cover
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
Kedudukan Organ RUPS Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan Abigail Prasetyo
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.43102

Abstract

AbstractRegulations regarding the individual companies as written in the Job Creation Act, has a new perspective of concept. Which is, the possibility to have a single shareholder in a company. However, this perception could drive a new problem, especially concerning the GMS organ, which essentially given the capacity as the policy maker within the company. The problems that would arise from shares that were only owned by a single person, also what is the role of GMS organ in this individual company will also be discussed further in this article. This article uses the normative legal research method, with a conceptual approach from theory of organs. In conclusion, it explains that there are only two organs in an individual company. While the GMS organ only relies on one which also holds the role of director. Nevertheless, it can open opportunities for the organs to make decision subjectively for the company.Keywords: GMS, Private Company, Creation Labor Act and Organ Theory. AbstrakPengaturan mengenai Perseroan Perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, memberikan konsepsi bahwa dimungkinkannya pemegang saham tunggal dalam sebuah perseroan. Akan tetapi, keadaan demikian dapat menimbulkan permasalahan baru, khususnya menyangkut organ RUPS yang pada hakikatnya menjadi pembuat kebijakan di dalam Perseroan. Apakah permasalahan yang dapat timbul dari kepemilikan saham yang hanya dipegang oleh satu orang saja, serta bagaimana peranan organ RUPS dalam hal Perseroan Perorangan menjadi hal yang hendak dibahas lebih lanjut lama artikel ini. Untuk menjawab rumusan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dari teori organ dalam badan hukum. Pada akhirnya, Penulis menyimpukan bahwa dalam Perseroran Perorangan organ RUPS yang hanya bertumpu pada satu pemegang saham, secara otomatis merangkap kedudukannya sebagai direksi juga. Oleh karenanya, resiko terkait peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam menentukan kebijakan menjadi sangat subjektif.Kata Kunci: RUPS, Perseroan Perorangan, UU Cipta Kerja dan Teori Organ.
Keterlambatan Pendaftaran Perubahan Data Perseroan Terbatas Kepada KEMENKUMHAM Hana Widodo; Patricia Inge Felany; Aurellia Tiffany
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.44000

Abstract

AbstractThe presence of a Limited Liability Company as a means of economic activity in everyday life can no longer be ignored. In the establishment of a Limited Liability Company, it is certain that data changes will occur as stipulated in Article 8 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 concerning Registration of Establishment, Amendment, Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities, and must be registered with the Minister and declared in the notary deed. However, Limited Liability Companies often forget to register these changes. Therefore, this research will discuss the legal consequences and legal remedies for delays in registering changes to Limited Liability Company data to the Ministry of Law and Human Rights. To answer these problems the research method used is normative research using a statutory approach and a conceptual approach.Keywords: Limited liability company; Data change; Affirmation Deed. AbstrakKehadiran Perseroan Terbatas sebagai sarana kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Didalam pendirian Perseroan Terbatas, sudah pasti terjadi perubahan data seperti yang diatur didalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, dan harus didaftarkan ke Menteri dan dinyatakan didalam akta notaris. Namun Perseroan Terbatas seringkali lupa dalam mendaftarkan perubahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait akibat hukum dan upaya hukum atas keterlambatan pendaftaran perubahan data Perseroan Terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).Kata Kunci: Perseroan Terbatas; Perubahan Data; Akta Penegasan.
Pemenuhan Kewajiban Kontrak Waralaba terkait Pembayaran Royalti dari Penerima Waralaba Kepada Pemberi Waralaba di Masa Pandemi Covid-19 Okky Daru Mubarok
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.46383

Abstract

AbstractThis research was conducted to determine the legal arrangements regarding foreigners living in Indonesia, especially foreign workers and children with dual citizenship. This research uses a normative juridical method with qualitative descriptive approach. For data collection needs, researchers collected primary data and secondary data. The primary data in this study are related to laws and regulations. To support this research, researchers collected secondary data with case studies at the Immigration Office Class I Non-TPI Tangerang. Secondary data was obtained by observation techniques and in analyzing the data, researchers used data reduction, data display, and concluding. The results of this research indicate that children with dual citizenship has two options, namely making an Indonesian passport, or get Affidavits to children who have foreign passports. Meanwhile, laws and regulations have provided legal provisions for foreign workers to stay in Indonesia.Keywords: Dual Nationality; Foreign workers; Stay Permit. AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai orang asing yang tinggal di Indonesia, khususnya tenaga kerja asing dan anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yakni studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang. Data sekunder diperoleh dengan teknik observasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan ketentuan hukum bagi Tenaga Kerja Asing untuk tinggal di Indonesia yaitu dengan adanya izin tinggal. Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda, Indonesia menyediakan dua opsi, yaitu pembuatan paspor Indonesia, atau pemberian Affidavit bagi anak yang memiliki paspor asing.Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda; Tenaga Kerja Asing; Izin Tinggal.
Upaya Hukum Bagi Anggota Yang Dirugikan Dalam Praktik Skema Piramida Bermotif Sistem Penjualan Langsung Yang Dilakukan PT Kam And Kam Melalui Aplikasi Memiles Melati Ayu Pusparani
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.46385

Abstract

AbstractThis study aims to identify the legal standing of the parties in the business activities of PT Kam and Kam through the Memiles application and analyze the legal enforcement that can be taken by disadvantaged members, either through private law enforcement or consumer protection legal remedies. Pyramid schemes and direct selling are very intricate to distinguish so that people are often deceived and disadvantaged by this modus operandi. In the mid digital era, pyramid schemes have spread to the sector of services, where this has not been specifically regulated in the Act. This study concludes that in law enforcement against pyramid scheme cases in the service sector there is a vacuum of law because the services as an object are not yet regulated in the elements of the normalization of Articles governing pyramid schemes and direct selling. This legal issue will potentially open up the door for similar cases in Indonesia. Keywords: Pyramid Scheme; Direct Selling; Legal Protection; Private Law Enforcement; Consumer Protection; MeMiles. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum para pihak dalam kegiatan usaha PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota yang dirugikan baik melalui upaya hukum keperdataan maupun upaya hukum perlindungan konsumen. Skema piramida dan sistem penjualan langsung pada praktiknya sangat sulit untuk dibedakan karena keduanya memiliki kesamaan karakteristik, sehingga kerap kali masyarakat awam terkecoh dan dirugikan akan modus operandi ini. Di era digital ini media yang digunakan dalam menjalankan praktik skema piramida sudah merambat ke sektor jasa dimana hal ini secara spesifik belum diatur dalam Undang-Undang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap kasus skema piramida di sektor jasa terdapat kekosongan hukum, sebab tidak diaturnya objek jasa dalam unsur penormaan Pasal yang mengatur mengenai skema piramida dan penjualan langsung. Isu hukum ini akan berpotensi membuka pintu masuk bagi kasus-kasus praktik skema piramida serupa di Indonesia.Kata Kunci: Skema Piramida; Penjualan Langsung; Perlindungan Hukum; Upaya Hukum Keperdataan; Perlindungan Konsumen; MeMiles.
Kedudukan Hukum antara Pengguna Jasa dan Financial Planner dalam IKD Financial Planner Duhita Pramesi Tyaskinasih
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.46386

Abstract

AbstractDigital Financial Innovation or IKD (a new name for fintech by the Financial Services Authority/OJK) is an activity to innovate business processes, business models, and financial instruments that can provide new added value in the financial services sector and in its implementation in-volves the digital ecosystem. IKD Financial Planner is one of IKD’s groups based on a digital financial planning business model by accredited financial planners who offer their services through a digital platform. This study will discuss regarding an agreement of Finansialku, one of the IKD Financial Planner platforms authorized by the OJK. In the transaction, the main binding agreement between the Finansialku team and its service users is the Application User Agreement. This study aims to identify the legal standing between users and financial planners on IKD Financial Planner Finansialku ecosystems. This study concludes that in the main agreement the legal subjects who are bound and have legal standing are Members (service users) and IKD (service providers, in the form of limited liability company), without the involvement of financial planners.Keywords: Digital Financial Innovation; Fintech; Financial Planner, Digital Financial Planner. AbstrakInovasi Keuangan Digital atau IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang dapat memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dan dalam penyelenggaraannya melibatkan ekosistem digital. Penelitian ini membahas perjanjian dari Finansialku, salah satu plat-form IKD Financial Planner yang diakui oleh OJK. Dalam transaksinya, perjanjian utama yang mengikat antara tim Finansialku dan pengguna jasanya adalah Perjanjian Pengguna Aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum antara pengguna jasa dan financial planner dalam ekosistem IKD Financial Planner Finansialku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perjanjian utamanya subyek-subyek hukum yang terikat dan memiliki kedudukan hukum adalah Ang-gota (pengguna jasa) dan IKD (pemberi jasa, berbentuk Perseroan Terbatas), tanpa melibatnya perencana keuangan.Kata Kunci: Inovasi Keuangan Digital; Fintech; Perencana Keuangan; Perencana Keuangan Digital
Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisasi Yang Melakukan Match Fixing Ivandita Satrio Hartawan
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.46387

Abstract

AbstractFootball as a sport has a basic function as a learning tool related to the values contained in it. However, the values have been injured by the case of Match-Fixing. The legal issues raised in this research are whether Match-Fixing can qualify as a crime; and how is the criminal responsibility of organizational actors in Match-Fixing of a match. This type of of research is normative juridical, with a problem approach, namely the statutory approach and concept approach and case studies. The result of the study indicate that not all Match-Fixing can be subject to criminal sanctions. If the Match-Fixing, can harm other parties, it can be qualified as a criminal act of bribery because it fulfills the elements of prohibited acts and is subject to criminal penalties based on Law no.11 of 1980 concerning The crime of Bribery. Keywords: Match Fixing; Bribery; Organized Crime. AbstrakSepakbola sebagai salah satu cabang olahraga, mempunyai fungsi sebagai alat pembelajaran terkait nilai-nilai yang ada di dalamnya. Namun nilai-nilai tersebut telah dicederai dengan adanya kasus pengaturan skor dengan menggunakan suap. Isu hukum yang diajukan dalam peneltian ini adalah apakah pengaturan skor dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana; dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku organisasi dalam pengaturan skor pertandingan sepak bola. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua pengaturan skor dapat dikenakan sanksi pidana. Jika pengaturan skor pada pertandingan sepakbola, dapat merugikan pihak lain maka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana suap karena memenuhi unsurunsur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Seharusnya sanksi pidana tidak hanya dikenakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengaturan skor, tetapi juga dapat dikenakan kepada pelaku organisasi yang telah melakukan pengaturan skor dengan suap. Kata Kunci: Pengaturan Skor; Tindak Pidana Suap; Pelaku Organisasi.
Kewenangan Penuntut Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Melakukan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Gunawan
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.46390

Abstract

AbstractIn dealing with criminal acts of forest destruction at the stage of investigation carried out by Forestry Civil Service Investigators (PPNS) based on Article 29 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction jo. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. However, the authority of the Forestry PPNS does not apply absolutely because the Public Prosecutor is also authorized to carry out investigations on forest destruction cases in accordance with Article 39 letter b of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction jo. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This is done as a new innovation to speed up the investigation of forest destruction cases. The type of research used by the author is Doctrinal Research with a Legislative Approach and a Conceptual Approach.Keywords: Authority of Investigation; Forest Destruction; Public Prosecutor; Forestry PPNS. AbstrakDalam menangani tindak pidana perusakan hutan pada tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, kewenangan PPNS Kehutanan tidak berlaku secara mutlak karena Penuntut Umum juga berwenang melakukan penyidikan pada perkara perusakan hutan sesuai dengan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut dilakukan sebagai inovasi baru untuk mempercepat penyidikan perkara perusakan hutan. Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Doctrinal Research dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini telah menunjukan bahwa telah terjadi tumpang tindih kewenangan dan kekaburan norma antar institusi penegak hukum mengenai kewenangan Penuntut Umum dan PPNS Kehutanan.Kata Kunci: Kewenangan Penyidikan; Perusakan Hutan; Penuntut Umum; PPNS Kehutanan
Keabsahan Penutupan Perbatasan oleh Spanyol Selaku Negara Anggota Uni Eropa dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Faizin Achmad Sumhudi
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.46394

Abstract

AbstractThis article aims to identify and analyze the legitimacy of the border closure by Spain against Portugal as a member state of the European Union in the face of the Covid-19 pandemic. This article is a normative legal research that used a combination of the statute approach and the conceptual approach. The closing of the border by Spain is basically an action that is contrary to the Treaty on Establishing the European Union which requires the opening of borders, but the Covid-19 pandemic is an urgent situation that forces Spain to close its border with Portugal for the health and safety of its citizens. So the closing of the border by Spain is a justifiable action because it has a strong legal basis, namely Article 43 of the Spanish Constitution and Article 4 of the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR). Keywords: Sovereignty, European Union, Border, Covid-19 AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan penutupan perbatasan oleh Spanyol terhadap Portugal selaku negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan kombinasi antara pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Terhadap artikel ini, diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penutupan perbatasan ini akan menjadi tindakan yang berlawanan dengan Traktat Pembentukan Uni Eropa yang menghendaki terbukanya perbatasan sehingga memudahkan laju perdagangan barang dan jasa, akan tetapi pandemi Covid-19 adalah sebuah keadaan mendesak yang memaksa Spanyol harus menutup perbatasannya dengan Portugal demi kesehatan dan keselamatan warga negaranya. Maka penutupan perbatasan yang dilakukan oleh Spanyol merupakan tindakan yang dapat dibenarkan karena memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 43 Konstitusi Spanyol dan Pasal 4 Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kata Kunci: Kedaulatan, Uni Eropa, Perbatasan Negara, Covid-19.
The Effect of The Minimum Age Limit for Marriage After The Enactment of Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage on The Determination of Marriage Dispensation at The Lumajang Religious Court Muhammad Faiqul Hammam Novriansyah
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.46710

Abstract

AbstractMarriage is a legal act. As a legal act, the legal subject who conducts an event must meet the requirements. One of the requirements for humans as legal subjects to be able to be declared capable of carrying out legal actions is to be mature, while the determination of the age limit of children contained in the construction of legislation in Indonesia varies. Likewise, the age limit relates to the rights given to someone when he is considered capable of acting in law, in this case, in carrying out marriage. Marriage is not only an inner bond but a bond between the two. Inner birth ties in marriage mean that between the husband and wife in question, there must be a genuine intention to create a happy and eternal family. Generally, every person who wants a family is sure that his household will want to live harmoniously. Keywords: Marriage; Immature People; Quality Offspring.
Front Matter Volume 6 No. 2, April 2023 Front Matter
Jurist-Diction Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Front Matter Volume 6 No. 2, April 2023

Filter by Year

2018 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue