Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial

aspirasi
Website

Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

ISSN : 20866305 EISSN : 26145863 DOI : -

Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,

Religion Humanities Education Social Sciences

Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2017)" : 8 Documents clear

Paradigma Pelindungan Anak Berbasis Sistem Susanto, Susanto
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Every child has the right to be able to live, grow, develop, and participate fairly according to human dignity, and to be protected from violence and discrimination, but the fact is that condition of Indonesian children is still far from the ideal. There are still many Indonesian children who have not received protection from violence and discrimination, and they aften experience bad and treatment the on going, violence, poor up bringing and neglect. Taking this in to account, this paper attempts to answer two things, first, and often they implementation of child protection so far, second, the best system based formula for child protection that should be use. Using a literacy study approach, this review concludeds. That child protection policy in Indonesia until now still contains various weaknesses. This is reflected in the lack of existing norms in legislation, sectoral and non-integrated policies, fragmented and unfocused budgets, weak institutional coordination, poor handling of child protection for its case fased approach and forgetting long-term solutions, and misperceptions on the functions -child protection Institutions. Such challenges need to be resolved with a system-based policy. This approach necessitates the completion of various policies for the implementation of child protection. Both at the level of legislation and on the implementation. It is also necessary to strengthen child protection institution in Indonesia both in terms of human resources and of the budget that sustains it.Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun pada kenyataannya kondisi anak di Indonesia masih jauh dari harapan ideal itu. Masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bahkan tidak jarang anak yang mengalami perlakuan buruk, kekerasan, salah asuh dan penelantaran. Berangkat dari keprihatinan itu, tulisan ini berupaya menjawab dua hal, pertama, bagaimana penyelenggaraan pelindungan anak selama ini, kedua, bagaimana formula pelindungan anak dengan sistem sebaiknya dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan studi literartur, kajian ini menyimpulkan, bahwa kebijakan pelindungan anak di Indonesia sampai saat ini masih mengandung berbagai kelemahan. Hal itu tampak pada lemahnya norma yang ada dalam peraturan perundangan, kebijakan yang bersifat sektoral dan tidak padu, anggaran yang terpecah-pecah dan tidak fokus, lemah koordinasi antarlembaga, penanganan pelindungan anak bersifat kasuistik dan melupakan penyelesaian jangka panjang, dan salah persepsi terhadap fungsi lembaga-lembaga pelindungan anak. Kondusi pelindungan anak di Indonesia yang demikian perlu diselesaikan dengan kebijakan pelindungan berbasis sistem. Pendekatan ini meniscayakan penyempurnaan berbagai kebijakan penyelenggaraan pelindungan anak. Baik pada level peraturan perundangan maupun pada pelaksaan. Selain itu juga perlu dilakukan penguatan kelembagaan pelindungan anak di Indonesia baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari anggaran yang menopangnya.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Kesehatan Lingkungan Bagi Penyintas Bencana (Studi di Provinsi Riau dan Jawa Tengah) Suryani, Anih Sri
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Various disasters that often happen in Indonesia have caused various disadvantages and catastrophes for the victims and disaster survivors. This paper aims to examine the fulfillment of basic environmental health needs for disaster survivors in Riau and Central Java Provinces. Questionnaires and interviews were distributed to various stakeholders in both provinces. The disaster that often struck Riau Province is the smoke haze caused by land and forest fires. While Central Java Province has a high index of disaster vulnerability, with high-frequency occurrence of flood, landslide, drought and abrasion/tides on the beach among others. The results showed that respondents thought that the needs of the disaster survivors have been met. Similarly, basic compliance indicators such as clothing, food, clean water and sanitation, healthfull met or at least partly met care, psychosocial services, and shelter have also been fully met or at least partly met. Likewise, various government programs and community participation have been undertaken to ensure that disaster survivors have received satisfactory assistance in terms of environmental health.Berbagai kejadian bencana yang kerap terjadi di Indonesia telah menimbulkan berbagai kerugian dan malapetaka bagi para korban dan penyintas bencana. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan lingkungan bagi para penyintas bencana di Provinsi Riau dan Jawa Tengah. Penyebaran kuesioner dan wawancara dilakukan kepada berbagai stakeholder di kedua provinsi tersebut. Bencana yang kerap melanda Provinsi Riau adalah kabut asap yang disebabkan kebakaran lahan dan hutan. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah mempunyai indeks kerawanan bencana yang tinggi dan bencana dengan frekuensi kejadian yang tinggi seperti: banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi/gelombang pasang di pantai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden beranggapan pemenuhan kebutuhan bagi para penyintas bencana telah dilakukan dengan baik. Begitu juga indikator pemenuhan dasar seperti sandang, pangan, kebutuhan air bersih, dan sanitasi, pelayan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian telah dipenuhi dengan baik atau minimal cukup baik. Berbagai program pemerintah dan partisipasi masyarakat juga telah dilakukan untuk memastikan bahwa para penyintas bencana telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan lingkungan dengan baik.

Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah Alawiyah, Faridah
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Education is an important aspect in a nation development. However, the achievement of education in Indonesia currently has not yet reached the best quality of education. Various policies in an effort to improve the quality of education have been done by the government and is still an ongoing process. Implementation of education in Indonesia refers to eight standards compiled by the National Education Standards Agency (BSNP). The material of these standard has been contained in various government policies. However, in order to achieve goals of these standards are still encountered various problems such as the low quality of education. This article tries to describe in general the standardization of education, eight national standards of education, and various problems in the achievement of national education standards at the level of primary and secondary education. Education that meets the standards must be met based on various criteria that have been set forth in various laws and regulations. The results of this article established that the standard of education still faces various problems, especially on the components of graduate competency standards, inadequate standards of facilities and infrastructure, standard of educator and education personnel, and also the management of standards.Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. Namun, pencapaian pendidikan di Indonesia saat ini belum mencapai kualitas pendidikan terbaik. Berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah dan masih terus berlanjut. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengacu pada delapan standar yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Materi standar ini telah terkandung dalam berbagai kebijakan pemerintah. Namun, untuk mencapai tujuan standar ini masih ditemui berbagai masalah seperti rendahnya mutu pendidikan. Artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan secara umum standardisasi pendidikan, delapan standar pendidikan nasional, dan berbagai masalah dalam pencapaian standar pendidikan nasional di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan yang memenuhi standar harus dipenuhi berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangundangan. Dari hasil artikel ini diketahui bahwa standar pendidikan masih menghadapi berbagai masalah, terutama pada komponen standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan standar

Tantangan Pengelolaan Penduduk di Kota Surabaya Indahri, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

One issue that Indonesia facing today is the fast growing number of its population and it is concentrated in urban areas. BPS’ 2013 projection on rural-urban migration shows that in 2025, rural-urban migration, or commonly refer to as urbanisation, will increace to 60 percent, from 56,7 percent in 2020. This study seeks to determine the trend of growing number of population migration in the City of Surabaya, and social problems that might occur due to migration to the City. From the discussion it is understood that some regulations related to migration being excersided in the City would have served as a positive contibution in dealing with ruralurban migration in the future. From data gathered from the Office of the Government of the City in 2016, it can be concluded that problems, especially social problems, occor as the results of urbanisation in Surabaya are manageble due to established and strick policy from top leaders of Surabaya City. Other problem is the lack of information dissemination, although the Government of the City continues to settle the problem.Salah satu permasalahan penting yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pesatnya pertumbuhan dan konsentarasi penduduk di perkotaan. Proyeksi BPS di tahun 2013 terhadap migrasi desa kota memperlihatkan bahwa di tahun 2025, migrasi desa kota, atau yang lebih sering disebut dengan urbanisasi, akan naik menjadi 60 persen dari sebelumnya 56,7 persen di tahun 2020. Kajian ini ingin menjawab pertanyaan mengenai perkembangan migrasi penduduk di Kota Surabaya dan apa saja permasalahan sosial yang muncul akibat migrasi penduduk di Kota Surabaya. Dari pembahasan akan terlihat kebijakan migrasi seperti apa yang telah diterapkan di Kota Surabaya dan dirasakan dapat membantu penanganan masalah migrasi desa kota di masa yang akan datang. Dari data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa permasalahan urbanisasi di Kota Surabaya, terutama permasalahan sosial, dapat ditanggulangi karena ada ketegasan kebijakan dari pimpinan tertinggi di Kota Surabaya. Permasalahan yang masih ditemui adalah kurangnya sosialisasi, walaupun Pemerintah Kota terus berupaya menyelesaikan masalah tersebut.

Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia Permana, Sony Hendra
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Indonesia has enormous potential to become a country with large-scale economies in the world. Indonesia has potential natural resources, human resources, macroeconomic stability, and a conducive investment climate. Nevertheless, Indonesia still faces considerable social problems such as poverty and unemployment. This article seeks to describe the effort to overcome these social problems through empowerment of small medium enterprises (SMEs) development. This research method using a qualitative approach with descriptive analysis. SMEs play an important role in the Indonesian economy, especially in the formation of the Gross Domestic Product (GDP) and employment. SMEs is one of the economic sectors that can survive the economic crisis. The development of SMEs can take advantage of development in information technology through equal-commerce and social media. The government also needs to improve the infrastructure to speed up internet access throughout Indonesia. The growth of delivery service companies will also help SMEs in terms of product distribution. The increasing number of SMEs also needs to be supported by the entrepreneurial spirit of society. This entrepreneurial spirit can be built through an integrated education curriculum from basic education to universities. In addition, the development of vocational education with a strengthened entrepreneurship education can create new entrepreneurs who have competence and competitiveness Indonesia sangat potensial untuk menjadi suatu negara dengan ekonomi skala besar di dunia. Hal ini karena Indonesia memiliki sumber daya alam, sumberdaya manusia, stabilitas makroekonomi, dan iklim investasi yang kondusif. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi permasalahan sosial yang serius yaitu kemiskinan dan pengangguran. Tulisan ini berupaya menguraikan upaya penanggulangan masalah sosial tersebut melalui pemberdayaan, khususnya melalui peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa yang bersifat deskriptif. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu bertahan dalam goncangan krisis ekonomi. Pengembangan UMKM saat ini dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui e-commerce dan media sosial. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur agar kecepatan akses internet merata di seluruh Indonesia. Pertumbuhan perusahaan jasa pengiriman juga akan membantu UMKM mendistribusikan produknya. Peningkatan UMKM perlu didukung oleh jiwa kewirausahaan masyarakat. Upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan dilakukan melalui kurikulum pendidikan yang terintegrasi dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, pengembangan pendidikan vokasi dengan penguatan pendidikan kewirausahaan dapat menciptakan wirausahawan baru yang memiliki kompetensi dan daya saing.

Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Yuningsih, Rahmi
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Food and drug are important components of the National Health System. The use of food and drug need to consider some aspects of safety, quality, efficacy/benefit, and nutrition. The drug cost aspect should be taken into consideration as well because the drug contributes to a high spending of national health expenditure. Food and drug are closely monitored through pre-market and post-market control. However, there are still many cases related to the supply chain and the use of illegal food and drug, such as an illegal vaccine case in 2003 that was successfully revealed in 2016. Therefore, there is a need to strengthen pre-market and post-market control. Qualitative method is used. Data were collected through interviews and literature review on the drafting of the Bill on Drug and Food Control and the Indonesian use of Traditional Medicine Indonesian in Expert of the DPR RI in 2017. The result showed that one of the efforts to strengthen food and drug control is through institutional strengthening. Such as establishment of Drug and Food Investigator of Control Agencies at district/city level and increased capacity of food and drug supervisors and Civil Servant Drug and Food Investigator of Control Agencies. Obat dan makanan merupakan komponen penting dalam Sistem Kesehatan Nasional. Penggunaan obat dan makanan perlu mempertimbangkan aspek keamanan, mutu, khasiat/manfaat, dan gizi. Aspek biaya juga perlu menjadi pertimbangan, dikarenakan obat menyumbang tingginya pengeluaran belanja kesehatan suatu negara. Peredaran obat dan makanan harus diawasi secara ketat melalui upaya pengawasan pre-market dan post-market. Namun demikian, masih banyak ditemukan kasus terkait peredaran dan penggunaan obat dan makanan ilegal seperti kasus vaksin palsu yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 dan berhasil diungkap pada tahun 2016. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan dalam kegiatan penyusunan naskah akademik dan draft RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia yang dilakukan di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan yaitu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) sampai ke tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas tenaga pengawas obat dan makanan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPNS BPOM).

Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat Fahham, Achmad Muchaddam
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Since 2015 Ministry or Tourism of the Republic of Indonesia appointed three provinces in Indonesia as a halal tourist destinations. The three provinces are West Nusa Tenggara (NTB), West Sumatera and Aceh. Of the three provinces, NTB is considered to have great potential to develop halal tourism in Indonesia. There are three reasons why NTB province has great potential in developing halal tourism. First, the natural beauty that is owned by NTB is not inferior to that owned by Bali Province. Second, the majority of NTB’s population is Muslim. Third, NTB has a unique culture and religious tradition. This study describes the efforts taken and challenges faced by the NTB government in developing halal tourism in NTB. This study uses qualitative methods. The data were collected by library studies and in-depth interviews with business actors, religious leaders, and NTB administrations. This study concludes that one of the efforts of NTB Local Government in developing halal tourism is to make local regulation concerning Halal Tourism as a legal umbrella for NTB government, business actor, and society. This law regulates the halal tourism industry which includes accommodation, travel agency, restaurant and solus per aqua (SPA). The management of the halal tourism industry must follow the counsel of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama. Despite having been awarded as World’s Best Halal Tourism and World’s Best Halal Honeymoon Destination and have a legal umbrella for developing halal tourism, NTB Government still faces many challenges. The first challenge is convincing its citizens about the urgency of developing halal tourism in NTB, second preparation of competent human resources, third, with the acceleration of halal certification for hotel and restaurant. Fourth, synergy among stakeholders in halal certification process. And fifth, halal tourism needs to be supported by a set of legislation that can synergize all stakeholders involved in the process of halal certification.Sejak 2015 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menunjuk tiga provinsi di Indonesia sebagai destinasi wisata halal. Ketiga provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, dan Aceh. Dari tiga provinsi tersebut, NTB dipandang memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia. Ada tiga alasan mengapa Provinsi NTB memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata halal. Pertama, keindahan alam yang dimiliki oleh NTB tidak kalah dengan yang dimiliki oleh Provinsi Bali. Kedua, mayoritas penduduk NTB adalah muslim. Ketiga, NTB memiliki kultur dan tradisi keagamaan yang unik. Studi ini menjelaskan upaya dan tantangan yang dihadapi oleh Pemda NTB dalam mengembangkan wisata halal di NTB. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Data-datanya dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam pelaku usaha, tokoh agama, dan Pemda NTB. Studi ini menyimpulkan salah satu upaya Pemda NTB dalam mengembangkan wisata halal adalah membuat peraturan daerah tentang Pariwisata Halal sebagai payung hukum bagi Pemda NTB, pelaku usaha, dan masyarakat. Perda ini mengatur industri wisata halal yang meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan solus per aqua (SPA). Pengelolaan industri wisata halal itu harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meskipun pernah memperoleh penghargaan sebagai World’s Best Halal Tourism dan World’s Best Halal Honeymoon Destination dan telah memiliki payung hukum untuk mengembangkan wisata halal, Pemda NTB masih menghadapi berbagai tantangan, di antara tantangannya adalah pertama, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, kedua, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, ketiga, percepatan sertifikasi halal bagi hotel dan restoran. Keempat, sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal. Dan kelima, wisata halal perlu didukung oleh seperangkat peraturan perundangan yang dapat mensinergikan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal.

Persepsi Kalangan Pesantren Terhadap Relasi Perempuan dan Laki-laki (Studi Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah) Martiani, Dina
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

During the time there was kind of various perceptions about the relationship of women and men according to Al Quran and hadith. It happened because of different interpretations of the religious texts. In the Quran there is knowledge about the equality of relations between women and men and the value of their roles, in domestic life and society. Even though, the interpretation of the meaning of Qur'an and hadith verses depends on the perspective, life experience, knowledge, and surrounding influences of the scholar. This study aims to identify and explain the perception of pesantren, particularly the teachers and students, to the relation of women and men based on Al Quran and hadith; and the things that influence the formation of such perceptions. Perceptions of the relations between women and men in this study could be seen from women and men relationships related to leadership in the household and in society; the opinion about stereotypes of women; and the opportunity and the purpose to gain knowledge. In general, this study used a qualitative approach with a gender perspective. The primary data collection technique was conducted by interviewing the research subjects from four pesantrens in East Java and two from Central Java. Informants representing teachers and santri are determined by purposive sampling. The research results showing that most of informants think if the Al Quran and hadith should be interpreted with historical, sociological, and anthropological, by considering certain conditions as well as sociocultural change Selama ini, seringkali terdapat perbedaan persepsi mengenai relasi perempuan dan laki-laki dalam Al Quran dan hadis. Hal ini dikarenakan interpretasi yang berbeda terhadap teksnya. Dalam Al Quran diajarkan tentang kesetaraan relasi dan nilai peran antara perempuan dan laki-laki, pada kehidupan rumah tangga dan kemasyarakatan. Meskipun demikian, interpretasi makna dari ayat Al Quran atau hadis, sangat tergantung dengan perspektif, pengalaman hidup, pengetahuan, dan pengaruh lingkungan dari ahli tafsir/ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi kalangan pesantren, khususnya pengajar dan santri, terhadap relasi perempuan dan laki-laki berdasarkan Al Quran dan hadis; dan hal-hal yang mempengaruhi pembentukan persepsi tersebut. Persepsi mengenai relasi perempuan dan laki-laki di sini dapat dilihat dari relasi terkait kepemimpinan dalam rumah tangga dan masyarakat; stereotipe terhadap perempuan; dan kesempatan untuk menuntut ilmu atau dalam pendidikan. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif gender. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap subjek penelitian dari empat pesantren di Jawa Timur dan dua pesantren di Jawa Tengah. Informan penelitian adalah perwakilan pengajar dan santri di pesantren tersebut, yang ditentukan dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kalangan pesantren berpendapat hendaknya Al Quran dan hadis dapat ditafsirkan dengan pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis, dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dan perubahaan sosial budaya.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email jurnaldprri@gmail.com

Phone +6287839712686

Journal Mail Official jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA