cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2017)" : 8 Documents clear
Perumahan Keluarga Muda Perkotaan: Kajian dan Perumusan Model Arsitektur Siregar, Mohammad Jehansyah
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.5 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i2.1264

Abstract

Attention on psychology of family development factor is not much considered yet in the provision of urban housing with regard to its natural relation between human and their housing. This paper describes a housing need assessment that is essential for the life of urban young family. This analysis creates a housing architectural model based on architectural design methodology, where characteristics in stages of family development cycle become the source of inspiration in the formulation of design principles of urban young family housing model. As the result of this analysis, housing model for urban young family describes houses that provide separated units in form of urban rental housing. The houses are small, compact and flexible units within a safe neigborhood and equipped with facilities that have attention on housing need of young families and become the place for interaction between mothers and children. As a model for urban housing design, output of this architectural research is potential for further exploration to develop a basic housing design prototype for young family in urban Indonesia.Faktor psikologi perkembangan keluarga dalam penyediaan perumahan di perkotaan yang didasarkan pada hubungan alami antara manusia dan huniannya masih belum cukup diperhatikan. Makalah ini memaparkan sebuah hasil kajian kebutuhan perumahan (housing need) yang sangat penting untuk kehidupan keluarga muda di perkotaan. Kajian ini menghasilkan model arsitektur perumahan berdasarkan metodologi perancangan arsitektur. Ciri-ciri kehidupan dalam tahap-tahap siklus perkembangan keluarga menjadi sumber inspirasi untuk merumuskan prinsip-prinsip perancangan perumahan untuk keluarga muda perkotaan. Model perumahan untuk keluarga muda perkotaan yang dihasilkan dari kajian ini memberikan gambaran perumahan sebagai tempat tinggal yang terpisah, dalam bentuk rumah sewa perkotaan. Model perumahan ini berbentuk unit-unit hunian yang kecil, kompak dan fleksibel, di lingkungan yang aman dari bahaya dan dilengkapi dengan fasilitas yang memperhatikan kebutuhan hunian pasangan muda, serta menjadi wadah yang optimal untuk interaksi ibu dan anak. Sebagai sebuah model umum untuk perancangan perumahan perkotaan, hasil penelitian arsitektur ini dapat dilanjutkan untuk membuat prototipe dasar perancangan perumahan keluarga muda di kawasan perkotaan di Indonesia.
Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut Qodriyatun, Sri Nurhayati
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.601 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i2.1260

Abstract

Peatland restoration policy was launched by the government to reduce negative impacts of forest and land fires on peatlands. Riau Province and South Sumatera Province are two provinces in the list of priority locations of the implementation of peatland restoration policy in 2016. What raises as a problem is the nature of preparedness of the two provinces in implementing the policy. Through qualitative research conducted in 2016, the research showed that South Sumatera Province is better prepared in implementing policy, as seen from the implemented program, prepared resources, and commitment of regional head in the implementation of the policy. However, policy implementation is constrained by the absence of regulations to support policy implementation in the province. In the future, there are some needs for (1) coordination between central and regional governments in each activity plan; (2) regulation to support the use of donor funds for implementation of the policy at regional levels; (3) social mapping and economic mapping of KHG mapping; (4) evaluation on moratorium on permits and licenses for peatlands; and (5) improvement on law enforcement.  Kebijakan restorasi gambut diluncurkan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut. Provinsi Riau dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang menjadi prioritas lokasi pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di tahun 2016. Permasalahannya adalah bagaimana kesiapan kedua provinsi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih siap melaksanakan kebijakan restorasi gambut, terlihat dari program yang dilaksanakan, sumber daya yang disiapkan, dan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Namun pelaksanaan kebijakan terkendala oleh tidak adanya regulasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di daerah. Untuk itu, ke depan perlu ada: (1) koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam setiap rencana kegiatan; (2) regulasi yang mendukung pemanfaatan dana donor untuk pelaksanaan restorasi gambut di daerah; (3) pemetaan sosial dan pemetaan ekonomi dalam pemetaan KHG; (4) evaluasi moratorium izin di lahan gambut; dan (5) peningkatan penegakan hukum.
Strategi Dosen dalam Pengondisian Perilaku Membaca Mahasiswa di Era Digital: Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.967 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i2.1265

Abstract

Reading is an activity that helps develop college student’s thinking ability, as well as support academic performance and achievement. This study wanted to know how the role of lecturers in shaping student’s reading behavior in the digital era. By interviewing 26 lecturers, 38 students, 2 university library heads and an officer of provincial education authorities, this study found that students' reading behavior did not grow due to lack of guidance in the previous education level. Interaction with information technology and telecommunications in the digital era increasingly keeps students away from the expected reading behavior. Intervention of the lecturer becomes important in conditioning the reading behavior, that is with the assignment of notes and the assignment of reading. In addition, universities need to prepare facilities and infrastructures that support the growth of student’s reading behavior.Membaca adalah kegiatan yang membantu mengembangkan pemikiran mahasiswa sehingga mendukung performa dan pencapaian akademik. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran dosen dalam membentuk perilaku membaca mahasiswa di era digital. Dengan mewawancarai 26 dosen, 38 mahasiswa, 2 pimpinan perpustakaan kampus, dan 1 pejabat dinas pendidikan provinsi, peneliti menemukan bahwa perilaku membaca mahasiswa tidak tumbuh karena kurangnya pembinaan di jenjang pendidikan sebelumnya. Interaksi dengan teknologi informasi dan telekomunikasi di era digital semakin menjauhkan mahasiswa dari perilaku membaca yang diharapkan. Intervensi dari dosen menjadi penting dalam mengondisikan perilaku membaca, yaitu dengan penugasan mencatat dan penugasan membaca. Selain itu, perguruan tinggi perlu mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuhnya perilaku membaca mahasiswa.
Strategi Nafkah Keluarga Nelayan Miskin Perkotaan: Studi di Cilacap Jawa Tengah dan Badung Bali Prihatin, Rohani Budi
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.452 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i2.1261

Abstract

This study analyzes urban poor fishing families’ livelihoods in Teluk Penyu Cilacap and Kedonganan Bali as a group of fishing families underwent rapid changes of urban growth, which ultimately succeeded in changing their livelihoods strategy. By conducting in-depth interviews and field observations, this research seeks to capture their livelihoods strategies in the face of natural and structural limitations of the fishing families’ world. The result indicates that people in both areas have adaptation strategies for their livelihoods, such as establishing good relationships with those who control the resources i.e. owners of motorboats or early stage capital providers, involving family members in their livelihoods, and saving expenses especially during the period of famine. In addition, as the poverty of fishing families is multidimensional in nature, the key is not to have a makeshift way but to bring a holistic and comprehensive approach to the problems. Tulisan ini membahas mengenai strategi nafkah keluarga nelayan miskin perkotaan di Teluk Penyu Cilacap dan Pantai Kedonganan Bali yang merupakan kelompok nelayan yang sedang mengalami perubahan cepat dari sisi pesatnya laju perkotaan, yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan strategi nafkahnya. Dengan melakukan wawancara mendalam serta pengamatan di lapangan, penelitian ini berusaha memotret keluarga nelayan miskin dalam melakukan strategi nafkah di tengah mereka menghadapi kendala alam dan kendala struktural dunia nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di dua wilayah tersebut mempunyai strategi adaptasi dalam mencari nafkah antara lain menjalin hubungan baik dengan pihak yang menguasai sumber ekonomi (pemilik perahu motor atau pemberi modal awal sebelum melaut), melibatkan keluarga dalam mencari nafkah, serta menghemat pengeluaran terutama ketika datangnya masa paceklik. Selain itu, kemiskinan yang dirasakan oleh nelayan perkotaan bersifat multidimensi sehingga penanganannya harus komprehensif dan tidak tambal sulam
Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme Susiana, Sali
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.233 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i2.1266

Abstract

The rights of women workers have been guaranteed in the constitution, several laws, and some of its implementing regulations. In the constitution, the equal rights of women to work and receive appropriate treatment are provided in Article 27 and Article 33. Some of the laws and regulations governing the rights of women workers, among others, are Law Number 13 of 2003 on Manpower, Law Number 8 of 1981 on Wage Protection, Regulation of the Minister of Manpower No. 8 Per-04 / Men / 1989 on the Terms of Night Work and Procedures of Hiring Women Workers at Night, and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. Kep. 224 / Men / 2003 on Obligations of Employers Employing Female Workers between 23:00 to 07.00. The rights of female workers to include: protection of working hours, protection during menstruation, protection during pregnancy and childbirth, including when female workers experience miscarriage (maternity leave and delivery), provision of breastfeeding sites (breastfeeding rights and / or milking), work competence rights, as well as medical rights during pregnancy and post-natal period. The rights guaranteed are in line with the international conventions regulating the rights of women workers required by the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which has been ratified by Law Number 7 of 1984 and several other relevant conventions. Exercising feminism perspective, this study concludes that not all women workers' rights can be met, whether caused by internal factors or external factors. Internal factors contributed within the women workers themselves. Their lack of knowledge and understanding about their own rights. Whereas, influencing external factors are the existence of patriarchal culture, the marginalization in work, the stereotype of women, and lack of socialization.Hak pekerja perempuan telah dijamin dalam konstitusi, undang-undang, dan beberapa peraturan pelaksananya. Dalam konstitusi, persamaan hak perempuan untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang layak terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 33. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Hak pekerja perempuan tersebut antara lain: pelindungan jam kerja, pelindungan dalam masa haid (cuti haid), pelindungan selama hamil dan melahirkan, termasuk ketika pekerja perempuan mengalami keguguran (cuti hamil dan melahirkan), pemberian lokasi menyusui (hak menyusui dan/atau memerah ASI), hak kompetensi kerja, hak pemeriksaan selama masa kehamilan dan pasca-melahirkan. Jaminan hak tersebut sejalan dengan konvensi internasional yang mengatur tentang hak pekerja perempuan yang terdapat dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan beberapa konvensi terkait lainnya. Dengan perspektif feminisme, studi ini menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum semua hak pekerja perempuan tersebut dapat dipenuhi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal tampak pada masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pekerja perempuan mengenai hak yang dimiliknya. Sementara faktor eksternal tampak pada: adanya budaya patriarki, marginalisasi dalam pekerjaan, adanya stereotype kepada perempuan, dan kurangnya sosialisasi.
Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara Mulyadi, Mohammad
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.929 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i2.1262

Abstract

The research based on the assumptions on the phenomena used as the study object is intended to examine and to analyze the nature of land policy in North Jakarta Municipal Administration is designated for the public interest. Referring to the purpose of the research achieved, this study aims at: 1) Identifying and describing the form of interpretation of land acquisition for the public interest; 2) Identifying and explaining the form of land procurement organization for the public interest; 3). Identifying and explaining the form of land acquisition for public purposes. This study used a qualitative approach, with data collection conducted prioritizing the views of informants. The results of land acquisition research for public interest were conducted with the help of land procurement committee. One duty of the committee is to conduct research on the legal status of the right to the land that will be waived or claimed and supporting documents as well as to undertake inventory over land including buildings or standing structures built upon it.Penelitian yang disusun berdasarkan asumsi terhadap fenomena yang dijadikan objek kajian dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan pertanahan di Pemerintah Kota Adminsitrasi Jakarta Utara yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Merujuk pada maksud penelitian yang dicapai, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk interpretasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 2) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pengorganisasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 3) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan mengutamakan pandangan informan. Hasil penelitian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah ini bertugas untuk mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya serta melakukan inventarisasi atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.
Revolusi Mental dalam Perspektif Budaya Jawa: Analisis Melalui Pemikiran Pierre Bourdieu Prayitno, Ujianto Singgih
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.084 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i2.1267

Abstract

The socio-cultural conditions of today's society are increasingly worrisome, whether viewed from the relationships between individuals or groups that are not harmonious, also the tendency of people who use violence as a mechanism to solve the problems they faced. Such concerns need to be resolved immediately, and the Mental Revolution as an idea gains its momentum. The approach developed in this analysis is the concepts of practice and action implementation, by examining the role of Javanese culture. The selection of Javanese Culture as the basis for the development of Mental Revolution value is inseparable from the culture or ethnic Javanese as the largest ethnic group in Indonesia which reaches 40 percent of the population. Dominant culture is a substantive model that reflects the fact that there is a rule of action in social life that is mutually agreed upon in emerging social interactions. Most Javanese everywhere, tend to maintain their Javanese ethnicity in their daily lives.Kondisi sosial budaya masyarakat dewasa ini makin mengkhawatirkan, baik dilihat dari relasi antar individu ataupun kelompok yang tidak harmonis, juga kecenderungan masyarakat yang menggunakan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapinya. Kekhawatiran tersebut perlu segera diselesaikan, dan revolusi mental sebagai sebuah gagasan mendapatkan momentumnya. Pendekatan yang dibangun dalam analisis ini adalah konsep-konsep praktik dan pelaksanaan tindakan, dengan mengkaji peran kebudayan Jawa. Pemilihan Budaya Jawa sebgai dasar bagi pengembangan nilai Revolusi Mental, tidak terlepas dari budaya atau etnik Jawa merupakan etnik terbesar di Indonesia yang mencapai 40 persen dari populasi. Kebudayaan dominan adalah sebuah model substantif yang merefleksikan kenyataan yang memperlihatkan adanya aturan main dalam kehidupan sosial yang disetujui bersama dalam interaksi sosial yang muncul. Kebanyakan orang Jawa dimanapun berada, cenderung untuk mempertahankan kesukubangsaan mereka yang Jawa dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan Retnaningsih, Hartini
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.957 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i2.1263

Abstract

Smart Indonesia Program (PIP) is one of social security policies in education with a purpose to provide assistance for students from underprivileged families. What raise as a problem is the implementation of that policy. This research wants to analyze that problem. This research used qualitative method, with unit of analysis on PIP implementation in Kupang City and Palembang City. Both cities were chosen as analytical units because they were major beneficiaries of the PIP. The result of the research shows that the implementation of the PIP in Kupang City and Palembang City has not been optimal, due to the intervention of the local political elites forcing certain students’ names that should receive assistance. Recommendations proposed are: 1) A comprehensive evaluation of the PIP in Kupang City and Palembang City; 2) A strict regulation that there will not be any politic intervention practices to PIP in Kupang City and Palembang City; 3) Improvement of mechanism on proposing prospective beneficiaries of the PIP; 4) Improvement of mechanism on controlling the utilization of the PIP assistance.Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa dari kalangan miskin. Yang menjadi permasalahan, bagaimana implementasi kebijakan PIP di lapangan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang. Kedua kota dipilih sebagai unit analisis karena termasuk wilayah yang menerima bantuan PIP terbanyak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang belum optimal, akibat adanya intervensi dari elit politik lokal berupa pemaksaan nama- nama siswa yang harus diberi bantuan. Rekomendasi yang dikemukakan adalah 1) Evaluasi yang komprehensif terhadap PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 2) Regulasi yang jelas, agar tidak ada lagi intervensi politik praktis dalam PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 3) Perbaikan mekanisme dalam pengusulan calon penerima bantuan PIP; 4) Perbaikan mekanisme dalam rangka kontrol pemanfaatan bantuan PIP.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue