Articles
<![CDATA[INVESTIGATION AUTHORITIES OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN SYARIAH BANKING ]]>
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.1.358
<![CDATA[This paper aims to explore the authority of the FSA as one of the institutions that deal with crime investigation in banking institutions, especially in Islamic Banking. Investigators FSA has great authority other than the authority to conduct investigations that are not owned by other investigators. The existence of this authority would lead to overlapping investigation with a given investigation agencies such as the police and the prosecutor. Fundamental problems are experienced by the FSA in conducting the investigation is less availability of human resources of FSA investigator. Therefore, inevitably required cooperation with the Police in effecting the FSA investigation. Effectiveness of investigations conducted by the FSA task for banking crimes that occurred in Islamic Banking is need synergy of communication and coordination with the DSN as an institution authorized by the Islamic Banking Act to provide recommendations to other agencies including the FSA if there is suspicion of a criminal offense in Islamic Banking.Key words: financial service authority; investigation; syariah banking]]>
<![CDATA[PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ]]>
<![CDATA[Annur Saputri]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>;
<![CDATA[Fadli Andi Natsif]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.158 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i3.11842
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perkara Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2018/Pn.Mks. Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan diatas adalah adalah penelitian lapangan dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No.634/Pid.Sus/2018/Pn. Mks telah sesuai dengan perundang- Undangan yang berlaku dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan jaksa menggunakan dakwaan tunggal dalam perkara ini. Implikasi dari penelitian ini supaya hakim dalam menjatuhkan putusan sekiranya perlu memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang merigankan terdakwa, sehingga putusan tersebut mengandung nilai keadilan bagi terdakwa dan korban.Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga]]>
<![CDATA[KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Sahrifal Al Qadri]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.593 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13273
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi kedokteran jiwa dalam perkara pidana dan bagaimana kekuatan kekuatan keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana terbagi atas dua yaitu bisa dalam bentuk surat ataupun mengutarakan keterangan langsung dimuka pengadilan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana bernialai bebas, dalam artian hakim bebeas ingin mengikuti atau tidak keterangan ahli tersebut. Saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Hendaknya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang memiliki peranan yang penting dalam proses perkara pidana, senantiasa untuk dihadirkan dalam persidangan walaupun telah melakukan pemeriksaan sebelumnya, guna memperkuat dan meyakinkan hakim dalam membuat putusan 2. Hendaknya kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dapat menjadi dasar untuk hakim menjatuhkan atau mengeluarkan putusan walaupun keterangan dari ahli tersebut tidak mengikat hakim untuk mengikuti keterangan ahli tersebut. ]]>
<![CDATA[Peran dan Tanggung Jawab Legal Officer ]]>
<![CDATA[Asriyani Basri]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14431
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Legal Officer pada Perseroan Terbatas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah peran dan tanggung jawab dari seorang Legal Officer terhadap Perseroan Terbatas, dan Bagaimanakah eksistensi Legal Officer dalam menangani perkara perdata dalam adanya gugatan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi pada Legal Officer di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sangatlah terlihat, Legal Officer di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi dan SOP yang keluarkan oleh perusahaan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda ]]>
<![CDATA[Feby Reski Utami]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i1.15093
<![CDATA[ttMasalah utama dari penelitian ini adalah tindakan yang terkait dengan Pidana Ringan yang diancam dengan kurungan atau pembayaran denda yang dibawa ke perhatian hukum, meskipun perkara ini sudah diatur dalam KUHP dan Perma namun masih dianggap tidak diterapkan dengan baik di Pengadilan terkhusus perkara pencurian ringan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengadilan negeri makassar telah mengadili perkara pencurian ringan sesuai dengan “PERMA Nomor 2 tahun 2012 atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan yuridis empiris, atau fakta yang ada dalam praktek di lapangan. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dalam dua tahap: 1) Teknik Pengolahan Data dalam bentuk klasifikasai data, reduksi data, dan editing data 2) Teknik analisis data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemberlakuan “PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP,”telah mengubah aturan main penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan harapannya adalah bahwa PERMA nomor 2 tahun 2012 akan dirilis pada pedoman untuk menilai kasus yang melibatkan pidana ringan dalam pemeriksaan hakim dan semua instrumen hukum yang menangani kasus-kasus di mana pidana ringan terjadi baik sebagai pelaku, korban, saksi dan pihak menjadi standar dalam proses hukum. Sehingga tujuan menghilangkan segala kemungkinan diskriminasi dalam penegakan keadilan dapat terwujud. Kasus perkara pencurian yang banyak terjadi dan di adili di Pengadilan Negeri Makassar ialalah kasus pencurian dengan kekerasan untuk perkara pencurian ringan pada tahun 2019 hanya terdapat 4 kasus, tahun 2018 terdapat 3 kasus dan tahun 2017 ada 3 kasus yang masing-masing penanganannya telah sesuai dengan apa yang tertera dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 juga implikasinya dibantu dengan “Nota Kesepakatan bersama antara menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, “Kepolisian RI tentang pelaksanaan Penerapan penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta penerapan Keadilan Restoratif. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pid.Sus/2017) ]]>
<![CDATA[Nur Fajar Ramli]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15234
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam utusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim mengadili kasus tindak pidana tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus. Untuk memperoleh bahan hukum yang memuat pembahasan yang akurat, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 adalah berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) UU KIP sebagaimana dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum dan bukan berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP karena didasarkan pada adanya asas hukum “lex specialist derogat legi generali” yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) sehingga ketentuan mengenai penggelapan di dalam KUHP menjadi dikesampingkan. Pertimbangan hukum hakim mengadili kasus tindak pidana tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 adalah dipengaruhi oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan meyakini adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana, hakim juga melihat pada kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan pajak, dimana Ade Agung pada dasarnya hanyalah menjadi korban yang dimanfaatkan oleh Edi Sunarko sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lainnya. ]]>
<![CDATA[Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum ]]>
<![CDATA[Nur Indah Sari Putri]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15357
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak PT Jasa Raharja dalam penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum di Kota Makassar yang terjamin dan di bayar oleh PT Jasa Raharja Tahun 2019 ialah sebanyak 1.261 kasus dari 1.393 kasus. 2) Adapun kendala yang dihadapi oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan dalam melakukan penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di kota makassar ialah: tidak diketahui oleh kepolisian, penumpang kendaraan umum yang menjadi korban kecelakaan tidak terdaftar di manifes, serta mayat korban yang sulit untuk dikenali.]]>
<![CDATA[An Investigation of The Judge's Ruling on Divorce Due to Apostasy at The Religious Court of South Jakarta, Class IA (Maslahat Perspective) ]]>
<![CDATA[Farid Mar’ie Muhammad]]>;
<![CDATA[Sabri Samin]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ International Journal of Islamic Studies Vol 3 No 1 (2023): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ijis.v3i1.39463
<![CDATA[The main problem of this study is an investigation of the judge's ruling on divorce due to apostasy at the religious court of South Jakarta, class IA (maslahat perspective). This study used qualitative research obtained through field research with a juridical approach. The data sources in this study were judges and clerks at the religious court in South Jakarta. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation methods. Meanwhile, technique processing and analysis of the data were carried out in three stages, namely data reduction, data processing, data presentation, and drawing conclusions. This study showed that: 1) The decision of the judge at the religious court in South Jakarta about the revocation of the marriage of the parties with the excuse of apostasy can be understood as the result of the petitioner, who is apostate. So that he was no longer able to create a sakinah mawaddah wa rahmah family. This has to be done to provide legal certainty and benefits for those who adhere to the Islamic religion. 2) The judge's legal consideration mentioned that the divorce has met the requirements for a good reason. 3) Legal consequences of the judge's ruling on divorce based on the reasons for Article 116 in Compilation of Islamic Law (KHI) points (a) to (g) and based on the reasons for divorce, Article 19 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 about the implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 about marriage. It states that a true divorce will only result in the legal consequences of the extinguished joint property, the husband's rights, the obligation to live together, and parental rights; then it will result in the right of guardianship.]]>
<![CDATA[PARADIGMA MAKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Syafruddin, Mursyida]]>;
<![CDATA[Hamsir, Hamsir]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14916
<![CDATA[ Abstract The author's reasons raised the title of this thesis to find out understanding the perspectives of Islamic law and positive law towards aanslag and knowing and understanding how to sanction aanslag in Islamic law and positive law. This type of research is a qualitative research with a normative approach and is a research library. The results showed that there were similarities and differences between Islamic law and positive law in its perspective on aanslag. There are differences in the elements of aanslag as well as differences and similarities in the imposition of sanctions against perpetrators of aanslag. Islamic law and Positive law impose capital punishment as the main sanctions for perpetrators of aanslag. In the difference, there is a substitute Islamic law in the form of ta'zir to the perpetrators of aanslag, while in Positive law there is no substitute punishment but there is only additional punishment for perpetrators of aanslag. Keywords: Aanslag; Comparison; Islamic Law; Positive Law. Abstrak Latar belakang penulis mengangkat judul Skripsi ini untuk mengetahui memahami perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap makar serta mengetahui dan memahami bagaimana sanksi tindak pidana makar dalam hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan merupakan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam perspektifnya terhadap makar. Terdapat perbedaan dalam unsur-unsur makar serta perbedaan dan persamaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana makar. Hukum Islam dan hukum Positif menjatuhi hukuman mati sebagai sanksi pokok bagi pelaku tindak pidana makar. Dalam perbedaanya, hukum Islam adanya hukuman pengganti berupa ta’zir kepada pelaku tindak pidana makar, sedangkan dalam hukum Positif tidak ada hukuman pengganti melainkan hanya ada hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana makar. Kata Kunci : Makar, Perbandingan, Hukum Islam, Hukum Positif.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Putusan Nomor.12/Pid.B/Lh/2019/Pn.Snj) ]]>
<![CDATA[saputra, Ismail]]>;
<![CDATA[Hamsir, Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16363
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dalam perkara putusan Nomor.12/Pid.B/LH/2019/PN.Snj. Jenis penelitian yang dipake yaitu penelitian lapangan adapun sumber data penelitian ini ada dua, data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam perkara Nomor.12/Pid.B/LH/2019/PN.Snj telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini diatur Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak bisa memberikan efek jerah kepada para pelaku dan masyarakat nelayan secara umum.]]>
