Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2022): ALDEV"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan Di Rumah Sakit Batara Guru Belopa ]]>
<![CDATA[Elmiati Nurdin]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18769
<![CDATA[Dalam proses pembelajaran Praktik klinik, mahasiswa kebidanan tidak terlepas dari konsekuensi hukum sebab selama pelaksanaan praktik klinik (PKK) terjadi interaksi antara mahasiswa dengan pasien sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batas kewenangan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa PKK pada saat terjadi risiko tindakan kebidanan yang di lakukan di rumah sakit Batara Guru Belopa. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan mahasiswa PKK pada saat memberikan tindakan askeb diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa “Terdapat batas kewenangan penanganan kasus dan prosedur mahasiswa yang tercantum dalam buku panduan peserta didik yang disusun oleh bagian akademik atau ketua program studi”. Namun batas kewenangan tersebut masih tidak jelas sehingga pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan pengawasan sepenuhnya dari bidan dapat menimbulkan risiko medis. Selanjutnya Mahasiswa PKK mempunyai perlindungan hukum jika melakukan tindakan askeb sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP), dan teori yang telah diterima di institusi pendidikan kebidanan.]]>
<![CDATA[Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kabupaten Bone) ]]>
<![CDATA[Supriadi]]>;
<![CDATA[Tri Suhendra Arbani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18789
<![CDATA[Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ta’cipong menurut UU No. 6 Tahun 2014, adapun rumusan masalahnya: 1) Bagaimana peranan kepala Desa dalam pengembangan Usaha Milik Desa, 2) Apa kendala Kepala Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam pengumpulan data menggunakan sistem wawancara langsung.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Kepala Desa Ta’cipong dalam melaksanakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa telah dilaksanakan dengan baik, menurut UU No.6 Tahun 2014 dengan melakukan penyertaan modal BUMDes pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sesuai dengan peraturan Desa yang berlaku pada tahun itu, 2) Kendala Kepala Desa yang dihadapi yaitu tidak siapnya pengurus BUMdes dalam memanfaatkan SDA yang ada di desa, sementara kita ketahui bahwa di Desa Ta’ipong terdapat dua Sumber Daya Alam yaitu mata air massakki dan tompoe yang dapat dikelolah untuk menjadi objek wisata, sumber air bersih dan sumber pengairan irigasi bagi para petani. Implikasi penelitian ini adalah : 1) Diharapkan Kepala Desa mampu melaksanakan pengembangan dengan baik, 2) Diharapkan kepada Kepala Desa untuk melksanakan pembinaan kepada pengurus BUMDes supaya mampu memnfaatkan SDA yang ada.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Parkir Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Muhammad Abrari Mansyur]]>;
<![CDATA[Eman Solaiman]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18938
<![CDATA[Penelitian ini membahas terkait masalah pengeloloan paskir ataupun perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir yaitu mengenai keamanan kendaraan yang dititipkan di tempat parkir tersebut. Seringnya terjadi kesalahan ataupun kehilangan kendaraan dan barang-barang di tempat parkir menyebabkan terjadinya perselisihan antara konsumen dengan petugas parkir. Dikarenakan begitu banyak petugas parkir yang tidak mau bertanggung jawab terhadap hilangannya barang atau kendaraan konsumen atau pengunjung. Bukan hanya petugas parkir, pengelola jasa parkir pun biasanya tak ingin mengambil resiko jika terjadi kehilangan suatu barang ataupun kendaraan. Adapun pengelola parkir biasanya selalu beralasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan yang terikat antara penanggungjawab dan konsumen yang telah tertera di karcis parker tersebut, yakni, “Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan kendaraan”, dengan berbagai macam kalimat yang bermakna sama.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri ]]>
<![CDATA[Ryan Nurfitrah]]>;
<![CDATA[Istiqamah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19027
<![CDATA[Tindakan Main Hakim sendiri menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti salah satunya tindak pidana pencurian, perselisihan antar suku yang akhir-akhir ini terjadi di Wilayah kita, yang kerap menjadi pemicu kerusuhan suatu masyarakat yang menimbulkan beberapa korban, banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Kabupaten Takalar? Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya perbuatan amuk massa oleh polres Takalar? Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji kepastian hukum dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teori dan konsep sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan yaitu Polres Takalar. Adapun hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yaitu ; Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepolisian dalam Menangani Kasus Pidana,Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana ,Agar Pelaku dan Calon Pelaku Jerah,anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat,ikut-ikutan, Langkah yang dilakukan oleh Polres Takalar, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif (Pencegahan).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Sosial Media Instagram ]]>
<![CDATA[Andi Rezty Amalia]]>;
<![CDATA[Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19086
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan dalam perjanjian transaksi e-commerce yang tercantum mengenai syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata.Jenis penelitian ini adalah studi pustaka ( literature research) dengan pendekatan yuridis-normatif yakni berkaitan langsung dengan topik permasalahan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hingga karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permaslahan yang diangkat. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara memperoleh, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen- dokumen terkait, editing, mereduksi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian melalui e-commerce dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan dalam kegiatan jual-beli online disosial media instagram apabila adanya pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya dan tidak terlepas dari apa yang telah secara dasar diamatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian Bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam transkasi e-commerce di sosial media instagram yaitu dengan menerapkan tanggungjawab praduga bersalah.Apabila produsen tidak mampu membuktikan ketidakbersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehingga bertanggungjawab seluruhnya atas kerugian yang dialami konsumen.Akibat hukum dari perjanjian e-commerce adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian1320 KUHPerdata selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.Implikasi penelitian yakni diharapkan pemerintah memberikan responsif atas perkembangan masyarakat di dunia transaksi elektronik demi menghindari terjadinya wanprestasi , walaupun ada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, perundangan tersebut juga belum secara teknis mengatur perlindungan konsumen ketika bertransaksi dengan memanfaatkan media online salah satunya yaitu instagram.]]>
<![CDATA[Fungsi Asas Kepercayaan Mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online ]]>
<![CDATA[Nusriyanti Asri]]>;
<![CDATA[Marilang]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19089
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis suatu fungsi asas kepercayan mengenai hukum perlindungan konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual beli melalui elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk menganalisis peran dan fungsi asas kepercayaan serta mengetahui faktor-faktor timbulnya asas kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang undangan, literature, pendapat ahli, makalah-makalah. Penulis menganalisis Bagaimana peran dan fungsi asas kepercayaan dalam memberikan perlindungan hukum konsumen melalui transaksi jual beli online bahwa Asas kepercayaan ini juga sangat penting dalam melakukan kegiatan jual beli. Sebagaimana yang kita ketahui timbulnya rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak disini dapat mengikatkan dirinya kepada suatu kontrak yang telah mempunyai suatu kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang sebagaimana telah di tentukan pasal 1338 ayat (1) KHUP Perdata. Namun dapat menganalisa faktor-faktor timbulnya asas kepercayaan diantara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli online terdapat pada pasal 9 UU RI ITE tentang “Pelaku usaha yang hanya menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan”]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Siti Novriannisya]]>;
<![CDATA[Fadli Andi Natsif]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19092
<![CDATA[Anak sebagai generasi penerus bangsa diberikan perlindungan yang khusus, baik oleh dunia maupun negara. Namun kondisi anak dewasa ini begitu memprihatinkan. Anak dieksploitasi dan dimanfaakan untuk memperoleh keuntungan, baik oleh orang tua maupun orang dewasa lainnya. Terkait dengan kasus tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk dan jenis pidana eksploitasi anak yang dinilai sebagai bentuk kekerasan sesuai dengan hukum perlindungan anak dan meninjau peraturan hukum terkait dengan perlindungan anak khususnya tindak eksploitasi anak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pidana eksploitasi anak menurut hukum perlindungan anak di Indonesia meliputi eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Serta aturan hukum terkait perlindungan anak khususnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum efektif dalam penerapannya sehingga diperlukan pengharmonisasian terkait aturan yang satu dengan aturan yang lainnya.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Konsumen Pada Penerapan Pembulatan Harga Barang Yang Dilakukan Oleh Pihak Penjual ]]>
<![CDATA[Syamsiar Arief]]>;
<![CDATA[Arry Wirrawan]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.28488
<![CDATA[This study provides a description of consumer protection for the right to change money in buying and selling transactions in several minimarkets in Makassar. This study aims to determine the form of payment transactions at minimarkets and the legal consequences of price fixing with unavailable nominal currency. This type of research is a qualitative research with a normative juridical approach through the methods of observation, interviews and documentation. The results obtained explain that several minimarkets as objects of research have implemented promotional methods to attract consumers' interest by applying nominal prices, which in fact some of them no longer exist in the use of currency in Indonesia such as Rp. 8.990,- (eight thousand nine hundred and ninety rupiah). In addition, sellers also often take advantage of rounding off prices, which basically can still be accommodated in currency denominations such as Rp. 9.900, - in which consumers often refuse a refund of Rp. 100,- or the seller replaces the change by using other products such as candy. This kind of trading practice According to Law Number 8 of 1999 there are 5 articles of violation, namely as follows: Violation of article 9 letter (a), article 10 letter (a), article 15, and related to sanctions for transferring change into candy based on the law Number 7 of 2011 then this has violated Article 8 of the UUPK, as a result of this violation can be punished with 5 years in prison or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah), as stated in Article 62 paragraph 1 of the UUPK. (3).]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Kota Makassar) ]]>
<![CDATA[Andi Rahmah]]>;
<![CDATA[Amiruddin Pabbu]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.28489
<![CDATA[This study aims to find out how the application of material criminal law in cases of narcotics possession crimes and to find out what the judges consider in making decisions against perpetrators of narcotics possession crimes. The research method used is normative legal research with a research approach that includes a statutory approach and a conceptual approach. Technique Analysis of the data was analyzed qualitatively, then from the results of the analysis will be poured descriptively. The application of the Material Criminal Law by the Judge to the Crime of Possession of Narcotics Category I in the Decision on Case Number 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks has been correct. The Public Prosecutor used alternative charges, namely: Article 114 Paragraph (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Article 132 (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics, or Article 112 Paragraph (1) of the Law. RI. 35 of 2009 concerning Narcotics. Among the elements of the two Articles charged by the Public Prosecutor. Where the actions and the elements of the Article match each other. The judge's legal consideration of the criminal act of Narcotics Ownership Category I is not a plant in imposing a sentence, it is appropriate because the Judge in case Number 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks imposed a sentence based on witness testimony, defendant's statement, and documentary evidence according to Article 184 KUHAP is legal evidence. Furthermore, the evidence supports the facts revealed in the trial which convinced the judge that the criminal act of Possession of Narcotics Category I was not a plant that actually occurred and that the defendant was guilty of committing it.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros ]]>
<![CDATA[Abd Basir]]>;
<![CDATA[Suhartati]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.30591
<![CDATA[Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa, tata cara memperoleh Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas I.B Maros dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara yaitu tidak dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Adapun tata cara memperoleh itsbat nikah antara lain: (a) Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama. (b) Menghadiri persidangan, (c) putusan / penetapan Pengadilan Agama. Kemudian, akibat hukum dari suatu pernikahan sirri yang sudah mendapatkan itsbat nikah secara otomatis yang berkepentingan akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahan mereka yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya, berfungsi sebagai Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum dan Perlindungan Hukum atas pernikahan itu sendiri. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatatkan dan tidak mengitsbatkan pernikahannya maka kedudukan perkawinan itu adalah: (1) tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, (2) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, (3) tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana (Pasal 219 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (4) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita/isteri dan juga anak-anaknya.]]>
