cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edmondus Sadesto Tandungan
Contact Email
pauluslawjournal@gmail.com
Phone
+6287842242232
Journal Mail Official
pauluslawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paulus Law Journal
Published by Universitas Kristen Indonesia Paulus
ISSN : -     EISSN : 27228525     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 124 Documents
 9   10   11   12   13 
IMPLIKASI HUKUM DAN RESOLUSI SENGKETA DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT PADA SEKTOR ENERGI: STUDI KASUS INDONESIA Mita Fitri Rahmayanti; Rossy Novianty; Sri Indah Ramadhani
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor energi di Indonesia memainkan peran vital dalam perekonomian nasional, terutama dengan meningkatnya permintaan energi akibat pertumbuhan populasi. Pembentukan joint venture (JV) antara perusahaan lokal dan asing menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan energi, memungkinkan berbagi risiko, modal, dan teknologi. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, joint venture sering digunakan dalam proyek-proyek energi di Indonesia. Perjanjian JV mencakup berbagai aspek hukum, seperti pembagian saham, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan. Namun, JV juga dihadapkan pada tantangan hukum dan operasional yang dapat memicu sengketa antara para pihak, terutama terkait interpretasi klausul kontrak, pelanggaran kewajiban, dan pembagian keuntungan. Penyelesaian sengketa ini umumnya dilakukan melalui arbitrase atau litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dan resolusi sengketa dalam perjanjian joint venture di sektor energi di Indonesia, dengan fokus pada tanggung jawab hukum serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Studi ini diharapkan memberikan wawasan baik secara teoretis maupun praktis dalam meminimalkan risiko sengketa dalam perjanjian JV di masa depan.
PERBANDINGAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL DAN FINTECH BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Muhammad Ibnu Prabowo; Mohamad Arip Fakhrudin; Teuku Maudriansyah
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan pembiayaan konvensional dan fintech di Indonesia, dengan fokus pada tantangan regulasi dalam konteks hukum. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini mengeksplorasi celah hukum dan tantangan fintech akibat perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Temuan menunjukkan bahwa regulasi saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, belum mampu memberikan perlindungan konsumen yang memadai, jaminan keamanan data, serta pengawasan lintas yurisdiksi secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan regulatory sandbox untuk menguji inovasi fintech dalam lingkungan yang terkontrol, serta peningkatan kerja sama antar-regulator guna memperkuat pengawasan lintas batas. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi masyarakat dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai risiko yang terkait dengan layanan fintech. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang adaptif dan mampu mendukung perkembangan fintech dengan cara yang aman, adil, dan sesuai dengan stabilitas pasar keuangan di Indonesia. 
ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA BANK DIGITAL Sri Indah Ramadhani
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan pada sektor perbankan di Indonesia, mulai dari bank konvensional hingga kehadiran bank digital. Bank digital, seperti Jenius dan Blu, hadir sebagai alternatif tanpa kantor fisik namun tetap beroperasi secara legal dan menawarkan kenyamanan transaksi instan bagi nasabah. Keuntungan ini semakin terasa saat kebijakan PPKM diberlakukan selama pandemi COVID-19. Meski demikian, bank digital dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait keamanan data pribadi dan transaksi elektronik, terutama pada perangkat yang telah di-root atau jailbreak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi representasi hukum perlindungan konsumen yang diterapkan oleh Jenius dan Blu. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua bank mematuhi regulasi yang ada, Jenius menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat, sedangkan Blu lebih menekankan pada edukasi konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyedia layanan dan regulator dalam memperbaiki kebijakan perlindungan konsumen di sektor bank digital. 
ANALISIS OPTIMALISASI SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI SOLUSI INKLUSIF PENDANAAN UMKM DI INDONESIA Bagus Rizky Wicaksana
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendanaan menjadi salah satu kendala utama yang menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi finansial dan regulasi yang mendukung, pasar modal melalui securities crowdfunding menawarkan solusi alternatif yang inovatif dan inklusif untuk menjawab kebutuhan pendanaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui peran kebijakan sektor jasa keuangan (PJK) dan mekanisme securities crowdfunding. Penelitian ini menggunakan metode  yuridis empiris dengan pendekatan analisis dokumen dan studi literatur. Data dikumpulkan dari regulasi, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), studi akademik serta berita terkait securities crowdfunding dan kebijakan PJK. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, serta efektivitas kebijakan dalam mendukung optimalisasi pasar modal bagi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa securities crowdfunding memiliki potensi besar untuk mendukung pendanaan UMKM dengan biaya yang lebih rendah dan akses yang lebih luas. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan regulasi, literasi keuangan di kalangan UMKM, serta dukungan ekosistem yang kuat dari otoritas dan pelaku pasar. Kebijakan yang adaptif dari sektor jasa keuangan, seperti simplifikasi prosedur pendaftaran dan pengawasan berbasis risiko, menjadi faktor kunci keberhasilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pasar modal melalui securities crowdfunding dapat menjadi solusi strategis bagi pendanaan UMKM di Indonesia, dengan catatan adanya sinergi antara kebijakan PJK, pelaku pasar, dan UMKM itu sendiri.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI CROSSING PADA PASAR MODAL INDONESIA:  STUDI KASUS PT AMMAN MINERAL Hasnan Augustha; Alfa Andreas; Daniel Tampi
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi pasar modal dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum, seperti insider trading dan manipulasi pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis yuridis terhadap peraturan Perundang-Undangan terkait pasar modal, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan regulasi Bursa Efek Indonesia. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan telaah dokumen hukum, dan sumber internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme crossing dalam transaksi pasar modal di Indonesia telah diatur secara rinci untuk memastikan transparansi dan perlindungan bagi semua pihak. Namun, analisis normatif mengungkap adanya potensi risiko pelanggaran hukum dalam praktiknya, khususnya jika transaksi crossing digunakan untuk memanipulasi harga saham atau melibatkan pihak-pihak dengan konflik kepentingan. Dalam kasus PT Amman Mineral, transparansi transaksi dan akuntabilitas terhadap kewajiban hukum menjadi isu utama yang memerlukan pengawasan lebih lanjut dari otoritas pasar modal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap transaksi crossing untuk menjaga integritas pasar modal di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum dan memastikan kepercayaan investor.
KEABSAHAN TINDAKAN PENYIDIK YANG MENGHENTIKAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERLAPOR YANG SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SEBAGAIMANA LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA, TANGGAL 16 MARET 2023 Fenny; Muhammad Ibnu Prabowo
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat kasus dari Laporan Polisi Nomor LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 16 Maret 2023, yang dilaporkan oleh Pelapor atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Apabila proses berhenti di tahap penyidikan, maka harus disertai dengan alasan penghentian perkara tersebut, yang mana dalam hal ini penyidik membuat sebuah surat bernama Surat Perintah Penghentian Penyidikan, yang hanya dapat diterapkan ketika sudah ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tindakan penyidik dalam menghentikan proses penyidikan setelah penetapan tersangka dapat dianggap sah apabila dilakukan melalui forum yang diselenggarakan dalam ranah pra peradilan. Meskipun terdapat pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan Terlapor sebagai Tersangka, penyidikan tidak boleh dihentikan oleh penyidik hanya karena hasil gelar perkara khusus yang berlaku bagi penyidik, sebab pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran atas tugas dan fungsi penyidik, dan tidak serta merta dapat menghentikan proses penyidikan dan penetapan tersangka yang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.  
MODEL MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA Dharmawati; Sutriani Abubakar; Gracesy Prisela Christy
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model ideal mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian, menggunakan model upaya penyelesaian yang ditawarkan, yaitu melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana hak cipta tersebut. Kedua pihak dapat mencari dan mencapai solusi serta upaya terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang”
Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian Selvin Hadi Purba; Devina Yuka Utami; Alrin Tambunan
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era globalisasi saat ini, mobilitas lintas negara semakin mudah dilakukan. Sayangnya, kemudahan ini juga membuka celah bagi maraknya kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crime/TOC), salah satunya lewat praktik eksploitasi tenaga kerja WNI di industri judi ilegal di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana keimigrasian Indonesia berperan dalam melindungi WNI dari ancaman tersebut. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menggali berbagai sumber informasi, termasuk kebijakan, laporan internasional, dan data terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa WNI kerap menjadi korban karena lemahnya penegakan hukum, pemalsuan dokumen perjalanan, serta terbatasnya edukasi tentang migrasi aman. Sementara itu, tantangan di lapangan bagi petugas imigrasi tidaklah mudah: keterbatasan sumber daya, modus perekrutan yang makin canggih, hingga kurangnya koordinasi antarnegara. Namun, berbagai langkah telah dilakukan, seperti memperkuat kerja sama bilateral, memberikan edukasi publik, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan menyeluruh dan kolaboratif menjadi kunci dalam melindungi WNI dari jeratan TOC yang bersembunyi di balik industri judi Kamboja.
Draf Artike Ilmiah Reforma Agraria Dalam PTSL Kab. Tana Toraja Yulianus M. Rombeallo; Marchelina Rante
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dan implementasi reforma agraria dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tana Toraja dilaksanakan dalam 8 tahapan yakni 1. Perencanaan 2. Pembentukan panitia dan satgas PTSL 3. Penyuluhan, 4. Pengumpulan data fisik dan data yuridis 5.Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 6. Pengumuman data fisik dan data yuridis 7. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak dan pengesahan 8.Pembukuan dan penerbitan sertifikat. Implementasi reforma agraria dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap  di kabupaten Tana Toraja belum berjalan optimal namun pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja telah sesusai dengan salah satu tujuan dari reforma agraria mengenai penanganan konflik/ sengketa pertanahan.
Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Elza Qorina Pangestika; Anindita
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini merupakan terobosan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian  empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil pembahasan bahwa proses pendaftaran HT-el dengan sistem elektronik sangat memudahkan proses kerja kreditur, PPAT, dan Kantor Pertanahan yaitu mulai dari mengunggah dokumen, memeriksa, dan memperbaiki data. Setiap pihak juga memiliki koordinasi yang lebih mudah dan cepat antara satu sama lain melalui sistem elektronik, sehingga pendaftaran hak tanggungan elektronik dapat lebih efektif dan efisien. Hambatan dalam melakukan pendaftaran HT-el, masih terdapat gangguan sistem elektronik.

Page 12 of 13 | Total Record : 124

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025 Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024 Vol 5 No 1 (2023): September 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023 Vol 4 No 1 (2022): September 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022 Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022 Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 Vol 3 No 1 (2021): September 2021 Vol 2 No 2 (2021): Maret 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020 Vol 2 No 1 (2020): September 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Maret 2020 Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020 Vol 1 No 1 (2019): September 2019 Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019 More Issue