cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2022)" : 8 Documents clear
Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia Wahyudi, Tri Hendra; Prastiwi, Juwita Hayyuning
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i2.2988

Abstract

The Revision of the Marriage Law has improved the marriage age limit for women from initially 16 years old became 19 years old. But in fact, the limit change has not been able to reduce the number of child marriages in Indonesia. Since the Law number 16 of 2019 has been ratified for two years, child marriage has actually increased. Various conflicting factors have become the roots of child marriage, one of which is regulatory loopholes through the article of marriage dispensation. This study reviews the phenomenon of child marriage, focused primarily on how the marriage dispensation policy works. This problem is analyzed using the theory of power and sexuality from Michel Foucault and a feminist perspective. Under the feminist research methodology paradigm, the study was conducted qualitatively through the literature review method. As a result, the practice of state power over sexuality (the episteme of political power) appears to be strongly influenced by the first-tier episteme (religion). At the community level, various reasons for proposing a marriage dispensation, such as poverty, low education, and traditions are legitimized by the influence of religious interpretations which allow child marriage. Distracted by the condition of the community, the government, which should ideally be a barrier to child marriage, actually granted the majority of marriage dispensation applications. The strong first-tier episteme is also reflected by the consideration of judges who grant marriage dispensation. Therefore, the government has contributed to increasing the number of child marriages. As a solution, the House of Representatives through its oversight function can encourage the government to implement a gender perspective through a national strategy that has been proclaimed, as well as encourage the government to increase the number of female judges in the Religipus Courts.AbstrakRevisi UU Perkawinan telah menghasilkan kemajuan pada batas usia perkawinan bagi perempuan, dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun faktanya, perubahan batas usia perkawinan belum mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Dalam kurun dua tahun sejak UU Nomor 16 Tahun 2019 disahkan, perkawinan anak justru mengalami peningkatan. Berbagai faktor saling sengkarut menjadi akar perkawinan anak, salah satunya adalah celah regulasi melalui pasal dispensasi kawin. Kajian ini mengulas fenomena perkawinan anak, berfokus terutama pada bagaimana kebijakan dispensasi perkawinan bekerja. Persoalan tersebut dianalisis menggunakan teori kekuasaan dan seksualitas dari Michel Foucault dan perspektif feminis. Di bawah paradigma metodologi penelitian feminis, kajian dilakukan secara kualitatif melalui metode literature review. Sebagai hasilnya, praktik kuasa negara terhadap seksualitas (episteme kekuasaan politik), tampak kuat dipengaruhi episteme lapis pertama (agama). Pada level masyarakat, berbagai sebab pengajuan dispensasi kawin seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta tradisi, dilegitimasi pengaruh tafsir agama yang membolehkan perkawinan anak. Gayut dengan kondisi masyarakat, pemerintah yang idealnya menjadi perintang perkawinan anak justru mengabulkan mayoritas pengajuan dispensasi kawin. Kuatnya episteme lapis pertama, juga tergambar pada pertimbangan hakim yang mengabulkan dispensasi kawin. Harus diakui bahwa pemerintah telah turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah perkawinan anak. Sebagai solusi, DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah mengimplementasikan perspektif gender dalam strategi nasional yang telah dicanangkan, serta mendorong pemerintah memperbanyak jumlah hakim perempuan di Pengadilan Agama.
Reforma Agraria di Perkotaan, Usaha Mencari Bentuk: Kasus Jakarta, Indonesia Muh Kamim, Anggalih Bayu
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i2.2832

Abstract

This research explores the effort of residents in Jakarta to defend their land and housing rights. The research question is: How are the residents’ efforts to carry out land reform by leverage in Jakarta? This study uses a case study method with data collected from government documents, journal articles, online media, and other types of secondary data. Data collecting is also done through in-depth interviews and focus group discussions with civil society activists, residents of Kampung Kota, and the administrator of Jakarta’s Agrarian Reform Task Force. Data analysis is carried out through the planning process, reviewing the literature, collecting data, to presenting and drawing a conclusion. The results of the study indicate that three foundations encourage the emergence of agrarian reform under which the residents have carried out namely the long experience of policy advocacy, the use of community action plans, and the emergence of the Agrarian Reform Task Force. Recognition through social mapping to the preparation of participatory village flat designs is an essential instrument for villagers to fight for their rights. Residents together with their social networks succeeded in encouraging 21 villages as objects of agrarian reform in Jakarta. The solidarity of the movement, support from civil society networks, and successful negotiations with Anies Baswedan became the entry point for agrarian reform from below in Jakarta. Civil society networks still have problems that must be resolved together with other stakeholders to formulate the correct form of urban agrarian reform and solve the problem of agrarian sectoral nationally.AbstrakKajian ini mendalami upaya warga kampung di Jakarta dalam memperjuangkan hak atas tanah dan hunian. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana upaya warga kampung kota melakukan reforma agraria dari bawah di Jakarta? Studi ini menggunakan metode studi kasus melalui proses penelusuran atas dokumen pemerintahan, artikel jurnal, media daring, dan sumber sekunder lainnya. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion bersama para pegiat masyarakat sipil, warga kampung, dan pengurus Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Jakarta. Analisis data dilakukan melalui proses perencanaan, penyusunan kajian literatur, pengumpulan data, sampai dengan penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga landasan yang mendorong munculnya reforma agraria dari bawah yang dilakukan oleh warga yakni pengalaman panjang advokasi kebijakan, pemanfaatan community action plan, dan munculnya GTRA. Rekognisi melalui pemetaan sosial sampai dengan penyusunan desain kampung susun secara partisipatif menjadi instrumen penting bagi warga kampung untuk memperjuangkan hak-haknya. Warga bersama jejaring sosialnya berhasil mendorong 21 kampung sebagai objek reforma agraria di Jakarta. Soliditas gerakan, dukungan dari jejaring masyarakat sipil, dan keberhasilan negosiasi dengan Anies Baswedan menjadi pintu masuk bagi reforma agraria dari bawah di Jakarta. Jejaring masyarakat sipil masih memiliki masalah yang harus diselesaikan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan bentuk reforma agraria perkotaan yang tepat dan menyelesaikan problem sektoral agraria secara nasional.
Joint Effort to Promote Digital Literacy from School Indahri, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i2.3391

Abstract

Pandemi yang terjadi di era digital mendorong percepatan implementasi budaya digital. Ruang digital juga menjadi tempat menyampaikan pendapat secara bebas. Namun, kebebasan berpendapat juga memiliki batasan. Pada praktiknya masih banyak pengguna teknologi yang tidak memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Tidak ada pemahaman dalam pemanfaatannya. Pemerintah Indonesia telah berusaha menyusun program yang dapat diikuti semua lapisan masyarakat dari atas ke bawah, muda hingga dewasa, agar masyarakat melek digital. Memang telah ada upaya untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat, tetapi upaya tersebut cenderung bersifat sukarela, insidental, dan sporadis. Padahal, ada satu hal yang bisa dimaksimalkan, yaitu pendidikan digital oleh guru di sekolah dan orang tua di rumah. Dua hal yang belum sepenuhnya dipertimbangkan secara matang dalam berbagai gerakan yang digagas pemerintah saat ini. Tulisan ini akan membahas peluang melibatkan peran keluarga untuk mengajarkan anak sejak dini dalam berinteraksi dan bersosialisasi di era digital. Dokumen serta laporan pemerintah dan masyarakat dari dalam dan luar negeri digunakan untuk memperkuat bahasan. Analisis dilakukan berdasarkan data sekunder yang didapat dari dokumen dan laporan tersebut dan disusun berdasarkan alur pentingnya pengenalan literasi digital. Pengenalan dari rumah akan lebih mudah karena saat ini sudah ada upaya mengenalkan literasi digital di sekolah. Selain itu, orangtua juga makin melek digital. Untuk rencana jangka panjang, literasi digital perlu mengintegrasikan berbagai program pemerintah yang telah dilakukan lintas kementerian dan telah melibatkan guru, sekolah, dan juga masyarakat.AbstractThe recent pandemic makes the digital era seem to have accelerated the implementation of digital culture. The digital space also gives freedom of expression. However, freedom of expression also has limitations. There are excessive efforts to utilize digital technology without a better understanding of its use. The government of Indonesia has tried to touch all levels of society from top to bottom, young to adult, so they are digitally literate. There are activities to improve digital literacy in communities, but it tends to be voluntary, incidental, and sporadic. There is a points that can be maximized, digital education by teachers at school and parents at home.  Two things that are not fully covered by the current movement initiated by the government. This study will discuss opportunities to involve families in teaching their children from an early age to be ready for the digital era. Documents and reports from local and global entities, as well as from the public, are used to support the main idea of the discussion. The analysis was carried out based on secondary data obtained from those documents and reports and presented based on the importance of introducing digital literacy. Introduction from home will be easier because there are efforts to introduce digital literacy in schools. In addition, parents are also more digitally literate. For a long-term plan, digital literacy needs to integrate various government programs carried out across ministries and involve teachers, schools, and the community.
Analisis Kesenjangan Upah Antargender di Kawasan Timur Indonesia pada Masa Sebelum dan Saat Pandemi Nasution, Roby; Yuniasih, Aisyah Fitri
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i2.3272

Abstract

 The wage gap between genders is still a serious problem faced by all countries in the world, including Indonesia. To overcome the gender gap, the government is still pursuing various programs to achieve the 5th SDG’s goal, namely gender equality. It was recorded that in 2020, according to BPS, 12 of the 17 provinces included in Eastern Indonesia (KTI) had a gender development index (IPG) that was below the national IPG. Therefore, this study will analyze the gender wage gap in KTI before and during the Covid-19 pandemic by analyzing Sakernas August 2019– 2021 data using the blinder-Oaxaca decomposition method. The blinder-Oaxaca decomposition results show that female workers received 36.86 percent lower wages before the pandemic than men. During the pandemic in 2020, there was a decrease in the wage gap by 5.34 percent compared to 2019 to 31.52 percent and stagnant in 2021 with a wage gap of 31.21 percent. The factor explained can only explain 7–13 percent of the total gender wage gap in KTI. The remaining 86–92 percent of the wage gap in KTI is caused by discrimination (unexplained factors). Therefore, Commission IX needs to improve law enforcement related to gender equality in the field of employment. Not only punishing the perpetrators of acts of discrimination but also guaranteeing employment to workers who experience discrimination. Socialization must also be given so that workers understand the existence of laws that guarantee employment for workers who experience discrimination so that awareness of the right to gender equality in work increases, especially for female workers AbstrakKesenjangan upah antargender sampai saat ini masih menjadi masalah serius yang harus dihadapi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Untuk mengatasi kesenjangan antargender tersebut pemerintah masih terus mengupayakan berbagai program demi tercapainya tujuan Sustainable Development Goals yang ke5, yaitu kesetaraan gender. Tercatat pada tahun 2020 menurut BPS terdapat 12 dari 17 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki indeks pembangunan gender (IPG) berada di bawah IPG nasional. Oleh karena itu, penelitian ini fokus menganalisis kesenjangan upah antargender di Kawasan Timur Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019–2021. Hasil dekomposisi Blinder-Oaxaca menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019, pekerja perempuan menerima upah 36,86 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki. Saat pandemi Covid-19 tahun 2020, terjadi penurunan kesenjangan upah sebesar 5,34 persen dibandingkan tahun 2019 menjadi 31,52 persen dan stagnan pada tahun 2021 dengan kesenjangan upah sebesar 31,21 persen. Faktor explained hanya mampu menjelaskan sebesar 7–13 persen dari total kesenjangan upah antargender yang ada di Kawasan Timur Indonesia. Sisanya sekitar 86–92 persen kesenjangan upah di Kawasan Timur Indonesia disebabkan oleh diskriminasi (unexplained factors). Oleh karena itu, Komisi IX perlu meningkatkan pengawasan penegakan hukum yang berkaitan dengan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan. Sosialisasi juga harus diberikan agar para pekerja paham akan adanya hukum yang menjamin pekerjaan kepada para pekerja yang mengalami diskriminasi sehingga kesadaran atas hak kesetaraan gender dalam pekerjaan meningkat terutama bagi para pekerja perempuan.
Pengaruh Jumlah Jam Kerja Ibu pada Perilaku Pemberian ASI Hartanti, Lutfiana; Handayani, Dwini
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i2.3242

Abstract

Breastfeeding is an important part of a child’s growth and development, especially during its golden age of the first 1,000 days. Physiologically, colostrum, which is formed in breast milk, is able to build infants’ immunity. Breastfeeding has been protected by Law No 36 of 2009, which instructs that every mother has to fulfill the right of their baby to get exclusive breastfeeding for six months. However, the target set by the government, which is 80 percent, has not been met. This study examines the relationship between a mother’s working hours and breastfeeding behavior using a national scale sample, the National Socioeconomic Survey (Susenas) of 2017. This study uses a quantitative approach with a unit of analysis of infants aged 6–23 months, as many as 26,066 from working and non-working mothers and will be analyzed using multinomial logistic regression. The results show that mothers with longer working hours had a lower probability of exclusive breastfeeding or any breastfeeding. Therefore, Commission IX needs to discuss the Draft Law on Mother and Child Welfare which regulates support for working mothers who breastfeed.AbstrakPemberian air susu ibu (ASI) menjadi bagian penting dalam momentum tumbuh kembang anak terutama dalam periode emas yaitu 1.000 hari pertama kehidupan anak karena secara fisiologis, kolostrum yang terbentuk pada ASI mampu membangun imunitas pada bayi. Praktik pemberian ASI telah dilindungi oleh UndangUndang No. 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan agar setiap ibu memenuhi hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan. Akan tetapi, target sebesar 80 persen yang ditetapkan pemerintah belum dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana hubungan jumlah jam kerja ibu pada perilaku pemberian ASI dengan menggunakan sampel skala nasional yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis bayi berumur 6–23 bulan sebanyak 26.066 baik dari ibu yang bekerja maupun tidak bekerja dan akan diuji menggunakan regresi logistik multinomial. Hasil yang didapatkan adalah terbukti bahwa ibu yang memiliki jumlah jam kerja lebih tinggi memiliki peluang lebih kecil untuk menyusui eksklusif maupun menyusui namun tidak eksklusif dibandingkan tidak menyusui sama sekali. Oleh karena itu, Komisi IX perlu segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang di dalamnya mengatur dukungan untuk ibu pekerja yang menyusui.
Peran Kementerian/Lembaga Negara untuk Meningkatkan Daya Saing Kepariwisataan Indonesia Maulana, Addin
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i2.2916

Abstract

The indicator of tourism competitiveness is known as the Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI), published by the World Economic Forum (WEF). TTCI is one of Indonesia’s medium-term development targets for the 2020–2024 period, so it is essential to identify the distribution of roles and contributions of each ministry/ state institution in increasing the competitiveness of Indonesian tourism in the global market. By using a scoring for each TTCI sub-pillar indicator, this study aims to map the role of each ministry/state institution in the competitiveness of Indonesian tourism in the global market. This study resulted in recommendations for the Indonesian House of Representatives (DPR RI) through its supervisory function in encouraging ministries/state institutions to disseminate information to regional tourism stakeholders regarding how to view competitive and sustainable tourism development based on the TTCI indicator. The DPR RI also needs to slightly encourage the existing indicators to be included in the performance target indicators of the relevant ministries/state institutions. Primary data indicators also need to be considered by publishing development achievements to the public to harmonize government development achievements with public perceptions as recipients of these development outcomes. Thus, the synergy in achieving the competitiveness target can be materialized optimally. Abstrak Indikator daya saing kepariwisataan dunia yang dikenal dengan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) sebagai tolok ukur daya saing pariwisata secara global. Peningkatan TTCI merupakan salah satu target pembangunan jangka menengah Indonesia periode 2020–2024 sehingga penting untuk dapat mengidentifikasi sebaran peran dan kontribusi dari setiap kementerian/lembaga negara dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global. Dengan menggunakan pembobotan pada setiap indikator subpilar TTCI, kajian ini bertujuan untuk memetakan peran setiap kementerian/lembaga negara dalam daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global. Kajian ini mengidentifikasi bahwa terdapat 17 mitra strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam membentuk daya saing kepariwisataan. Kajian ini merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) melalui fungsi pengawasan untuk mendorong kementerian/lembaga agar melakukan sosialisasi kepada pemangku kepariwisataan daerah terkait bagaimana cara memandang pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis pada indikator TTCI. DPR RI juga perlu mendorong agar indikator-indikator yang ada masuk ke dalam capaian indikator sasaran kinerja kementerian/lembaga terkait. Penting juga bagi kementerian/lembaga untuk memperhatikan indikator data primer dengan melakukan publikasi capaian-capaian pembangunan pada publik guna menyelaraskan capaian pembangunan pemerintah dengan persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat dari hasil pembangunan. Dengan demikian, maka sinergi dalam pencapaian target daya saing dapat terlaksana secara optimal.
Cover Aspirasi Vol. 13 No. 2 Aspirasi, Redaksi
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i2.3645

Abstract

How Adolescents Perceive Stunting And Anemia: A Qualitative Study In Stunting Locus Area In Yogyakarta Indonesia Siswati, Tri; Kasdjono, Heru Subaris; Olfah, Yustiana; Paramashanti, Bunga Astria
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i2.3097

Abstract

Persepsi merupakan interpretasi unik dari suatu situasi sebagai proses kognitif kompleks yang memengaruhi perilaku seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk membahas persepsi remaja tentang stunting dan anemia. Penelitian ini dilakukan di wilayah lokus stunting yang mencakup Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan metode rapid assessment procedures (RAP) dengan wawancara mendalam. Sebanyak 33 orang terdiri dari 25 siswa SMP baik laki-laki maupun perempuan serta 8 guru, orang tua, dan tokoh masyarakat berpartisipasi dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan berdasarkan tema definisi, penyebab, dampak, pencegahan, dan hambatan dalam penanggulangan stunting dan anemia. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, beberapa remaja menyatakan bahwa anemia sama dengan tekanan darah rendah. Di antara hambatan untuk mengatasi anemia adalah remaja sering memiliki citra tubuh ingin menjadi lebih ramping, lebih kurus, membatasi makanan bergizi, kurang tidur, dan khawatir berlebihan terhadap tubuhnya. Ada beberapa kendala dalam mencegah dan mengendalikan stunting, antara lain tabu tentang makanan tertentu, persepsi stunting yang keliru, genetik sebagai penyebab utama, dan stigma. Namun, untuk mendorong persepsi ini, diperlukan dukungan serta strategi komunikasi, informasi, dan edukasi sehingga target penurunan stunting dapat tercapai. Tenaga kesehatan perlu merancang strategi komunikasi perubahan perilaku yang tepat untuk menanggulangi anemia dan stunting pada remaja. AbstractPerception is an individual’s unique interpretation of a situation as a result of a complex cognitive process that influences behavior. This study aims to explore adolescents’ perceptions of stunting and anemia. This qualitative study was conducted in Kulon Progo and Gunung Kidul Districts, Yogyakarta, Indonesia, in 2020. The study was carried out by rapid assessment procedures (RAP) using in-depth interviews. A total of 33 informants consists of 25 male and female of junior high school students, and 8 persons, including teachers, parents, and the community involved in this research. We thematically coded the data by definitions, causes, impacts, prevention, and obstacles in tackling stunting and anemia. This finding is that some adolescents state that anemia equals to low blood pressure. The barriers to prevent anemia are body image, lack of nutritious food intake, less sleep, and excessive upset. Meanwhile, stunting is a genetic problem, so if the parents are short, their children must be short too. To achieve the goal of reducing stunting, however, it is required to implement methods for communication, education, and information dissemination. So health professionals must develop suitable behavior change communication strategies.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue