cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
lawquarterly.journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law Research Review Quarterly
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : 27163415     DOI : https://doi.org/10.15294/lrrq
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Law Research Review Quarterly is intended to be a national and international journal that provides a forum and forum for academics, legal practitioners, legal observers, students, researchers and the general public who have an interest in the field of legal science. This journal covers all fields of law, including: Criminal Law, Civil Law, State Administrative Law, International Law, Business Law, Human Rights Law, Tax Law, Land Law, Agrarian Law, Sea Law, Diplomatic Law, Law and Society, Philosophy of Law, Comparative Law, Procedural Law, Sociology of Law, Criminology, Victimology, Law and Gender, Islamic Law, and various other relevant fields of law studies. This journal is published every three months (four times a year) both online and in print.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 531 Documents
 1   2   3   4   5 
MENGUATKAN NASIONALISME BARU GENERASI MUDA YANG BERKARAKTER (UPAYA MENGEMBANGKAN MODEL PENCEGAHAN RADIKALISME DAN TERORISME DI KAMPUS Saliman, Abdul Rasyid; Agustian, Rio Armanda
Law Research Review Quarterly Vol 3 No 2 (2017): L. Research Rev. Q. (May 2017) "Supervision of Immigration in the Control of Radi
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.465 KB) | DOI: 10.15294/snh.v3i1.20928

Abstract

Patriotisme bagi generasi muda harus terus ditingkatkan, yaitu adanya suatu generasi yang berpikir integralistik dalam hubungan kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI dengan semangat otonomi daerah, berkarakter unggul dengan pendekatan kearifan lokal, berpikir rasional, kritis, inovatif, terbuka dan dinamis yang didasari semangat merdeka dalam berkarya. Sebetulnya generasi muda telah memiliki kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Faktor penghambat yang dapat menjadi tantangan terhadap nasionalisme bagi generasi muda saat ini adalah adanya keinginan mendirikan negara agama, seperti fenomena radikalisme yang masuk ke kampus-kampus, tokoh-tokoh radikal yang dijadikan idola baru generasi muda, fenomena ISIS dengan model rekrutmen yang menggunakan media sosial yang dapat memikat generasi muda, adanya pemimpin daerah yang tidak cakap memimpin, isu-isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, liberalisme dan universalisme yang telah menembus dan merasuki cara pandang dan cara berpikir pragmatis generasi muda. Dengan demikian, solidaritas agama dapat menggeser kesetiaan nasional, universalisme ideologi agama menggeser nasionalisme dan pada akhirnya menghilangkan identitas nasional. Tidak melawan perang pemikiran (perang ideologi) dengan kekuatan senjata, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Disinilah pentingnya kita mempertahankan kesatuan ideologi Pancasila dalam berperilaku, dan bertindak dalam perang melawan radikalisme yang tumbuh di masyarakat. Membangun semangat cinta tanah air dengan tujuan membangun generasi yang berbudaya unggul, bangga berbangsa dan berbahasa Indonesia pada saat ini menjadi masalah pokok dan penting dalam membentuk karakter bagi generasi muda agar memiliki daya tahan dalam menghadapi dinamika perubahan dan dalam upaya pencegahan radikalisme yang gencar berkembang di kampus-kampus tersebut. Tulisan ini menguraikan bagaimana membangun nasionalisme baru generasi muda yang berkarakter unggul dalam upaya mengembangkan model pencegahan radikalisme dan terorisme yang berkembang marak akhir-akhir ini di kampus.
Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia Ilmih, Andi Aina
Law Research Review Quarterly Vol 3 No 2 (2017): L. Research Rev. Q. (May 2017) "Supervision of Immigration in the Control of Radi
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.975 KB) | DOI: 10.15294/snh.v3i1.20931

Abstract

Perkembangan yang pesat dari teknologi dan informasi membuat batasbatasantar negara semakin kabur. Terbukanya pasar bebas antar negarasebagai akibat adanya era globalisasi, membuka peluang besar bagisetiap negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruhbelahan dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Akses antar negarayang semakin luas juga menyebabkan peningkatan mobilitas barang danmanusia dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain.Dengan terbukanya pintu masuk dan akses dalam lingkup batas negaraini memungkinkan setiap individu dengan mudah berpindah dari satutempat ke tempat lain. Fenomena ini menyebabkan lahirnya berbagaiusaha untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara melalui penetapanperaturan maupun kebijakan di bidang keimigrasian dalam mencegahpenyelundupan orang (people smuggling) dan imigran gelap (illegalmigration) di Indonesia.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (PENDEKATAN KEBIJAKAN KRIMINAL) Zaidan, Muhammad Ali
Law Research Review Quarterly Vol 3 No 2 (2017): L. Research Rev. Q. (May 2017) "Supervision of Immigration in the Control of Radi
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.435 KB) | DOI: 10.15294/snh.v3i1.20932

Abstract

Tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang telah meresahkan masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Pasca pengeboman yang dilakukan di pantai Legian Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002, secara beruntun terjadi berbagai ledakan di tempat lain termasuk di ibu kota negara. Selain itu berbagai peristiwa yang mengikuti rentetan pengeboman bunuh diri terjadi, telah memakan korban jiwa maupun harta benda yang tidak sedikit. Pemerintah Republik Indonesia seakan berpacu dengan gerakan terorisme termasuk di dalamnya separatisme maupun radikalisme dengan ikatan keagamaan tertentu, telah mengakibatkan ikatan-ikatan sosial menjadi merenggang. Alih-alih menciptakan kedamaian dan ketenteraman, muncul sikap saling mencurigai antar sesama warga negara terjadi. Terorisme yang pada awal kemunculannya khususnya pada milenium kedua adalah terjadinya pengeboman di menara kembar WTC dan markas pertahanan di Pentagon seakan menyadarkan ummat manusia bahwa terorisme tengah mengancam peradaban secara universal. Pengeboman di Bali merupakan awal terjadinya tindak terorisme di tanah air. Di samping itu bahaya radikalisme, fanateisme juga telah menyulut berbagai kerusuhan sosial di kalangan warga masyarakat, sehingga ketanahan nasional menjadi teruhan yang teramat mahal untuk menebusnya. Selain ditetapkan Perpu Nomor 1Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, juga kelembagaan negara telah dibangun di antaranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Detasemen Khusus 88 Anti Teror di lingkungan kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tujuan pembentukan pranata dan kelembagaan negara adalah agar terorisme dapat ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat dikendalikan. Tindak pidana terorisme teramasuk di dalamnya radikalisme maupun ekstremisme merupakan fenomena yang komplek. Oleh karena itu penanggulangannya hanya menggunakan sarana hukum tidak akan efektif. Justru menjadikan pemberantasan terorisme merupakan rutinitas yang harus diwarnai juga dengan berbagai bentuk kekerasan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan terorisme. Meninggalnya salah seorang tersangka terorisme beberapa waktu lalu telah mengguncangkan kehidupan hukum Indonesia yang salah satunya menjunjung tinggi supremasi hukum maupun presumtion of innocence. Selain dilakukan oleh kelompok-kelompok internal yang terorganisasi juga dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam jaringan internasional dengan skala dan spektrum yang lebih luas. Tindak pidana terorisme maupun radikalisme telah menjadi transnational crime yakni telah melintasi batas-batas teritorial suatu negara. Sebagai suatu kejahatan dengan spektrum yang luas dan memiliki karakteristik yang komplek, sudah seharusnya penegakan hukum diletakkan dalam bingkai kebijakan kriminal yang tepat, baik menggunakan jalur hukum pidana (penal) maupun yang tidak bersifat pidana (non penal) seperti deradikalisasi. Kalau dikatakan bahwa tindak pidana terorisme disebabkan karena tersumbatnya arus demokratisasi di suatu negeri, maka upaya untuk membangun pemerintahan yang demokratis menjadi sebuah kenicayaan. Penggunaan sarana-sarana hukum secara tidak demokratis akan menimbulkan bentuk-bentuk terorisme baru yakni pembangkangan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap simbol atau atribut negara seperti peraturan perundang-undangan maupun kelembagaan negara pada umumnya. Melalui pendekatan kebijakan kriminal, pemberantasan terorisme telah di mulai dari hulunya misalnya pengawasan yang ketat terhadap masuknya orang asing atau kembalinya orang Indonesia dari luar negari yang pernah mengikuti perbagai pelatihan di luar negeri seperti dari Afganistan maupun Filipina untuk melakukan terorisme domestik di Indonesia. Peranan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi penting untuk mengawasi mobilisasi orang guna menangkal wabah terorisme maupun radikalismedi Indonesia menjadi semakin parah.
PENGAWASAN BERBASIS KOMUNITAS: SEBUAH TAWARAN MENUJU EFEKTIVITAS DAN SINERGITAS PENGAWASAN LAPANGAN TERHADAP ORANG ASING Suhadi, Suhadi
Law Research Review Quarterly Vol 3 No 2 (2017): L. Research Rev. Q. (May 2017) "Supervision of Immigration in the Control of Radi
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.179 KB) | DOI: 10.15294/snh.v3i1.20933

Abstract

Makalah ini hanya membatasi kajian pada pengawasan lapangan terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Tesis yang diajukan dalam paper ini adalah pengawasan berbasis komunitas merupakan kebutuhan untuk mewujudkan efektifitas dan sinergitas pengawasan lapangan terhadap orang asing dalam konteks pengawasan keimigrasian. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur dan memberikan kewenangan yang cukup kepada Tim Pengawasan Orang Asing antara lain untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap orang asing, tetapi belum cukup mengatur tentang tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan orang asing. Pengawasan berbasis komunitas ini penting karena wilayah Indonesia sangat luas, jumlah orang asing yang berada di wilayah Indonesia semakin banyak, keberadaan orang asing tidak setiap saat dapat diawasi oleh Tim Pengawasan Orang Asing, orang asing pasti ada dalam komunitas tertentu di wilayah Indonesia. Melalui pengawasan berbasis komunitas, informasi tentang keberadaan orang asing dan aktivitasnya dapat diperoleh lebih cepat dan aktual, tanggung jawab dan pengakuan pentingnya peran masyarakat diakui dalam konteks pengawasan lapangan orang asing. Namun demikian agar pengawasan berbasis komunitas dalam konteks pengawasan lapangan terhadap orang asing benar-benar dapat diandalkan perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat khususnya tentang keimigrasian.
ISLAM TIDAK RADIKALISME DAN TERORISME Baidhowi, Baidhowi
Law Research Review Quarterly Vol 3 No 2 (2017): L. Research Rev. Q. (May 2017) "Supervision of Immigration in the Control of Radi
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.392 KB) | DOI: 10.15294/snh.v3i1.20935

Abstract

Tindakan yang merugikan berbagai pihak merupakan ujung ideologi terorisme. Faktor, alasan atau motif munculnya terorisme sangatlah komplek dan saling terkait. Paling tidak ada tiga faktor munculnya terorisme. Pertama, faktor domistik yang terkait dengan alasan kemiskinan, ketidakadilan dan kecewa kepada pemerintah. Kedua, faktor kultural dengan alasan religius, yakni masalah pemahaman sempit tentang kitab suci, terutama Alquran yang ditafsirkan secara bebas kitab suci agama. Tidak sedikit yang menafsirkan teks ‘jihad’ sebagai perang melawan para orang kafir karena mereka dianggap menjajah Negara Islam. Berawal dari pemahaman agama yang sepotong-sepotong tersebutlah, Ketiga. Faktor internasional, dikarenakan ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan serta imperialisme modern negara super power. Kemajuan teknologi khusunya bidang informasi memberikan pengaruh pemahaman seakan teritorial negara dunia ini tidak ada ruang pembatas. Media digunakan oleh teroris untuk menyampaikan pesan ketidakadilan dan ancaman psikologis dalam penyebaran ketakutan kepada masyarakat secara luas. Upaya pencegahan secara deradikalisasi salah satunya adalah disengagement yakni menarik pelaku dari kelompok untuk melakukan radikalisme terorisme.
Our Ideology, Constitution and Legal System Mafhud MD, Moh
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 1 (2016): L. Research Rev. Q. (February 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges an
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21297

Abstract

Pancasila is not only a unifying and strengthening of the Indonesian nation, but also a living value in the midst of a pluralistic society. The long history of the Indonesian people provides an extraordinary and great experience, especially in terms of maintaining wholeness and harmony in diversity. Pancasila as the philosophy of life of the Indonesian people is not just five precepts, but rather the manifestation of real implementation and penetrates into every aspect of national and state life.
Pancasila As a Rechtsidee and Natural Resource Management Dilemma in the Global Era Suteki, Suteki
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 1 (2016): L. Research Rev. Q. (February 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges an
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21298

Abstract

Indonesia's natural resources (SDA) are clearly regulated through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various related laws and regulations. The management of natural resources must be based on Indonesia's basic constitution and also the values of Pancasila. But the fact is, many cases show that the management of natural resources has not been fulfilled as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Pancasila as Main Reference of Ideology for Indonesian Legal Reform Rodiyah, Rodiyah
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 1 (2016): L. Research Rev. Q. (February 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges an
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21299

Abstract

The implementation of Pancasila in the context of Indonesian state life includes two things. First, it describes the basic values ​​of Pancasila into state ethical norms which contain a set of five basic ideas that can be a source of inspiration and solutions for the problems of Indonesian nationality. Second, it describes the five basic values ​​of Pancasila into the norms of state law, namely the rules of state legislation where the contents of the material do not conflict with Pancasila itself. The context of this implementation is that Ideology is the center for Indonesian Legal Reform. The renewal of Indonesian law was born in the nation's historical dynamics which have always sought Indonesian law based on the reality of the legal needs of Indonesian people who are plural in homogeneity of diversity. The reality which shows that it is not easy to reach legal ontology, namely justice and prosperity, in the development of Indonesian law through legal stages in the substance of civil law law in the reform era (first amendment) in Article 1 of the 1945 Constitution by adopting common law. Some alternative directions for Indonesian law in the context of reform are to combine several values ​​of the legal system. The author concludes that based on the ideology of Pancasila, the Qibla of Indonesian Legal Reform is more than Progressive Law which is based on the Humanitarian God of Deliberation and Social Justice.
Grounding Pancasila Law as the Future of National Law Basis Nugroho, Sigit Sapto
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 2 (2016): L. Research Rev. Q. (May 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges and Con
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21306

Abstract

An independent Indonesia since 1945 is a constitutional state. As a law state, every life of the nation and state must be guided or based on law. In order to realize the ideals of the rule of law, efforts are needed to develop a national law with an Indonesian spirit, which is a law that is built from the process of excavation, discovery and development that is sourced from the values ​​of cultural life, as well as the soul of the people (volkgeist) of Indonesia. Legal development that relies on Indonesian volkgeist is very necessary to create a law that has a personality of Indonesia, namely the development of law which is based on the philosophy and ideology of Pancasila. So that the Pancasila law is able to create justice, order and legal certainty aimed at enhancing the unity and integrity of the nation and state. Normative beliefs in Pancasila are described in eight Pancasila frames which are the spirit, logic and values ​​that make Pancasila meaningful to Indonesia and become a fundamental basis in building the Indonesian legal system. Thus the future national legal basis is Pancasila Law.
Legal Model Fulfillment of the Right to Education as a Constitutional Rights of Citizens in the Border Region of Kab. Nunukan Prov. North Kalimantan Zein, Yahya Ahmad; Syaprillah, Aditia
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 2 (2016): L. Research Rev. Q. (May 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges and Con
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21307

Abstract

The issue of policy on the protection of citizens' rights, especially related to the rights of education in the border region, has so far been fraught with various weaknesses, even further compounded by the neglect of the principles of justice and sustainability in the management of resources in border areas oriented to the fulfillment education rights. In fact, not infrequently there are conflicts due to underdevelopment, backwardness and poverty of citizens in border areas when compared to neighboring countries. This study uses the normative juridical method, namely research relating to norms that exist in the 1945 Constitution and other legislation related to the object of research, using the Statute Approach approach and this research is also completed with data empirical data related to the research object. The results of this study concluded that the Local Government Policy must be in line with the fulfillment of the constitutional rights that have been guaranteed by the Indonesian constitution, relating to the Regional Government of Kab. Nunukan in the context of fulfilling the right to education of citizens in the border region is contained in the Nunukan Regency Regulation Number 05 of 2012 concerning Management and Implementation of Education. Whereas the legal model for the fulfillment of the right to education of citizens in the border region must refer to the constitutional rights of citizens guaranteed in the Indonesian constitution and in accordance with the Ecosob and the principles of providing education in accordance with The National Education System and Human Rights Law

Page 2 of 54 | Total Record : 531

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2023): Various Issues on Law and Development Vol 9 No 3 (2023): Contemporary Issues in Crime and Justice Vol 9 No 2 (2023): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts Vol 9 No 1 (2023): Recent Trends of Crime and Justice in the Society Vol 8 No 4 (2022): Justice, Crime and Law Enforcement in Various Context Vol 8 No 3 (2022): Contemporary Issues on Justice and Sustainable Development Vol 8 No 2 (2022): Justice and the Aspect of Legal Certainty and Protection Vol 8 No 1 (2022): Various Legal Issues and Its Complexity to Global Perspective Vol 7 No 4 (2021): L. Research Rev. Q. (November 2021) "The Intersection of Law and Politics in Vari Vol 7 No 3 (2021): L. Research Rev. Q. (August 2021) "Law and Policy in National and Global Context: Vol 7 No 2 (2021): L. Research Rev. Q. (May 2021) "Dimensions of Legal Certainty in Transnational an Vol 7 No 1 (2021): L. Research Rev. Q. (February 2021) "National and International Challenges in Law Vol 6 No 4 (2020): L. Research Rev. Q. (November 2020) "Crimes and Justice: A Global Perspective" Vol 6 No 3 (2020): L. Research Rev. Q. (August 2020) "Law, Crime and Global Security" Vol 6 No 2 (2020): L. Research Rev. Q. (May 2020) "Contemporary Development in Legal Studies and Cri Vol 6 No 1 (2020): L. Research Rev. Q. (February 2020) "Law, Democracy and Crime: How Society Respon Vol 5 No 2 (2019): L. Research Rev. Q. (May 2019) "Contemporary Issues in Crime and Countermeasures" Vol 5 No 1 (2019): L. Research Rev. Q. (February 2019) "Challenges & Strengthening Scientific-Based Vol 4 No 4 (2018): L. Research Rev. Q. (November 2018) "Law and Democracy in General Election: Betwe Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between Vol 4 No 2 (2018): L. Research Rev. Q. (May 2018) "Discourse on General Election in Indonesia: Betwe Vol 4 No 1 (2018): L. Research Rev. Q. (February 2018) "Law Enforcement of the Control of Illegal Im Vol 3 No 2 (2017): L. Research Rev. Q. (May 2017) "Supervision of Immigration in the Control of Radi Vol 3 No 1 (2017): L. Research Rev. Q. (February 2017) "Supervision of Immigration in the Control of Vol 2 No 4 (2016): L. Research Rev. Q. (November 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges an Vol 2 No 3 (2016): L. Research Rev. Q. (August 2020) "Pancasila and Global Ideology: Challenges and Vol 2 No 2 (2016): L. Research Rev. Q. (May 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges and Con Vol 2 No 1 (2016): L. Research Rev. Q. (February 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges an Vol 1 No 3 (2015): L. Research Rev. Q. (August 2015) "Legal Aspects in ASEAN Economic Community Part Vol 1 No 2 (2015): L. Research Rev. Q. (May 2015) "Legal Aspects in ASEAN Economic Community Part II Vol 1 No 1 (2015): L. Research Rev. Q. (February 2015) "Legal Aspects in ASEAN Economic Community Pa More Issue