cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edmondus Sadesto Tandungan
Contact Email
pauluslawjournal@gmail.com
Phone
+6287842242232
Journal Mail Official
pauluslawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paulus Law Journal
Published by Universitas Kristen Indonesia Paulus
ISSN : -     EISSN : 27228525     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 124 Documents
 9   10   11   12   13 
Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar Anti, Ni Made Nina Novi; Kurniawan, I Gede Agus
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling sering diajukan di pengadilan Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk menekan angka perceraian, hukum acara perdata menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Namun, efektivitas mediasi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, maupun kultur hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum mediasi berdasarkan hukum acara perdata Indonesia serta menganalisis peran mediator dalam menentukan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis melalui kajian dokumen hukum, peraturan terkait, serta teori efektivitas Lawrence M. Friedman untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran kunci dalam mewujudkan mediasi yang efektif, bukan sekadar formalitas hukum. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar menghasilkan akta perdamaian yang mengikat secara hukum, sedangkan kegagalannya tetap memiliki implikasi terhadap sahnya proses persidangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran mediator dengan kerangka teori Friedman sekaligus penekanan bahwa mediasi di pengadilan negeri—yang lebih sering dipandang sebagai ranah pengadilan agama—juga memiliki urgensi dan implikasi hukum yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum acara perdata khususnya dalam penerapan mediasi perceraian di lingkungan peradilan umum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG KADALUARSA(STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA NOMOR 870/PID.B/2009/PN.JKT.UT) Simorangkir, Alexandro P; Rikmadani, Rd. Yudi Anton R; Rikmadani, Rd. Yudi Anton
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari dan menganalisis elemen-elemen Tindak Pidana serta Pelaku Usaha sebagai Subyek Hukum dalam konteks Penerapan Pasal 8 ayat (1) Huruf g dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan Putusan Perkara Nomor 870/PID. B/2009/PN. JKT. UT. Dalam hal ini, tentang Barang Kadaluwarsa yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis studi kasus. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup putusan hakim, kasus yang akan dianalisis, peraturan perundang-undangan, referensi (literatur), dan jurnal ilmiah yang relevan, serta data dari artikel berita. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi di internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Semua data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis dengan merujuk pada teori atau pandangan dari para ahli. Selanjutnya, teori ini akan dihubungkan dengan alasan atau pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa para hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen harus memiliki pengetahuan tentang sistem hukum yang lebih baik lagi dan bukan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dakwaan jaksa penuntut umum semata sehingga hakim-hakim yang menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang lebih baik lagi.
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA ILMIAH DOSEN: ANALISIS YURIDIS DALAM RANGKA PENINGKATAN REPUTASI AKADEMIK Dharmawati; Sutriani Abubakar
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya ilmiah dosen dengan peningkatan reputasi akademik institusi, studi kasus pada Universitas Ichsan Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi ilmiah dosen serta regulasi terkait perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas ilmiah dosen tergolong tinggi, dengan 596 dokumen yang telah terindeks di berbagai platform seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Namun, hanya 10 karya yang terdaftar dan memperoleh perlindungan HKI. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam perlindungan hak cipta atas karya ilmiah. Padahal, perlindungan HKI memiliki korelasi langsung terhadap reputasi akademik institusi, baik dalam konteks akreditasi, pemeringkatan nasional maupun pengakuan internasional. Reputasi akademik yang kuat menuntut sistem yang menjamin keaslian, kualitas, dan kepemilikan hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan internal, unit layanan HKI, dan strategi kelembagaan yang mendorong integrasi antara publikasi ilmiah dan sistem perlindungan HKI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah sistematis agar perlindungan HKI menjadi bagian integral dari pembangunan reputasi akademik di perguruan tinggi.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PASCA PENETAPAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI PADA PERKARA ANAK Sutriani Abubakar; Ayu Febi Febrianti; Rini Indhyra Khumaerah
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar dan Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pembimbing kemasyarakatan memiliki tanggungjawab dalam memastikan proses diversi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah adanya kesepakatan diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak serta memastikan pelaksanaan sanksi yang disepati dilaksanakan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi monitoring pemenuhan hak-hak anak, bimbingan dan evaluasi perkembangan anak selama waktu yang disepakati. Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah mencegah anak untuk mengulangi tindak pidana serta mendukung rehabilitasi sosial anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik

Page 13 of 13 | Total Record : 124

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025 Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 Vol 5 No 1 (2023): September 2023 Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022 Vol 4 No 1 (2022): September 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022 Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022 Vol 3 No 1 (2021): September 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 Vol 2 No 2 (2021): Maret 2021 Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020 Vol 2 No 1 (2020): September 2020 Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Maret 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019 Vol 1 No 1 (2019): September 2019 More Issue