cover
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2019)" : 8 Documents clear
Strategi Promosi Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Sanitasi Lingkungan Yuningsih, Rahmi
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.56 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1391

Abstract

Improvement of sanitation, environment and clean water, will substantially reduce the level of pain and severity of various diseases that can improve the degree of public health. But Indonesia still faces Open Defecation Free (ODF) which pollutes the environment. Indonesia ranks second after India (626 million people) as the country with the most ODF, which were 63 million people. In Serang Municipality, Banten Province, there are still 27.2% of people doing defecation in rivers, rice fields and others. The important factor causing it is the habit. The purpose of this paper is to discuss health promotion strategies consisting of advocacy efforts, social support and community empowerment in improving the quality of sanitation in Serang Municipality. The data is the result of group research conducted by researchers at the Research Center of the Expertise Agency of the DPR RI. The study was conducted in Serang Municipality in March 2019. Apart from the habitual problem, there are still many people who defecate in the absence of hygienic toilet facilities at home and ineffective communal toilet programs. The difficulty of getting clean water in the Serang Municipality has caused people further reluctant to make and use healthy latrines. The local government has implemented a health promotion strategy which includes advocacy for DPR and DPRD members to prioritize sanitation issues in Serang Municipality; increase social support from community leaders and conduct community empowerment. AbtrakPerbaikan terhadap sanitasi, lingkungan dan air bersih, secara substansial akan mengurangi tingkat kesakitan dan tingkat keparahan berbagai penyakit sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, Indonesia masih dihadapi masalah sanitasi yaitu perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang mencemari lingkungan. Indonesia berada di urutan kedua setelah India (626 juta orang) sebagai negara dengan perilaku BABS terbanyak yaitu 63 juta orang. Begitu pun dengan Kota Serang, masih terdapat 27,2% masyarakat melakukan BABS seperti di sungai, sawah dan lainnya. Penyebab utamanya adalah faktor kebiasaan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui strategi promosi kesehatan yang terdiri dari upaya advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Serang. Data dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian kelompok bersama Tim Peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Penelitian kualitatif dilakukan di Kota Serang pada bulan Maret 2019. Selain masalah kebiasaan, penyebab masih banyaknya masyarakat BABS adalah tidak tersedianya sarana jamban sehat di rumah dan tidak efektifnya program jamban komunal. Sulitnya mendapatkan air bersih di Kota Serang membuat masyarakat lebih enggan membuat dan menggunakan jamban sehat. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat melakukan strategi promosi kesehatan yang meliputi advokasi kepada anggota DPR dan DPRD agar memprioritaskan masalah sanitasi lingkungan di Kota Serang; meningkatkan dukungan sosial dari tokoh masyarakat serta melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tidak BABS.
Analisis Perilaku Pemilahan Sampah di Kota Surabaya Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2043.61 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1424

Abstract

Surabaya is one of the cities with the highest waste generation. Managing waste effectively needs to be started from the source by waste sorting. This qualitative research used a study case approach to figure out trash sorting behavior in Surabaya. Data are gathered from an interview with Surabaya’s Department of Cleanliness and Green Open Space, Non-Government Agency related to waste, and Surabaya’s Main Waste Bank. Observation is conducted in Pusat Daur Ulang Jambangan, city parks and boulevards to see how people sort the waste in public areas. Even though Surabaya has a world-recognized hygiene program, it doesn't necessarily make its people care about cleanliness and sorting waste. The knowledge doesn’t always lead to behavior.  Waste sorting behavior is still related to the physical and social conditions of the community (external factors). Thus, to develop the sorting behavior requires three strategies: (1) strengthening policy; (2) providing ergonomic facilities; and (3) community involvement in changing behavior.AbtrakSurabaya merupakan salah satu kota dengan timbulan sampah terbesar. Agar dapat mengelola sampah dengan efektif, maka harus dimulai dari sumber dengan pemilahan sampah. Penelitian kualitatif ini bercorak studi kasus bertujuan mengetahui perilaku pemilahan sampah di Kota Surabaya. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, LSM Pemerhati Sampah, Bank Sampah Induk Surabaya. Pengamatan dilakukan di Pusat Daur Ulang Jambangan, taman kota dan jalan-jalan untuk mengetahui bagaimana masyarakat memilah sampah di tempat umum. Meskipun Surabaya memiliki program kebersihan yang diakui dunia, tidak serta merta menjadikan masyarakatnya peduli kebersihan dan melakukan pemilahan sampah. Pengetahuan tidak selalu menghasilkan perilaku pemilahan sampah. Perilaku pemilahan sampah masih berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial masyarakat (faktor eksternal individu). Oleh karena itu, perilaku pemilahan sampah perlu dibentuk dengan 3 strategi: (1) penguatan kebijakan; (2) penyediaan sarana yang ergonomis; dan (3) pelibatan masyarakat dalam mengubah perilaku.
Cover Aspirasi Vol. 10 No. 2 Aspirasi, Redaksi
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.579 KB)

Abstract

Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Benoa Badung Bali Suryani, Anih Sri
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.212 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1231

Abstract

Management of coastal and coastline is very important in Indonesia, an archipelago country with the longest coastline in the world. Moreover, conditions in some coastal areas in Indonesia have decreased the environment quality for example in the Benoa Region of Bali. This paper aims to quantify the influence of government policies and community participation on the quality of the coastal environment in Benoa Badung Bali Region in the perspective of sustainable development. The quantitative method with the questionnaire instrument was carried out in this study. The results showed that the size of the index for government policy in the Benoa Region was 67.45 (sufficient), the community participation index 78.06 (good), the water condition index 72.78 (good) and the land condition index 74.62 (good). Statistical analysis shows that there is a significant relationship between government policy and community participation in the quality of the coastal and coastal environment (r=0,541). Government policies and community participation have  positive effect on the condition of the quality of the coastal and coastal environment. Various community empowerment activities and programs and government policies in the Benoa Region, for example the Yasa Segara Pokmaswas group, the development of conservation tourism in Badung, fisheries business development have fulfilled the principles of sustainable development in terms of economic, social/community participation and the environment.AbtrakPengelolaan pesisir dan pantai sangat penting di Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Terlebih kondisi di sebagian pesisir di Indonesia kualitas lingkungannya menurun seperti di Kawasan Benoa Badung Bali. Tulisan ini bertujuan untuk menghitung pengaruh kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir di Kawasan Benoa Badung Bali. Metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa besaran indeks untuk kebijakan pemerintah di Kawasan Benoa adalah 67,45 (cukup), indeks peran serta masyarakat 78,06 (baik), indeks kondisi perairan 72,78 (baik) dan indeks kondisi daratan 74,62 (baik). Analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir dan pantai (r=0,541). Kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat berpengaruh positif terhadap kondisi kualitas lingkungan pesisir dan pantai. Berbagai kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah di Kawasan Benoa misalnya adanya kelompok Pokmaswas Yasa Segara, pengembangan wisata konservasi di Badung, pengembangan usaha perikanan telah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.
Hubungan Religiositas dan Kesehatan Mental pada Remaja Pesantren di Tabanan Winurini, Sulis
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.292 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1428

Abstract

Many studies prove that religiosity is related to mental health. Islamic boarding schools are considered capable of strengthening religiosity in adolescents. Many parents put their children into Islamic boarding schools in the hope that their children will be positive adults. The problem that must be answered in this research is: Is there a relationship between religiosity and mental health of adolescents in Islamic boarding schools? Is there a relationship between the dimensions of religiosity and mental health? The results showed that the correlation value between religiosity scores and mental health scores in participants, r = 0.31, p <0.01, two-tailed. These results indicate that there is a positive and significant relationship between religiosity scores and mental health scores in Islamic boarding schools adolescent with 9.61% of mental health variance can be explained by religiosity, while the rest is caused by other factors. While other results from this study indicate that among the dimensions of mental health, religiosity has a positive and significant relationship only with social welfare, namely r = 0.3, p <0.01, two-tailed. This means that the higher the level of religiosity felt by Islamic boarding school adolescents, the higher the dimensions of their social welfare, and vice versa.AbtrakBanyak penelitian membuktikan bahwa religiusitas terkait dengan kesehatan mental. Pesantren dianggap mampu memperkuat religiusitas pada remaja. Banyak orang tua memasukkan anak-anak mereka ke pesantren dengan harapan anak-anak mereka akan menjadi orang dewasa yang positif. Masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan antara religiusitas dan kesehatan mental remaja di pondok pesantren remaja? Apakah ada hubungan antara dimensi religiusitas dan kesehatan mental? Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai korelasi antara skor religiusitas dan skor kesehatan mental pada partisipan, yaitu r = 0.31, p < 0.01, two tailed. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara skor religiusitas dan skor kesehatan mental pada remaja pesantren dengan 9,61% varians kesehatan mental dapat dijelaskan oleh religiusitas, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Sementara hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa di antara dimensi kesehatan mental, religiusitas memiliki hubungan positif dan signifikan hanya dengan kesejahteraan sosial, yaitu r = 0.3, p < 0.01, two tailed. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas yang dirasakan oleh remaja pesantren, maka semakin tinggi pula dimensi kesejahteraan sosial mereka, begitu pun sebaliknya.
Analisis Pengalihan Aset SMA/SMK sebagai Dampak dari Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah: Studi pada Provinsi Banten Satya, Venti Eka
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.729 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1374

Abstract

Based on the mandate of Law Number 23 Year 2014 on Local Government, the management and authority of high school (SMA) and vocational high school (SMK) in the district/city governments are taken over by the provincial governments. The handover began in March 2016, and must be completed in early 2017. BPK’s audit found a difference of asset value of about Rp26 billion during the handover process. This study aims to determine the process of asset transfer carried out by the district/city governments to the provincial government, problems and constraints faced as well as the accounting treatment of the transferred assets. This study uses a qualitative descriptive method with empirical data which are collected through observation, interviews and documentation. The asset transfer procedure start from the recording process of assets owned by the district/city education office. The asset record data is subsequently submitted by the district/city education office to the district/city regional financial and asset management agency (BPKAD). Furthermore, without prior confirmation and physical checking, these records were used as a basis for calculating the amount of assets to be handed over to the provincial BPKAD in October 2016.Total assets transferred was Rp1,738,599,434,341.84, and the difference in value found by the BPK was due to incomplete reporting of grants to SMA/SMK that was allocated from the APBN. Problems that are quite complicated are in school’s land ownership, inadequate quantity and quality of human resources, multiple asset recording, lack of complete reporting, and various other administrative and accounting problems.AbtrakBerdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan kewenangan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di pemerintah kabupaten/kota, diambil alih oleh pemerintah provinsi. Serah terima ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2016, dan harus tuntas pada awal tahun 2017. Hasil audit BPK menemukan adanya selisih nilai aset sebesar Rp26 miliar dalam proses serah terima aset ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengalihan aset yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta perlakuan akuntansi terhadap aset yang dialihkan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses ini dimulai dari data catatan aset yang dimiliki oleh dindikbud kabupaten/kota. Data tersebut diserahkan oleh dindikbud kabupaten/kota kepada BPKAD kabupaten/kota. Selanjutnya tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan fisik terlebih dahulu catatan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan penghitungan jumlah aset yang akan diserahterimakan kepada pihak BPKAD provinsi pada bulan Oktober 2016. Nilai total aset yang dialihkan sebesar Rp1.738.599.434.341,84, selisih nilai yang ditemukan BPK disebabkan oleh tidak lengkapnya pelaporan hibah ke SMA/SMK yang bersumber dari APBN. Permasalahan yang cukup rumit terdapat pada kepemilikan tanah sekolah, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai, pencatatan aset ganda, kurang lengkapnya pelaporan, serta berbagai permasalahan administratif dan akuntansi lainnya.  
Pembangunan Sosial oleh Paguyuban Jamu Gendong Lestari melalui Sektor Ekonomi Kreatif Christiyani, Asri
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1603.626 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1161

Abstract

This article discusses social development by the community carried out by Paguyuban Jamu Gendong Lestari in Kuningan Barat Village, Mampang Prapatan Subdistrict, South Jakarta through the creative economy sector, namely jamu gendong business as a culinary sub-sector based on culture and local wisdom. This study uses a qualitative approach with descriptive types. The results show that the Paguyuban Jamu Gendong Lestari as a community that runs a business in the creative economy, namely jamu as an Indonesian cultural heritage has succeeded in carrying out the social development process based on seven characteristics of social development. The social development strategy that is carried out is a social development strategy by the community through which the members of the Paguyuban Jamu Gendong Lestari are members who work together harmoniously to meet their needs, solve their problems and try to create opportunities to improve lives through the management of jamu businesses.AbtrakArtikel ini membahas mengenai pembangunan sosial oleh masyarakat yang dilakukan oleh Paguyuban Jamu Gendong Lestari di Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan melalui budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa Paguyuban Jamu Gendong Lestari sebagai komunitas yang menjalankan usaha di bidang ekonomi kreatif yaitu jamu sebagai warisan budaya Indonesia telah berhasil melakukan proses pembangunan sosial berdasarkan tujuh karakteristik pembangunan sosial. Strategi pembangunan sosial yang dijalankanadalah strategi pembangunan sosial oleh masyarakat melalui wadah Paguyuban Jamu Gendong Lestari. Masyarakat yang menjadi anggota saling bekerja sama secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan masalah mereka dan berupaya menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup melalui pengelolaan usaha jamu gendong.
Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat Wahyuni, Dinar
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.103 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1386

Abstract

Village tourism is one form of tourism that applies the concept of community empowerment so that community participation is the most important component in its development. This study aims to describe the development of the Pentingsari Tourism Village in the perspective of community participation. This research is descriptive with a qualitative approach. The results showed that the development  of  the  Pentingsari  Tourism  Village  received  full  support  from  the  Pentingsari  community and  local  government  through  its  participation  in  tourism  activities.  At  the  planning and  decisionmaking stages, the community participated from planning, socialization to community and village government, to making decisions about the formation of a tourism village. Community participation in the implementation phase is carried out by giving thought, material, and being directly involved in every tourism village development activity and trying to create a tourism village that is ready to compete in the tourism industry. Participation in the stage of enjoying the results is shown by improving the living conditions  of  the  Pentingsari  community  due  to  tourism  activities.  This  means  that  the  community  enjoys the results of tourism, economically, socially, culturally, and environmentally. Furthermore, community participation in the evaluation phase was demonstrated through their involvement in regular meetings between village tourism managers, village government and local government.AbtrakDesa  wisata  merupakan  salah  satu  bentuk  wisata  yang  menerapkan  konsep pemberdayaan  masyarakat  sehingga partisipasi  masyarakat  menjadi  komponen terpenting  dalam pengembangannya.  Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengembangan  Desa Wisata  Pentingsari  dalam  perspektif  partisipasi  masyarakat.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan  Desa Wisata Pentingsari  mendapat  dukungan penuh dari  masyarakat Pentingsari  dan  pemerintah  daerah  melalui partisipasinya  dalam  kegiatan wisata. Pada tahap  perencanaan  dan pengambilan  keputusan, masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan,  sosialisasi ke masyarakat dan pemerintah  desa hingga pengambilan keputusan tentang  pembentukan  desa wisata. Partisipasi masyarakat  dalam tahap implementasi dilakukan dengan memberikan  pemikiran,  materi,  dan terlibat  langsung dalam setiap kegiatan pengembangan desa wisata serta berupaya menciptakan  desa wisata yang  siap  bersaing  di  industri  pariwisata.  Partisipasi  dalam  tahap  menikmati  hasil  ditunjukkan dengan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat  Pentingsari akibat  kegiatan  wisata. Hal ini berarti bahwa masyarakat menikmati  hasil dari kegiatan  wisata baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya  partisipasi  masyarakat dalam  tahap  evaluasi  ditunjukkan melalui  keterlibatannya dalam  pertemuan  rutin antarpengelola  desa wisata, pemerintah  desa, dan pemerintah daerah setempat.

Page 1 of 1 | Total Record : 8