cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
 59   60   61   62   63 
Karakteristik Sukuk Negara Ritel Sebagai Objek Jaminan Fidusia Sri Wulandari; Lintang Yudhantaka; Fitri Nur Amalia
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i2.43934

Abstract

Abstract Retail State Sukuk (hereinafter “SR”) as a movable object based on statutory provisions and can be transferred actually fulfills the characteristics of being a fiduciary guarantee object. However, in its application, SR as a sharia investment product is still not used as an object of collateral in lending or financing, in contrast to bonds that have been accepted and used by banks as collateral. This study will discuss the characteristics of SR (especially the SR018T3 and SR018T5 series) in general and how the SR process can be accepted as an object of fiduciary guarantees. Statute and conceptual approach are applied in this legal research. The result shows that SR fulfills the characteristics of a fiduciary guarantee object because it can be transferred, guaranteed and traded in the secondary market. In order to make SR an object of fiduciary guarantee, it is necessary to pay attention to the tenor of SR. If the tenor is not considered, the SR value will be erased, because if the tenor has expired or the maturity date of the nominal value of the sukuk has been entered, it will be disbursed to the name registered as the owner of the sukuk on the Record Date. Keywords: Sukuk, Retail State Sukuk, Fiduciary. Abstrak Sukuk Negara Ritel (selanjutnya disebut SR) sebagai benda bergerak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat dipindahtangankan sebenarnya memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia. Namun dalam penerapannya SR sebagai produk investasi syariah masih belum digunakan sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit ataupun pembiayaan, berbeda dengan obligasi yang sudah diterima dan digunakan bank sebagai jaminan. Penelitian ini akan membahas mengenai karakteristik SR (khususnya seri SR018T3 dan SR018T5) secara umum dan bagaimana proses SR dapat diterima menjadi objek jaminan fidusia. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual diterapkan dalam penelitian hukum ini. Hasil yang diperoleh yaitu SR memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia karena dapat dipindahtangankan, dijaminkan dan dijualbelikan di pasar sekunder. Untuk menjadikan SR sebagai objek jaminan fidusia perlu memperhatikan tenor SR tersebut. Jika tidak memperhatikan jangka waktu ini maka nilai SR akan hapus, sebab jika telah habis masa waktunya/ tenornya atau telah masuk tanggal jatuh tempo nilai nominal sukuk akan dicairkan kepada nama yang terdaftar sebagai pemilik sukuk pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan. Kata Kunci: Sukuk, Sukuk Negara Ritel, Jaminan Fidusia.
Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Sumenep Dedi Setiawan; Arif Santoso; Abshoril Fithry
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i2.44053

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk 1. Untuk menganlisis penerapan restoratif justice terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Sumenep. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum sistem restoratif justice terhadap pelaku kekerasan pidana anak dibawah umur yang berulang. Hasil penelitian menunjukkan 1. Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak merupakan sistem perdamaian antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan korban. Prinsipnya Restorative Justice sebagai sistem perdamaian para pihak. Restorative Justice menjadi sarana pengobat derita korban bahwa tujuan pidana tidak hanya menghukum tetapi ya juga merehabilitasi korban. 2. Tanggung Jawab Hukum Sistem Restoratif Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Pidana Anak Yang Berulang, melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus, berdasarkan undangundang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak
Eksistensi Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Postif Dan Implementasinya Perjanjian Celah Timor Ahmad Fadli Fauzi
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i2.44077

Abstract

AbstractThis study indicate that the existence of international treaty law principles has been recognized by international law subjects or the international community and is listed in the Vienna Conventions of 1969 and 1986, UU 24/2000 concerning International Agreements. The implementation of the principles of international law can be seen in the case of the Timor Gap Agreement. In the agreement previously there was an agreement involving the state of Indonesia and Australia so that the pacta sunt servanda postulate came into effect. Then, the separation of the state of Indonesia and East Timor had implications for a fundamental shift in conditions within Indonesia's territory and the entry into force of the rebus sic stantibus postulate and in the previous Timor Gap Agreement (Indonesia and Australia, 1989) did not apply to Timor Leste as a third party in accordance with the postulate of the Pact. tertiis nec nosent nec prosunt principle, because the agreement only involves Indonesia and Australia. Keywords: Interest subsidies; legitimacy of government; Directorate General of Treasury AbstrakPenelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi asas-asas hukum perjanjian inetrnasional telah diakui oleh subjek hukum internasional atau masyarakat internasional dan tercantum dalam Vienna Conventions tahun 1969 dan 1986, Undang-Undang 24/2000 tentang dengan Perjanjian Internasional. Implementasi dalam asas-asas hukum internasional dapat dilihat pada kasus perjanjian celah timor. Dalam perjanjian tersebut sebelumnya terjadi kesepakatan yang melibatkan negara Indonesia dengan Australia sehingga berlakunya postulat pacta sunt servanda. Kemudian, dengan berpisahnya negara Indonesia dengan Timor Timur berimplikasi pada terjadinya pergeseran keadaan yang fundamental dalam wilayah Indonesia serta berlakunya postulat rebus sic stantibus dan dalam perjanjian celah timor sebelumnya (Indonesia dan Australia, 1989) tidak berlaku bagi Timor Leste sebagai pihak ketiga sesuai dengan postulat pacta tertiis nec nosent nec prosunt principle, karena dalam perjanjian tersebut hanya melibatkan Indonesia dan Australia. Kata Kunci: Subsidi Bunga; keabsahan tindakan pemerintahan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Baitul Maal Wa Tamwil Setelah Izin Usahanya Dicabut Silvia Divi Salsabillah
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i2.45003

Abstract

Abstract Baitul Maal wa Tanwil (BMT) is a type of microfinance institution that functions to collect and channel funds to its members and usually operates on a micro scale. Currently, not a few BMTs are experiencing financial problems so that the condition of the BMT is unstable which causes them to go bankrupt. This has led to a factor in the revocation of the BMT's business license. The purpose of writing this journal is to analyze the revocation of BMT's business license and how the form of BMT's accountability to its customers. In writing this journal using the method of normative legal research type. The results of this study if BMT has violated the relevant laws and regulations, the BMT business license can be revoked by the competent agency and BMT can carry out accountability against its customers. Keywords: Sharia Financial Institutions, Baitul Maal Wa Tamwil, Cooperatives. Abstrak Baitul Maal wa Tanwil (BMT) merupakan salah satu jenis dari lembaga keuangan mikro yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Saat ini tidak sedikit BMT yang mengalami permasalahan finansial sehingga kondisi BMT tersebut tidak stabil yang menimbulkan BMT mengalami pailit. Hal ini menyebabkan faktor terjadinya pencabutan izin usaha pada BMT tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis pencabutan izin usaha BMT dan bentuk tanggung gugat BMT terhadap nasabah penyimpan pasca pencabutan izin usaha. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode tipe penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini apabila BMT telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait maka izin usaha BMT  dapat dicabut oleh instansi yang berwenang dan BMT dapat melakukan tanggung gugat terhadap nasabahnya. Kata Kunci : Lembaga Keuangan Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil, Koperasi.
Implikasi Tindak Pidana Terhadap Terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Yang Dikuasai Orang Lain Rachmadifa Alindra
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i2.45192

Abstract

Abstract The history of land law in Indonesia is basically divided into two types, namely the land law that was in effect before Indonesia's independence and after the enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA), In the context of former western property rights or eigendom verponding after 1960 or after the existence of the UUPA, it was given the opportunity to The owner who has placed and controlled the land has converted, but there are a lot of land that has not been converted after the LoGA, this is what causes the problem to arise, one of which is the problem in the criminal field. This paper discusses the causes of problems due to Eigendom's former rights not Conversion is one of the cases of land grabbing by a party that has nothing to do with the land and a party who can be accounted for due to the emergence of a land certificate on the ownership rights of another person. Keywoards : Land; Eigendom Rights; Agrarian Law; Conversion; Encroachment   Abstrak Sejarah hukum tanah di Indonesia pada dasarnya terbagi atas dua macam yaitu hukum tanah yang berlaku sebelum Indonesia merdeka dan setelah berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), Didalam rangka bekas hak milik barat atau eigendom verponding setelah tahun 1960 atau setelah adanya UUPA diberikan kesempatan untuk pemiliknya yang telah menempatkan dan menguasai tanah tersebut melakukan konversi, namun terdapat banyak sekali tanah yang belum di lakukan konversi setelah adanya UUPA, hal inilah yang menjadikan timbulnya permasalahan salahsatunya ialah permasalahan di bidang Pidana, Tulisan ini membahas mengenai penyebab timbulnya permasalahan akibat Hak bekas Eigendom tidak di Konversi yaitu salahsatunya terjadinya penyerobotan tanah oleh Pihak yang tidak ada hubungannya dengan Tanah tersebut dan Pihak Pihak yang dapat dipertanggungjawabkan akibat timbulnya sertipikat tanah di atas Hak kepemilikan orang lain.  Kata Kunci: Tanah; Hak Eigendom; UUPA; Konversi; Penyerobotan
Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Penyebab Terjadinya Jual-Beli Barang Melalui Black Market Elvita Mustika Putri
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i2.45217

Abstract

Abstrack This research is a research that uses a statutory and conceptual approach. This research was conducted with the intention of answering questions from many people who are doubtful about the mechanisms, consequences, and criminal sanctions for buying and selling electronic goods through the Black Market. The results of this study conclude that the mechanism of the practice of buying and selling electronic goods through the Black Market and the buying and selling of electronic goods is generally the same. Regarding this research, black market goods are goods that are sent / smuggled illegally in which the goods are not listed in the list of commercial goods contained in the means of transportation or which are commonly referred to as manifest as regulated in Law Number 10 of 1995 concerning Customs and also the allegations. criminal detention violation as regulated in Article 480 of Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), so that there is a criminal sanction for violating the Prevailing-Laws. Keywords: Black Market, illegal, manifest, enforcement   Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menjawab pertanyaan dari banyak orang yang ragu terhadap mekanisme, akibat, dan sanksi pidana terhadap jual-beli barang elektronik melalui Black Market (Pasar Gelap). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme praktek jual-beli barang elektronik melalui Black Market dengan praktek jual-beli barang elektronik pada umumnya adalah sama. Terkait penilitian ini, barang black market adalah barang yang dikirim/diselundupkan secara illegal yang mana barang tersebut tidak tercantum dalam daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkutan atau yang biasa disebut manifes sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sehingga terdapat sanksi pidana atas pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Kata Kunci: Black Market, illegal, manifes, penadahan
Visi Air Asean Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Indonesia Athaya Ulya Azzahra Dawwas Sabrina
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i2.45238

Abstract

Abstract  The problem of water management is a crucial problem that has entered Indonesia today because water itself is a very important resource for human life. The purpose of this article is to learn about resource management in Indonesia related to the Integrated Water Resources Management Concept contained in the ASEAN Water Vision. This article is doctrinal research using a conceptual and statutory approach. The results showed that Indonesia has not fully implemented the Integrated Water Resources Management Concept in managing its water resources but there have been efforts in its implementation. Indonesia needs to improve the expressiveness of its legal instruments. Keywords: ASEAN Water Vision, Integrated Water Resources Management, Indonesia    Abstrak  Permasalahan pengelolaan air merupakan permasalahan krusial yang dihadapi Indonesia saat ini, karena air sendiri merupakan sumber daya sangat penting bagi kehidupan manusia. Tujuan dari artikel ini adalah meneliti tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia terkait dengan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu yang terkandung dalam Visi Air ASEAN. Artikel ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum secara penuh menerapkan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dalam pengelolaan sumber daya airnya namun telah terdapat upaya dalam pelaksanaanya. Indonesia perlu meningkatkan aspek ekpresivitas dari instrument hukumnya.   Kata Kunci: Visi Air ASEAN, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Indonesia
Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yanuar Ika Safitri
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i2.45605

Abstract

Abstract In Indonesia, several laws and regulations concerning the prohibition on the import of used clothing are regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. 7 of 2014 concerning Trade, Regulation of the Minister of Trade No. 12 of 2020 also classifies used clothing as prohibited from being imported. However, there is one rule that there is a conflict of norms between the Regulation of the Minister of Trade No. 12 of 2020 concerning Goods Prohibited from Importing by Regulation of the Minister of Finance No. 6/PMK.10/2017 concerning Determination of Goods Classification and Loading. Based on the analysis, it can be concluded that in accordance with the legal principle of lex superior derogate legi inferior which is Regulation of the Minister of Trade No. 12 of 2020 whose powers are under Law no. 7 of 2014 prioritizes policies and the stipulation of criminal provisions against parties importing used clothing. Keywords: Import, Legal Liability, Used Clothing, Customs   Abstrak  Di Indonesia beberapa peraturan perundang-undangan tentang larangan impor pakaian bekas diatur pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 juga mengklasifikasikan pakaian bekas dilarang diimpor. Namun, ada salah satu aturan yang terdapat adanya konflik norma antara Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.10/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan. Berdasarkan analisa dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan asas hukum lex superior derogate legi inferior yang mana Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 yang kekuatannya dibawah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 lebih diutamakan kebijakan dan penetapan ketentuan pidana terhadap pihak yang melakukan impor pakaian bekas. Kata Kunci: Impor, Pertanggungjawaban Hukum, Pakaian Bekas, Kepabeanan
Back Matter Vol 6 No 2, April 2023 Back Matter
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
Pengaturan Hukum bagi Orang Asing yang Tinggal di Indonesia Indah Permata Sari; M. Syaprin Zahidi Permata
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.42240

Abstract

AbstractThis research was conducted to determine the legal arrangements regarding foreigners living in Indonesia, especially foreign workers and children with dual citizenship. This research uses a normative juridical method with qualitative descriptive approach. For data collection needs, researchers collected primary data and secondary data. The primary data in this study are related to laws and regulations. To support this research, researchers collected secondary data with case studies at the Immigration Office Class I Non-TPI Tangerang. Secondary data was obtained by observation techniques and in analyzing the data, researchers used data reduction, data display, and concluding. The results of this research indicate that children with dual citizenship has two options, namely making an Indonesian passport, or get Affidavits to children who have foreign passports. Meanwhile, laws and regulations have provided legal provisions for foreign workers to stay in Indonesia.Keywords: Dual Nationality; Foreign workers; Stay Permit. AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai orang asing yang tinggal di Indonesia, khususnya tenaga kerja asing dan anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yakni studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang. Data sekunder diperoleh dengan teknik observasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundangundangan telah memberikan ketentuan hukum bagi Tenaga Kerja Asing untuk tinggal di Indonesia yaitu dengan adanya izin tinggal. Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda, Indonesia menyediakan dua opsi, yaitu pembuatan paspor Indonesia, atau pemberian Affidavit bagi anak yang memiliki paspor asing.Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda; Tenaga Kerja Asing; Izin Tinggal

Page 61 of 71 | Total Record : 704

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue