Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 3 (2020): ALDEV"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jeneponto ]]>
<![CDATA[Firman Nur]]>;
<![CDATA[M. Chaerul Risal]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12214
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian pelanggaran pelanggaran pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto than 2009. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto, adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah : Komisi Pemilihan Umum, dan Pengadilan Negeri Jeneponto. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penilitian kepustakaan dan wawancara. Untuk menangani sebelum terjadinya pelanggaran pemilu sebaiknya KPU memperketat dalam melakukan bimbingan teknis untuk seluruh petugas yang bersangkutan mulai dari PPK, PANWAS, PPS, dan KPPS agar dapat memperjelas fungsi dan kode etik penyelenggara pemilihan umum. Adapun proses hukum penyelesaian pelanggaran pemilihan umum pada intinya untuk diproses hukum harus ada laporan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu untuk di evaluasi oleh Bawaslu dan di serahkan kepada Tim Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu) untuk kemudian ditindak lanjuti. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penanganan tindak pidana pelanggaran pemilu KPU harus lebih memperhatikan para penyelenggara pemilu, sebaiknya setiap penyelenggara harus menjungjung tinggi integritas agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh oknum-oknum yang ingin berbuat kecurangan. Serta pada proses hukum penyelesaian pelanggaran pemilu penulis mengharapkan harus lebih mengutamakan efek jera misalkan dari hukuman yang didapat oleh pelaku selama 1 tahun 3 bulan di tambah hukumannya menjadi 3 tahun, agar pelaku maupun yang belum melakukan berfikir panjang untuk melakukan hal yang tidak terpuji tersebut.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ]]>
<![CDATA[Muh. Thezar]]>;
<![CDATA[St. Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14230
<![CDATA[Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menyangkut bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntuhkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan itu memangku jabatan dalam rana pemerintahan, maka hal itu diatur secara khusus pada undang-undang lain, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta pada putusan PN Makassar No:411/B/2019/PN Mks mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap tersangka ONE AGUNG SANJAYA bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, akan tetapi sanksi yang diberikan oleh maelis hakim terlalu ringan, majelis hakim bisa saja memberikan sanksi pidana penjara lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan unsur pemberatan pada pasal 374 KUHP. ]]>
<![CDATA[Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Aulia Fajriani Kamaruddin]]>;
<![CDATA[Istiqamah Istiqamah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14243
<![CDATA[Validity of the terms and conditions of the transaction agreement through e-commerce conducted by minors, indicating that the e-commerce agreement shall be valid and declared born upon agreement on the object of the agreed and not regardless of what has been based on the basis of article 1320 civil code by using electronic media as a contract not materialized in writing.This concerns the subjective terms of an agreement. Article 333 civil code stating the proficient adult, whether 21 years old or married and children are not considered capable.E-commerce transactions performed by one of the minors are considered valid as long as they do not harm both parties and the parties who are under the age understand the agreement that must be fulfilled and responsible for what has been agreed and meet the element 1320 civil code. The legal consequences of an e-commerce agreement are lawful pursuant to the term of agreement 1320 of the civil criminal code for the fulfillment of subjective and objective requirements.Keyword : Agreements, Trading, Transactions, E-Commerce. Abstrak Keabsahan Syarat Sahnya Perjanjian Transaksi melalui e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, menunjukkan perjanjian e-commerce dinyatakan sah dan dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan mengenai objek yang diperjanjikan, dan tidak terlepas dari apa yang telah secara dasar diamatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata dengan menggunakan media elektronik sebagai kontrak yang tidak terwujud secara tertulis.Hal ini menyangkut syarat subjektif suatu perjanjian. Pasal 333 KUHPerdata yang menyatakan cakap adalah orang dewasa, baik yang berumur 21 tahun ataupun yang telah menikah, dan anak-anak dianggap belum cakap.Transaksi e-commerce dilakukan oleh pihak yang salah satunya di bawah umur dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan pihak yang di bawah usia tersebut paham mengenai perjanjian yang harus terpenuhi serta bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati, dan memenuhi unsur 1320 KUHPerdata. Akibat hukum dari perjanjian e-commerce adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian 1320 KUHPerdata selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.Kata Kunci: Perjanjian, Jual-Beli, Transaksi, E-Commerce ]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar ]]>
<![CDATA[Ichsan Ariansyah Muchtar]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12617
<![CDATA[Pidana Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan penelitian penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Instansi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar. Hasil dari penelitian ini adalah cara mengurangi pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Takalar, mengingat pemilihan umum adalah perhelatan Masyarakat terbesar di Indonesia di mana masyarakat akan memilih pemimpinnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan kedepan,]]>
<![CDATA[Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Muh. Aswin]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12278
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengkaji permasalahan bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian demi menjaga keamanan wiilayah kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dan kriminologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif (qualitative research). Adapun sumber data meliputi data primer berupa wawancara maupun observasi dan data sekunder berupa jurnal, buku dan data di internet yang berkaitan dengan penelitian. Tingginya tindak pidana di wilayah Makassar menjadi bukti bahwa pihak kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan maksimal sesuai Undang-Undang yang berlaku serta kurangnya pengetahuan tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan serta masih beranggapan bahwa pemeliharaan keamanan adalah tanggung jawab kepolisian. Agar keamanan wiilayah kota Makassar menjadi lebih baik dengan melakukan beberapa hal yakni Kepolisian Makassar diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, memaksimalkan kinerja dari satuan-satuannya serta lebih rutin mengadakan sosialisasi akan pentingnya menjaga keamanan kota Makassar dan Masyarakat harus melibatkan diri untuk menjadi mitra kepolisian, turut serta membantu kepolisian bersama-sama dalam menjaga keamanan wilayah kota Makassar.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam ]]>
<![CDATA[Amiruddin Pabbu]]>;
<![CDATA[Syamsiar Arief]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.16362
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam. Pertimbangan hukum oleh Hakim mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum ]]>
<![CDATA[Reski Eka Putri]]>;
<![CDATA[Muhammad Amiruddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14082
<![CDATA[Masalah utama dari penelitian ini adalah bahwa karena tindakan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dengan kekerasan, dibawa ke perhatian hukum, meskipun posisi perempuan masih dianggap tidak setara dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan: normatif dan sosiologis. Sumber informasi untuk investigasi ini adalah hakim dari pengadilan agama, panitera dan staf pengadilan. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah: wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Sedangkan teknik untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dalam dua tahap: 1) mengelola data dalam bentuk pengeditan dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan PERMA No. 3 2017 diterapkan di pengadilan agama, tetapi implementasinya masih belum optimal karena pengadilan agama memiliki buku referensi sendiri dalam kasus-kasus yang menentukan, dan latar belakang pembentukan Peraturan Mahkamah Agung adalah karena diskriminasi dan stereotip gender yang tersebar luas dalam keadilan di Indonesia. Dan harapannya adalah bahwa PERMA nomor 3 2017 akan dirilis pada pedoman untuk menilai kasus yang melibatkan perempuan dalam berbagai hakim dan semua instrumen hukum yang menangani kasus-kasus di mana perempuan sebagai pelaku, korban, saksi dan pihak menjadi standar. dalam proses hukum. Sehingga tujuan menghilangkan segala kemungkinan diskriminasi terhadap perempuan yang bertemu dapat dicapai oleh hukum. ]]>
<![CDATA[Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Hannat Waladat Maryam]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahpi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14654
<![CDATA[ Hasil dari penelitian ini bahwa ada dua (2) faktor yang menyebabkan pecandu mengalami kekambuhan atau relapse, yaitu faktor internal dan faktor eskternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pecandu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun teman lainnya, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel menjalankan rehabilitasi bagi pecandu yang relapse dengan berbagai program diantaranya ialah program tahapan perubahan perilaku, konseling individu, dan konseling keluarga]]>
<![CDATA[Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral Terhadap Karya Sinematografi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Avelyn Pingkan Komuna]]>;
<![CDATA[Alif Arhanda Putra]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.16755
<![CDATA[Pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi bukan hanya pembajakan tetapi terdapat pula pelanggaran nonliteral berupa peniruan cerita. Berbeda dengan pembajakan, pelanggaran hak cipta nonliteral sulit diidentifikasi karena batasan yang tipis antara ide yang tidak dilindungi hak cipta dan ekpresi yang dilindungi hak cipta. Beberapa sinetron dan film di Indonesia terindikasi memiliki kesamaan cerita dan konten dengan sinetron, film dan karya sinematografi dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria pelanggaran hak cipta berupa peniruan cerita karya sinematografi dan bagaimana regulasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniruan cerita terhadap karya sinematografi merupakan pelanggaran hak cipta]]>
<![CDATA[Legalitas Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Angkot Pete-Pete di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Nirwana Nirwana]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.13056
<![CDATA[AbstrakPelanggaran oleh supir angkot (pete-pete) di Antang Manggala Kota Makassar dari waktu ke waktu telah meningkat, Ini disebabkan oleh manusia itu sendiri kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentigan-kepentingan manusia ceroboh, Lalai, bahkan kesengajaan menjadi actor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang penegakan hokum dan sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas oleh Angkot (Pete-pete). Penulis menggunakan jenis penelitian normatif hukum dimana menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Berdasarkan ketentuan Pasal 273-pasal 313 undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penulis dapat menyimpulkan bahwa hak sanksi untuk diterapkan ialah Pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan. ]]>
