cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edmondus Sadesto Tandungan
Contact Email
pauluslawjournal@gmail.com
Phone
+6287842242232
Journal Mail Official
pauluslawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paulus Law Journal
Published by Universitas Kristen Indonesia Paulus
ISSN : -     EISSN : 27228525     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 130 Documents
 9   10   11   12   13 
Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar Anti, Ni Made Nina Novi; Kurniawan, I Gede Agus
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling sering diajukan di pengadilan Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk menekan angka perceraian, hukum acara perdata menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Namun, efektivitas mediasi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, maupun kultur hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum mediasi berdasarkan hukum acara perdata Indonesia serta menganalisis peran mediator dalam menentukan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis melalui kajian dokumen hukum, peraturan terkait, serta teori efektivitas Lawrence M. Friedman untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran kunci dalam mewujudkan mediasi yang efektif, bukan sekadar formalitas hukum. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar menghasilkan akta perdamaian yang mengikat secara hukum, sedangkan kegagalannya tetap memiliki implikasi terhadap sahnya proses persidangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran mediator dengan kerangka teori Friedman sekaligus penekanan bahwa mediasi di pengadilan negeri—yang lebih sering dipandang sebagai ranah pengadilan agama—juga memiliki urgensi dan implikasi hukum yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum acara perdata khususnya dalam penerapan mediasi perceraian di lingkungan peradilan umum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG KADALUARSA(STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA NOMOR 870/PID.B/2009/PN.JKT.UT) Simorangkir, Alexandro P; Rikmadani, Rd. Yudi Anton R; Rikmadani, Rd. Yudi Anton
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari dan menganalisis elemen-elemen Tindak Pidana serta Pelaku Usaha sebagai Subyek Hukum dalam konteks Penerapan Pasal 8 ayat (1) Huruf g dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan Putusan Perkara Nomor 870/PID. B/2009/PN. JKT. UT. Dalam hal ini, tentang Barang Kadaluwarsa yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis studi kasus. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup putusan hakim, kasus yang akan dianalisis, peraturan perundang-undangan, referensi (literatur), dan jurnal ilmiah yang relevan, serta data dari artikel berita. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi di internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Semua data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis dengan merujuk pada teori atau pandangan dari para ahli. Selanjutnya, teori ini akan dihubungkan dengan alasan atau pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa para hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen harus memiliki pengetahuan tentang sistem hukum yang lebih baik lagi dan bukan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dakwaan jaksa penuntut umum semata sehingga hakim-hakim yang menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang lebih baik lagi.
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA ILMIAH DOSEN: ANALISIS YURIDIS DALAM RANGKA PENINGKATAN REPUTASI AKADEMIK Dharmawati; Sutriani Abubakar
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya ilmiah dosen dengan peningkatan reputasi akademik institusi, studi kasus pada Universitas Ichsan Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi ilmiah dosen serta regulasi terkait perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas ilmiah dosen tergolong tinggi, dengan 596 dokumen yang telah terindeks di berbagai platform seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Namun, hanya 10 karya yang terdaftar dan memperoleh perlindungan HKI. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam perlindungan hak cipta atas karya ilmiah. Padahal, perlindungan HKI memiliki korelasi langsung terhadap reputasi akademik institusi, baik dalam konteks akreditasi, pemeringkatan nasional maupun pengakuan internasional. Reputasi akademik yang kuat menuntut sistem yang menjamin keaslian, kualitas, dan kepemilikan hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan internal, unit layanan HKI, dan strategi kelembagaan yang mendorong integrasi antara publikasi ilmiah dan sistem perlindungan HKI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah sistematis agar perlindungan HKI menjadi bagian integral dari pembangunan reputasi akademik di perguruan tinggi.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PASCA PENETAPAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI PADA PERKARA ANAK Sutriani Abubakar; Ayu Febi Febrianti; Rini Indhyra Khumaerah
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar dan Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pembimbing kemasyarakatan memiliki tanggungjawab dalam memastikan proses diversi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah adanya kesepakatan diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak serta memastikan pelaksanaan sanksi yang disepati dilaksanakan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi monitoring pemenuhan hak-hak anak, bimbingan dan evaluasi perkembangan anak selama waktu yang disepakati. Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah mencegah anak untuk mengulangi tindak pidana serta mendukung rehabilitasi sosial anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN PROTOKOL PALERMO DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (STUDI KASUS PUTUSAN 1584 K/PID.SUS/2021) Priscilia Putri Embong Rosari; Gita Kezia Pretty Br Bangun; Mardian Putra Frans
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan Protokol Palermo dan UU Nomor 21 Tahun 2007. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian menemukan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik peradilan. Meskipun terdakwa dipidana 3 tahun penjara dan denda Rp150.000.000, perlindungan korban belum optimal. Putusan mengabulkan restitusi Rp26.966.000, namun absen dalam aspek rehabilitasi psikologis, pemulihan trauma, dan pendampingan berkelanjutan. Identitas korban tidak sepenuhnya dilindungi, dan koordinasi antarinstansi masih lemah. Pendekatan peradilan masih berorientasi pada pemidanaan pelaku (offender-centered) daripada pemulihan korban (victim-centered) sebagaimana diamanatkan Protokol Palermo Pasal 6. Diperlukan penguatan sistem perlindungan komprehensif, koordinasi kelembagaan yang sinergis, dan implementasi efektif mekanisme rehabilitasi untuk memenuhi standar perlindungan korban TPPO.
Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia Safitri, Berliyani Indah; Al Qodar Purwo S
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta gono-gini merupakan salah satu isu yang kompleks dan sering muncul dalam konteks perceraian, khususnya terkait dengan pembagian aset yang diperoleh selama masa pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dengan aspek hukum yang berkaitan dengan status harta gono-gini mencakup barang-barang yang diperoleh atau dibangun setelah perceraian, yang dananya berasal dari harta bersama. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menekankan bahwa asal-usul biaya menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu barang termasuk dalam pengertian harta gono-gini. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun suatu barang diperoleh setelah proses perceraian, apabila barang tersebut dibiayai dari harta bersama (harta gono-gini), maka barang tersebut tetap termasuk dalam pembagian harta bersama. Proses pembagian harta gono-gini dapat dilakukan melalui mediasi ataupun melalui keputusan pengadilan, bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, terdapat yurisprudensi yang memberikan pedoman hukum terkait pembuktian asal usul kepemilikan harta, yang bertujuan untuk menentukan status aset tertentu sebagai bagian dari harta bersama atau harta pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi praktisi hukum serta individu-individu yang memerlukan kepastian hukum dalam konteks konflik perceraian.
Tinjauan Analisis Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Anastasia, Fransiska; Anastasia , Fransiska; Al Qodar Purwo S
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis hukum mengenai hak waris anak dalam perkawinan siri merupakan isu yang penting dalam konteks hukum di Indonesia, meskipun praktek ini sering muncul dalam masyarakat. Isu ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama yang berkaitan dengan hak waris anak yang lahir dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak dalam konteks perkawinan siri berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang mencakup analisis undang-undang, studi kasus, serta putusan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri secara otomatis memiliki hak waris terhadap ibunya, sementara hak waris terhadap ayahnya harus dibuktikan secara hukum, melalui mekanisme pengakuan atau penetapan hubungan darah di pengadilan. Meskipun perkawinan siri diakui dalam perspektif agama, status hukum anak yang dihasilkan dari jenis perkawinan ini seringkali menjadi perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri berhak atas warisan dari ayah biologisnya, asalkan hubungan darahnya dapat dibuktikan. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam perlakuan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri, yang sebelumnya dipandang sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hak waris dari ibu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum serta penguatan peran pengadilan dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak dalam konteks hak waris.  
Resolution of Digital Technology Patent Disputes in Indonesia: Case Analysis of Nokia and PT Bright Mobile Dwi Azzahra, Regita; Regita Dwi Azzahra; Upik Mutiara; Amiludin
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

he rapid development of digital technology has increased the economic value of inventions based on software, algorithms, and information technology systems, while simultaneously leading to a rise in patent disputes in Indonesia. Digital patents possess unique characteristics, as they are intangible, easily replicated, and frequently involve cross-border licensing arrangements, which complicates legal enforcement. This study aims to analyze the urgency of resolving digital patent disputes and to evaluate the effectiveness of dispute resolution mechanisms under Indonesian positive law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, examining Law Number 13 of 2016 on Patents and its practical implementation. The analysis focuses on the patent dispute between Nokia Technologies OY and PT Bright Mobile Telecommunication. The findings indicate that litigation through the Commercial Court faces significant procedural and technical evidentiary challenges, resulting in ineffective dispute resolution. This study concludes that alternative dispute resolution mechanisms, particularly mediation and arbitration, are more suitable for digital patent disputes due to their efficiency, speed, and ability to preserve the economic value of inventions. Therefore, stronger legal policies and adaptive dispute resolution mechanisms are necessary to ensure legal certainty and support the development of digital technology in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN ONLINE PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BPOM Januar Teguh; Margaritha Rami Ndoen
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu produk yang banyak diperdagangkan secara online adalah produk pangan impor. Perdagangan online memudahkan konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi, tetapi tidak semua produk pangan impor yang diperdagangkan online memiliki izin edar dari BPOM. Produk pangan impor tanpa izin edar dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen dan merugikan negara karena pelaku usaha yang menjualnya tidak membayar pajak. Penulisan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan impor tanpa izin edar di Indonesia dan kendala yang dihadapi BPOM Makassar dalam melindungi konsumen terhadap pangan impor yang diperdagangkan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan staf BPOM Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan impor tanpa izin edar yang diperdagangkan online belum efektif, karena masih banyak produk pangan impor yang tidak memenuhi standar mutu BPOM. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi BPOM, seperti jumlah staf yang terbatas, sistem pengawasan yang belum optimal, keterbatasan kerjasama dengan kepolisian, dan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen
TINJAUAN YURIDIS PENYEBAB PELANGGARAN TERHADAP MEREK ORANG LAIN Dharmawati; Muslimah; Sutriani Abubakar
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktor penyebab suatu merek dapat melanggar hak merek orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor penyebab suatu merek dapat melanggar hak merek orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum menggunakan merek yang sama atau sangat mirip baik secara visual, bunyi, maupun konsep dengan merek terdaftar sebelumnya untuk barang/jasa yang sejenis, melakukan pemboncengan reputasi (Passing off/dilusi Merek) yaitu menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal untuk mendompleng reputasi, meskipun tidak selalu satu jenis barang, seseorang dengan itikad tidak baik (Bad Faith) yaitu pendaftaran merek dilakukan dengan sengaja untuk meniru, mengeksploitasi, atau menghalangi pihak lain, kurangnya penelusuran (Search) yaitu kelalaian pemohon merek untuk melakukan pengecekan apakah merek tersebut sudah didaftarkan orang lain, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih, penggunaan tanpa izin yaitu menggunakan elemen grafis, desain, atau logo yang merupakan hak cipta pihak lain dalam merek dagang sendiri, faktor sosio-ekonomis yaitu tingginya permintaan pasar akan produk tiruan murah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual, serta faktor lemahnya penegakan hukum yaitu minimnya tindakan hukum yang tegas membuat pelanggaran terus terjadi.

Page 13 of 13 | Total Record : 130

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): Maret 2026 Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025 Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 Vol 5 No 1 (2023): September 2023 Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022 Vol 4 No 1 (2022): September 2022 Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022 Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 Vol 3 No 1 (2021): September 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 Vol 2 No 2 (2021): Maret 2021 Vol 2 No 1 (2020): September 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Maret 2020 Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019 Vol 1 No 1 (2019): September 2019 More Issue