Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurnal Adabiyah Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Ulumuna Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Kasjim Salenda, Kasjim
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia Salenda, Kasjim
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 54, No 1 (2016)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2016.541.95-121

Abstract

This article examines the prevalence of child marriage in South-Sulawesi Indonesia including people’s perceptions and its factors contributing to child marriage and the use religion to justify their actions. They perceive child marriage as the marriage conducted prior to the age of 16 for woman and of 19 for man as stipulated in the Marriage Law No.1 of 1974, as well as the marriage before ‘akil balig’. Various determinants for child marriage are cultural norms or values of ‘siri’ (shame) for family honour; family prestige and kinship; uneducated parents; economic burden for family and inconsistency in legislation. No religious teachings or Islamic Law clearly support the prevalence of child marriage because the purpose of marriage in Islam is to perform a happy and harmonious relationship among the couple. The use of the Prophet Muhammad’s marriage to Aisha in the age of six as the fundamental basis for child marriage is unjustified.[Tulisan ini membahas kasus-kasus pernikahan anak di Sulawesi Selatan, termasuk persepsi masyarakat dan faktor-faktor pendukungnya diantaranya penggunaan dalil agama (Islam) untuk membenarkan tindakan tersebut. Masyarakat memahami pernikahan anak sebagaimana tercantum dalam UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan anak terjadi pada usia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dan atau mereka yang belum akil balig’. Beberapa factor dominan dalam pernikahan anak antara lain; norma adat lokal (‘siri), kehormatan keluarga dan kerabat, orangtua yang kurang terpelajar, beban ekonomi keluarga dan ketidakkonsisten penegakan peraturan. Pada dasarnya tidak ada ajaran Islam atau fiqih yang secara tegas mendukung pernikahan anak karena tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah kebahagiaan dan keharmonisan hubungan antar suami istri. Menggunakan rujukan pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah saat usia enam tahun merupakan perkara yang tidak bisa dibenarkan.]
IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI PENDUKUNG PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Telaah Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs Tentang Pembataln Hibah Di Pengadilan Agama Maros) Sucianti, Indah; Salenda, Kasjim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14911

Abstract

Abstrak Skripsi ini membahas tentang implementasi pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian terhadap kasus perdata dalam perspektif hukum acara perdata dan hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas kedudukan pemeriksaan setempat (descente) sebagai alat bukti pelengkap utamanya dalam kasus perdata kebendaan, karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai kedudukan pemeriksaan setempat itu sendiri sehingga terkadang hasil yang didapatkannya membuat masyarakat itu sendiri kecewa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian yang digunakan adalah gabungan normatif dan empiris untuk metode normatif pengumpulan datanya ditempuh dengan mengkaji dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, ataupun teori hukum, dan untuk metode empiris, pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek sengketa, baik letaknya, luasnya, maupun batas-batas obyek sengketa, Bahwa pemeriksaan setempat merupakan sidang pengadilan meskipun dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.Kata Kunci : Implementasi, Pemeriksaan Setempat, Pembuktian, Hukum Acara Pedata. Abstract This thesis discusses the implementation of local examination as supporting evidence of civil cases in the perspective of civil procedural law and Islamic law. This study aims to reinforce the position of the local examination (descente) as a complementary evidence, especially in the civil civil case, because there are still many people who do not understand the local examination position itself so that sometimes the results obtained make the community itself disappointed. This research is a field research, with the research method used is a combination of normative and empirical for normative methods of data collection pursued by reviewing and using various secondary data such as legislation, court decisions, or legal theory, and for empirical methods, data collection is taken by interview. The results of this study indicate that the results of the local examination function to obtain certainty and more detailed information relating to the object of the dispute, both its location, extent, and boundaries of the dispute object, that the local examination is a court hearing even though it is carried out outside the Court building, so the results obtained from the local examination are equated with the facts found in the trial.Keywords: Implementation, Local Examination, Proof, Pedata Procedure Law.
Tradisi Makkuliwa Lopi Pada Masyarakat Mandar Balanipa Dalam Perspektif Hukum Islam Arhamarrahimin; Salenda, Kasjim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.24584

Abstract

The focus of the research discussion is on: The history of the makkuliwa lopi tradition in the Mandar Mandar community in the Balanipa District, Polewali Mandar Regency, the process of implementing the makkuliwa lopi tradition in the Balanipa Mandar community, Polewali Mandar Regency and the perspective of Islamic law in the makkuliwa lopi tradition in the Balanipa Mandar community, Polewali Mandar Regency. This study shows that fishing traditions such as makkuliwa lopi by the Mandar Majene community have the intent and purpose of celebrating the new boat and asking for prayers for safety and blessings for the boat. The implementation of the tradition can take place at any time but the time and its implementation still take into account the time and day that are considered good. The perpetrators of this tradition are boat owners, local priests, boat builders and mustard (captain) boats. The implication of this research is that Mandar fishing traditions such as makkuliwa lopi need to be maintained and get more attention from the younger generation in order to know the diversity of local wisdom
Praktik Moderasi Beragama di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam Nurfadillah; Salenda, Kasjim; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa praktik moderasi beragama di desa Sukaharapan, kecamatan Sukamaju Selatan, kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (fieldresearch) yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang di teliti sesuai realitas yang ada di desa Sukaharapan. Dengan menggunakan metode wawancara, dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa tentang moderasi beragama mereka sudah memahami dengan baik karena telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan moderasi beragama di desa Sukaharapan kecamatan Sukamaju Selatan, kabupaten Luwu Utara seperti dalam sikap moderasi beragama menurut kemenag RI yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Itu mereka telah terapkan baik dalam ritual keagamaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari kepala desa, adanya kegiatan yang melibatkan semua masyarakat dan faktor penghambat yaitu media sosial, lingkungan dari luar yang kurang baik serta upaya masyarakat dalam mewujudkan moderasi bergama yaitu selalu menyisipkan pesan moral untuk saling menghargai keyakinan orang lain.
Kontekstualisasi dan Pembumian Fikih Berbasis Realitas Ke-Indonesiaan: Perspektif Hazairin dan Munawir Sjadzali Tarmizi, Tarmizi; Salenda, Kasjim; HL, Rahmatiah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.43378

Abstract

The concept of Indonesian fiqh is an idea that is characteristic of the implementation of Islamic law in Indonesia which is in accordance with the character and nuances of Indonesian society. The emergence of the concept of Indonesian fiqh cannot be separated from the ideas of important figures who contributed ideas to Islamic law in Indonesia. This research is library research carried out by collecting and reviewing various literature related to the concept of Indonesian fiqh which was initiated by several important figures and their ideas. The data analysis technique uses qualitative descriptive analysis through analysis of the thoughts of influential figures in grounding Indonesian fiqh. The results of the research show that Hazairin's thoughts on Indonesian fiqh gave birth to the concept of the Indonesian school of thought or the Syafi'i plus Indonesia school which was projected by including Islamic law in the national legal system. Then Munawir Syadzali with the concept of humanitarian ijtihad through the positivization of Islamic law. Several of the proposals and methodologies that have been initiated have the same ideals, namely wanting a new fiqh format that is in accordance with social realities in Indonesia.
The Reconstruction of Maqasid Al-Syariah against Traffic Violation in Indonesia Salenda, Kasjim; Sudirman, Sudirman
Jurnal Adabiyah Vol 23 No 1 (2023): June (Islamic Humanities)
Publisher : Faculty of Adab and Humanities - Alauddin State Islamic University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jad.v23i1a4

Abstract

This research elaborates on the reconstruction of maqasid syariah against traffic violations in Indonesia using a qualitative method based on library research. The research results show that traffic violations are seriously against maqasid syariah, which covers the essential elements of al-din (religion), an-nafs (soul), al-aql (mind), al-maal (property), and an-nasl (offspring). The violation of traffic laws at least damages souls and property, as indicated in this research, where traffic accidents become the third major cause of death in the world. Therefore, fikih on traffic violations is considered dharuriyyah (primary) to be minimalized and prevented due to its impacts on soul and property. The implication of this research is a fundamental basis for the availability of fikih in traffic. It should eventually be applied to preventing major traffic accidents. امللخص تركز هذه المقالة على دراسة إعادة بناء المقاصد الشرعية ضد المخالفات المرورية في إندونيسيا. وتستخدم هذه الدراسة البحث النوعي بالنهج المكتبي. وتكشف نتيجة البحث في هذه المقالة الفكرة بأن المخالفات المرورية هي مخالفات تهدد بشكل خطير جوانب المقاصد الشرعية التي تشمل حفظ الدين والروح والعقل والمال والنسب. وكل مخالفات مرورية مهلكة تهدد سلامة الأرواح والأموال. وكما تظهر البيانات في هذه المقالة أن المخالفات المرورية هي القاتلة الثالثة في العالم. ويضع الفقه المروري المخالفات المرورية كأحد الجوانب المصنفة على أنها الدرورية لتقليل حدوث المخالفات المرورية التي تهدد الأرواح والأموال. وأما الآثار المترتبة من هذا البحث فتكون هي الفكرة الأولى في ولادة الفقه المروري. ويجب استخدام الفقه المروري كنمط من الحذر في حركة المرور من أجل تجنب الحوادث المهلكة. الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريعة ، المخالفات المرورية ، الحوادث ، الحياة ، الأصول Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang rekonstruksi maqasid syariah terhadap pelanggaran lalulintas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan konsep bahwa pelanggaran lalulintas merupakan pelanggaran yang sangat mengancam aspek maqasid syariah yang meliputi: terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam setiap pelanggaran lalulintas yang fatal mengancam keselamatan jiwa dan harta. Sebagaimana data yang ditunjukkan pada penelitian ini bahwa pelanggaran lalulintas menjadi pembunuh nomor tiga di dunia. Fikih lalulintas menempatkan pelanggaran lalulintas sebagai aspek yang tergolong daruriyyah agar meminimalisir kejadian pelanggaran lalulintas yang mengancam jiwa dan harta. Adapun implikasi dari penelitian ini, agar menjadi konsep awal lahirnya fikih lalulintas. Fikih lalulintas seharusnya dijadikan sebagai pola kehati-hatian dalam berlalulintas agar terhindar dari kecelakaan yang fatal. Kata Kunci: Maqasid Al-Syariah; Pelanggaran Lalu Lintas; Kecelakaan; Jiwa; Harta
Peran Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Nahhan, Muh.; Salenda, Kasjim
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran laboratorium forensik dalam mengungkapkan kejahatan pemalsuan surat di mana tindakan pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakana adalah field research dan library research. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Khususnya pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam kaitannya peran laboratorium forensikdalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat besar kaitannya dengan pustakaan. Juga Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah undang-undang yang terkait dengan pembahasan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa proses enelitian dan Pemeriksaan Surat Palsu yang Dilakukan Laboratorium Forensik Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tidak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). bahwa “kejahatan dokumen” meningkat baik mengenai jumlah maupun sifatnya, Oleh karena itu didalam melakukan pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung pula oleh teori-teori dan metode- metode.
THE EXISTENCE OF ISLAMIC SCHOOL EDUCATION IN PREVENTING TERRORISM IN ISLAMIC BOARDING SCHOOL OF AL-MUKMIN NGRUKI SOLO Al Qifari, Abudzar; Arsyad, Azhar; Damopolii, Muljono; Salenda, Kasjim
Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Vol 25 No 2 (2022): DECEMBER
Publisher : Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/lp.2022v25n2i13

Abstract

This research aims at revealing the existence of Islamic school education in preventing terrorism in Islamic boarding school of Al-Mukmin Ngruki Solo. This qualitative research involved the Director of PPIM, Head of PPIM, Educators, Education Personnel, Head of Dormitory, Santri (students), and Santri’s Parents. The data collection method in this study were observation, interview, and documentation. The research instruments were the researchers themselves. The results revealed that the curriculum used was KTSP 2013 and the system was a modern Islamic boarding school, but the reason why the Islamic boarding school was labeled as the place of terrorism cadres due to the alumni who became suspects in the Bali bombings and its founder became a suspect as well. The supporting factor is from the alumni association that is needed by the community and the inhibiting factor did not exist at all. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keberadaan pendidikan pesantren dalam pencegahan terorisme di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Solo. Penelitian kualitatif ini melibatkan Direktur PPIM, Kepala PPIM, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Kepala Asrama, Santri, dan Orang Tua Santri. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan adalah KTSP 2013 dan sistemnya adalah pesantren modern, namun alasan pesantren dicap sebagai tempat kader terorisme karena alumni yang menjadi tersangka bom Bali dan pendirinya. juga menjadi tersangka. Faktor pendukungnya adalah dari ikatan alumni yang dibutuhkan masyarakat dan faktor penghambatnya tidak ada sama sekali.
The Impact of Madrasah Integration in the National Education System on the Academic Quality of Madrasah Aliyah Alumni in South Sulawesi Aminullah, Aminullah; Mujahidin, Mujahidin; Yussuf, Ahmad Bin; Syahabuddin, Syahabuddin; Salenda, Kasjim
Ulumuna Vol 28 No 2 (2024): December
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ujis.v28i2.1091

Abstract

Madrasah has been integrated into the national education system. This policy pushed the reconstruction of the curriculum regarding the components of religious and general subjects and its implications for madrasah alums. This research aims to examine the impact of the Ministrial Joint Decree on the academic quality of madrasah aliyah alums in South Sulawesi. This qualitative research gathered the data through interviews with the madrasah principals, teachers, and the head of the education division at the Ministry of Religious Affairs of South Sulawesi. This study shows that both state and private Islamic senior high schools in the province applied various strategies to overcome curriculum overload through maximizing learning hours, improving the quality of teachers, and applying boarding school system where learning activities adopt a fullday system. Through such mechanism, that madrasahs produced competitive alums. A further implication for Islamic public and private schools' alums is concerned with the increase in the number of their alums in pursuing education at prominent state universities in Indonesia.
Political Dynamics of Muhammadiyah and Its Relevance to the Concept of the State in Islam Bakry, Kasman; Asse, Ambo; Syamsuddin, Darussalam; Salenda, Kasjim; Shaari, Roziana
al-'adalah Vol 17 No 2 (2020): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v17i2.6824

Abstract

This study describes the political dynamics of Muhammadiyah and its relevance to the constitutional concept from Islamic political perspective. This research uses descriptive, and historical approach. The results of the study finds out: First, the characteristics of an Islamic state are applying God's law, adopting a form of leadership, being universal, not totalitarian, and applying a humane leadership pattern. This character is supported by a leadership system based on basic principles in the Islamic state (al-mabda 'al-asāsī fi dawlah al-Islamiyyah) which includes: trustworthiness (al-amānah), deliberation (al-syūrā), equality (al- musāwā), justice (al-'adālah), and plurality (al-ta 'addudiyya). Second, the Muhammadiyah doctrine originates from the al-Qur'an and al-Hadith and contains a system of beliefs, thoughts, and actions which, as a whole,  is accumulated into the ideology and values of the Muhammadiyah movement. This doctrine is then outlined in Muhammadiyah's statute and Bylaws (AD/ART) and covers all steps and strategies for the struggle, personality, beliefs and way of life of Muhammadiyah. Third, political theology and universal and fundamental religious understanding serve as guidelines, and at the same time, as the blueprint for Muhammadiyah's political midset which is implemented through political and cultural channels in the realm of high, allocative politics. 
Co-Authors Al Qifari, Abudzar Aminullah Aminullah, Aminullah Arhamarrahimin Asse, Ambo Azhar Arsyad Gassing, A Qadir HL, Rahmatiah Kasman Bakry Kasman Bakry Marilang,, Marilang Mujahidin Mujahidin Muljono Damopolii Nahhan, Muh. Nurfadillah Palangkey, Rahmi Dewanty Shaari, Roziana Sucianti, Indah Sudirman Sudirman Syahabuddin, Syahabuddin Syamsu Rijal, Tabhan Syamsuddin, Darussalam Syatar, Abdul Tarmizi Yussuf, Ahmad Bin