Paulus Law Journal
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Articles
124 Documents
<![CDATA[KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Liberthin Palullungan]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keanggotaan Indonesia pada Interntional Bank for Reconstruction and Development merupakan salah satu langkah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagai cita-cita bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup IBRD terkait fungsi dan kedudukannya bagi negara-negara anggotanya serta menggambarkan status dan peranan Indonesia sebagai anggota IBRD dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara normatif atau doktrinal yang artinya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melainkan diperoleh melalui pihak lain yaitu melalui studi kepustakaan berupa buku-buku terkait, skripsi, jurnal-jurnal, artikel, karya tulis serta berbagai informasi yang didapatkan melalui internet dengan pendekatan konseptual dan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup Bank Dunia/IBRD tidak hanaya terbatas fungsinya pada pemberian bantuan pinjaman finansial tetapi juga bantuan teknis terkait layanan konsultasi dan strategi melalui program pembangunan nasional. Sebagai anggota IBRD, Indonesia berstatus sebagai negara menengah kebawah yang sebelumnya merupakan negara menengah keatas berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) dan berstatus sebagai negara maju pada WHO yang memiliki pengaruh pada pembangunan nasional Indonesia.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI PROSES KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BAGIAN DARI RESTORATIVE JUSTICE(Studi Masyawarakat Wasuponda, Sulawesi Selatan) ]]>
<![CDATA[Des Maicho Elwin]]>;
<![CDATA[Pasolang Pasapan]]>;
<![CDATA[Edgar Michael Parinussa]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[semua pihak dalam suatu tindak pidana tertentu dan bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat dimasa yang akan datang. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal sebagai bagian dari Restorative Justice di masyarakat Wasuponda khususnya adat Padoe, serta dapat mngetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dewan adat maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal sebagai bagian dari restorative justice di masyarakat Wasuponda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder (penelitian kepustakaan (Library Research)) berupa Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul, kemudian data primer penelitian lapangan (Field Research)) berdasarkan wawancara dengan dewan lembaga adat Padoe. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh penulis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses kearifan lokal sebagai bagian dari restorative justice di masyarakat dengan Adat Padoe di Wasuponda sudah dilakukan sejak lama. Pihak Kepolisian Sektor Wasuponda berkordinasi dengan dewan Adat Padoe dalam menghadapi pidana ringan sebagai keputusan yang adil, cepat dan dengan biaya ringan. Untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan keadilan dengan keaifan lokal maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya proses penyelesaian tindak pidana ringan secara kearifan lokal sebagai bagian dari restorative justice sehingga adanya pemahaman di masyarakat.]]>
<![CDATA[NOTIFIKASI PENGAMBILAN SAHAM OLEH KPPU DALAM UPAYA MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Ridha Hitalalla Hayuningtyas]]>;
<![CDATA[Nyulistiowati Suryanti]]>;
<![CDATA[Sudaryat]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki fungsi pengawas persaingan usaha di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya pada pengambilalihan saham melalui sistem notifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menentukan, serta merumuskan mengenai praktik pelaksanaan sistem notifikasi pada pengambilalihan saham (akuisisi) berkaitan dengan upaya pengawasan KPPU dalam rangka pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis yaitu dengan menelaah suatu hal yang memiliki hubungan dengan permasalahan permasalahan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis- normatif yang merupakan pendekatan peneletian menitikberatkan pada studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan metode analisis data dengan analisis yuridis-kualitatif.Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa fungsi pengawasan oleh KPPU pada pengambilalihan saham (akuisisi) dilaksanakan menggunakan dua sistem yaitu Pre-Notifikasi dan Post-Notifikasi sehingga terjadi dualisme hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN SATWA LANGKA MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES ]]>
<![CDATA[Deppa Ringgi]]>;
<![CDATA[Suarni. S]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Komunitas lokal mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari perdagangan satwa liar, karena keuntungan besar didapat oleh pedagang. Penelitian in bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman penerapan CITES dalam upaya perlindungan satwa langka dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan pengambat yang memengaruhi CITES dalam rangka upaya perlindungan satwa langka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, baik dalam hukum internasional maupun nasional menyangkut penerapa CITES dalam perlindungan satwa langka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan CITES terhadap perlindungan satwa langka telah diatur secara tegas dalam konvensi CITES 1973 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kerangka kerja dan mekanisme CITES dipakai bersama secara sistematis oleh 184 negara untuk mengatur dan memonitor perdagangan satwa dan (2) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi CITES dalam upaya perlindungan satwa langka, yaitu cakupan hukum yang belum memadai, peran lembaga yang kurang efektif, ekonomi, budaya masyarakat dan pengalihan fungsi lahan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MINAHASA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ]]>
<![CDATA[Joke Punuhsingon]]>;
<![CDATA[Karno M.S. Rumondor]]>;
<![CDATA[Nopesius Bawembang]]>;
<![CDATA[Julius Kindangen]]>;
<![CDATA[Rohyani Rigen Is Sumilat]]>;
<![CDATA[Jocefina Adelleyda Tendean]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji serta menjawab Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta bagaimana pemecahannya. Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian yuridis normatif dan sifatnya deskriptif analisis, menggunakan data primer serta sekunder. Penulis memakai bahan hukum primer yakni UU No. 2 Thn 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 22 Thn 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara saat ini masih lemah, terutama terkait dengan kuantitas pelanggaran yang makin banya, juga berhubungan dengan kemampuan pemahaman kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Urgensitas transportasi ini tampak pada frekuensi kebutuhan dalam penggunaan jasa angkutan bagi mobilisasi orang juga barang sampai ke pelosok tanah air, bahkanpun dari dan ke negara lain. Berbarengan dengan itu, transportasi pula punya peran dalam menunjang, mendorong, serta penggerak pertumbuhan dan perkembangan dari daerah yang punya potensi, tapi belum bertumbuh, untuk upaya meningkatan juga dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.]]>
<![CDATA[PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Annisa Rahmadiana]]>;
<![CDATA[Lies Sulistiani]]>;
<![CDATA[Ajie Ramdan]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Memperoleh pendampingan hukum merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan. Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa selama masa pandemi Covid-19 sedikit banyak mengalami kendala. Beralihnya mekanisme pendampingan hukum selama masa Pandemi Covid-19 yang dahulu dilaksanakan tatap muka secara langsung menjadi daring menggunakan perantara alat elektronik dianggap memicu munculnya hambatan dan kendala bagi Posbakum untuk melakukan pendampingan hukum secara optimal kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana peran Posbakum sebagai penyedia layanan hukum cuma-cuma di pengadilan dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada terdakwa selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, sehingga permasalahan tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan secara langsung. Data lapangan didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterlibatan dengan proses pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Cibinong selama masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya efektif karena dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala-kendala yang menjadikan pendampingan hukum tidak dapat diberikan secara optimal, sebagai akibat dari keterbatasan interaksi dan komunikasi antara penasihat hukum dengan terdakwa dan ketiadaan sarana atau prasarana yang kurang mumpuni.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN SINGLE SALARY DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARAYANG BERPIJAK PADA KEADILAN DAN KELAYAKAN ]]>
<![CDATA[Mohammad Iqbal Asshidiqii1910631010036@student.unsika.ac.id]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ragam problematika serta dinamika mengenai hukum Kepegawaian di Indonesia kini semakin menuntut adanya suatu kebijakan yang lebih memberikan kesejahteraan dengan sistem penggajian yang layak serta berkeadilan. Tujangan kinerja yang besar tidak memberikan jaminan mampu menjauhkan Pegawai dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dengan studi kepustakaan atas bahan hukum primer serta sekunder dan juga pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis, juga pendekatan konseptual menjadi metode penelitian dalam peneleitian ini. Mengingat pada kedudukan ASN sebagai bagian yang begitu sangat penting dalam roda Pemerintahan. Lewat UU tentang Aparatur Sipil Negara, ASN (PNS serta P3K) mendapatkan hak, kewajiban, serta tanggungjawabnya sebagai aparatur Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pegawai menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, pemberian Tukin PNS belum didasarkan pada ukuran kinerja pegawai yang sebenarnya. Ukuran yang digunakan lebih didasarkan pada nilai-nilai dan perilaku yang sangat tidak terukur. Konsep single salary system sebagai suatu sistem yang dapat dianggap memihak serta mampu memberikan kesejahteraan yang berkeadilan serta layak bagi Pegawai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LANJUT USIA TERLANTAR DI KABUPATEN TORAJA UTARA ]]>
<![CDATA[Liberthin Palullungan]]>;
<![CDATA[Astria Tonapa]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diciptakan menurut gambar serta rupa-Nya sehingga dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selain mempunyai hubungan dengan Tuhan, juga mempunyai hubungan dengan manusia yang lainnya, sehingga manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lansia terlantar dan mengetahui peran dinas sosial dalam menangani kasus lansia terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Toraja Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban lansia terlantar berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian, perkerja sosial, pelayanan pekerja sosial, relawan pendamping, dan juga lansia terlantar memiliki hak dan kewajiban yang harus tercukupi baik secara jasmani maupun rohani yang dimana Peran Dinas Sosial Sangat dibutuhkan untuk menangani kasus ini yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KLAUSULA BAKU DALAM PROSES JUAL BELI ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA PADA PERUSAHAAN PROPERTY PERUMAHAN ]]>
<![CDATA[Sardis Pata’dungan]]>;
<![CDATA[Juweni Mangiri]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negeri ini dalam menuju Indonesia Emas 2045 mengalami banyak perkembangan terutama dalam hal bisnis jual beli. Di dalam kalangan masyarakat , tempat tinggal menjadi suatu hal yang sangatlah penting. Sehinggah masyarakat banyak berkeinginan untuk membeli suatu unit hunia atau unit perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Klausula Baku dalam proses jual beli perumahan. Yang mana permasalahan utama dalam skripsi ini adalah perjanjian yang mengandung klausula merugikan konsumen yang terdapat pada transaksi jual beli perumahan yang berakibat pada kerugian Materil oleh Konsumen. Metode penelitian ini adalah menggunakanpendekatan kepustakaan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang digunakan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan piahk yang berkaitan dengan Penerapan Klausula Baku pada proses jual beli Property perumahan, kemudian akitat Hukum dan perlindungan akan konsumen. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu klausula-klasula yang menyebabkan kerugian konsumen pada jual beli perumahan adalah klausul baku yang dilarang pada pasal 18 ayat (1) karena klausula baku yang terdapat pada jual beli perumahan menjadikan konsumen tidak memiliki bargaining power/ daya tawar pada saat proses jual beli tersebut]]>
<![CDATA[POTENSI KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 ]]>
<![CDATA[Kelik Endro Suryono]]>;
<![CDATA[Hartanto]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perwujudan demokrasi rakyat yaitu pemilihan Kepala Daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2020 telah menampakkan berbagai permasalah yang dapat dianggap menurunkan kualitas perhelatan politik tersebut. Perdebatan terus terjadi mengenai calon kepala daerah, bahkan calon anggota DPR/DPRD yang pernah melakukan korupsi, dan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Tampak terjadi korelasi korupsi dikarenakan kebutuhan dana kampanye terkait pilihan kepala daerah. Ruang lingkup korupsi calon kepala daerah perlu menjadi perhatian dari semua pihak agar maraknya korupsi dalam pelaksanaan Pilkada justru meningkat, dan merusak tujuan demokrasi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disisi lain partai politik sebagai pintu pertama yang menjaring calon kepala daerah memiliki peran deteksi dini dalam menelusuri track record calon kepala daerah yang akan diusungnya. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana fenomena/ bayang-bayang korupsi dalam Pilkada Serentak 2024 bercermin dari Pilkada sebelumnya, perilaku politik ini sejenis pula dengan saat adanya pilihan legislatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, kemudian mengkaji data sekunder Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan, sebagai pandangan terhadap potensi yang terjadi di Pilkada serentak 2024. Calon kepala daerah yang melakukan korupsi atau terkait tindak pidana korupsi tidak memiliki legitimasi untuk mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala daerah.]]>
