cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edmondus Sadesto Tandungan
Contact Email
pauluslawjournal@gmail.com
Phone
+6287842242232
Journal Mail Official
pauluslawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paulus Law Journal
Published by Universitas Kristen Indonesia Paulus
ISSN : -     EISSN : 27228525     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 124 Documents
 9   10   11   12   13 
EFEKTIVITAS KINERJA ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS PRO BONO Wahyu
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara hukum memberikan perlindungan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek terutama hak-hak dasar dan tidak dapat dirampas, melainkan harus dihormati dilindungi oleh negara. Namun Dalam implementasinya ada yang diberlakukan secara adil dan juga ada kemungkinan potensi-potensi rawan terjadinya perlakuan yang kurang adil. Maka pemberian bantuan hukum oleh advokat merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Namun dalam penerapan Pemberian bantuan hukum didapati berbagai kendala diantaranya adalah Sumber Daya Terbatas. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yakni bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana aturan terkait penanganan kasus pro bono, serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja advokat dalam menangani kasus pro bono tersebut. Dalam Penulisan jurnal Ini, yang digunakan yakni Metode Penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para advokat yang ada pada DPC Peradi Makassar disebutkan bahwa penanganan kasus pro bono sudah berjalan dan hal tersebut sudah sejak lama, namun Advokat dalam menangani kasus pro bono masih menghadapi beberapa kendala dalam hal ini adalah sumber daya terbatas. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi oleh para advokat, agar kedepannya menjadi lebih efektif dalam menangani kasus pro bono.
KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT Margaritha Rami Ndoen; Carol Dwi Septiano D
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hal jaminan terhadap urusan utang piutang dibutuhkan kepastian keadilan terhadap debitur. Dari sekian banyaknya bentuk jaminan salah satu yang dapat digunakan adalah jenis jaminan fidusia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Penerima Jaminan. Fidusia terhadap Debitur yang dinyatakan Pailit dan bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal Debitur pailit, berdasarkan Pasal 56 UndangUndang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mitode penelitian deskriptif-analisis yg mana menggambarkan pokok-pokok permasalahan menjadi objek penelitian yang dikaitkan dengan undang-undang dan teori-teori yag berkaitan untuk memperoleh kesimpulan. Kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing dan dalam hak melakukan eksekusi apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan tercantum dalam Pasal 29 Nomor 42 Tahun 1999 UndangUndang Jaminan Fidusia serta Objek jaminan fidusia atas kekuasaan penenrima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan.  
PERISTIWA TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KRIMINAL DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH Edgar M. Parinussa; Rachmad Rizky Ananda
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjunjung tinggi HAM, di Indonesia hukum yang mengatur tentang tata cara/proses dalam mengadili seseorang yang melanggar ketentuan dari hukum pidana adalah hukum acara pidana, didalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas salah satunya asas praduga tak bersalah yang mana seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Namun tidak jarang dalam menjalankan tugas sebagai salah satua parat penegak hokum anggota kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana yang belum mempunyai kepastian secara hokum bahwa dirinya telah bersalah.Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tembak ditempat yang dilakukan anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah dan bagaimana pertanggungjawaban dari anggota kepolisian setelah melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menelaah bahan-bahan hokum seperti Perundang-Undangan, aturan-aturan dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan permasalahan, metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan normatif, teknik pengumpulan data dengan cara study kepustakaan dan penelitian lapangan. Menggunakan analisis kualitatif kemudian dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian anggota kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri atau disebut dengan diskresi, sepertitindakan menembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana yang mencoba melarikan diri/melawan petugas dan mengancam keselamatan jiwa petugas/masyarakat. Tindakan ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan anggota kepolisian kepada pelaku karena kewenangan tersebut merupakan tindakan yang dapat diambil ketika berada didalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan Hak Asasi Manusia, sedangkan bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan anggota kepolisian setelah terjadinya pelaksanaan tembak ditempat dilakukan oleh setiap anggota yang terlibat, baik yang memerintahkan maupun yang melaksanakan kewenangan tersebut, bentuk pertanggungjawaban yang memerintahkan ada dua yaitu bertanggungjawab secara administratif dan teknis. Begitu juga dengan yang melaksanakannya bentuk pertanggungjawabannya secara administratif dan teknis.
HAK  LAYANAN KESEHATAN MENTAL DALAM PERPEKTIF HUKUM DAN KONSTITUSI Luhukay, Roni Sulistyanto
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

https://docs.google.com/document/d/1q9V-rE21sAUK7U2awWuQwFmB1VXd8t_0/edit?usp=sharing&ouid=117409050110972185272&rtpof=true&sd=true
EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM  WAJIB PAJAK Buyung, Buyung; Pasaribu, Muldri Pudamo James; Naldo, Rony Andre Christian
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, yang salah satunya dengan membuat kebijakan Program Tax Amnesty Jilid 1. Program Tax Amnesty Jilid 1 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Pematangsiantar. Program Tax Amnesty Jilid 1 diharapkan efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang secara otomatis efektif pula meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui efektifitas Program Tax Amnesty Jilid 1 terhadap peningkatan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan Teori Efektifitas Hukum yang bersinergis dengan Teori Kesadaran Hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Tax Amnesty Jilid 1 di Kota Pematangsiantar belum efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang terhadap fakta hukum tersebut diajukan 2 (dua) solusi. Abstrac The Government is always traying to increase revenue from the tax sector, one of which is by creating a Tax Amnesty Program Volume 1 policy. The Tax Amnesty Program Volume 1 is implemented in all regions of Indonesia, one of which is in Pematangsiantar City. The Tax Amnesty Volume 1 Program is expected to be effective in increasing Taxpayers’ legal awareness, which will automatically be effective in increasing revenue from the tax sector. This research aims to analyze to determine the effectiveness of the Tax Amnesty Volume 1 Program in increasing the legal awareness of Taxpayers in Pematangsiantar City. This research is a type of normative research, using a holistic normative juridical method, using a primary data and secondary data. The data obtained was analyzed deductively qualitatively, which was further analyzed based on legal norms and Theory of Legal Effectiveness which is synergistic with the Theory of Legal Awareness. The results of the research concluded that the Tax Amesty Program Volume 1 in Pematangsiantar City had not been effective in increasing Taxpayers’ legal awareness, for which 2 (two) solutions were proposed regarding these legal facts.
PENEGAKAN HUKUM GUNA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PASCA IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE BERUJUNG MAUT Tagor Efendi; Rony Andre Christian Naldo
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengimplementasian Restorative Justice (RJ) merupakan realisasi asas ultimun remedium, sehingga penegakan Hukum Pidana lebih tegas dan humanis. Salah satu perkara laka lantas yang diimplementasikan RJ adalah perkara laka lantas Yx dengan Mx. Pasca pengimplementasian RJ, sebab kondisi yang semakin memburuk selama perawatan 2 (dua) hari di rumah sakit, mengakibatkan Mx meninggal dunia (laka lantas berujung maut). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui manfaat implementasi RJ dan penegakan hukum guna pertanggungjawaban pidana pasca implementasi RJ yang berujung maut dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan teori hukum, yakni Teori Manfaat dan Teori Penegakan Hukum yang bersinergis dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 5 (lima) manfaat implementasi RJ dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun. Tidak dilakukan penegakan hukum lebih lanjut guna pertanggungjawaban pidana pasca implementasi RJ yang berujung maut dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun.
EMPLOYMENT MIGRATION SERVICE PROTECTION: FORMULASI PERATURAN KEBIJAKAN DALAM PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Mutiah Wenda Juniar; Muh. Ramadhansyah Prasetia; Muhamad Fitra Rahman; Rifki Alfian; Nur Annisa, Arini
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan proses pelayanan dalam penempatan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum berjalan secara efektif sehingga banyak calon PMI lebih memilih jalur non prosedural. Hal ini tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup PMI di luar negeri yang seringkali menghadapi kesulitan. Tindakan kekerasan, pelecehan, dan kondisi kerja yang buruk kemudian menjadi tantangan bagi PMI non prosedural yang diakibatkan belum adanya aksesibilitas dalam proses layanan migrasi kerja yang lebih memudahkan PMI memilih jalur secara prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kedudukan dan efektivitas peraturan kebijakan dalam layanan migrasi kerja serta mengembangkan model peraturan kebijakan yang mampu mewujudkan layanan migrasi kerja yang terpadu dan efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Wawancara mendalam (indepth interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini meliputi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kebijakan memiliki kedudukan penting dalam proses penempatan dan pelindungan PMI sebagai eskalasi kebijakan. Efektivitas peraturan ini memerlukan integrasi dengan berbagai aspek layanan migrasi kerja yang terpadu, mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan teknis lainnya yang berlaku di semua tingkatan pemerintahan. Dengan adanya peraturan kebijakan yang komprehensif dan terpadu, hak-hak fundamental PMI dapat terlindungi dengan lebih baik, menciptakan layanan yang transparan, efektif, dan aman bagi pekerja migran.
KNITTING THE LIMITS OF FREEDOM: ARTICLE 1337 OF THE CIVIL LAW BOOK AND DYNAMICS OF BUSINESS CONTRACTS Febrianty, Yenny; Putri, Viorizza Suciani; Riana, Ana; Syahbana, Rio Akmal; Fitriani, Rini; Yuliana, Tora
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study's primary objective is to examine how Article 1337 of the Civil Code governs the boundaries of freedom of contract in Indonesian corporate contracts. This article aims to safeguard the parties' freedom to enter into agreements by preventing abuse that harms other parties or violates legal and moral standards. This research combines a normative technique with a legislative approach, closely examining primary, secondary, and tertiary legal texts to comprehend the application of Article 1337 in business practice. According to the findings, Article 1337 is crucial since it establishes explicit boundaries on contract freedom; yet, the efficacy of this provision is greatly reliant on the thoroughness of law enforcement and judicial interpretation. We identified subjectivity in determining public decency and order, along with an informational and power imbalance between the parties, as the primary obstacles to putting this article into practice. Therefore, consistent enforcement of the legislation and clearer standards are necessary for the fair and efficient enforcement of Article 1337.
STRENGTHENING THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN CONTRACT DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA Ruchban, Dwi Hasrianty
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In light of the rise of digital technology and internationalization, this research intends to investigate how the concept of good faith is being used and reinforced in Indonesian contract dispute resolution. An essential premise for the honest, open, and fair execution of contracts is the notion of good faith, as outlined in Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code (KUHPer). The settlement of contract disputes must take into account the application of the norm of good faith in both offline and online contracts, due to the rise of electronic transactions governed by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Applying a qualitative analytical technique to primary, secondary, and tertiary legal sources, this research takes a normative legal stance. The research found that when people don't behave in good faith, it may affect the contract's legality, how the parties' rights and responsibilities are carried out, and how disputes are resolved. For contracts to be fair and afford parties more protection in the event of a disagreement, the concept of good faith must be strengthened.
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL CONTRACTS REVIEWED IN CIVIL LAW Rizkia, Nanda Dwi; Arzuna, Pit; Winarsasi, Putri Ayi; Utama, Liza; Mustikowati, Endang; Huda, Khoirul
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 epidemic has significantly altered the execution of business contracts, especially with regards to the renegotiation of duties and the use of force majeure. In light of the difficulties brought on by the pandemic, this research examines the ways in which Indonesian civil law, as codified in the Civil Code, deals with matters such as contract modifications. Studying both primary and secondary sources of law is at the heart of the normative legal research methodology. It is frequently necessary to renegotiate contracts in order to modify rights and responsibilities, since the study's findings demonstrate that force majeure does not necessarily apply to all contracts in a pandemic scenario. Findings from this research stress the need for more lenient laws to resolve contract disputes in the midst of the epidemic and for more transparent rules to govern the use of force majeure.

Page 11 of 13 | Total Record : 124

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025 Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 Vol 5 No 1 (2023): September 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023 Vol 4 No 1 (2022): September 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022 Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022 Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 Vol 3 No 1 (2021): September 2021 Vol 2 No 2 (2021): Maret 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020 Vol 2 No 1 (2020): September 2020 Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Maret 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019 Vol 1 No 1 (2019): September 2019 More Issue