Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

aldev
Website

Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ISSN : 27148742 EISSN : 26863782 DOI : https://doi.org/10.24252

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2019): ALDEV" : 8 Documents clear

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL USAHA Nurhildawati Nurhildawati; Marilang Marilang; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar dalam Penanganan Kasus Kartel usaha. Metode Penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris sedangkan sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik wawancara dan observasi. Metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penanganan tersebut berjalan kurang efektif karena pencegahan yang dilakukan KPPU tidak ada target pertahun dan belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah-daerah dan penegakan hukumnyapun bisa memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara karena dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak mengatur berapa kali perpanjangan waktu pemeriksaan perkara. Implikasi dari penelitian ini adalah KPPU harus meningatkan sosialisai pencegahan kartel keseluruh lapisan masyarakat, mengusulkan pembaharuan pada UU No 5 Tahun 1999, bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah, lebih menigkatkan kualitas keahlian penegakan hukum di KPPU.Kata Kunci: Kartel, KPPU, Monopoli.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI KOTA MAKASSAR Andi Ratu Bulqis; Marilang Marilang; Erlina Erlina
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Suatu merek yang dikategorikan palsu itu adalah ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal dan juga mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain. Selain itu penegakan hukum pemalsuan merek ialah dari segi ketentuan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Dan sanksi administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan. Dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut. Maka diperlukannya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek.Kata Kunci: penegakan, pemalsuan merek

PERAN SERTA SEKOLAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI TAKALAR Syahruni Sabir; Andi Safriani; Irfan Irfan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Adapun peran serta sekolah dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di takalar dengan melakukan 2 cara, yaitu : Upaya Preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada anak tentang pentingnya mentaati aturan berlalu lintas, Upaya Represif yaitu dengan memberikan surat teguran kepada siswa atau murid yang masih mengendarai kendaraan bermotor, namun upaya ini belum berjalan maksimal. Faktor-faktor menjadi kendala dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan sekolah dan faktor orang tua. Saran dari penelitian ini antara lain : 1). Kepada pengelola SMP Negeri 2 Takalar, dalam hal pembuatan aturan mengenai ketentuan mengendarai kendaraan bermotor untuk siswa, harus melalui koordinasi dari pihak orang tua siswa dan juga pihak kepolisisan. Agar kiranya ketika terjadi masalah, semua elemen kembali kepada aturan yang telah disepakati. 2). Kepada pihak orang tua agar kiranya tidak memberikan kendaraan kepada anak yang masih di bawah umur, untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.Kata Kunci : Peran Sekolah, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak di bawah Umur.

Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009) Hilmiah Hilmiah; Marilang Marilang; Erlina Erlina
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok masalah yang penulis angkat pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a), (c), dan (d) UU No.5 Tahun 1999 terhadap jasa pelayanan taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan putusan antara Majelis KPPU dan Hakim Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus pelangggaran Pasal 19 huruf (a) dan (d) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka merujuk dari hasil penelitian ini, Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusannya dinilai keliru sehingga perlu diluruskan.Sedangkan, KPPU dan Mahkamah Agung telah tepat dalam menjatuhkan putusannya sehingga perlu dipertahankan.Kata kunci: Diskriminasi, Praktik Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA TERHADAP REHABILITASI MANTAN PENGGUNA NARKOBA Nur Aima; Andi Safriani; Abd Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jumlah penyalagunaan Narkotika (NAPZA) di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 menunjukan angka jumlah yang terkait kasus narkoba sebanyak 74 kasus dengan 127 orang tersangka serta barang bukti yang berhasil diamankan jenis sabu sebanyak 72.785 gram sabu dan 2.578 butir jenis obat tramadol. Mengenai permasalahan tersebut sesuai yang telah tercantum dalam Undang-undang No 35 Bab IX Pasal 54 juga mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi, dimana para mantan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, peraturan pemerintah yang terkait tentang penyelenggaraan kesehjateraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial. Pada tingkat daerah Kabupaten khusus Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bulukummba terdapat pada Nomor 78 tahun 2016 yang membahas tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba.

BEBAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA MAKASSAR A. Astri Surya Ramadani; Kasjim Salenda; Ashabul Kahpi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Visum et repertum peranan penting alat bukti visum et repertum adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain, dan visum et repertum dianggap penting tapi tidak mutlak ada visum et repertum dalam kasus penganiayaan, kecuali dalam kasus tertentu dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.1612/Pid.B2018/PN.Mks, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, visum et repertum, keterangan terdakwa, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman/pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, agar biasa memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.Kata Kunci: Penganiayaan, Visum et Repertum

ANALISIS PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) WALIKOTA MAKASSAR DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN MUTASI Nur Chalil; Andi Safriani; Fadli Andi Natsif
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas sementara (plt) Walikota Makassar memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara hal itu berdasarkan berbagai regulasi yang ada yaitu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, salah satu dari batasan tersebut adalah batasan melakukan kebijakan mutasi aparatur sipil Negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pejabat pelaksana tugas sementara terjadi suatu kebijakan mutasi yang dilakukan pelaksana tugas (plt) Walikota MakassarKata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba.

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN, DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK. (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs) Andi Mahfud Arya Wardana; Jumadi Jumadi; ST Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Kondisi saat ini kejahatan terhadap anak terus meningkat utamanya kejahatan seksual terhadap anak, dan pelaku kejahatan terhadap anak menurut komnas perlindungan anak adalah orang terdekat dari korban (anak). Kejahatan terhadap anak sendiri telah diatur oleh hukum postif di Indonesia misalnya didalam KUHP Pasal 288 & 289, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Terkait dengan kasus persetubuhan terhadap anak pada studi putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN/Mrs. Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku, yang pelakunya adalah ayah tiri dari anak tersebut, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dari korban, hal ini didasarkan pada aturan hukumnya pada Undang-Undang No.17 Tahun 2016 yang berbunyi apabila pelaku dari kejahatan seksual terhadap anak masih dalam lingkungan orang terdekat (ayah) maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya, dan dari pertimbangan hukum hakim tidak terdapat hal yang meringankan terdakwa.Kata Kunci: Anak: Hak Asasi Anak; Kejahatan

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 7 No 3 (2025): Cyber Law and Its Effects to the National Jurisdiction Vol 7 No 2 (2025): The Development of Law Enforcement in the Artificial Intelligence Era Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context Vol 5 No 3 (2023): ALDEV Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady

Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285299036247

Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Ikram Nur Fuady

Contact Email ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285299036247

Journal Mail Official jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady

Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285299036247

Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA