amanat dari UU Perlindungan Anak, anak korban tersebut akan dipulihkan kembali seperti keadaan semula dengan fasilitas yang disediakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam lembaga yang menangani perlindungan anak dapat juga terjadi tindak pidana. Untuk itu dilakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Merujuk pada hasil penilitian yang dilakukan, berdasarkan hukum nasional Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak-anak korban yang sedang menjalani masa rehabilitasi dalam lembaga serta aturan pelaksana terkait kepegawaian dari lembaga perlindungan anak di seluruh Indonesia. Sebab itu perlu adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana agar perlindungan terhadap anak dapat diberikan sesuai dengan isi Kovensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Kata Kunci: Perlindungan anak; Pertanggungjawaban pidana; Rehabilitasi.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Fikri Chandra Permana
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35776

Abstract

Abstract Sextortion is one of the type of Online Gender Based Violence. It is an extortion by using the threat of distributing private photos or videos of victims with pornographic content, which intimidates the victim and fulfill the perpetrator's request. Therefore, the purpose of this study is to find out the qualification of sextortion which has implication as a criminal act. It also to find out the criminal responsibility of the perpetrator and to analyse the verdict of the related cases. This study uses the normative legal method which employs Statute Approach and Case Approach. This study concludes that the criminal qualifications of sextortion can be punished using the Criminal Code, the ITE Law and the Pornography Law. However, more specific regulations are still needed considering that the characteristics of the sextortion are actually different from those of the criminal act of extortion in general. Keywords: Online; Sextortion; Violence; Gender; Extortion. Abstrak “Sekstorsi” yaitu salah satu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang merupakan suatu perbuatan pemerasan dengan menggunakan ancaman menyebarkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi yang menyebabkan korban takut dan memenuhi permintaan pelaku. “Sekstorsi” belum dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang berbeda dengan pemerasan biasa. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan pelaku “sekstorsi” belum diatur secara menyeluruh. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku “sekstorsi” tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku “sekstorsi” dan memahami putusan kasus terkait. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualifikasi tindak pidana dari perbuatan “sekstorsi” dan pertanggungjawaban pelaku “sekstorsi” telah dapat dapat dipidana dengan menggunakan KUHP, UU ITE dan UU Pornografi. Namun masih diperlukan peraturan yang lebih khusus mengingat karakteristik “sekstorsi” yang sebenarnya berbeda dengan bentuk tindak pidana pemerasan pada umumnya. Kata Kunci: Online; “Sekstorsi”; Kekerasan; Gender; Pemerasan.
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan Pornografi Melalui Internet Ghali Rizky Subagya
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35780

Abstract

AbstractCrimes are currently various types and are followed by increasingly sophisticated times. The crime of pornography is currently developing into the realm of social media / internet. The perpetrators are getting smarter using deception to launch the action to the victims. This study is entitled Criminal Acts and Criminal Liability in the Making and Distribution of Pornographic and Photographed Videos Through Social Media / Internet. The problem to be conveyed by the author is how a pornography crime is qualified in legislation, and also how the form of an actor's responsibility if proven to do so is regulated in legislation. This study uses normative legal research using the statutory approach and conceptual approach. From the results of this study it is known that the liability of pornography offenders for the making and distribution of pornographic photographs and or videos is in accordance with the provisions of the Electronic Information Act and the Pornography Law.Keywords: Social Media/Internet; Pornoghraphy Offense; Criminal Sanctions; Responsibility. AbstrakTindak pidana saat ini berbagai macam jenisnya dan diikuti dengan perkembangan jaman yang semakin canggih. Tindak pidana pornografi saat ini berkembang ke ranah sosial media/ internet. Para pelaku semakin pintar menggunakan tipu muslihat untuk melancarkan aksinya kepada para korban. Dan dampak dari tindakan pelaku inisangat meresahkan berbagai orang khususnya yang kebanyakan korbannya wanita. Penelitian ini berjudul Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan Pornografi Melalui Sosial Media/Internet. Adapun permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah bagaimana suatu tindakan pidana pornografi itu dikualifikasikan dalamperundang-undangan, dan juga bagaimana bentuk suatu pertanggungjawaban pelaku apabila terbukti melakukannya diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini menggunkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pertanggung jawaban dari pelaku delik pornografi atas pembuatan dan penyebaran foto dan atau video yang bermuatan pornografi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi.Kata Kunci: Sosial Media/Internet; Delik Pornografi; Sanksi Pidana; Pertanggungjawaban .
Persetubuhan dengan Kekerasan yang dilakukan dengan Saudara Sekandung (Sedarah) dalam Kualifikasi Tindak Pidana R. Moch Ilyas Nadya Agrianto
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35781

Abstract

AbstractThe title of this research is "Intercourse Conducted by Siblings (Persuasion) in Criminal Perspectives" based on normative juridical research through legislation and conceptual approaches. Then do a search and analysis to answer the legal issues faced and draw conclusions in the end. Intercourse with siblings (incest) is rife in social life. This is due to several factors, both internally and externally. This action does not yet have concrete qualifications related to criminal acts and there is no formulation in material criminal law, either in the Criminal Code or special laws. The incest has negative impacts both biologically and sociologically, so it is necessary to conduct a study of the Qualifications of Sexual Relationships with Siblings (with blood) that have implications for criminal acts and criminal liability for perpetrators of crimes related to incest as legal issues faced. The results of this study are in the form of qualifications for incestuous relations on the basis of the legal conception of incestuous relations and criminal liability based on several legal rules (laws). Keywords: Intercourse; Siblings; Incest; Criminal Acts. AbstrakJudul penelitian ini “Persetubuhan dengan Kekerasan yang dilakukan dengan Saudara Sekandung (Sedarah) dalam Kualifikasi Tindak Pidana” yang berlandaskan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian dilakukan penelusuran dan analisis untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan menarik kesimpulan pada akhirnya. Persetubuhan dengan saudara sekandung (incest) marak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal. Tindakan ini belum memiliki kualifikasi yang konkret terkait dengan tindak pidana dan belum adanya perumusan dalam hukum pidana materiil, baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus. Incest notabenenya memiliki dampak-dampak negatif secara biologis maupun sosiologis, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap Kualifikasi Hubungan Seksual Dengan Saudara Sekandung (Sedarah) yang Berimplikasi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Incest sebagai isu hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini berupa kualifikasi tindak pidana hubungan incest atas dasar konsepsi hukum hubungan incest serta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan beberapa aturan hukum (undang-undang). Kata Kunci: Persetubuhan; Saudara Kandung; Inses; Tindak Pidana.
Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser Hasbi Assidiq; Maskun; Siti Nurhaliza Bachril; Nurul Habaib Al-Mukarramah
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35782

Abstract

AbstractOne of the decisions that can be used as a reference related to the restoration of peatlands is the verdict against the law by PT. Kalista Alam which was sued by the Ministry of Environment and Forestry. In this decision, the company was sentenced to carry out environmental restoration actions on burned peat land covering an area of ​​​​approximately 1000 hectares. This paper aims to analyze the basis of judges' considerations for imposing sentences for reparations, and their relationship to corporate responsibility within the framework of legal arrangements related to guiding principles regarding business and human rights. This paper is a conceptual paper that analyzes the judge's considerations in making the decision normatively, and its relationship to the guiding principles regarding business and human rights. The findings show that the judge's decision is in line with the guiding principles regarding business and human rights which considers access to recovery from environmental damage that has occurred, and the impact on the surrounding community.Keywords: Corporate Responsibilities; Peatland Restoration; Environment. AbstrakSalah satu putusan yang dapat menjadi rujukan terkait dengan pemulihan lahan gambut, adalah putusan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Kalista Alam yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam putusan ini, perusahaan dihukum untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan gambut yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar. Tulisan ini hendak menganalisis dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman tindakan pemulihan, dan hubungannya dengan tanggung jawab korporasi dalam kerangka pengaturan hukum terkait dengan prinsip-prinsip panduan mengenai bisnis dan HAM. Tulisan ini merupakan tulisan konseptual yang menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut secara normatif, dan hubungannya dengan prinsip-prinsip panduan mengenai bisnis dan HAM. Hasil temuan menunjukkan bahwa putusan hakim telah sejalan dengan prinsip-prinsip panduan mengenai bisnis dan HAM yang mempertimbangkan akses pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar. Kata Kunci: Tanggung Jawab Korporasi; Pemulihan Lahan Gambut; Lingkungan Hidup.  
Anak Pelaku Tindak Pidana yang Berstatus Sebagai Prajurit Siswa Dalam Militer Mochamad Zaenal Fanani
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35785

Abstract

AbstractThe Indonesian National Armed Forces (TNI) has a very difficult task which is to protect the entire Indonesian nation from external and internal threats as well as being the frontline for Indonesian defense. One of the requirements to become a member of the TNI is a minimum age of 17 years 9 months. This means that it is possible for a child who is under age to participate in the recruitment of prospective members of the TNI. Then a problem arises when a child who is underage commits a crime while they are still undergoing their first education to become a TNI soldier. By using a statutory and conceptual approach, clarity will be obtained about who has the authority to prosecute a student soldier of a criminal offender and who is also law enforcement. Military criminal law certainly applies to these student soldiers because they are subject to the Military Courts so that the trial is conducted in a Military Court, but because these student soldiers are still under the age of the examination process and the trial still refers to the principles of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System so that their rights as children remain fulfilled.Keywords: Student Soldiers; A Child Who Is Underage; TNI. AbstrakTentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas yang sangat berat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman luar maupun dalam sekaligus sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia. Salah satu persyaratan untuk dapat menjadi anggota TNI adalah paling rendah berumur 17 tahun 9 bulan. Artinya dimungkinkan seorang anak yang masih dibawah umur untuk ikut berpartisipasi dalam penerimaan calon anggota TNI. Lalu masalah timbul ketika seorang anak yang masih dibawah umur ini melakukan tindak pidana disaat mereka masih menjalani pendidikan pertama untuk menjadi seorang prajurit TNI. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual akan diperoleh kejelasan tentang siapa yang berwenang untuk mengadili seorang prajurit siswa pelaku tindak pidana yang belum dewasa dan bagaimana pula penegakan hukumnya. Hukum pidana militer tentu berlaku bagi prajurit siswa ini karena mereka tunduk pada Peradilan Militer sehingga persidangannya pun dilakukan di Pengadilan Militer, namun karena prajurit siswa ini masih dibawah umur proses pemeriksaan maupun persidangannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar hak-hak mereka sebagai anak tetap terpenuhi.Kata Kunci: Prajurit Siswa; Anak Dibawah Umur; TNI.
Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Muhammad Falah Dawanis; Faya Maritza Dahayu Anggani; Dea Safira Setiono
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35786

Abstract

AbstractThis research was created with the aim of finding legal protection in laws and regulations and sources of international law for domestic workers who are one of the promising business sectors in Indonesia. In this case, domestic workers have experienced many violations of the law caused by the negligence of the Domestic Worker Distribution Agency, thereby harming the human rights of these domestic workers. In this study, the author uses a research method in the form of normative legal research which aims to find a rule of law and legal principles to answer the legal issues raised. In accordance with the type of research, the author uses secondary data to examine this research. This study found that there are violations of human rights within the scope of work of domestic workers that are not based on contracts and are not regulated in laws and regulations so that there is no protection of human rights for domestic workers as workers or employees employed by employers.Keywords: Domestic Workers; Employment Agreement; International Law; Legislation; Human Rights. AbstrakPenelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menemukan perlindungan hukum dalam Peraturan Perundang-undangan dan sumber hukum Internasional bagi PRT yang menjadi salah satu sektor bisnis menjanjikan di Indonesia. Dalam hal ini, PRT telah banyak mengalami pelanggaran hukum yang disebabkan oleh kelalaian Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga sehingga merugikan hak asasi manusia yang dimiliki oleh para PRT tersebut. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum serta prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang diusung. Sesuai dengan jenis penelitian maka Penulis menggunakan data sekunder untuk meneliti penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkup pekerjaan PRT dengan tidak berdasarkan pada kontrak dan tidak pula diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak ada perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap PRT sebagai pekerja atau karyawan yang dipekerjakan oleh para majikan. Kata Kunci: PRT; Perjanjian Kerja; Hukum Internasional; Peraturan Perundang-Undangan; Hak Asasi Manusia.
Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime Muhammad Maulana Zaki
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35790

Abstract

Abstract Technology is developing, the pattern of interaction between humans is also changing. Internet is a new world where humans interact, without the limitations of distance and time. but the internet cannot be separated from dangerous actions, one of which is Cyberstalking. An act of cybercrime that is usually not considered dangerous but if it harms the victim it can potentially become a criminal act and the absence of rule causing the legality problem Based on this background, the purpose of this study is emphasizing criminal aspect by qualifying cyberstalking as maliciuos act. Continued by analyzing the criminal responsibilty of the perpetrators and the legal evidence of Cyberstalking. The research method used is a legal doctrinal method with a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. Keywords: Cyberstalking; Criminal aspect; Cybercrime. Abstrak Teknologi berkembang, pola interaksi antar manusia juga berubah. Internet adalah hal baru dunia tempat manusia berinteraksi, tanpa batasan jarak dan waktu. namun internet tidak lepas dari tindakan-tindakan yang berbahaya, salah satunya adalah Cyberstalking yangsebuah tindakancybercrime yang biasanya tidak dianggap berbahaya namun jika merugikan korban maka dapat berpotensi menjadi tindakan kriminal dan kekosongan aturannya menimbulkan problematika dalam legalitasnyaBerdasarkan dari latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah menitikberatkanaspek pidana nya yakni dengan menganalisis kualifikasi cyberstalking sebagai tindakan yang dicela. Dilanjutkan pertanggungjawaban dan pembuktian dari pelaku kejahatan Cyberstalking. Metode penilitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan Kata Kunci: Cyberstalking; Aspek Pidana; Cybercrime.

Page 51 of 71 | Total Record : 704

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue