Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
334 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar ]]>
<![CDATA[Rahman Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Ahmad Taufik]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15219
<![CDATA[Abstract This research tries to raise the issue of how the legal provisions govern the implementation of the process of destroying narcotic evidence in carrying out investigations of criminal cases in the Makassar District Attorney's Office? And also what factors hinder the destruction of evidence of narcotics misuse in Makassar District Prosecutors Office? From the results of research in the field then the author tries to examine each obstacle encountered in the process of eradicating narcotics evidence and find out what efforts can be taken so that the existing problems can be minimized or any form of non-conformity can be effectively addressed. This research was conducted in the jurisdiction of the Makassar District Attorney. The research method in this thesis is Empirical Law research or Field Research in which this research is conducted by basing primary data and secondary data. Where the primary data, namely data obtained from interviews in the form of direct question and answer, with the aim to get the data. This method is useful as a measurement tool. While secondary data were obtained from literature studies, references, laws and regulations and legal documents obtained from the study site. The data is then analyzed qualitatively to obtain answers to the problems in this thesis by carrying out three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of this study, the authors found facts that occurred in the field that were not in accordance with the guidelines on the destruction of narcotics evidence contained in the legislation due to several internal conditions such as inadequate storage facilities and also the time given in destruction of evidence that is too short and the budget for implementing the destruction of evidence is very limited, causing inconsistencies in the implementation of destruction of narcotics evidence to meet the standards that have been applied.Keywords: Narcotics, Evidence, Destruction]]>
<![CDATA[Perjanjian Gadai Tanah (Pa’pitaggallang) Pada Masyarakat Tani Desa Je’netallasa ]]>
<![CDATA[Rahma Rahma]]>;
<![CDATA[St. Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15410
<![CDATA[Perjanjian merupakan salah satu bentuk persetujuan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Salah satu jenis perjanjian ialah, perjanjian gadai tanah yang merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya dan selama gadai masih berlangsung. Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif dan Sosiologis. Sumber data penelitian adalah kepala Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Kepala dusun, Tokoh Masyarakat serta masyarakat setempat. Hasil penelitian ini adalah Gadai tanah terhadap masyarakat Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga Kabupeten Gowa tidak sejalan dengan perjanjian gadai tanah pertanian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHP Perdata serta Undang-Undang No.56 Thn 1960. Implikasi penelitian ini adalah sosialisasi dari pihak yang berwenang terkait KUHP perdata serta Undang-Undang No. 56 PP Thn 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah]]>
<![CDATA[Eksistensi A'tunu Panroli Dalam Pembuktian Hukum Adat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Nadya Oktaviani Bahar]]>;
<![CDATA[St. Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14420
<![CDATA[Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa A’tunu Panroli dilaksanakan pada dasarnya mempunyai tiga (3) fungsi yaitu pertama sebagai bentuk kegiatan adat setiap tahunnya, kedua sebagai proses pembuktian ketika ada yang melanggar hukum adat, dan ketiga dilaksanakan sebagai cara untuk memperkenalkan budaya yang ada. Namun sejak tahun 1998 sampai sekarang A’tunu Panroli sudah tidak ditemukan lagi dilakukan sebagai sebuah proses pembuktian hukum adat karena tidak ada suatu kasus pelanggaran hukum adat yang mengharuskan dilaksanakannya A’tunu Panroli di Kawasan adat Ammatoa.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Di Desa Galesong Kabupaten Takalar ]]>
<![CDATA[Islamiani Azis]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15243
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar” yang menjadi permasalahan pokok yaitu bagaimana mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar dan Apa penyebab sehingga masyarakat semena-mena memerkir perahunya di pesisir pantai. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk lebih mengetahui Mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa galesong kota kabupaten takalar 2). Untuk lenih mengetahuai apa yang menajadi penyebab sehingga masyarakat semena-mena memarkir perahunya di pesisir pantai. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, normativ, perundang-undangan dan komperatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwaa masyarakat desa galesong kota Kabupaten takalar merupakan masyarakat yang mayoritas berpenghasilan sebagai nelayan. Dengan adanya aturan yang mengatur dengan hak asal usul yaitu pada pasal 9 huruf A UU nomor 6 Tahun 2014 desa di berikan kewenagan dal hal hak asal usulnya dan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatannya. Dalam aturan tersebut di ataur mengenai hak asal usul yang di mana termasuk tanah kas desa yaitu lahan parkir di pesisir pantai yang iasa di gunakan para nelayan untuk memerkir perahunya meskipun demikian lahan perkir yang di sedikan hanya untuk masyarakat desa galesong kota akan tetapi sering kali ada saja masyarakat yang bukan warga dari desa galesong kota yang datang untuk menyimpan perahunya di lahan parkir pesisir pantai desa galesong kota. Implikasi penelitian ini adalah 1) Di harapkan kepada pemerintah Kabupaten, Keciamatan maupun desa agar lebih intensif dalam membuat aturan yang menyangkut hak asal usul desa terkhusus pada tanah khas desa 2) Di harapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam memarkir perahunya dengan tepat dan tidak mengambil hak orang lain]]>
<![CDATA[Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ]]>
<![CDATA[A. Arianto]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahpi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15384
<![CDATA[Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigm interpretative. Data diperoleh dengan obsevasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, Keabsahan data dilakukan dengan uji credibility, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan uji transferability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tompobulu dalam melakukan penerapan Aplikasi Siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Tompobulu sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut namun tidak terstruktur dengan baik karena Aparat Desa Tompobulu masih kurang Sumber daya manusia terkait dengan tugas dari masiing- masing aparatur Desa Tompobulu dalam menjalankan tupoksi masing-masing sehingga sistem pemerintahan di desa Tompobulu masih kurang sebagaimana amanahkan permendagri dan UU No. 6 Tahun 2014 oleh karena itu Desa Tompobulu telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan dapat terselesaikan dengan baik yang kemudian penerapan aplikasi siskeudes dapat menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam mewujudkan tata kelolah desa yang baik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Konsumen Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi ]]>
<![CDATA[Apriana Apriana]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahpi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13906
<![CDATA[Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang pelanggan jasa telekomunikasi, yang kemudian dibagi kedalam dua sub pembahasan yaitu bagaimana aturan hukum terhadap data pribadi konsumen akibat pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK oleh pemerintah, kedua bagaimana tanggung jawab penyalagunaan data pribadi konsumen akibat pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan tersebut menggunakan pendekatan penelitian yang terdiri dari normatif,sosiologis dan komparatif. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, dokumentasi serta literature yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengeloaan analisis data yang dilakukan dengan dua tahap yang terdiri dari: 1) Pengelolahan data berupa identifikasi data dan editing. 2) Analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK dan sampai saat ini tanggung jawab terhadap penyalagunaan registrasi NIK dan No.KK masih terus dilakukan dengan melakukan kerjasama antara pihak operator dengan pihak pelanggan jasa telokomunikasi agar data pribadi konsumen aman dan terlindungi. Implikasi penelitian yakni memberikan aturan hukum terhadap data pribadi konsumen dengan diberlakukannya NIK dan No.KK . Disamping itu tetap memberikan tanggung jawab terhadap penyalagunaan NIK dan No.KK agar konsumen tetap merasa aman dan terlindungi.]]>
<![CDATA[Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Andi Iismiaty]]>;
<![CDATA[M. Thahir Maloko]]>;
<![CDATA[Nur Taufiq Sanusi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15312
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sirri dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan undang-undang terhadap status hukum pernikahan sirri. Penulis menggunakan pedekatan yuridis yaitu hukum sebagai norma yaitu implementasi ketentuan undang-undangan, penelitian ini tergolong library reseach, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan sirri terjadi karena adanya faktor faktor yang menyebabkan yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor ikatan dinas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan, faktor poligami, dan faktor perbuatan zina. Menurut penelitian yang telah di dapat bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan diluar pengawasan pencatatan nikah dan tidak tercatat di KUA sedangkan nikah sirri menurut hukum Islam sah atau legal di halalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum ]]>
<![CDATA[Reski Eka Putri]]>;
<![CDATA[Muhammad Amiruddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14082
<![CDATA[Masalah utama dari penelitian ini adalah bahwa karena tindakan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dengan kekerasan, dibawa ke perhatian hukum, meskipun posisi perempuan masih dianggap tidak setara dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan: normatif dan sosiologis. Sumber informasi untuk investigasi ini adalah hakim dari pengadilan agama, panitera dan staf pengadilan. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah: wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Sedangkan teknik untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dalam dua tahap: 1) mengelola data dalam bentuk pengeditan dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan PERMA No. 3 2017 diterapkan di pengadilan agama, tetapi implementasinya masih belum optimal karena pengadilan agama memiliki buku referensi sendiri dalam kasus-kasus yang menentukan, dan latar belakang pembentukan Peraturan Mahkamah Agung adalah karena diskriminasi dan stereotip gender yang tersebar luas dalam keadilan di Indonesia. Dan harapannya adalah bahwa PERMA nomor 3 2017 akan dirilis pada pedoman untuk menilai kasus yang melibatkan perempuan dalam berbagai hakim dan semua instrumen hukum yang menangani kasus-kasus di mana perempuan sebagai pelaku, korban, saksi dan pihak menjadi standar. dalam proses hukum. Sehingga tujuan menghilangkan segala kemungkinan diskriminasi terhadap perempuan yang bertemu dapat dicapai oleh hukum. ]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Atas Pangan Nelayan Buruh di Daerah Kepulauan Kota Ternate ]]>
<![CDATA[Anshar Anshar]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Sophian Yahya Selajar]]>;
<![CDATA[Abdul Ismail]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.18337
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan pemenuhan hak atas pangan bagi nelayan buruh yang tergolong sebagai kelompok masyarakat yang rentan dari aspek ekonomi. Hak atas pangan merupakan hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara/pemerintah untuk memastikan setiap kelompok masyarakat termasuk para rumah tangga nelayan buruh dapat memenuhi kebutuhan akan pangan. Obyek penelitian difokuskan pada kelompok nelayan buruh berada di daerah kepulauan Kota Ternate sebagai representasi kelompok masyarakat perkotaan yang masih tergolong rawan pangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data baik itu secara studi lapangan maupun studi kepustakaan dengan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok nelayan buruh sangat ditentukan dari beberapa indikator ketahanan pangan yang selanjutnya dari indikator tersebut negara/pemerintah dapat menyusun sejumlah kebijakan yang dapat mendukung program pemenuhan hak atas pangan para nelayan buruh.]]>
<![CDATA[Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Hannat Waladat Maryam]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahpi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14654
<![CDATA[ Hasil dari penelitian ini bahwa ada dua (2) faktor yang menyebabkan pecandu mengalami kekambuhan atau relapse, yaitu faktor internal dan faktor eskternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pecandu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun teman lainnya, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel menjalankan rehabilitasi bagi pecandu yang relapse dengan berbagai program diantaranya ialah program tahapan perubahan perilaku, konseling individu, dan konseling keluarga]]>
