cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
 62   63   64   65   66 
Kedudukan Barang Bukti Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K/ Pid.Sus /2012 A. Zainur Rasyidi Ramadhani
Jurist-Diction Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v7i1.50499

Abstract

Abstract National Police of the Republic of Indonesia is a institution that has functions to provide protection to the society. For the implementation of enforcement law, investigator conducts inquiry and investigation as the first step of the whole law enforcement process. Unfortunately, police officers often obtain unlawful evidence during the investigation process in order to frame a suspect. Admissibility of Evidence is invalid. This situation make no chance for the framed suspect to fight for the rights. Indonesian criminal procedure law establishes "pretrial”court process which facilitate the supervision of the investigation process. Through the Decision of the Constitutional Court Number 21/PUU- XII/2014, there is an additional object to the pretrial process, that is the determination of the suspect. Through this decision, the party who is harmed by the police's unlawful action will be able to conduct a pretrial legal effort in order to protect their rights on a fair investigation. Keywords: Admissibility of Evidence, Unlawful, Legal Efforts, Pretrial.   Abstrak Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Demi terlaksananya hukum pidana dan hukum acara pidana, tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian adalah sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum. Perolehan barang bukti secara melawan hukum seringkali dilakukan oleh polisi dalam penyidikan untuk mendapatkan tersangka. Kedudukan barang bukti tersebut patut untuk dipertanyakan. Keadaan kekurangan instrumen hukum membuat pelaku tersebut tidak terjamah dan tidak ada kesempatan bagi tersangka untuk memperjuangkan haknya. Hukum acara pidana Indonesia membentuk pranata praperadilan yang fungsinya sebagai wadah untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU– XII/2014, terdapat penambahan pada objek praperadilan yaitu penetapan tersangka. Melalui putusan ini, pihak yang merasa dirugikan terhadap perilaku polisi tersebut dapat melakukan upaya hukum praperadilan sehingga hak asasi manusia tersangka dapat terpenuhi. Kata Kunci: Kedudukan Barang Bukti, Melawan Hukum, Upaya Hukum, Praperadilan.
Tinjauan Analisis Panel dan Appellate Body WTO Pada Sengketa Hambatan Teknis Dalam Perdagangan Panjaitan, Anggia Rettrisunz P I M
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i4.51210

Abstract

Abstract One of the WTO disputes that have recently been rife are disputes over technical barriers. Within the WTO itself, arrangements related to technical barriers are contained in the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). Generally, disputes over technical barriers are associated with violations of the provisions of Articles 2.1 and 2.2 of the TBT. However, what constitutes a violation of the non-discrimination principle in Article 2.1 of the TBT? And what is the basis for the violation of the provisions of Article 2.2 TBT? This article will attempt to explore the elements of violations in Articles 2.1 and 2.2 of the TBT. The analysis will refer to previous disputes such as the DS381 (US-Tuna II Case), DS384 (US-COOL Case), and DS406 (US-Clove Cigarette Case). These disputes contain various landmark decisions that produce new precedents which are then later to be used as a reference on future technical barriers dispute. This article attempts to describe the interpretation and analysis of the panel and the appellate body in analyzing the elements of violations of the provisions of Articles 2.1 and 2.2 of the TBT. Keywords: Technical Barriers, Non-Discrimination, Unnecessary trade restrictive barriers   Abstrak Salah satu sengketa WTO yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah sengketa hambatan teknis. Dalam WTO itu sendiri, pengaturan terkait dengan hambatan teknis termuat dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (Perjanjian TBT). Umumnya, sengketa hambatan teknis dikaitkan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2.1 dan 2.2 TBT. Namun demikian, apa yang disebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 2.1 TBT? Dan apa yang menjadi dasar adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2.2 TBT? Artikel ini akan berupaya mengupas unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 2.1 dan 2.2 TBT. Analisa tersebut akan mengacu pada sengketa terdahulu seperti DS381 (US-Tuna II Case), DS384 (US-COOL Case), dan DS406 (US-Clove Cigarette Case). Ketiga sengketa tersebut memuat berbagai landmark decision yang menghasilkan preseden-preseden baru yang kemudian dimanfaatkan sebagai rujukan pada sengketa hambatan teknis selanjutnya. Artikel ini berupaya untuk menjabarkan penafsiran dan analisa panel maupun appellate body dalam menganalisa unsur pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2.1 dan 2.2 TBT. Kata Kunci: Hambatan Teknis, Non-Diskriminasi, Hambatan perdagangan yang tidak diperlukan
Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pencurian Data Pribadi pada Layanan Fintech Lending Atas Ancaman Cyber Security di Indonesia Handayani, Amiliya
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i4.51212

Abstract

Abstract This research will answer all form of cyber security threats to fintech lending services in Indonesia as well as parties who are responsible for victims of personal data theft on fintech lending services in Indonesia. The approach method used in this research is the statutory approach and the conceptual approach. The exixtence of fintech lending makes it easy for people to make loans online easily and quickly. This makes fintech lending services providers faced with cyber security threats, therefore it is necessary to maximize the system and its operation. Judging from several regulations related to identity theft in fintech lending services, there are several perspectives that require the protection of personal data. In the event of data leakage or theft, users of fintech lending services who are disadvantaged can take legal remidies in the form of non-yudicial legal remidies and judicial legal remidies. Keywords: personal data protection, cyber security, fintech lending.   Abstrak Dalam penelitian ini akan menganalisis tentang bentuk ancaman cyber security pada layanan fintech lending di Indonesia serta pihak yang bertanggung gugat terhadap korban pencurian data pribadi pada layanan fintech lending di Indonesia.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Adanya fintech lending memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pinjaman secara online dengan mudah dan cepat. Hal tersebut membuat penyelenggara layanan fintech lending dihadapkan pada ancamaan cyber security, oleh karena itu perlu untuk memaksimalkan sistem serta pengoperasiannya. Ditinjau dari beberapa regulasi terkait pencurian identitas pada layanan fintech lending, terdapat beberapa perspektif yang mengharuskan dilakukannya perlindungan data pribadi. Dalam hal kebocoran maupun pencurian data, maka pengguna layanan fintech lending yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum berupa upaya hukum non – yudisial dan upaya hukum yudisial. Kata Kunci: perlindungan data pribadi, cyber security, fintech lending.
Pendekatan Restorative Justice atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi Melenia Fitri Nur Handayani
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i4.51217

Abstract

Abstract The restorative justice approach is considered an alternative to handling corruption in Indonesia, but restorative justice in handling corruption cases has not been regulated in the law on eradicating corruption. This study aims to examine restorative justice arrangements and their application in the handling of corruption cases with financial losses below 50 million (small). This research is a normative legal research using a conceptual approach, statutory approach, and comparative approach. In enforcing the law against criminal acts of corruption with a state loss of less than 50 million (small loss) it should take into account the principles of legal expediency, the principles of simple justice, fast, low cost, the principle of eligibility, and the principle of proportionality so that law enforcement does not become in vain, namely by using a restorative justice approach that requires corruptors to return state financial losses. Keywords: restorative justice, the principle of expediency, corruption, small state financial losses.   Abstrak Pendekatan restorative justice dianggap sebagai alternatif penanganan korupsi di Indonesia namun restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi belum diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan restorative justice serta penerapannya dalam penangnan perkara tipikor dengan nilai kerugian keuangan dibawah 50 juta (kecil). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta (kerugian kecil) seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum, asas peradilan sederhana, cepat,  biaya ringan, asas kelayakan, dan asas proporsionalitas agar penegakkan hukum tidak menjadi sia-sia, yaitu dengan menggunakan pendekatan restorative justice yang mengharuskan koruptor mengembalikan kerugian keuangan negra. Kata Kunci: keadilan restoratif, asas kemanfaatan, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara kecil.
Implikasi Yuridis Terhadap Privasi Akses Pornografi Adinda Setyaning Utami
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i4.51219

Abstract

Abstract People who consume pornographic content are more likely to support violence. Law No. 44 of 2008 concerning pornography has been regulated regarding prohibited actions, which are contained in Article 4 - Article 14 of the Pornography Law. Meanwhile, just watching for himself then his act will not be an offense, but if it begins with the activity of downloading pornographic files (and not for himself) then disseminating it is an offense in the provisions in Articles 5 and 6 of the Pornography Law and of course it can. convicted. Therefore, writing focuses on the basis of consideration that a person should not be convicted of accessing pornographic content and the implications that arise as a result of accessing pornographic content, because there are no specific rules that regulate not being allowed to access or watch content that contains pornography, but it is related to privacy rights, free with private life is the government's responsibility as well as to consider binding provisions as a preventive measure in criminal acts due to pornographic content. Keywords: ; Porn; Criminal Crime; Delict; Privacy, Cyberporn.   Abstrak Orang-orang yang mengonsumsi konten pornografi memiliki sikap cenderung mendukung kekerasan. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah diatur mengenai tindakan yang dilarang, yang terdapat dalam Pasal 4 – Pasal 14 UU Pornografi. Sedangkan, menonton saja untuk dirinya sendiri maka perbuatannya itu tidak akan menjadi delik, tetapi jika diawali dengan aktivitas mengunduh file porno (dan tidak untuk dirinya sendiri) kemudian menyebarluaskan itu sudah termasuk delik dalam ketentuan di Pasal 5 dan 6 Undang- Undang Pornografi dan tentu dapat dipidana. Oleh karena itu, penulisan menitikberatkan terhadap dasar pertimbangan tidak dipidananya seseorang mengakses konten pornografi dan implikasi yang muncul akibat mengakses konten pornografi, karena belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tidak boleh mengakses atau menonton konten yang bermuatan pornografi, tetapi berkaitan dengan privacy rights, bebas dengan kehidupan pribadi adalah tanggung jawab pemerintah juga untuk memikirkan ketentuan yang mengikat sebagai upaya preventif dalam tindakan kriminal akibat konten pornografi. Kata kunci : Pornografi; Kejahatan Kriminal; Tindak Pidana; Rahasia; Kejahatan Siber Pornografi
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang melalui Aset Kripto Jihan Nahdah Rachmahdani
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i4.51220

Abstract

Abstract Indonesia as a country that allows cryptocurrencies but limits the use of cryptocurrencies, namely only as an investment, not as a legal means of payment as regulated in the Currency Law. As an alternative, cryptocurrencies are categorized as commodity futures in the form of assets called crypto assets whose operations will be supervised by Bappebti. However, certain crypto assets can be an alternative for perpetrators of money laundering crimes to disguise the proceeds of their crimes. The type of research used is legal research with a conceptual approach, legislation, and cases. Suggestions that can be submitted are: (a) International cooperation to facilitate tracking of crypto assets stored in crypto asset exchange service wallets abroad (b) increase vigilance and caution towards the parties concerned, especially Bappebti dan PPATK, and asset traders cryptocurrencies to report any suspicious financial transactions electronically and protect against cyber attacks related to crypto asset transactions that have the potential to lead to money laundering. Keywords: Money Laundering, Crypto Assets, Accountability of Defendant.   Abstrak Indonesia sebagai negara yang mengizinkan cryptocurrency akan tetapi membatasi penggunaan cryptocurrency yaitu hanya sebagai investasi bukan sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana yang diatur dalam UU Mata Uang. Sebagai alternatifnya, cryptocurrency dikategorikan sebagai barang berjangka komoditi dalam bentuk aset yang disebut aset kripto yang penyelenggaraannya akan diawasi oleh Bappebti. Namun, aset kripto tertentu dapat menjadi alternatif bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan dana hasil kejahatannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan konseptual, perundang- undangan, dan kasus. Saran yang dapat disampaikan adalah: (a) Kerjasama Internasional untuk mempermudah pelacakan terhadap aset kripto yang tersimpan pada wallet layanan pertukaran aset kripto di luar negeri (b) meningkatkan  kewaspadaan dan kehati- hatian terhadap pihak yang bersangkutan, utamanya Bappebti, PPATK, dan pedagang aset fisik kripto untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan secara elektronik dan melindungi serangan siber yang berkaitan dengan transaksi aset kripto yang berpotensi mengarah pada pencucian uang. Kata Kunci: Pencucian Uang, Aset Kripto, Pertanggungjawaban Pelaku.
Kepastian Hukum Dalam Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik Dimas Tri Sunu
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i4.51222

Abstract

Abstract Since the issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 47 of 2016 regarding Procedures of Indonesian Citizenship Application through an Electronic System, people can apply citizenship services through an application called SAKE.  Using SAKE surely can simplify and accelerate the citizenship services process in Indonesia. The writing of this article uses the normative method and uses the conceptual method as well. And based on these method, there were several problems where the applicants that have right to be able to submit their application were not regulated as applicants in the Regulation. Also, the Regulation had not regulated regarding the supervision performed by the government on SAKE. Therefore, the government must carry out maximum law enforcement and supervision so that existing regulations can be maintained and improved. Keywords: Citizenship Application; Electronic System; SAKE; Government Supervision. Abstrak Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Indonesia Melalui Sistem Elektronik, masyarakat dapat mengajukan layanan kewarganegaraan melalui aplikasi bernama SAKE. Penggunaan SAKE tentunya dapat mempermudah dan mempercepat proses layanan kewarganegaraan di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif dan menggunakan metode konseptual pula. Dan berdasarkan cara tersebut, terdapat beberapa permasalahan dimana pemohon yang mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonannya tidak diatur sebagai pemohon dalam Peraturan tersebut. Selain itu, peraturan tersebut juga belum mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap SAKE. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penegakan hukum dan pengawasan secara maksimal agar peraturan yang ada dapat dipertahankan dan diperbaiki. "‹Kata Kunci: Permohonan Kewarganegaraan; Secara Elektronik; SAKE; Pengawasan Pemerintah;
Analisis Hukum Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV atas Pelanggaran Hak Perlindungan Sipil dalam Konflik Kashmir Nainggolan, Simon K. Jonathan
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i4.51223

Abstract

Abstract Kashmir has a distinctive territorial status, in which the Kashmir region is controlled by three countries namely India, Pakistan, and China. India in fulfilling the rights of the Kashmiri people-imposed Article 370 on the Special Status of Jammu and Kashmir, but in 2019, India revoked the rule. In resolving a conflict, an international agreement can be formed. In this conflict, the two countries violated the rules contained in the Simla Agreement, and the 1949 Geneva Conventions. The war between the two countries took a lot of victims, namely civilians. The United Nations has tried to help make the conflict unsustainable, but these efforts have failed. The purpose of this research is to discuss the lack of attention from the international community to this conflict. In addition, this research will analyze the impacts that occur due to violations of the 1949 Geneva Convention as well as solutions using regulatory-legislative, conceptualization and historical approaches. Keywords: Conflict, Civil Protection, Geneva Convention   Abstrak Kashmir memiliki status wilayah yang khas, yang mana wilayah Kashmir dikontrol oleh tiga negara yaitu India, Pakistan, dan Cina. India dalam memenuhi hak dari masyarakat Kashmir memberlakukan Pasal 370 tentang Status Khusus Jammu dan Kashmir, namun pada tahun 2019, India mencabut aturan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu konflik, dapat dibentuk Perjanjian Internasional. Dalam proses konflik yang terjadi antara India dan Pakistan, kedua negara melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam Perjanjian Simla, dan Konvensi Jenewa 1949, khususnya yang ke-IV tentang perlindungan sipil pada saat perang. Perang kedua negara tersebut banyak memakan korban yaitu warga sipil. PBB telah berupaya untuk membantu agar konflik tersebut tidak berkelanjutan, namun upaya tersebut dapat dikatakan gagal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai kurangnya perhatian masyarakat internasional atas konflik ini. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan adanya analisa terhadap dampak yang terjadi akibat pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 serta solusi dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis Kata Kunci: Konflik, Perlindungan Sipil, Konvensi Jenewa
Rejuvenasi Kekuasaan Kehakiman Representasikan Keadilan Lingkungan Di Tengah Krisis Iklim: Pembentukan The Environmental Court Kartikasari, Indriani Vicky; Pramudita, Deah Ajeng; Cahyanti, Septi Tri
Jurist-Diction Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v7i3.51441

Abstract

AbstractLaw enforcement in the realm of courts on environmental disputes is still weak. Many of the judges’ decisions have not been able to fulfill a sense of environmental justice, especially in the midst of the climate crisis. This research intends to analyze the urgency of rejuvenating judicial power through the establishment of the environmental court in enforcing environmental justice amid the climate crisis and the idea of ​​rejuvenating judicial power through the establishment of the environmental court. This type of research is normative juridical. The results of the study indicate that there is an urgency to establish an environmental court amid the climate crisis to realize court decisions that have the spirit of environmental justice and human rights. The idea of ​​establishing the environmental court was carried out through the reformulation of the Elucidation of Article 27 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009.Keywords: Judicial Power; Environmental Justice; Climate Crisis; The Environmental Court. AbstrakPenegakan hukum di ranah pengadilan pada sengketa lingkungan hingga saat ini masih lemah. Banyak putusan hakim dinilai belum mampu memenuhi rasa keadilan lingkungan khususnya di tengah krisis iklim. Padahal, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis apa urgensi rejuvenasi kekuasaan kehakiman melalui pembentukan the environmental court dalam penegakan keadilan lingkungan di tengah krisis iklim, serta menjelaskan bagaimana  gagasan rejuvenasi kekuasaan kehakiman melalui pembentukan the environmental court. Metode dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adanya urgensi pembentukan the environmental court di tengah krisis iklim guna mewujudkan putusan-putusan pengadilan yang bermarwah keadilan lingkungan dan HAM. Gagasan pembentukan the environmental court dilakukan melalui reformulasi Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Lingkungan Hidup.Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman; Keadilan Lingkungan; Krisis Iklim; The Environmental Court.
Front Matter Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Front Matter
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Front Matter Volume 6 No. 4, Oktober 2023

Page 64 of 71 | Total Record : 704

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue