cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junior Hendri Wijaya
Contact Email
thejournalish@gmail.com
Phone
+6282326796566
Journal Mail Official
thejournalish@gmail.com
Editorial Address
Jl.Patukan Gamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
TheJournalish: Social and Government
Published by CV The Journal Publishing
ISSN : -     EISSN : 27225402     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Thejournalish: Social and Government bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau ide konseptual, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ketentuan penerbitan manuskrip tidak pernah dipublikasikan atau tidak diajukan di jurnal lain, manuskrip yang berasal dari nasional dan internasional. Jurnal TheJournalish sudah ber ISSN: 2722-5402 (media online). Selanjutnya Thejournalish: Social and Government dikelola oleh CV The Journal Publishing. TheJournalish juga bekerjsama dengan Community of Government Observer (CGO) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Thejournalish: Social and Government berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu bidang sosial dan bidang pemerintah. Adapun ruang lingkup sebagai berikut: SOCIAL: Bidang Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Bencana Alam dan Sosial, CSR, Inovasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Lingkup ilmu yang terkait lainnya. GOVERNMENT: Governance, Politics Government, E-Government, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Governability, Kepemimpinan Strategis dan Inovatif, dan Lingkup ilmu yang terkait. Thejournalish: Social and Government menerbitkan 4 kali dalam setahun yang dimulai dari edisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap naskah yang dikirim ke Jurnal The
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 277 Documents
 24   25   26   27   28 
PENERAPAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN HUTAN DI TINGKAT DESA Sukirno Sukirno; RY Gembong Rahmadi
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 2 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i2.1111

Abstract

Sengketa lahan hutan negara di desa seringkali dipicu oleh tumpang tindih klaim lahan dan prosedur administrasi yang kurang transparan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) oleh pemerintah desa sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan ketidakberpihakan yang diimplementasikan kedalam proses mediasi maupun pengambilan keputusan administratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan AAUPB yang konsisten dapat meminimalisir konflik sosial dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat desa sekitar hutan (MDH). Namun terdapat kendala seperti adanya keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap regulasi kehutanan yang masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas literasi hukum kehutanan bagi ppemerintah desa guna mewujudkan tata kelola Agraria yang berkeadilan.
PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR CAMAT BAJUBANG KABUPATEN BATANGHARI Anisa Pertiwi; Kholid Ansori; Sukatin Sukatin
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 2 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i2.1113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Kantor Camat Bajubang Kabupaten Batang Hari. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei, di mana seluruh populasi ASN sebanyak 21 orang dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert lima poin yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20, disertai uji asumsi klasik meliputi normalitas (Shapiro–Wilk) dan linearitas (Test for Linearity). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,846 dan signifikansi 0,000 (<0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,731 mengindikasikan bahwa 73,1% variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh kualitas kehidupan kerja, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas kehidupan kerja merupakan faktor strategis dalam mendorong kinerja pegawai yang lebih optimal, produktif, dan berkelanjutan dalam konteks organisasi publik.
Kantisele sebagai Tindakan Sosial Masyarakat Perdesaan dalam Pemulihan Semangat Hidup di Desa Madodo Kabupaten Muna Arsan Limowa; Jamaludin Hos
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 2 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i2.1114

Abstract

Penelitian ini membahas Kantisele sebagai tindakan sosial masyarakat perdesaan dalam pemulihan semangat hidup di Desa Madodo Kabupaten Muna. Kantisele merupakan praktik pengobatan tradisional yang dilakukan terhadap seseorang yang diyakini mengalami tisele atau sakit karena kaget dan kakalano lalo atau sakit karena kecewa. Dalam kepercayaan masyarakat Desa Madodo, penyakit tersebut terjadi karena hilangnya tonuana atau semangat hidup dari dalam tubuh seseorang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang memahami atau terlibat dalam praktik Kantisele. Analisis penelitian menggunakan teori tindakan sosial Max Weber (1947). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantisele merupakan tindakan tradisional karena diwariskan secara turun-temurun, tindakan berorientasi nilai karena didasarkan pada keyakinan terhadap pentingnya pemulihan semangat hidup, tindakan afektif karena berkaitan dengan rasa kaget, takut, kecewa, dan khawatir, serta tindakan rasional instrumental karena dipilih sebagai cara yang dianggap tepat untuk mengembalikan tonuana. Praktik Kantisele di Desa Madodo juga memperlihatkan peran keluarga dan Bhisa Kantisele dalam menentukan tindakan penyembuhan. Dengan demikian, Kantisele tidak hanya dipahami sebagai pengobatan tradisional, tetapi juga sebagai tindakan sosial masyarakat perdesaan yang mencerminkan tradisi, kepercayaan, nilai, emosi, dan tujuan pemulihan semangat hidup.
Dampak Limbah Cair Industri Batik terhadap Kualitas Lingkungan Ika Prasetya Rini; Diana Retna Utarini Suci Rahayu; Budi Aji
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 3 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i3.1117

Abstract

Industri rumahan batik di Desa Sokaraja Kulon memberikan kontribusi ekonomi namun menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji kesesuaian karakteristik limbah cair batik terhadap baku mutu lingkungan, menganalisis hubungannya dengan kualitas air sumur, serta mengukur persepsi masyarakat. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui pengujian laboratorium terhadap parameter fisik-kimia dan survei terstruktur kepada masyarakat di radius terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah cair industri batik belum memenuhi baku mutu dengan nilai pH sebesar 11 dan konsentrasi logam berat kromium (Cr) sebesar 10 mg/L. Secara kuantitatif, terdapat korelasi antara jarak sumur dengan tingkat konsentrasi Cr, di mana konsentrasi tertinggi ditemukan pada sumber terdekat. Data kesehatan masyarakat menunjukkan prevalensi keluhan penyakit kulit dan pernapasan yang selaras dengan indikasi paparan logam berat dalam darah. Pengukuran menggunakan skala Likert menunjukkan persepsi masyarakat berada pada angka 80,2% (kategori baik), namun dengan skor pemahaman dampak kesehatan yang masih di bawah rata-rata. Strategi pengelolaan dirumuskan secara sistematis untuk menurunkan beban pencemaran melalui standarisasi ambang batas limbah, penerapan teknologi filtrasi, penguatan pengawasan dan pendampingan instansi terkait (DLH dan Dinkes), serta perluasan edukasi publik.
Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Kertas di Indonesia Ratna Listiyani; Junior Hendri Wijaya
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 2 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i2.1118

Abstract

Masalah limbah, khususnya limbah kertas, masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah meningkat signifikan setiap tahun. Dari total 33,79 juta ton limbah yang dihasilkan Indonesia, sekitar 2,084 juta ton merupakan limbah kertas. Kertas merupakan material yang banyak digunakan di sektor pendidikan, perkantoran, pemerintahan, hingga media. Sayangnya, meskipun kertas dapat terurai secara alami, prosesnya memerlukan waktu lama dan berpotensi menghasilkan gas metana jika tercampur dengan limbah organik lainnya, yang berbahaya bagi lingkungan dan mempercepat perubahan iklim. Kesadaran masyarakat dalam mendaur ulang kertas masih rendah. Banyak limbah kertas yang hanya dibuang atau dibakar, padahal memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai, seperti kerajinan tangan, bahan bangunan ringan, atau bahan baku industri kertas daur ulang. Daur ulang kertas merupakan salah satu solusi efektif untuk mengurangi timbunan sampah, melestarikan lingkungan, dan mengurangi eksploitasi bahan baku alami. Pengelolaan daur ulang kertas tidak hanya membutuhkan partisipasi masyarakat, tetapi juga dukungan aktif dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan, menyediakan fasilitas daur ulang, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana daur ulang limbah kertas dapat mengurangi sampah secara signifikan serta mengeksplorasi peran pemerintah dalam mendorong pemanfaatan limbah kertas sebagai peluang usaha yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Kesenjangan antara Target dan Realisasi: Studi Indikator Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan DIY 2025 Juang Gagah Mardhika
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 3 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i3.1119

Abstract

Pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan berbagai capaian pembangunan yang positif, sejumlah indikator pembangunan di tingkat kalurahan dan kelurahan masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Kondisi tersebut tercermin dari masih tingginya angka kemiskinan, belum optimalnya capaian Inclusive Growth Index (IGI), ketimpangan antarwilayah, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar bagi sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator pembangunan yang belum mencapai target, menganalisis tingkat capaiannya berdasarkan data empiris, mengkaji faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas pembangunan di tingkat kalurahan dan kelurahan di DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap berbagai sumber data sekunder, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2025, data statistik pembangunan daerah, serta berbagai dokumen kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaktercapaian indikator pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, lemahnya koordinasi antaraktor pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur dasar, serta faktor struktural berupa keterbatasan anggaran dan dinamika ekonomi eksternal. Ketidaktercapaian indikator tersebut berimplikasi pada masih tingginya kemiskinan multidimensional, ketimpangan pembangunan wilayah, dan belum optimalnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pembangunan melalui perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas kelembagaan kalurahan dan kelurahan, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kajian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan pembangunan di tingkat lokal sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Pengaruh Pengetahuan, Sikap, Sarana dan Prasarana, dan Norma Subjektif Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Suriani Harefa; Efrinda Ari Ayuningtyas; Norma Yuni Kartika; Arif Rahman Nugroho
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 3 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i3.1125

Abstract

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan berkelanjutan, khususnya pada kawasan yang memiliki karakteristik permukiman berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan, sikap, sarana dan prasarana, serta norma subjektif terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 98 kepala keluarga yang terdiri atas 49 responden di kawasan permukiman kumuh dan 49 responden di kawasan permukiman bukan kumuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas, kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, sarana dan prasarana, serta norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan sampah, baik secara parsial maupun simultan. Norma subjektif merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap perilaku pengelolaan sampah. Model penelitian mampu menjelaskan 73,7% variasi perilaku pengelolaan sampah rumah tangga, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan perilaku pengelolaan sampah memerlukan penguatan dukungan sosial yang didukung oleh peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Tata Kelola Pangan di Indonesia: Menuju Sistem Food Governance yang Kolaboratif dan Berkelanjutan Junior Hendri Wijaya; Iman Amanda Permatasari; R Yulianus Gatot
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 2 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i2.1126

Abstract

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan kelembagaan di bidang pangan, implementasi tata kelola pangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fragmentasi kebijakan, ego sektoral, alih fungsi lahan pertanian, ketergantungan terhadap impor pangan, ketimpangan distribusi, food loss dan food waste, dampak perubahan iklim, serta rendahnya tingkat digitalisasi sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tata kelola pangan di Indonesia serta mengembangkan model konseptual yang mampu memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sistem pangan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui telaah terhadap artikel ilmiah bereputasi, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan, dan regulasi nasional yang berkaitan dengan tata kelola pangan. Analisis data dilakukan menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi perkembangan konsep food governance, peran aktor, tantangan tata kelola, serta merumuskan model konseptual yang relevan dengan konteks Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pangan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan sektoral sehingga koordinasi antarlembaga belum berjalan secara optimal. Kompleksitas sistem pangan menuntut perubahan paradigma dari pendekatan food security menuju food systems governance yang menekankan kolaborasi, integrasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model Integrated Collaborative Food Governance (ICFG) sebagai kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu collaborative leadership, institutional integration, multi-stakeholder participation, digital food governance, dan adaptive sustainability. Model ini menempatkan pemerintah sebagai koordinator (meta-governor) yang memfasilitasi sinergi antara Badan Pangan Nasional, kementerian teknis, pemerintah daerah, sektor swasta, petani, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Implementasi Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Safira Kynada; Maya Roseva Putri Maharani
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 2 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i2.1127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi desentralisasi asimetris dalam sistem tata kelola Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan untuk mengkaji implikasinya terhadap tata kelola wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian perpustakaan dengan memeriksa undang-undang, jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan referensi relevan lainnya terkait desentralisasi asimetris dan status khusus Yogyakarta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi asimetris di DIY tercermin dari adanya kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Status Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur, pengaturan kelembagaan, urusan kebudayaan, administrasi pertanahan, dan tata ruang. Integrasi lembaga tradisional, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, ke dalam sistem pemerintahan modern telah berkontribusi pada stabilitas politik, pelestarian budaya, dan penguatan legitimasi publik terhadap pemerintahan lokal. Namun, masih ada beberapa tantangan, antara lain kebutuhan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dengan legitimasi historis, meningkatkan koordinasi kelembagaan, dan mengoptimalkan pengelolaan dana otsus khusus. Studi ini menyimpulkan bahwa desentralisasi asimetris dalam DIY merupakan model yang berhasil mengakomodasi keunikan lokal dalam sistem negara kesatuan dengan tetap menjaga integrasi nasional. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan studi tentang otonomi daerah, tata kelola daerah, dan desentralisasi asimetris di Indonesia.
Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Suwawa Kabupaten Bone Bolango Lisawati Dalila; Ismet Sulila; Rusli Isa
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 1 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i1.1079

Abstract

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini bertujuan untuk membentuk aparatur pemerintahan yang profesional, terbuka, berintegritas, kompeten, serta produktif dalam menjalankan tugas negara. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus bekerja secara profesional, netral dari pengaruh politik, serta menjunjung tinggi prinsip bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur sipil negara di kantor camat suwawa kabupaten bone bolango yang dapat di lihat dari indikator kinerja yaitu, kualitas kerja, kuantitas, dan ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian, dan komitmen kerja. Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Dasar pertimbangan penetapan lokasi peneliti tersebut ialah karena di kantor camat tersebut masih terdapat permasalahan yang harus dibenahi agar dapat menciptakan kinerja aparatur sipil negara yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai lokasi serta subjek dalam penelitian ini, alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ingin tahu seberapa jauh Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Suwawa Kabupaten Bone Bolango.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kinerja aparatur sipil negara di kantor camat suwawa kabupaten bone bolango, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang selaras dengan fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut: 1. Kondisi ruang tunggu yang kurang nyaman menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pelayanan publik belum sepenuhnya mendukung kenyamanan masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. 2. Kurangnya fokus pegawai dalam bekerja mencerminkan belum optimalnya sikap profesional aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan, yang berdampak pada lambatnya proses pelayanan pada masyarakat. 3. Minimnya aktivitas kerja yang terlihat selama jam pelayanan menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan publik belum berjalan secara maksimal, sehingga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja dan profesionalitas aparatur. 4. Ketidaktepatan waktu dalam jam kerja menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan sebagian pegawai, yang berpotensi menghambat kelancaran pelayanan dan mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. 5. Ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan jumlah masyarakat yang dilayani menyebabkan proses pelayanan menjadi tidak efektif, ditandai dengan antrean panjang dan waktu pelayanan yang lebih lama dari yang seharusnya.6. Kurangnya kesigapan pegawai dalam melayani serta kecenderungan menunda pekerjaan mencerminkan rendahnya responsivitas aparatur, yang dapat menghambat kelancaran pelayanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja di Kantor Camat Suwawa.

Page 27 of 28 | Total Record : 277

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2026): Social and Government Vol. 7 No. 2 (2026): Social and Government Vol. 7 No. 1 (2026): Social and Government Vol. 6 No. 4 (2025): Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government Vol. 5 No. 3 (2024): Social and Government Vol. 5 No. 2 (2024): Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government Vol. 4 No. 5 (2023): Special Issue Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government Vol. 4 No. 2 (2023): social and government Vol. 4 No. 1 (2023): Social and Government Vol. 3 No. 4 (2022): Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish Vol. 3 No. 1 (2022): February:TheJournalish Vol. 2 No. 3 (2021): October: TheJournalish Vol. 2 No. 2 (2021): June: Thejournalish Vol. 2 No. 1 (2021): February:TheJournalish Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish Vol. 1 No. 1 (2020): February: TheJournalish More Issue