Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

almanhaj
Website

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

ISSN : 26861607 EISSN : 26864819 DOI : https//doi.org/10.37680/almanhaj

Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Syariah INSURI Ponorogo dan terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli) dengan E-ISSN 2686-4819 dan P-ISSN 2686-1607. Hadirnya jurnal Al-Manhaj guna mewadahi karya tulis ilmiah dari civitas akademika, peneliti, mahasiswa, dan praktisi di bidang hukum dan hukum Islam yang memiliki nilai baik dan rasionalitas tinggi. Ruang lingkup pembahasannya meliputi ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum bisnis, hukum administrasi negara, hukum Islam, ahwal syakhsiyah, muqaaranah al-mazaahib, jinayah, siyasah, muamalah, dan pranata sosial Islam.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 753 Documents

1 2 3 4 5

Analisis Praktek Kerjasama Pembuatan Batu Bata Perspektif Fiqih Mu’amalah di Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nafi’ah, Nafi’ah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

People do various ways to survive, they make every effort whether they are farmers, traders, employees or other professions. Likewise, some people in the village of Tanjung Sari, Jenangan, Ponorogo, chose to become bricks managers and entrepreneurs at the brick making center in the local village. The pattern of brick- making cooperation in Tanjung Sari village, Jenangan Ponorogo sub-district has fulfilled the terms and conditions of the agreement but in terms of profit sharing there is uncertainty because the capital owner has determined the price at the beginning, deducted the amount of the manager's loan but in this case found no elements that lead to fraud and compulsion, this is in accordance with Islamic ethical ethics. Whereas the cooperation agreement between the entrepreneur (owner of capital) and the manager of the brick is classified as mud syirkah mudh{a>rabah but in practice there is an element of non-compliance with syirkah muda>rabah condition in terms of determining the benchmark price at the beginning when the manager borrows money to the capital owner whereas capital owners can sell middlemen with a nominal that is much higher than the price of the manager. The contract lends a certain amount of money to the brick manager, which is classified as a qardlu contract which is lively (there is an excess of benefits. Beragam cara dilakukan orang untuk bisa berhahan hidup, mereka melakukan segala upaya baik menjadi petani, pedagang, pegawai maupun profesi-profesi lainnya. Demikian juga sebagian masyarakat di desa Tanjung Sari kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo yang memilih menjadi pengelola dan pengusaha batu bata di sentra pembuatan batu bata di desa setempat. Pola kerjasama pembuatan batu bata di desa Tanjung Sari Kecamatan Jenangan Ponorogo telah memenuhi syarat dan rukun akad tetapi dalam hal pembagian keuntungan terdapat ketidakjelasan karena pemilik modal sudah menentukan harga di awal, dipotong besarnya pinjaman pengelola tetapi dalam hal ini tidak ditemukan unsur-unsur yang mengarah pada penipuan maupun keterpaksaan, ini sesuai dengan etika Islami keridha>an. Sedangkan Akad kerjasama antara pengusaha (pemilik modal) dan pengelola batu batu bata digolongkan sebagai syirkah mud{a>rabah tetapi pada prakteknya ada unsur ketidak sesuaian syarat syirkah mud{a>rabah dalam hal penentuan patokan harga di awal ketika pengelola meminjam uang kepada pemilik modal sedangkan pemilik modal bisa menjual batu bata ketengkulak dengan nominal yang jauh lebih tinggi dibanding dengan harga dari pengelola. Akad meminjamkan sejumlah uang kepada pengelola batu bata tergolong dalam akad qardlu yang jarra naf’an (adanya kelebihan manfaat).

Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP Ayu, Diyan Putri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Marriage is a strong contract (mitsaqan Ghalidzan), containing transcendental values (divine), carried out consciously by men and women to form a family whose implementation is based on willingness and agreement between the two. Understanding that a woman (wife) under any circumstances must fulfill her husband's sexual desires and if the wife refuses her husband's sexual invitation, then he is said to be a great sinner often used as a legitimate tool in the name of religion. Thus, it becomes natural if then the husband's sexual coercion of his wife which should be between each other intercourse in ways that are ma'ruf and loving. Given this reality, the author will discuss the main problem is the analysis of Maqashid Shari'ah on the effects of marital rape in Law No.23 Th. 2014 and RUKHP. The results of the analysis explained that in an effort to deal with the wife of a victim of domestic violence must be in line with the objectives of Islamic law, namely the protection of the 5 main principles in Islam, namely maintaining religion, life, reason, descent and wealth. Perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan Ghalidzan), mengandung nilai-nilai transendetal (ilahiyah), dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang pelaksanaanya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Pemahaman bahwa wanita (istri) dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suaminya dan jika istri menolak ajakan seks suaminya, maka ia dikatakan berdosa besar kerap kali dijadikan alat legitimasi atas nama agama. Dengan demikian, menjadi wajar jika kemudian terjadi pemaksaan seksual suami terhadap istri yang seharusnya diantara keduanya saling menggauli dengan cara-cara yang ma’ruf dan penuh kasih sayang. Dengan adanya kenyataan inilah, maka penulis akan membahas Pokok permasalahanya adalah analisis Maqashid Syari’ah terhadap akibat tindakan marital rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP. Hasil analisis mejelaskan bahwa dalam upaya penanganan istri korban kekerasan dalam rumah tangga harus sejalan dengan tujuan hukum islam yakni perlindungan terhadap terjaminya 5 prinsip utama dalam islam yakni memelihara agama,jiwa, akal, keturunan dan harta.

Konsep Maqasid al-Syariah dalam Konteks Game Online di Masyarakat Juwita, Dwi Runjani
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

The current development and globalization of this decade have been marked by rapid technological advances. Human welfare, which is demanded to be better and more advanced, triggers humans to discover new findings. One of the new findings found by humans is the internet. Technological progress is one of several measures of the development and progress of a country. The logical consequence at this level is that a country must be able to respond and implement the principle of technological progress as a standard if it wants to obtain a progressive state label, regardless of whether human resources in a country are ready or not in facing challenges and consequences in the future. Online games are part of technological advances that use the internet with a mechanism to connect between players online. With this online game there are a lot of madharat and mafsadat especially for teenagers and online game players because this game can bring fatigue, illness, laziness and something negative. Perkembangan zaman dan globalisasi pada dasawarsa ini ditandai dengan kemajuan teknologi secara pesat. Kesejahteraan manusia yang dituntut untuk menjadi lebih baik dan maju memacu kreatifitas manusia dalam mencari temuan temuan baru. Temuan baru yang dihasilkan manusia adalah salah satunya internet. Kemajuan teknologi menjadi satu dari beberapa ukuran perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Konsekwensi logis pada tataran ini, bahwa suatu negara harus mampu merespon dan menjalankan prinsip kemajuan teksnologi sebagai standar jika ingin memperoleh labelitas negara berkemajuan, terlepas apakah SDM dalam suatu negara tersebut siap atau tidak dalam menghadapi tantangan dan konsekwensi dikemudian hari.Game Online merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang menggunakan internet dengan mekanisme menghubungkan antar pemain secara online. Dengan adanya game online ini banyak sekali madharat dan mafsadat terutama bagi para remaja dan para penggiat game online karena permainan ini bisa mendatangkan kelelahan,sakit,bermalas-malasan dan sesuatu yang bersifat negatif.

Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam Rizal, Fitra
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Copyright infringement is the use or adverse action done by another party to the creator or copyright holder. This study aims to discuss critically how Islam views infringement in copyright. This research uses a qualitative research methodology using a descriptive-interpretative library research approach. The results showed that in the concept of religion and the State all forms of use of property rights of others without the permission of the official owner is a crime and sin. Such is the case in the case of copyright infringement. Copyright infringement in Islam is strictly prohibited because of the element of deception, is another form of theft, kills the creativity and the spirit of thinking of the inventors of the work, and violates the goal of Islamic law which is to damage the mind. Pelanggaran hak cipta merupakan pemanfaatan atau dan tindakan merugikan yang dilakukan pihak lain terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara kritis bagaimana Islam memandang pelanggaran dalam hak cipta. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsep agama dan Negara segala bentuk penggunaan hak milik orang lain tanpa seizin pemilik resmi merupakan sebuah kejahatan dan dosa. Hal tersebut seperti yang terjadi dalam kasus pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam Islam sangat dilarang karena adanya unsur pembohongan, merupakan bentuk lain dari tindakan pencurian, membunuh kreatifitas dan semangat berfikir para penemu karya, dan melanggar tujuan syariat Islam yaitu merusak akal (hasil karya).

Metode Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam Fathoni, Khoirul
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

The efforts of mujtahids in exploring the law are certainly not as easy as we imagine. Often they find difficulties because our legal basis is sometimes miraculous. Not infrequently there is a conflict between the arguments of one with another argument, which in ushul fiqh is called ta'arudh al adillah. Usul experts mutually engaged in trying to solve the problem. In this paper, we will discuss the meaning of ta'arudh al adillah and how the method of completion is done. And also components related to ta'arudh, such as nasakh mansukh, ‘amm khash, muthlaq muqayyad, and lughawiyyah rules. This paper is in the form of descriptive, which describes the meaning of ta'arudh and how to solve it, and also matters relating to the efforts to complete ta'arudh. The author concludes that ta'arudh are two propositions, each of which denies what is pointed out by other propositions. There are two methods that are put forward in this paper, namely the Hanafiyah method and the Mutakallimin method or Jumhur Ulama. According to them there are four ways in completing ta'arudh, namely nasakh, tajih, al jam'u wa al taufiq, and tasaqut al dalilain. Usaha para mujtahid dalam menggali hukum tentu saja tidak semudah yang kita bayangkan. Sering kali mereka menemukan kesulitan karena dasar hukum kita yang kadang bersifat mujmal. Tidak jarang terjadi pertentangan antara dalil satu dengan dalil lain, yang dalam ushul fiqh disebut ta’arudh al adillah. Para ahli ushul saling berijtihad dalam usaha memecahkan permasalahan tersebut. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang pengertian ta’arudh al adillah berikut bagaimana metode penyeleseiannya. Dan juga komponen-komponen yang berhubungan dengan ta’arudh, seperti nasakh mansukh, ‘amm khash, muthlaq muqayyad, dan kaidah lughawiyyah. Tulisan ini berbentuk deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengertian ta’arudh serta cara penyeleseiannya, dah juga hal-hal yang berhubungan dalam usaha penyeleseian ta’arudh. Penulis memberi kesimpulan bahwa ta’arudh ini sebagai dua dalil yang masing-masing menafikan apa yang ditunjuk oleh dalil lain. Ada dua metode yang penulisan kemukakan dalam tulisan ini, yaitu metode Hanafiyah dan metode Mutakallimin atau Jumhur Ulama. Menurut mereka ada empat cara dalam menyeleseikan ta’arudh, yaitu nasakh, tajih, al jam’u wa al taufiq, dan tasaqut al dalilain.

Implementasi Akad Musaqoh pada Pengelolaan Tanah Perhutani dengan Sistem Tasen di Dukuh Wonojati Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Nafi’ah, Nafi’ah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Mu'amalah fiqh there are several types and types of contracts, one of which is the musaqoh (watering) contract. Likewise, the implementation of the contract in the tasen system between the land management community and Perhutani as the land owner in Hamlet Wonojati, Suren Village, Mlarak District, Ponorogo Regency. From the results of the study it was found that the implementation of the tasen system still uses manual intercropping farming techniques, in which the existence of the tasen system was responded to well by all members of the community. The implementation of the musaqoh contract in the management of Perhutani's land was in accordance with its terms and conditions and was shown from the Islamic attitudes and actions of both parties. Although there are some things that are not appropriate, this is done because of a compulsion. Dalam fiqih mu’amalahada beberapa macam dan jenis akad, salah satunya akad musaqoh (penyiraman). Begitu juga pelaksaaan akad dalam sistem tasen antara masyarakat pengelola lahan dan Perhutani sebagai pemilik lahan di Dukuh Wonojati Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan sistem tasen masih menggunkan teknik pertanian tumpang sari manual, yang mana keberadaan sistem tasen ini ditanggapi baik oleh seluruh warga masyarakat. Implementasi akad musaqoh pada kerjasama pengelolaan tanah milik Perhutani telah sesuai dengan syarat dan rukunnya serta ditunjukkan dari sikap dan tindakan Islami dari kedua belah pihak. Meskipun ada beberapa yang kurang sesuai hal tersebut dilakukan karena sebab keterpaksaan.

Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo Fuadi, Septiyan Hudan
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

In a society that is seen as harmonious and zero intolerance, potential conflicts can occur. Conflict is an inseparable part of social life because conflict is one of the products of social relations. The cause of conflict can be caused by many variables, such as: politics, culture, religion, and economy. This study examines political conflict in the Election of Bajang Village Head, Mlarak Subdistrict, Ponorogo Regency, which aims to describe what causes political conflicts and efforts to resolve them according to Islamic and traditional law perspectives. The results of the study, that the causes of conflict are discrimination and coercion by several groups, in addition to the existence of personal needs and interests. Efforts in resolving conflicts are carried out mediation, reconciliation, and agreements to end conflicts between the parties. In this study using descriptive qualitative approach. Dalam masyarakat yang dipandang harmonis dan zero intolerance potensi konflik dapat terjadi. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyrakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (sosial relations). Penyebab konflik dapat disebabkan oleh banyak variabel, seperti: politik, budaya, agama, dan ekonomi. Penelitian ini mengkaji tentang konflik politik dalam Pemilihan Kepala Desa Bajang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik politik dan upaya dalam menyelesaikanya menurut perspektif Islam dan hukum adat. Hasil dari penelitian, bahwa faktor penyebab timbulnya konflik adalah adanya diskriminasi dan paksaan oleh beberapa kelompok, selain itu juga adanya kebutuhan dan kepentingan pribadi. Upaya dalam penyelesaian konflik dilakukan mediasi, rekonsiliasi, dan kesepakatan mengakhiri konflik antara para pihak. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Implementasi Wakaf Uang pada Islamic Microfinance Institution di Era Society 5.0 Latifah, Eny; Hidayah, Mia Lailatul
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

The purpose of this reseach is to find out the implementation in channeling the endoWment of money to the authorities and the motives of customers in the endowment of money in The Islamic Microfinance Institutions called KSPPS Mandiri Sejahtera in Era Society 5.0. The resuts of the reseach are the process of channeling the results of Waqf money starting from Waqif handing over money to kspps Mandiri Sejahtera through the purchase of Waqf voucher money . then managed endowment fund and distributed funds to people in need. Motives of customers at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera have a motive, Which is forced by the relevant regulations, such as compliance with payment administration, staff who work there every month are deducted from their waqf money. The next motive in managing money Waqf money voucher seems to force Waqif because most do not have the urge of oneself to endowment but compulsion and even the obligation to pay endowment for money to get what customers want, such as internship, field work practices, and reseach. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui impelementasi dalam menyalurkan wakaf uang kepada pihak yang berwenang, dan motif nasabah dalam wakaf uang yang ada di Islamic Microfinance Institution yang bernama KSPPS Mandiri Sejahtera di Era Society 5.0. Hasil penelitian adalah Proses penyaluran hasil wakaf uang dimulai dari waqif menyerahkan uang kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melalui pembelian voucher wakaf uang Kemudian di kelola dana wakaf uangnya dan salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Motif nasabah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki motif, yaitu motif yang terpaksa dengan peraturan yang terikat seperti pemenuhan administrasi pembiayaan, staf yang bekerja disana setiap bulan gajinya akan dipotong untuk wakaf, motif selanjutnya dalam melakukan pengelolaan voucher wakaf ini terkesan memaksa waqif karena kebanyakan tanpa dorongan dari diri sendiri untuk wakaf melainkan paksaan bahkan kewajiban untuk membayar wakaf uang demi mendapatkan apa yang diinginkan nasabah, seperti magang, Praktek Kerja Lapnagan, dan Penelitian.

Perspektif Hukum Islam tentang Pernikahan di Luar Kantor Urusan Agama di Bandar Lampung Ridho, M Ma’shum; Qohar, Abd
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

The tendency of the Bandar Lampung community to choose to carry out marriages outside the Office of Religious Affairs, this is a unique problem and needs to be conducted in a study of the Mandalam. In this paper aims to discuss the factors that cause marriages outside the Office of Religious Affairs in Bandar Lampung City. In this research the method used is a qualitative method, the type of field research, with a sociological juridical approach. Based on the results of the study it was found, that the factors that caused the community to prefer a marriage contract outside the KUA, among others; Customary / traditional factors, more solemn, sacred, comfortable and memorable, can be seen by many people, avoiding gossip and negative images, as well as more easy, simple and practical. The reason is if classified based on traditional factors, there are also factors found ease and comfort. The reason was generated from the statements of various sources with different social backgrounds. Each has its own reasons. But there are still many assumptions of the community who consider the implementation of marriage in the KUA office to spend a lot of money. Increasing the implementation of marriages outside KUA due to lack of socialization carried out by the KUA of Tanjung Karang, Kedaton and Panjang districts, the effectiveness of marriages at the KUA office Abstrak: Adanya kecenderungan masyarakat Bandar Lampung untuk memilih melaksanakan perkawinan diluar Kantor Urusan Agama, hal tersebut menjadi persoalan yang unik dan perlu dilakukan pengkajian mandalam. Dalam tulisan ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung. Pada penelitan ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian field research, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, antara lain; Faktor adat / tradisi, Lebih khidmat, sakral, nyaman dan berkesan, Dapat disaksikan orangbanyak, Menghindari gosip dan image negative, serta lebih mudah, simple dan praktis. Alasan tersebut jika diklasifikasikan ada yang berdasarkan faktor tradisi ada juga didilandasi faktor kemudahan dan kenyamanan. Alasan tersebut dihasilkandari pernyataan berbagai narasumber dengan latar belakang sosial yang berbeda. Masing-masing memiliki alasan tersendiri. Namun masih banyaknya asumsi masyarakat yang menilai pelaksanaan menikah dikantor KUA mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Peningkatan pelaksanaan pernikahan diluar KUA karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Tanjung Karang, Kedaton dan Panjang efektifnya pelaksanaan pernikahan dikantor KUA.

Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 Ilma, Mughniatul
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

After the revision of the Marriage Law, there was a significant increase in the number of marriage dispensation requests. This is due to the age limit for marriage for women who were raised to 19 years. Changes to the regulation were made to overcome the emergencies of child marriages that occurred in Indonesia. Unfortunately, the increase in the number of dispensation requests was not accompanied by strict rules, so that the majority was granted by the judge. Existing rules, both Law No. 16 of 2019 and PERMA No. 5 of 2019 has a legal loophole that makes marriage dispensation permits still wide open using any reason. This means that the practice of underage marriages after the revision of the Marriage Law will continue to occur if the existing rules do not legitimize the reasons behind submitting a marriage dispensation request. The reasons for submitting a dispensation request must be limited to reasons that are very urgent to avoid multiple interpretations. Therefore, there is a need for rules on dispensation that clearly state the main reasons which can be submitted by the parties and also which can be granted by the judge. This is intended to create legal certainty and minimize the practice of underage marriages that occur due to the dispensation of marriage. Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.

Page 2 of 76 | Total Record : 753

1 2 3 4 5

Filter by Year

2019 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 7 No. 1 (2025) Vol 6 No 2 (2024) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol 6 No 1 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5 No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 4 No 2 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4 No 1 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol 3 No 2 (2021) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 2 No 2 (2020) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nafi'ah

Contact Email
Nafiah490@gmail.com

Phone
+6285735682845

Journal Mail Official
jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com

Editorial Address
Jl. Batoro Katong, No. 32, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nafi'ah

Contact Email Nafiah490@gmail.com

Phone +6285735682845

Journal Mail Official jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com

Editorial Address Jl. Batoro Katong, No. 32, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

Location Kab. ponorogo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nafi'ah

Contact Email
Nafiah490@gmail.com

Phone
+6285735682845

Journal Mail Official
jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com

Editorial Address
Jl. Batoro Katong, No. 32, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA