cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Mukminto
Contact Email
Islrev@mail.unnes.ac.id
Phone
+6224-8507891
Journal Mail Official
islrev@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Gedung Dekanat (K) Kampus Sekaran Gunungpati Semarang, Jawa Tengah 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Indonesian State Law Review (ISLRev)
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 26543125     EISSN : 26548763     DOI : https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ISLRev is intended to be a scientific and research journal for academics, legal scholars, and legal practitioners with focuses on, but not limited to, constitutional law, and state law, administrative law, and all related issues concerning to state law studies. The Journal publishes contemporary articles on law and case analysis, and the Journal published within Bahasa and English both print and online version. The ISLRev is also intended to be Indonesia’s forum for discussion and analysis of constitutional as well as state law issues that affect practitioners. Each issue on ISLRev includes insightful analysis and discussion on state law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2020): ISLRev" : 6 Documents clear
SIBERNETIKA TALCOTT PARSONS: SUATU ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA LAPANGAN KERJA DI INDONESIA Satria, Adhi Putra
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol 2 No 2 (2020): ISLRev
Publisher : Department of Constitutional and Administrative Law, Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.843 KB) | DOI: 10.15294/islrev.v2i2.37317

Abstract

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis, tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan omnibus law, dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan kerja di Indonesia. Tulisan ini akan menggunakan teori sibernetika Talcott Parsons yang digunakan sebagai pisau analisis, untuk menjelaskan fakta yang terjadi saat ini. Hasil analisis menunjukan bahwa proses pelaksanaan omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan kerja di Indonesia, saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut yaitu adalah faktor sub sistem ekonomi, sub sistem politik, sub sistem sosial, dan sub sistem budaya, sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parsons dalam teori sibernetikanya. Pengaruh faktor-faktor tersebut yang kemudian pada saat ini, menimbulkan berbagai reaksi penolakan dari masyarakat Indonesia, sehingga dalam kesimpulanya penulis mengajukan saran kepada pemerintah agar sekiranya proses pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan kerja di Indonesia tidak dilakukan secara terburu-buru, hal ini berguna dalam rangka mengkaji terlebih dahulu, tentang bagaimana pelaksanaan omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan kerja di Indonesia agar dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat.
Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesian Perselisihan non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial Fuqoha, Fuqoha
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol 2 No 2 (2020): ISLRev
Publisher : Department of Constitutional and Administrative Law, Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.328 KB) | DOI: 10.15294/islrev.v2i2.37681

Abstract

Penyelesaian perselisihan non-litigasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan dimana para pihak yang berselisih dapat melakukan perundingan secara langsung antar pihak dan/atau melalui pelibatan pihak ketiga yang netral yang ditunjuk para pihak untuk menengahi dan membantu menyelesaikan perselisihan. Model penyelesaian perselisihan non-litigasi dalam perselisihan hubungan industrial antara lain melalui penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengemukakan kekuatan hukum dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak bila kedua belah pihak bersepakat yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian bersama. Selain itu, penyeelsaian perselisihan non-litigasi memiliki kekuatan hukum eksekusi jika perjanjian bersama terdaftar pada pengadilan hubungan industrial.
Foreign Terrorists Fighters (FTF) Dan Langkah Administrasi Negara Terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Mutaqqim, Muttaqim
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol 2 No 2 (2020): ISLRev
Publisher : Department of Constitutional and Administrative Law, Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1201.615 KB) | DOI: 10.15294/islrev.v2i2.38414

Abstract

Kewarganegaraan seseorang sebagai warga negara Indonesia kembali diuji pada keadaan dimana seseorang memilih untuk meninggalkan negaranya untuk berperang. Pilihan untuk meninggalkan negaranya itu juga melibatkan orang-orang terdekat seperti keluarga. Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan jumlah Forigen Terrorists Fighter (FTF) yang cukup banyak, FTF asal Indonesia juga berpotensi untuk kembali masuk ke Indonesia. Status kewarganegaraan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya dilindungi oleh negara hukum, status kewarganegaraan dalam hal ini berkaitan dengan maksut bahwa tidak boleh ada seorangpun yang tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) maka, bentuk antisipasi negara terhadap kemungkinan ini adalah segala perangkat hukum dan administrasi yang menjadi solusi dari berbagai masalah warga negara. Salah satu contohnya berkaitan dengan fenomena status kewarganegaraan Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan keluarga asal Indonesia beserta hak dan kewajibannya.
Beberapa Catatan dari Limitasi atas Limitasi Pengaturan HAM dalam Konstitusi Prabowo, Rian Adhivira
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol 2 No 2 (2020): ISLRev
Publisher : Department of Constitutional and Administrative Law, Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.731 KB) | DOI: 10.15294/islrev.v2i2.38442

Abstract

Tulisan ini mengulas satu perihal saja, yaitu untuk melihat bagaimana struktur perlindungan HAM dalam Konstitusi di Indonesia khususnya pada UUD 1945 pasca amandemen. Sebagaimana diketahui, hasil amandemen UUD 1945 memasukkan ketentuan HAM dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hanya saja, ketentuan-ketentuan mengenai HAM yang terdapat dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai pembatasan yang dapat dilakukan atas pembatasan hak.
UPAYA PENINGKATAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Cahyani, ferina Ardhi
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol 2 No 2 (2020): ISLRev
Publisher : Department of Constitutional and Administrative Law, Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.446 KB)

Abstract

Environmental problems are increasing every day. This results in a decrease in the carrying capacity of the environment. Population growth also puts a burden on the carrying capacity of the environment. To improve the quality of carrying capacity, it is necessary to implement the principle of sustainable development. With the implementation of sustainable development principles that balance economic, social and environmental aspects, the quality of the carrying capacity of the environment will be better so that the availability of natural resources for future generations will be guaranteed.
Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik Muhtar, Said
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol 2 No 2 (2020): ISLRev
Publisher : Department of Constitutional and Administrative Law, Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.345 KB) | DOI: 10.15294/islrev.v2i2.38528

Abstract

The aim of the article is to analyze financial transparency of the political parties. The methods used normative Juridical. Political parties are an important element of the state system in a country that adheres to the principle of democracy. Political parties can be a place for people to channel their aspirations, but increasingly. Therefore, as an important element in order democracy, political parties must begin to improve more transparent to the public about the management and use of party funds. Law No. 14 of 2008 has provided a standard for political parties wishing to uphold the agreement by making an Information Management and Documentation Officer (PPID).

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2023): Indonesian State Law Review, October 2023 Vol 6 No 1 (2023): Indonesian State Law Review, April 2023 Vol 5 No 2 (2022): Indonesian State Law Review Vol 5 No 1 (2022): Indonesian State Law Review Vol 4 No 2 (2022): Indonesian State Law Review Vol 4 No 1 (2021): Indonesian State Law Review Vol 3 No 2 (2021): Indonesian State Law Review Vol 3 No 1 (2020): ISLRev Vol 3 No 1 (2020): Indonesian State Law Review Vol 2 No 2 (2020): ISLRev Vol 2 No 2 (2020): Indonesian State Law Review Vol 2 No 1 (2019): ISLRev 2(1) Oktober 2019 Vol 1 No 2 (2019): ISLRev volume 1 (2) APRIL 2019 Vol 2 No 1 (2019): Indonesian State Law Review Vol 1 No 2 (2019): Indonesian State Law Review Vol 1 No 1 (2018): Indonesian State Law Review 1(1), October 2018 Vol 1 No 1 (2018): Indonesian State Law Review More Issue