Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 3 (2020): ALDEV"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan ]]>
<![CDATA[Muh. Rudini R. Ibrahim]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.13188
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini untuk mengkaji mengenai Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.Masalah tersebut kemudian disusun kedalam submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1.Bagaimanakah upaya Polisi Kehutanan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep ? 2. Apa saja yang menjadi factor penghambat Polisi Kehutanan dalam mengatasi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris,yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma norma yang berlaku di masyarakat.Sumber data penelitian ini dari data premier dan sukender. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa optimalisasi penanggulangan tindak pidana kehutanan yang dilakukan polisi kehutanan belum sepenuhnya efektif dalam memberantas kerusakan hutan yang dilakukan perorangan maupun perkelompok di desa tabo-tabo,baik berupa sarana maupun prasarana,maka dari itu pemerintah harus ikut campur dalam menjaga kelestarian hutan di indonesia.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Ganti Kerugian Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay) Maskapai Penerbangan Komersial Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurul Qalbi]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14642
<![CDATA[AbstrakPengangkutan udara komersial di Indonesia pasca deregulasi penerbangan tahun 2000 yang dilakukan oleh pemerintah mengalami perkembangan pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan atau maskapai penerbangan saat ini. Padahal sebelumnya hanya 5 maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan. Sejalan dengan pesatnya perkembangan pengangkutan udara ternyata banyak menimbulkan masalah, salah satunya yakni masalah keterlambatan penerbangan (flight delay). Masalah keterlambatan penerbangan ini sangat merugikan penumpang. Karena kecepatan waktu dalam menempuh suatu wilayah menjadikan transportasi ini dipilih oleh kebanyakan orang. Sehubungan dengan masalah keterlambatan penerbangan maka diperlukan suatu aturan yang mengatur mengenai ganti kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penerbangan maskapai penerbangan komersial khususnya di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut dengan masalah ini, penulis melakukan penelitan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama mengenai aturan tentang ganti kerugian keterlambatan (flight delay) penerbangan komersial di Indonesia diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Penerbangan Niaga Berjadwal Di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Kedua, faktor-faktor yang menghambat pemberian ganti rugi dalam keterlambatan penerbangan (flight delay) yakni bisa dari Staff/pegawai serta berbagai sarana yang dimiliki maskapai penerbangan yang dapat menghambat pemberian ganti kerugian dan bisa juga dari penumpang itu sendiri karena kurang aktif dalam meminta hak-nya apabila terjadi keterlambatan penerbangan.Abstract Commercial air transportation in Indonesia after the deregulation of flights in 2000 by the government has undergone rapid development. It is able to be seen from the number of companies or airlines nowadays. Whereas there were only 5 airlines that served flight services for various flight routes. In line with the rapid development of air transportation, there are many problems arising, one of which is the problem of flight delays. This flight delay problem has been very detrimental for passengers due to the fact that the speed of time in traveling to an area makes this transportation chosen by most people. In connection with the problem of flight delays, we need a rule governing compensation caused by flight delays of commercial airlines, especially in Indonesia. To find out more about this problem, the authors conducted a research. The results of this study indicate that: firstly, it was concerning the rules on compensation for flight delays for commercial flights in Indonesia that are regulated in more detail in Ministerial Regulation No. 89 of 2015 concerning Handling of Delay Management in Scheduled Commercial Business Entities in Indonesia mandated in RI Law No. 1 of 2009 concerning Aviation. Secondly, the factors that hinder compensation in flight delays could be from staff / employees and various means owned by airlines that could inhibit compensation and also from passengers themselves because they were less active in asking for rights when there was a flight delay.Keywords: Ganti Rugi; Keterlambatan Penerbangan; Ganti Kerugian Maskapai Penerbangan]]>
<![CDATA[Permohonan Praperadilan Terkait Pencabutan Status Tersangka Pada Kasus Pencurian ]]>
<![CDATA[Evi Almanafia Haris]]>;
<![CDATA[Eman Solaiman]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12818
<![CDATA[Pokok masalah penelitian in in in one in some submasalah or invesment in the inquiry, yaitu: 1) Bagaimana penerapan hukum hakim dalam putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka? 2) Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yuridis normatif yaitu (Statute approach) dan (Case Approach). Sumber data adalah wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Takalar. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan dan analisis data bersifat interaktif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka sudah benar karena Hakim telah membaca dan memeriksa dengan cermat surat permohonan dari pemohon sehingga permohonannya dianggap telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan praperadilan. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka masih belum efektif karena hakim dalam pertimbangannya hanya melihat bukti surat dari tergugat tanpa memperhatikan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan penjahat kepada seseorang kecuali dengan setidaknya dua bukti. Implikasi dari penelitian ini membutuhkan aturan yang lebih rinci sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam memutus perkara praperadilan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan sidang praperadilan, yang terkait dengan pemeriksaan hukum terhadap status suatu lembaga. tersangka. Dalam hal ini untuk memastikan pelaksanaan dan menghindari sewenang-wenang.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin ]]>
<![CDATA[Suhartati Suhartati]]>;
<![CDATA[Hasriani Hasriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.15690
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukum terhadap perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dan mengetahui ketentuan KUHPerdata terhadap hak waris istri dari perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data penelitian adalah data primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber dan dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Ketentuan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bila suami ingin menikah lagi maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Secara hukum suami yang menikah lagi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan bisa batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Karena jika suami menikah lagi tanpa izin istri maka akan mendapat sanksi hukum dalam Pasal 279 KUHP dengan ancaman Pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara. Ketentuan KUHPerdataPasal 852a bahwa hak waris istri dari perkawinan kedua tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterimah oleh salah seorang dan anak-anak dari perkawinan pertama itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri kedua itu tidak boleh melebihi ¼ (seperempat) dan harta peninggalan si pewaris.]]>
<![CDATA[Eksplorasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Bugis Makassar Dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi ]]>
<![CDATA[Herlin Herlin]]>;
<![CDATA[Ainun Nurmalasari]]>;
<![CDATA[Wahida Wahida]]>;
<![CDATA[Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.16997
<![CDATA[Keberagaman suku, agama, dan etnis yang tersebar dari sabang sampai merauke merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Sayangnya, keberagaman tersebut belum diartikan sebagai sebuah anugrah. Hal ini disebabkan karena sikap intoleransi yang masih sering terjadi dikalangan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar terdapat sebuah falsafah hidup yang termanivestasi, yakni budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi yang merupakan budaya suku Bugis yang memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang berkarakter dan memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu khususnya bagi Suku Bugis. Penelitian ini dilakukan untuk menggali, memahami, dan memaknai nilai budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi Bugis Makassar dalam upaya pencegahan sikap intoleransi. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian normatif. Dalam penelitian normatif dibutuhkan data, dimana data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Sipakatau Sipakainge dan Sipakalebbi Bugis Makassar mengandung nilai-nilai toleransi yakni saling menghormati, saling mengingatkan dan saling menghargai yang dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan sikap intoleransi berupa pembentukan kurikulum pembelajaran.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Andi Arvian Agung]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.13190
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menentukan realitas tentang pinjaman online (peer to peer lending), kebijakan dan regulasi tentang Finansial Tekhnologi khususnya untuk perlindungan konsumen terkait pinjaman online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan makalah ini, penulis menggunakan pendekatan empiris yuridis, sumber menulis data yang diperoleh dari dokumen dan perundang-undangan dengan jenis data dalam bentuk data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian: pertama: berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis, beberapa pelanggaran terhadap aturan yang ditemukan oleh penyedia layanan pinjaman online, seperti penyebaran data dan penyalahgunaan, perjanjian antara pihak yang dirugikan peminjam, serta metode penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua: penyebab korban masih merajalela pinjaman online selain karena kurangnya informasi kepada publik tentang keuntungan dan kerugian dari pinjaman online, juga karena regulasi hukum yang rendah. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Rahma]]>;
<![CDATA[Nur Rismawati]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.15689
<![CDATA[Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui factor-faktor penyebab penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Nasabah PT.Adira Finance. Dan Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap putusan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh nasabah PT. Adira Finance. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Diperoleh melalui penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan jangka waktu penelitian selama 1 (satu) bulan. Jenis dan sumber bahan hokum diperoleh dan dikelolah dari Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Analisis bahan hokum adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor penyebab dari tindak pidana penggelapan di golongkan menjadi tiga bagian yaitu factor ekonomi, factor pendidikan dan factor lingkungan. Yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah adalah pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU. RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Pallangga ]]>
<![CDATA[Eskawati Melinda Usman]]>;
<![CDATA[Muhammad Yaasiin Raya]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12841
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Tahun 2018 Di Kecamatan Pallangga. Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Bagaimana penanggulangan korban bencana banjir di Kecamatan Pallangga berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 1 Tahun 2013 dan untuk mengetahui efektivitas Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di Kecamatan Pallangga Jenis Penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi This research discusses the implementation of local regulation No. 1 year 2013 on disaster relief against flood victims in 2018 in Pallangga District. Can be withdrawn the purpose of this research is to know and understand about how to prevent victims of flood disaster in Pallangga district based on district regulation of Kab. Gowa No. 1 year 2013 and to know the effectiveness of local regulations on disaster management in Kecamatan Pallangga This type of research is classified as empirical or field with the research approach used is a juridical approach, as for Data sources of this research are primary and secondary data sources, furthermore the methods of data collection used are interviews and documentation]]>
<![CDATA[Peran dan Tanggung Jawab Legal Officer ]]>
<![CDATA[Asriyani Basri]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14431
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Legal Officer pada Perseroan Terbatas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah peran dan tanggung jawab dari seorang Legal Officer terhadap Perseroan Terbatas, dan Bagaimanakah eksistensi Legal Officer dalam menangani perkara perdata dalam adanya gugatan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi pada Legal Officer di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sangatlah terlihat, Legal Officer di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi dan SOP yang keluarkan oleh perusahaan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahaan Peredaran Narkotika ]]>
<![CDATA[Muhammad Asrul]]>;
<![CDATA[Fadli Andi Natsif]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12336
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan membahas efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi petugas lembaga pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya upaya apa yang dilakukan petugas Lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya peredaran Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris yaitu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan Sistem keamanan yang digunakan adalah Sistem Keamanan Melekat dan Persuasif, Sistem Keamanan Kelompok, Sistem Keamanan Campuran dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat keadaan (situasi) mulai tahapan Maximal Security, Medium Security dan Minimum Security berpedoman terhadap Protap (Prosedur tetap Lembaga pemasyarakatan Sungguminasa yang berlandaskan kepada Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP). Sedangkan, mekanisme upaya penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa menggunakan empat upaya yaitu upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif serta upaya treatment dan rehabilitasi yang merupakan upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Implikasi dari penelitian inidiharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kinerja petugas lapas di bidang pembinaan dan bidang keamanan, juga membuat suatu kerjasama dengan pihak swasta terutama bagi para pengusaha agar dapat menerima dan membantu mengedarkan atau memasarkan hasil kerajinan narapidana selama mengikuti pembinaan dan pembimbingan di dalam lapas agar narapidana terpacu semangatnya untuk membuat kerajinan-kerajinan dan tidak tergantung lagi pada narkotika.]]>
