cover
Contact Name
Junior Hendri Wijaya
Contact Email
thejournalish@gmail.com
Phone
+6282326796566
Journal Mail Official
thejournalish@gmail.com
Editorial Address
Jl.Patukan Gamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
TheJournalish: Social and Government
ISSN : -     EISSN : 27225402     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Thejournalish: Social and Government bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau ide konseptual, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ketentuan penerbitan manuskrip tidak pernah dipublikasikan atau tidak diajukan di jurnal lain, manuskrip yang berasal dari nasional dan internasional. Jurnal TheJournalish sudah ber ISSN: 2722-5402 (media online). Selanjutnya Thejournalish: Social and Government dikelola oleh CV The Journal Publishing. TheJournalish juga bekerjsama dengan Community of Government Observer (CGO) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Thejournalish: Social and Government berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu bidang sosial dan bidang pemerintah. Adapun ruang lingkup sebagai berikut: SOCIAL: Bidang Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Bencana Alam dan Sosial, CSR, Inovasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Lingkup ilmu yang terkait lainnya. GOVERNMENT: Governance, Politics Government, E-Government, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Governability, Kepemimpinan Strategis dan Inovatif, dan Lingkup ilmu yang terkait. Thejournalish: Social and Government menerbitkan 4 kali dalam setahun yang dimulai dari edisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap naskah yang dikirim ke Jurnal The
Articles 257 Documents
KEBIJAKAN MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DALAM MENDUKUNG PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Wijaya, Ardi Bayu; Triputro, R Widodo
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i2.937

Abstract

In line with the development of the increasingly modern era, the Special Region of Yogyakarta has developed by maintaining the cultural and historical values ​​it has as a regional identity. This identity makes the Special Region of Yogyakarta have a tourist attraction for both domestic and international tourists. One of the cultural heritages in the field of transportation that still exists in the Special Region of Yogyakarta is the traditional pedicab. In the era of rapid technological development, traditional pedicabs are still the main source of livelihood for most pedicab drivers. In realizing preservation efforts, traditional pedicabs are now used as an alternative means of transportation to support tourism. Efforts to preserve traditional pedicabs have been supported by regional regulations that also protect the existence of this transportation. In the regional tourism development plan, traditional pedicabs are used as alternative transportation that can support the tourism sector. The results of this study describe the policy of traditional pedicab transportation modes in supporting tourism along with supporting and inhibiting factors in implementing the policy.
Transformasi Hukum Pemerintahan Desa: Perbandingan UU No. 5 Tahun 1979 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Gatot, R Yulianus
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.977

Abstract

Penataan pemerintahan desa di Indonesia mengalami transformasi besar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model pemerintahan yang sentralistik menuju pengakuan terhadap keberagaman, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan desa sebagai entitas otonom dalam kerangka negara kesatuan. Artikel ini bertujuan membandingkan dua rezim hukum tersebut, dengan menelaah aspek historis, kelembagaan, kewenangan, dan relasi desa dengan pemerintah supradesa. Metode kajian ini bersifat normatif-kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU Desa 2014 memberikan ruang lebih besar terhadap rekognisi dan subsidiaritas desa, menjadikan desa tidak hanya sebagai objek administrasi negara, tetapi sebagai subjek pembangunan berbasis lokalitas.
DIPLOMASI BUDAYA KOREA DI INDONESIA: ANALISIS PENGARUH KOREAN WAVE TERHADAP BUDAYA LOKAL Ammelia, Euis; Mahfuzizi, Facita Siti; Putri, Raiga; Riyanto, Rahmat Fikri
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.990

Abstract

Artikel ini mengkaji dan menganalisis fenomena Korean Wave (gelombang Korea) yang telah menjadi tren global dalam beberapa dekade terakhir, termasuk di Indonesia. Korean Wave dimanfaatkan sebagai alat diplomasi budaya dalam bentuk soft power yang efektif dan efisien dalam meningkatkan citra serta perekonomian Korea Selatan, tanpa memerlukan intervensi kekerasan seperti pada hard power. Artikel ini menggunakan teori Joseph Nye yang menyatakan bahwa soft power merupakan kecakapan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain menggunakan daya tarik yang dimilikinya, tanpa menggunakan kekerasan maupun penekanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berjenis fenomenologi dan digabungkan dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan situs web. Hasil kajian menunjukkan bahwa Korean Wave tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi Korea Selatan, tetapi juga memengaruhi generasi muda Indonesia dalam mengadopsi dan mempelajari budaya Korea. Selain itu, fenomena ini berdampak terhadap identitas budaya lokal Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.
Peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam Pemberdayaan Narapidana Rohayati, Wahyu; Baidawi, Ahmad
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i2.1006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan program pemberdayaan narapidana. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana kebijakan dan implementasi program-program pembinaan mampu meningkatkan kapasitas narapidana agar dapat berfungsi kembali secara produktif dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara terhadap pejabat terkait dan praktisi pemasyarakatan. Hasil yang ingin dicapai adalah pemetaan peran strategis kementerian dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan narapidana difokuskan pada pelatihan keterampilan kerja, pembinaan mental-spiritual, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat. Namun, tantangan masih dihadapi dalam bentuk keterbatasan anggaran, SDM, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana. Secara keseluruhan, peran kementerian telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam membentuk sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berbasis pemberdayaan.
Implementing Regional Regulation No. 1/2014: Rehabilitative Social Work Practices for Homelessness in Yogyakarta Setyowati, Yuli; Tentyarini, Dita; Bumi, Niemas Hanatha
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.935

Abstract

This study examines the implementation of social welfare services for beggars and homeless individuals in Yogyakarta, Indonesia, based on Regional Regulation No. 1 of 2014. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with clients and government staff at the Social Service Agency (Dinas Sosial), as well as document analysis and direct observation. Guided by Ife and Tesoriero’s community development framework, the analysis identifies four key roles: facilitator, educator, representative, and technical. The results show that the facilitation role is evident in the initial assessment and participatory engagement with clients, while the technical role involves accurate data collection and professional referrals. The educator role appears in public awareness campaigns and in-house client coaching, while the representative role reflects advocacy and coordination with other agencies. The findings highlight challenges such as limited rehabilitation facilities, low community participation, and a short intervention timeframe. These findings underscore the importance of holistic and ethical approaches in social services for vulnerable populations. The study concludes that while the implementation aligns with the regulation’s rehabilitative mandate, enhancements in infrastructure, community engagement, and policy support are needed for more sustainable and inclusive outcomes.
PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT TANPA BAKAR PUNIRAH
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.976

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran. Pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran merupakan suatu upaya penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah terjadinya kebakaran yang berdampak luas bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim global, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses implementasi di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada wilayah gambut yang rentan terhadap kebakaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak pemerintah, tokoh masyarakat, serta masyarakat pengguna lahan, dilengkapi dengan observasi lapangan dan kajian dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memegang peranan sentral dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program, terutama dalam pengawasan dan pelaksanaan praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Namun, implementasi pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak pembakaran, hambatan teknis dalam pengelolaan lahan, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan lingkungan, pendampingan teknis, serta pemberian insentif ekonomi sangat diperlukan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh adat dan komunitas lokal menjadi kunci dalam mengubah kebiasaan pembakaran lahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan ahan gambut tanpa pembakaran membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan kebijakan yang memadai, pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.
EVALUASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SMART BRANDING KOTA CERDAS TANJUNGPINANG BERDASARKAN TAHAPAN PLACE BRANDING Reza Gemilang; Chaereyranba Sholeh; Firman; Okky Rizki Azizi
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan strategi Smart Branding Kota Tanjungpinang dalam Framework Place Branding dengan menggunakan pendekatan model Place Branding Govers et al. (2015), penelitian ini menelaah lima tahapan utama: (1) formulasi tujuan, (2) analisis kondisi, (3) perancangan identitas, (4) implementasi, dan (5) pengawasan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan case study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visi “Tanjungpinang Cerdas, Kota Pusaka dan Investasi” telah selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD/RPJMD), namun proses perumusan tujuan yang bersifat top‑down membatasi partisipasi publik. Analisis kondisi yang idealnya berurutan setelah perumusan visi justru dikedepankan, sehingga elemen yang dapat menunjukkan identitas kota belum sepenuhnya tercermin dalam identitas yang dibentuk. Pada tahap implementasi, refocusing anggaran akibat pandemi COVID‑19 dan lemahnya koordinasi antar lembaga menghambat pelaksanaan Smart Branding. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan penguatan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi antar lembaga. Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan efektivitas Smart Branding Tanjungpinang sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat kota.
PERAN GENERASI MUDA DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA Kopong Masan, Albertus Marianus
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.1017

Abstract

Peran sumber daya manusia (SDM) dalam politik dan manajemen sumber daya manusia (MSDM), serta pentingnya partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam proses politik untuk mengamankan suara dan kepentingan bersama. Penulis menjelaskan pandangan politik dari perspektif Aristoteles dan Prof. Miriam Budiarjo, yang menyatakan politik sebagai usaha mencapai kebaikan bersama dan menetapkan tujuan serta mencapainya. Generasi muda saat ini cenderung menolak politik karena adanya penyelewengan dan praktek politik buruk di Indonesia. Padahal, partisipasi mereka sangat penting bagi masa depan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menggambarkan keterlibatan generasi muda dalam politik. Penulis menjelaskan partisipasi politik masyarakat dalam konteks peran partai politik dan bagaimana pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Hasil kajian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran krusial dalam membangun demokrasi yang kuat dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi anak muda menjadi langkah penting dalam menciptakan demokrasi yang kuat dan memastikan partisipasi aktif generasi muda dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik, meskipun peran media sosial sebagai alat untuk berpartisipasi dalam politik belum sepenuhnya efektif.
ANALISIS PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI JAMBI Rizal, Dimas; Putra, Akbar Kurnia; Efendi, Dori
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.1022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan metode Project-Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran ilmu politik melalui studi kasus perilaku politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020. Penerapan PjBL dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas analitis mahasiswa terhadap fenomena politik riil serta mendorong kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan mandiri. Secara substantif, penelitian ini menganalisis kecenderungan perilaku politik masyarakat Jambi berdasarkan tiga pendekatan utama: sosiologis, psikologis, dan rasional. Metode yang digunakan adalah action research dengan pendekatan kualitatif deskriptif, didukung oleh model siklus Kurt Lewin (perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi). Data dikumpulkan melalui mini-riset lapangan oleh mahasiswa dan dianalisis dengan teknik interactive model analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat Jambi pada Pilgub 2020 masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis, terutama asal-usul geografis calon. Masing-masing pasangan calon memperoleh suara dominan di wilayah asalnya. Selain itu, pendekatan psikologis juga berperan dalam menentukan pilihan, terutama melalui persepsi terhadap visi, misi, dan kesiapan program pasangan calon nomor urut tiga, Al Haris dan Abdullah Sani, yang akhirnya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sebaliknya, pendekatan rasional terbukti tidak terlalu dominan; pemilih lebih mempertimbangkan figur dan faktor emosional daripada platform partai atau kebijakan rasional. Tingkat partisipasi masyarakat tercatat sebesar 68,65%, menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga. Studi ini tidak hanya menghasilkan pemahaman empirik tentang perilaku pemilih, tetapi juga menunjukkan efektivitas metode PjBL dalam pembelajaran politik berbasis penelitian dan kontekstualisasi lapangan.
Pilihan Ideal Publik dan realitasnya; Pemilu Legislatif 2024 Albana, Muharam; Jalaludin , Ega
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.1023

Abstract

Penulisan jurnal mengenai pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang menelisik motivasi masyarakat (publik) dalam menentukan pilihannya, pemilu 2024 merupakan pemilu serentak meliputi pemilihan eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan pemilihan legislatif (DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), yang pada jurnal ini dibatasi kepada pemilihan legislatif. Secara konsep demokrasi, publik memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihannya sendiri kepada calon pemimpin, pilihan tersebut berdasar pada visi, misi dan kapasitas calon, karena visi dan misi yang disampaikan calon dan sesuai dengan harapan publik dalam kemajuan akan tercapai dengan calon yang memiliki kapasitas didalamnya termasuk integritas dan kapabelitas. Namun keadaan pemerintahan khususnya di legislatif dianggap tidak berdampak secara signifikan dalam perubahan kehidupan masyarakat sehingga dimungkinkan adanya orientasi lain yang menjadi motivasi bagi publik dalam memberikan suaranya. Orientasi lain tersebut yang mencoba untuk diungkap pada jurnal yang ditulis ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur.