cover
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Articles 351 Documents
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN HASIL PRODUKSI MASYARAKAT NELAYAN: (STUDI KASUS PELABUHAN PERIKANAN BAREK MOTOR, DI KIJANG KOTA, KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU) Ghinanda, Syahdan Naufal; Amanda, Dhea; Jaya, Jepri
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v13i1.10036

Abstract

Kondisi geografis Indonesia dengan sebagian besar negaranya merupakan perairan, dapat menjadi salah satu aspek peningkatan perekonomian negara. Dengan salah satu aspek krusialnya yaitu sarana dan prasarana berupa Pelabuhan perikanan sebagai pusat kegiatan penangkapan, pendaratan, dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi program penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan Barek Motor, di Barek Motor, Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh George C. Edwards III. Ia menawarkan empat indikator penting dalam mempromosikan implementasi yang efektif sebagai jawaban atas penelitian ini yaitu, sumber daya, struktur birokrasi, sikap, dan komunikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan sudah di lakukan, terkait pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sudah termuat dalam perencanaan, namun belum terealisasi karena keterbatasan anggaran daerah. Walaupun demikian, dengan adanya Pelabuhan perikanan tersebut telah berdampak positif dalam mendukung peningkatan hasil produksi nelayan.
DAMPAK KEMISKINAN TERHADAP AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA Sarjito, Aris
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v13i1.10520

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap akses pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan fokus pada pemahaman hubungan antara kemiskinan dan perilaku mencari pelayanan kesehatan, penelitian ini menyelidiki faktor sosial ekonomi utama yang berkontribusi terhadap terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan di masyarakat miskin. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, memanfaatkan data sekunder dari sumber terpercaya seperti survei nasional, laporan pemerintah, dan literatur akademik. Dengan memanfaatkan data yang ada, penelitian ini mengadopsi pendekatan komprehensif untuk memahami kompleksitas hubungan antara kemiskinan dan akses kesehatan di Indonesia. Temuan ini menyoroti dampak signifikan dari kemiskinan terhadap perilaku dan pemanfaatan pelayanan kesehatan di kalangan individu di Indonesia. Kemiskinan ditemukan menjadi penghalang utama yang menghalangi individu untuk mencari pelayanan perawatan kesehatan yang diperlukan, mengakibatkan pengobatan yang tertunda atau tidak memadai. Kendala ekonomi, cakupan asuransi kesehatan yang tidak memadai, dan infrastruktur kesehatan yang terbatas diidentifikasi sebagai faktor sosial ekonomi utama yang berkontribusi terhadap terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan di masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan yang mencolok dalam ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan antara daerah miskin dan tidak miskin di Indonesia. Daerah miskin sering kekurangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan profesional, dan pasokan medis penting, memperburuk tantangan yang dihadapi oleh individu yang hidup dalam kemiskinan. Kesimpulannya, kemiskinan secara signifikan mempengaruhi perilaku dan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Indonesia, memperburuk kesenjangan kesehatan di masyarakat. Mengatasi faktor sosial ekonomi utama yang mendasari terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan di masyarakat miskin sangat penting untuk meningkatkan hasil pelayanan kesehatan di Indonesia.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI SULAWESI SELATAN Astuti, Astuti
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v13i1.12147

Abstract

Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam pelaksanaan kebijakan maupun dalam pengawasannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan fakta dari penelitian secara deskriptif, yang diawali pada Analisa konteks kebijakan hingga penerapan kebijakan hasil wawancara tersebut akan dikaji dalam sudut pandang peran pemerintah dalam pelatihan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelatihan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan belum maksimal jika dilihat berdasarkan indikator dalam kebijakan yang ada yaitu koordinasi lintas sektor Lembaga, fasilitasi dan penguatan kelembagaan, mencakup standar pelayanan minimal bidang Pendidikan, mendorong pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pengawasan administratif, dan teknis edukatif.
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA Suprayitno; Febriani; Mujiarti Ulfah, Sri
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v13i1.12386

Abstract

Pelayanan adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus segala sesuatu yang diperlukan seseorang. Pelayanan hendaknya dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi setiap orang yang membutuhkan. Akan tetapi sangat disayangkan, pelayanan pembuatan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan kota Palangka Raya dalam hal penerbitan sertifikat tanah terbilang cukup lama. Hal ini lah yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah. Dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan kualitas pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif deskritif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelayanan pembuatan sertifikat tanah yang dilihat dari dimensi tangible (bukti fisik seperti fasilitas kantor), reliability (kehandalan pegawai menjalankan tugas sesuai SOP), responsiveness (sikap dan cara pegawai merespon), emphaty (kepedulian dan ikut merasa kesulitan yang dialami masyarakat), telah berjalan dengan baik. Namun kualitas pelayanan pada dimensi assurance (waktu dan biaya dalam pelayanan) masih belum berjalan dengan baik, meskipun dalam pelayanan biaya sudah sesuai dengan SOP, namun waktu penerbitan sertifikat tanah yang terlampau lama.
Tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga: Peran Media Sosial Instagram sebagai Wacana Protes Dinasti Politik Presiden Jokowi Mutiara Sarah Hapsari; Sabiq, Ahmad; Sobandi, Khairu R
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v13i1.12572

Abstract

Artikel ini membahas aktivisme digital peran tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga sebagai wacana protes publik praktik dinasti politik Presiden Jokowi. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Sumber data, yakni data primer berasal dari tagar di postingan media sosial Instagram @fraksirakyat_id. Kemudian, data sekunder diperoleh dari buku serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian kedua tagar terbentuk karena protes dinasti politik tindakan nepotisme. Kekecewaan publik memunculkan #MosiTidakPercaya pada pemerintahan. Konflik kepentingan antara Anwar Usman Ketua MK sekaligus Paman dari Gibran, mengakibatkan tanggapan buruk dari publik mengubah singkatan MK menjadi “Mahkamah Keluarga”.
STUDI PERSEPSI TERHADAP STRATEGI DAN MODEL PERGURUAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH DALAM MERAIH INDIKATOR KINERJA UTAMA Syahirul Alam, Mochamad Doddy; Ayu, Katriani Puspita; Alfri Sandi, Jhon Retei
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v13i1.12585

Abstract

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka memberikan harapan bagi perguruan tinggi untuk berkreasi dan berinovasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan menyelaraskan lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berupa strategi dan model terhadap pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif guna menggali data primer dan data sekunder sebanyak-banyaknya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Tengah memiliki kesiapan yang berbeda-beda dalam menjalankan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kendala keuangan untuk kebutuhan berkreasi dan berinovasi seringkali menjadi hambatan utama. Hal tersebut tidak terlepas dari minimnya dunia usaha dan dunia industry di Kalimantan Tengah. Dengan demikian dibutuhkan strategi dan model implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang lebih fleksibel dan akomodatif sesuai dengan postur keuangan masing-masing perguruan tinggi.
ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU TERHADAP PENERAPAN ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Rismawanti
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v13i1.12587

Abstract

Increased traffic discipline and awareness was realized by the stipulation that the manual ticketing policy was abolished and replaced with an electronic ticketing system. This research aims to analyze the level of perception of the people of Lubuklinggau City regarding the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement system in monitoring traffic conditions in the Lubuklinggau City area. The research was carried out in Lubuklinggau City from October to November 2023, using a survey method. The observation areas are Lubuk Durian sub-district, Jawa Kanan sub-district, Jawa Kiri sub-district, Petanang Ilir sub-district and Simpang Periuk sub-district. Determination of respondents was carried out using a simple random method (Simple Random Sampling). The number of respondents at each research location point was determined based on the percentage of the total population. The respondents taken were adults who use vehicles for daily activities. The number of respondents each taken was 3% of the population in each sub-district. The data obtained was analyzed using SmartPLS software. Based on the research results obtained, several conclusions can be drawn, namely that the level of public discipline in driving in Lubuklinggau City is on average low, while the level of public knowledge and perception regarding the implementation of the ETLE system in Lubuklinggau City is still very low.
Mangku Purel Sebagai Pola Komodifikasi Transaksi Prostitusi di Desa Penataran alifarifin; A. Zahid
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 13 No. 2 (2024): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v13i2.12855

Abstract

Setiap manusia membutuhkan hiburan seperti di hari weekend yang singkat serta tidak memungkinkan untuk berpergian ke luar kota. Sehingga mereka mencari alternatif hiburan yang tempatnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, maka harus ada yang mewadahi salah satunya adalah Karaoke. Karaoke merupakan aktivitas yang populer di mana orang dapat menyanyikan lagu favorit mereka di depan teman-teman atau keluarga. Seperti pada umumnya karaoke yang ada di daerah Desa Penataran menyediakan beberapa ruangan khusus yang digunakan untuk karaoke. Setiap ruangan di siapkan lagu lagu populer, sound sistem dan kelengkapan untuk bernyanyi. Adanya karaoke bisa berdampak pada lingkungan sekitar terutama jika tidak diatur dengan baik. Adanya karaoke bisa berdampak pada lingkungan sekitar terutama jika tidak diatur dengan baik. Adapun fenomena yang terjadi adalah mangku purel sebagai pola komodifikasi prostitusi di Desa Penataran. Dengan adanya fenomena tersebut penelitian ini berfokus pada bagaimana kontribusi mangku purel dalam praktek prostitusi di Desa Penataran. Dan bagaimana prostitusi di samarkan oleh mangku purel sebagai pola Komodifikasi di Desa Penataran. Dengan ini tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kontribusi mangku purel dalam praktek prostitusi di Desa Penataran. Untuk mengetahui bagaimana prostitusi disamarkan oleh mangku purel sebagai pola Komodifikasi di Desa Penataran.
Peran dan Posisi Project Multatuli Sebagai Pers Alternatif Dalam Membela Yang Terpinggirkan dan Menjaga Pilar Keempat Demokrasi Makkah Ramadhan Putra Rizal; Bahri, Syaiful
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 13 No. 2 (2024): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v13i2.12865

Abstract

Dalam konteks era yang ditandai oleh dominasi oligarki dan konglomerasi media, peran media alternatif dalam politik muncul sebagai faktor yang signifikan. Studi ini menginvestigasi signifikansi media alternatif yang kontra-oligarki dalam menghadapi kekuatan oligarki media, dengan mengambil studi kasus Project Multatuli sebagai representasi pers alternatif dari upaya media untuk menjadi antitesis terhadap kekuatan oligarki media yang mendominasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai metode untuk mengambil dan mengolah data dalam menelaah peran Project Multatuli dalam mengungkapkan ketidakseimbangan informasi dan menyuarakan kelompok marjinal yang selama ini kerap luput dari pemberitaan arustama. Penelitian ini menggunakan teori media kontra oligarki yang dikemukakan oleh tapsell (2021) sebagai landasan analisis tentang bagaimana kondisi oligarki media serta kemunculan media alternatif sebagai penyeimbang informasi yang didominasi oleh oligarki media yang ada di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini berkaitan dengan pentingnya pluralitas media dan akses terbuka terhadap informasi sebagai elemen penting serta bagaimana melihat peran media sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan politik dan demokrasi yang sehat serta menjadi medium untuk menyuarakan mereka yang luput dari pemberitaan arustama.
Politik Intervensi Negara dalam Hubungan Industrial Pada Praktik Magang Merdeka Kusnanta, Arya; Irwansyah
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 13 No. 2 (2024): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v13i2.13051

Abstract

Penelitian ini menjelaskan kepentingan negara melakukan intervensi hubungan industrial melalui kebijakan Program Magang Merdeka pada mahasiswa di Indonesia. Analisis berlandaskan teori Hyman (2008) tentang intervensi negara dalam hubungan industrial yang mengajukan premis adanya tiga kepentingan yang tidak selalu sejalan, yaitu: (1) Akumulasi melalui fasilitas penyediaan tenaga kerja sebagai upaya mendorong kinerja ekonomi, produktivitas, dan daya saing. (2) Pasifikasi melalui kontrol sosial negara menggunakan metode-metode formal seperti penyediaan lapangan kerja di pabrik maupun represi langsung kepada tenaga kerja; dan (3) Legitimasi melalui penerapan intervensi sosial untuk meningkatkan kesetaraan dan mendukung partisipasi warga dalam proses politik dan ekonomi sehingga tetap mempertahankan persetujuan populer terhadap pemerintahannya. Asumsi awal penelitian ini adalah negara melakukan ketiga kepentingan intervensi negara dalam hubungan industrial pada praktik Magang Merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis informasi para pihak yang terlibat dalam program Magang Merdeka melalui data primer yang didapatkan dari wawancara dengan mitra dan peserta program Magang Merdeka, serta data sekunder dari studi literatur penelitian terdahulu yang membahas aspek filosofis dan teknis dari program Magang Merdeka. Hasil penelitian menemukan bahwa program Magang Merdeka lebih mengakomodasi dua kepentingan utama negara pada program Magang Merdeka, yaitu fungsi akumulasi dan legitimasi. Fungsi akumulasi menunjukkan bahwa program ini membantu mitra untuk mendapatkan tenaga kerja yang fleksibel dan dibiayai pemerintah, sehingga dapat mengabaikan hukum ketenagakerjaan yang membatasi pekerja kontrak dan peserta magang di luar program Magang Merdeka. Sementara fungsi legitimasi terwujud dalam upaya pemerintah membangun program Magang Merdeka sebagai program dengan citra yang positif untuk mendapatkan dukungan populer dari mahasiswa maupun swasta terhadap kebijakan atau programnya.