Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
334 Documents
<![CDATA[Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Tanah di Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Ayzar Yasir Ali]]>;
<![CDATA[Eman Solaiman]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15223
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai “Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Tanah No. 13/Pdt.G/2010/PN. SINJAI”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dibagi menjadi yaitu : 1.bagaimana mekanisme penyelesaian perkara sengketa tanah berdasarkan hukum acara perdata. 2.bagaimana Pertimbangan hukum pengadilan negeri dalam memutuskan perkara sengketa tanah sebagaimana dalam putusan No.13/Pdt.G/2010/PN SINJAI. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan. Jenis lapangan ini digunakan untuk memperoleh data yang valid mengenai tinjauan terhadap putusan Pengadilan Tentang Sengketa Tanah No.13/Pdt.G/2010/PN. SINJAI. Dalam hal ini penulis mengunakan metode Interview (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya suatu pihak yang tidak ikut digugat oleh pihak Pengugat dalam hal ini gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan Majelis Hakim mengagap bahwa gugatan tersebut cacat hukum dan formalitas gugatan tidak terpenuhi. Berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemafaatan, dalam hal ini BPN tidak berlandaskan asas kemamfaatan dalam perkara tersebut, dengan anggapan bahwa Pihak BPN hanya dapat dijadikan Turut Tergugat atau dalam artian pihak BPN hanya menerima dan tunduk terhadap Putusan Pengadilan. Implikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, seharusnya Pengugat lebih teliti dalam mempersiapkan pihak-pihak yang akan digugat di persidangan agar memenuhi syarat sahnya suatu gugatan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Akun Instagram Merupakan Virtual Properti Dalam Jual Beli di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Aurynningthyas Trifqah Jelita]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Radjab]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15292
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan maraknya jual beli di akun instagram yang merupakan virtual property dan akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama endorse antara seller di instagram dengan selebgram. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di kota Makassar dimana banyaknya pengguna instagram dan selebgram. Dengan sumber data adalah primer. Hasil penelitian bahwa faktor penyebab maraknya masyarakat di kota Makassar memilih melakuka transaksi jual beli di instagram karena sangat memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa perlu keluar rumah dimana barangnya dan akibat hukum perjanjian endorsement saat ini hanya menggunakan perjanjian tidak tertulis dianggap sah menurut pasal 1320 KUHPerdata tetapi hal tersebut dapat terjadinya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.]]>
<![CDATA[Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa ]]>
<![CDATA[Rustamin Rustamin]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15279
<![CDATA[Lahirnya otonomi daerah sebagai jawaban atas kritik terhadap sistem pemerintahan orde baru yang bersifat sentralistik, diyakini dapat mewujudkan harapan rakyat Indonesia untuk merealisasikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Indonessia. Baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa. Semangat reformasi yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 juga tentang Pemerintahan Daerah, awalnya dianggap cukup mampu untuk meningkatkan pembangunan desa. Namun seiring berjalannya waktu, di dalam dasar hukum tersebut ditemukan beberapa kekurangan yang membuat otonomi daerah terkesan hanya sebagai resentralisasi dari Undang-Undang sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (field research) kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di kantor desa padang lampe, kecamatan Marrang, kabupaten Pangkep. Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Metode pengumpulan hukum yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan data dari lapangan kemudian direduksi. Peranan kepala desa Padang Lampe sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan kepala desa Padang Lampe yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelakasanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan dan seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile kegiatan-kegiatan desa yang lain. Faktor penghambat untuk menjalankan Otonomi Desa Padang Lampe yaitu tidak adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Padang Lampe, bahkan dengan kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan yang menjadi penghambat, selain itu juga adanya kekurangan perasarana di kantor desa yang ada di Padang Lampe.]]>
<![CDATA[Penerapan e-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa ]]>
<![CDATA[Arina Putri]]>;
<![CDATA[Kasjim Salenda]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15699
<![CDATA[Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan e-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa, telah terlaksana, namun, masih terdapat kendala – kendala, bagi masyarakat yang perkaranya menggunakan e-Court. kendala paling umum adalah salah mengupload file berkas, membayar biaya perkara di hari libur, tidak mengerti alur layanan e-Court sehingga masyarakat tetap harus ke pengadilan untuk bertanya kepada pegawai di pengadilan itu sendiri dan akses jaringan yang kurang memadai. Tidak semua masyarakat mampu untuk menggunakan layanan e-Court terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini kemudian telah menyalahi Tujuan e-Court yang merujuk Kepada Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Mamuju Tengah) ]]>
<![CDATA[Wahyu Diansyah]]>;
<![CDATA[Tri Suhendra Arbani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15214
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh Bawaslu. (2) Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. (3) Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terjadinya beberapa kasus tindak pidana pemilu yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). (3) Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.]]>
<![CDATA[Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar ]]>
<![CDATA[Muh Adnan]]>;
<![CDATA[St Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15272
<![CDATA[Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku.Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.Sehingga dapat dikatan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Kepolisian dalam undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang di peroleh dari lapangan untuk menemukan bukti sosial, semua menganalisisnya dan berusaha melakukan penelitian berdasarkan apa yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi ini dipilih karena memiliki aspek pendukung agar peneliti dapat bekerja dengan baik, Peran Kepolisian dalam menanggulangi Penyalagunaan Narkoba dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkhusu kepada masyarakat agar kiranya dapat menghidari namanya narkoba.]]>
<![CDATA[Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Dan Memeriksa Tindak Pidana Berita Palsu(Hoax) Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[madi, Mardianto]]>;
<![CDATA[Safriani, Andi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i3.15473
<![CDATA[Hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax bertujuan membuat opini publik yang disampaikan melalui informasi media cetak maupun media elektronik, diera globalisi seperti media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya. Maka inilah yang menjadi dasar permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah yaitu : Bagaimana peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax).? Dan Bagaimanakah penyebaran berita bohong di kota Makassar. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Kualitatif. Yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data malalui wawancara langsung terhadap masyarakat setempat meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyebaran berita (hoax). Peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) salah satunya membentuk tim pengawasan yang ciber hoax, yang kerap melakukan patrol di media sosial, kemudian mengonfirmasi kebenaran dibalik berita bohong tersebut dan memberi sanksi kepada para pembuat maupun penyebar berita bohong.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar ]]>
<![CDATA[Ra, Rahmiah Nur]]>;
<![CDATA[Istiqamah, Istiqamah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i3.15491
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan table Jumlah Perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015-2019 bisa kita simpulkan bahwa jumlah perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar cenderung meningkat. Selain itu banyak pegawai negeri yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum yang seharusnya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia justru terjaring kasus korupsi. Maka inilah yang menjadi dasar permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah Yaitu :bagaimanakah Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Hukum. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Lapangan. dengan pendekatan case low dan sosiologi hukum dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Makassar belum berjalan efektif hal ini terlihat dari angka kejahatan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, putusan yang dijatuhkan dari hakim terbukti tidak dapat menekan angka korupsi dan ketidakberanian aparat dalam menjatuhkan putusan yang lebih tinggi ini menjadikan korupsi semakin masif sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam upaya melaksanakan peneggakkan hukum tindak pidana korupsi dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dikota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu : 1) subtansi 2) hukum, struktur penegak hukum, 3) sarana dan prasarana, 4) budaya.]]>
<![CDATA[Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar ]]>
<![CDATA[Baharuddin, Muhammad Jihad]]>;
<![CDATA[amiruddin, Muh.]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i3.15673
<![CDATA[Pokok masalah yang penulis angkat pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Peredaran narkotika di Indonesia yang terus cenderung meningkat terkhusus di kabupeten atau kota dimana hal ini merupakan ancaman yang serius terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Kemudian dirumuskan dalam beberapa sub masalah yaitu : 1. Bagaimana peran Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kab. Polewali mandar?, 2. Bagaimanakah tingkat peredaran narkoba di Kabupaten Polewali Mandar?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data yang mempunyai kaitan dengan materi yang akan diselesaikan dalam skripsi ini menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana dan data lain yang diperoleh dilapangan dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) di kab.Polewali Mandar untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi, kerjasama berbagai pihak, serta membentuk tim pengawas disetiap daerah merupakanu upaya BNN dalam pemberantasan narkoba di kota Polewali Mandar. Kemudian berdasakan hasil servei terdapat 12.000 orang meninggal sia-sia setiap tahunnya akibat penyalagunaan narkoba atau rata-rata 32 orang setiap hari.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kontrak Non Competition Clause Dalam Perspektif UU No. 30 Tahun 200 Tentang Rahasia Dagang ]]>
<![CDATA[Razak, Reza Anugerah]]>;
<![CDATA[Rajab, Syamsuddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i3.15991
<![CDATA[Studi ini bertujuan mengangkat suatu permasalahan yang kerap terjadi di dunia pekerjaan. Permasalahan yang timbul antara pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh. Masalah yang dimaksud adalah pencantuman Non Competition Clause dalam kontrak kerja yang dianggap dapat merugikan pihak pekerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah kedudukan hukum pencantuman Non Competition Clause pada kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan, dan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan terhadap rahasia dagang perusahaan dengan pencantuman Non Competition Clause dalam kontrak kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti peraturan perundang-undagangan dalam pencantuman Non Competition Clause terhadap kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpukan data-data yang ada baik itu melalui undang-undang, buku-buku, majalah, website, dan dokumen.]]>
