cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
 61   62   63   64   65 
Back Matter Vol. 6 No. 3, Juli 2023 Back Matter
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Back Matter Vol. 6 No. 3, Juli 2023
Front Matter Volume 6 No. 3, Juli 2023 Front Matter
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Front Matter Volume 6 No. 3, Juli 2023
Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) Rahmadhani, Vina; Yuniarti
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i4.42505

Abstract

Abstract QR Code is a payment channel in Indonesia. Bank Indonesia launched the QR Code Indonesian Standard (QRIS) as a standard QR Code as a payment channel. To support the use of QRIS, Bank Indonesia also issued QRIS implementation guidelines through the Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 about Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments. While using QRIS, failures are often encountered. To request compensation, it is necessary to know the legal relationship of the parties in order to determine the party responsibility. The legal relationship between the parties in the QRIS transaction is a civil law relationship that arises from various kinds of agreements. To resolve disputes arising from QRIS transaction failures, the most appropriate dispute resolution is a complaint to a Payment Service Provider or a complaint to Bank Indonesia because it is free of charge. Considering that the QRIS transaction limit is IDR 10,000,000 (ten million rupiah) per transaction. Keywords: QRIS, Payment Systems, Liability, Payment Service Provider, Banking Law   Abstrak QR Code merupakan salah satu kanal pembayaran yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019 Bank Indonesia meluncurkan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Untuk mendukung penggunaan QRIS, Bank Indonesia juga mengeluarkan pedoman implementasi QRIS melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Dalam penggunaan QRIS sering dijumpai kegagalan transaksi. Untuk meminta ganti rugi, perlu diketahui hubungan hukum para pihak guna menentukan pihak yang bertanggung gugat. Hubungan hukum para pihak dalam transaksi QRIS merupakan hubungan hukum keperdataan yang timbul dari berbagai macam perjanjian. Penyelesaian sengketa yang timbul dari kegagalan transaksi QRIS yang paling sesuai adalah pengaduan kepada Penyelenggara Jasa Pembayaran atau pengaduan kepada Bank Indonesia karena tidak dipungut biaya mengingat batas maksimal transaksi QRIS adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per transaksi. Kata Kunci: QRIS, Sistem Pembayaran, Tanggung Gugat, Penyelenggara Jasa Pembayaran, Hukum Perbankan
Analisis PERPRES Nomor 55 Tahun 2019 Terkait Program Kendaraan Listrik Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Ramah Lingkungan Subiantoro, Hernowo; Maharani, Andina Elok Puri
Jurist-Diction Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v7i1.44453

Abstract

ABSTRACT The emergence of environmental issues and the fossil-based energy crisis has encouraged the development of environmentally friendly transportation. The purpose of the research is to analyze whether Presidential Regulation Number 55 of 2019 has been able to realize the acceleration of environmentally friendly transportation and the ideal policy related to the electric vehicle acceleration program. The type of research used is normative juridical with a statutory, and conceptual approach. The results showed that Presidential Regulation Number 55 of 2019 as the main legal instrument for the acceleration of the electric vehicle program is in fact not fully able to realize the acceleration of environmentally friendly transportation with indicators including the ambiguity of legal certainty because there is an antithesis between the reality that occurs and the desired expectations, a deeper study is needed regarding the most effective form of regulation in responsive positive law, and there is a gap for environmental damage (Jevons Paradox) as a result of the industrialization of electric vehicles. The ideal policy of environmentally friendly transportation is at least able to consistently realize good governance, create legal certainty, and authority based on laws and regulations.   Keywords: Affordable & Clean Energy, Electric Vehicles, Green Transportation.     ABSTRAK Munculnya issu lingkungan dan krisis energi berbasis fosil telah mendorong berkembangnya transportasi ramah lingkungan. Tujuan penelitian untuk menganalisa keefektifan Perpres RI Nomor 55 Tahun 2019 untuk mewujudkan akselerasi transportasi yang ramah lingkungan dan bagaimana kebijakan ideal terkait program percepatan kendaraan Listrik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 55 Tahun 2019 sebagai instrumen hukum utama percepatan program kendaraan listrik ini faktanya belum sepenuhnya mampu mewujudkan akselerasi transportasi ramah lingkungan dengan indikator antara lain ambiguitas kepastian hukum karena terjadi antitesis antara kenyataan yang terjadi dengan harapan yang diinginkan, diperlukan telaah lebih mendalam mengenai bentuk aturan paling efektif dalam hukum positif yang responsif, dan terdapat celah bagi terjadinya kerusakan lingkungan (Jevons Paradox) sebagai dampak industrialisasi kendaraan listrik. Kebijakan ideal transportasi ramah lingkungan setidaknya mampu secara konsisten mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terciptanya kepastian hukum,  dan kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.   Kata Kunci: Energi bersih & terbarukan, Kendaraan Listrik, Transportasi Ramah Lingkungan.
Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber-Terrorism Melalui Politik Hukum Pidana Alfendo Yefta Argastya
Jurist-Diction Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v7i2.44633

Abstract

Abstract The research aims to construct a rule of law in order to tackle cyber-terrorism crimes in Indonesia. In essence, changes in technological developments have a positive impact in the framework of increasing human welfare, progress and civilization, but these technological and information developments also have a negative impact. One of them is a crime using computer and internet media known as cybercrime. This study uses normative legal research and statutory, conceptual, and comparative approaches. Whereas the results of the study show that compared to other countries, Indonesia has experienced delays in regulating legal formulations regarding cybercrime, especially cyber-terrorism. In addition, law enforcement is also experiencing ambiguity because there is no instrument that regulates clearly and unequivocally. In this context, Indonesia must use the politics of criminal law to compile and regulate cyber-terrorism crimes in the context of overcoming cybercrimes. Therefore, the government must immediately make regulations or draft laws to anticipate cyber-terrorism crimes.   Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengonstruksi sebuah aturan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan cyber-terrorism di Indonesia. Pada hakikatnya perubahan dalam perkembangan teknologi berdampak positif dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun perkembangan teknologi dan informasi ini juga berdampak negatif. Salah satunya adalah tindak kejahatan yang menggunakan media komputer dan internet yang dikenal dengan istilah kejahatan mayantara atau cybercrime. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahwa hasil penelitian menunjukkan Jika dibandingkan dengan negara lain maka Indonesia mengalami keterlambatan dalam mengatur formulasi hukum mengenai cybercrime terkhusus cyber-terrorism. Selain itu penegakan hukum juga mengalami ketidakjelasan karena belum ada instrumen yang mengatur secara jelas dan tegas. Dalam konteks ini Indonesia harus menggunakan politik hukum pidana guna menyusun dan mengatur mengenai kejahatan cyber-terrorism dalam rangka penanggulangan kejahatan dunia maya. Oleh karena itu pemerintah harus segera membuat aturan atau rancangan undang-undang untuk mengantisipasi kejahatan cyber-terrorism.
Urgensi Pembatasan Waktu Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi Baharuddin Riqiey
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i4.45660

Abstract

Abstract The Constitutional Court as an institution that has received an expansion of authority through court interpretation to review the Perppu against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia was apparently not accompanied by adjustments to the procedural law. Because the object of review of the Perppu and the object of review of laws by the Constitutional Court are two formally different objects. The purpose of this study is to find out and explain what is the urgency of setting the time for reviewing the Perppu by the Constitutional Court. The research method used in this study is a legal research method with a statutory approach. While the legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The results of the study show that, with no time limit for reviewing the Perppu by the Constitutional Court, several petitions for review have lost objects, because the object being tested has turned into law. So the urgency to limit the testing time is to prevent the application from losing the object. Keywords: Restrictions, Perppu, Constitutional Court.   Abstrak Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mendapat perluasan kewenangan melalui penafsiran pengadilan untuk menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 ternyata tidak dibarengi dengan penyesuaian hukum acaranya. Sebab objek pengujian Perppu dengan objek pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan dua objek yang berbeda secara formil, sehingga hal itu tidak boleh disamakan ketika diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa urgensi diaturnya pembatasan waktu pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan tidak dibatasinya waktu pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi membuat beberapa permohonan pengujian telah kehilangan objek, sebab objek yang tengah diuji telah berubah menjadi undang-undang. Sehingga urgensi untuk dibatasinya waktu pengujian ini adalah untuk mencegah permohonan kehilangan objek. Kata Kunci: Pembatasan, Perppu, Mahkamah Konstitusi
A New Challenge on Consumer Protection with Disclaimer Inclusion in E-Commerce Sites in Indonesia Shahrullah, Rina Shahriyani; Syarief, Elza; Hariyanto, Jerry
Jurist-Diction Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v7i3.45705

Abstract

AbstractThe development of information and technology has brought the economy to a new stage known as e-commerce. The presence of e-commerce also presents a new problem in society, namely the presence of a disclaimer. To examine these problems, this research uses normative legal research methods. This research shows that the disclaimer is a form of standard clause. As a form of e-commerce consumer protection, the standard clause must comply with the provisions regarding standard clauses as stipulated in statutory regulations. In Indonesia, e-commerce is regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. So, the implementation of the disclaimer in e-commerce transactions must be adjusted to the existing laws in Indonesia. Keywords: E-Commerce; Disclaimer; Consumer Legal Protection.
Preserving the World Trade Organization's Role Amid the Proliferation of Essential Security Interest Nivia
Jurist-Diction Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v7i1.46272

Abstract

Abstract International economic regime has been interrupted by recent disputes involving national security exception under Article XXI GATT. Along with the spirit of trade liberalization behind WTO's establishment, the Panel conclude that it has jurisdiction on the matter. Nonetheless, this decision is opposed by several countries. This research aims to consider whether this approach is in line with GATT 1994's purpose, namely to preserve the balance between trade liberalization and security interest of its Member States.Even though the answer is positive, the issue of compliance arises because of politically sensitive nature of  security interest. Some States has expressed its refusal to comply with WTO's decision on security interest exception. Hence, there is urgency to consider alternative forum to prevent all cases directly brought to litigation process. This research shows that WTO Panel's approach to exercise its jurisdiction regarding the invocation of article XXI is indeed the best approach to maintain delicate balance between trade liberalization and security interest. However, aside of this adjudicative mechanism, there is proposal to establish National Security Committee to deal with states' interest issue that may affect international trade system. Keywords: essential security exception; World Trade Organization; dispute settlement mechanism.   Abstrak Rezim ekonomi internasional terusik oleh beberapa kasus terakhir yang melibatkan pengecualian keamanan nasional di bawah artikel XXI GATT. Bersamaan dengan semangat pembentukan WTO, Panel menyimpulkan bahwa WTO memiliki yurisdiksi dan kasus tersebut dapat diperkarakan. Meskipun demikian, keputusan ini ditentang oleh beberapa negara.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pendekatan demikian selaras dengan tujuan GATT 1994, yakni menjaga keseimbangan antara liberalisasi dagang dan kepentingan keamanan negara anggotanya. Walaupun jawaban atas pertanyaan tersebut positif, isu kepatuhan muncul karena sensitivitas politis dari isu keamanan. Beberapa negara telah menunjukkan penolakannya untuk patuh pada kepputusan WTO dalam konteks kepentingan keamanan. Maka dari itu, terdapat urensi untuk menimbang alternatif forum lain untuk mencegah semua kasus dibawa ke dalam proses litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan WTO dengan menyatakan kewenangan mengadilinya atas artikel XXI memang merupakan pendekatan terbaik untuk menjaga keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan kepentingan keamanan negara anggota. Namun, di samping forum adjudikatif ini, terdapat proposal untuk membentuk National Security Committee untuk menangani isu keamanan negara yang mungkin memengaruhi sistem perdagangan internasional.     Kata Kunci: pengecualian keamanan esensial; World Trade Organization; mekanisme penyelesaian sengketa.
Dialektika Emergency of State dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang Arelia, Faraz Almira
Jurist-Diction Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i4.47590

Abstract

Abstract This article discusses how the dialectic of emergency of state with the principle of legal objectives against the stipulation of Government Regulation instead of Law (PERPPU) Number 2 of 2022 on Job Creation into Law Number 6 of 2023. The research method uses a normative legal research model. The results showed that forming regulations on job creation in Indonesia is a dynamic aspect of policy formulation for the community, either pro or con. The state's emergency is interpreted subjectively, where the President has the authority to issue PERPPU if the country is in a dangerous situation to prevent a legal vacuum. The lawful purpose of the stipulation does not only stop at the aspect of legal certainty but needs to pay attention to the principles of justice and expediency as the purpose of the nation and state. Keywords:  Government Regulation Liew of Law, Job Creation, Emergency State, Purpose of Law.   Abstrak Artikel ini membahas bagaimana dialektika emergency of state dengan prinsip tujuan hukum terhadap penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian menggunakan model penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan peraturan tentang cipta kerja di Indonesia merupakan aspek dinamis dalam perumusan kebijakan terhadap masyarakat baik pro atau kontra. Emergency of state  ditafsirkan secara subjektif, dimana  Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan PERPPU apabila negara berada di situasi berbahaya untuk mencegah kekosongan hukum. Tujuan hukum penetapan tersebut tidak hanya berhenti pada aspek kepastian hukum semata, namun perlu memperhatikan prinsip keadilan serta kemanfaatan sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara. Keywords: Perppu; Cipta Kerja; Emergency State;Tujuan Hukum.
Optimization of Transformative Leadership to Enhance Organizational Performance: Policing Strategic Analysis at Industrial Revolution 4.0 Era to Maintain Security and Public Order Latif, Muh. Wahyudin; Dwilaksana, Chryshnanda; Nasri, Nasri; Wardana, Gusde
Jurist-Diction Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v7i2.49774

Abstract

Abstract The Bojonegoro Resort Police, a middle manager in the Indonesian National Police, proactively adapts to the Fourth Industrial Revolution's challenges, marked by VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity). They prioritize staying informed about developments and taking initiative. Strategies for security and public order maintenance, including crime prevention and increased surveillance, are effectively planned and implemented. Qualitative field research explores how transformative leadership optimizes policing and performance. Findings reveal: 1) Leaders model idealized influence and inspire a shared vision; 2) They provide inspirational motivation; 3) Leaders foster intellectual stimulation by promoting skill development and critical thinking; 4) Individualized consideration is shown through active delegation and control measures. In conclusion, the Bojonegoro Resort Police's proactive, transformative leadership helps them navigate the Fourth Industrial Revolution's challenges, enhancing organizational performance in maintaining security and public order.

Page 63 of 71 | Total Record : 704

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue