cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
 9   10   11   12   13 
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Feby Reski Utami; Hamsir Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.15093

Abstract

ttMasalah utama dari penelitian ini adalah  tindakan yang terkait dengan Pidana Ringan yang diancam dengan kurungan atau pembayaran denda yang dibawa ke perhatian hukum, meskipun perkara ini sudah diatur dalam KUHP dan Perma namun masih dianggap tidak diterapkan dengan baik di Pengadilan terkhusus perkara pencurian ringan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengadilan negeri makassar telah mengadili perkara pencurian ringan sesuai dengan “PERMA Nomor 2 tahun 2012 atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan yuridis empiris, atau fakta yang ada dalam praktek di lapangan. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dalam dua tahap: 1) Teknik Pengolahan Data dalam bentuk klasifikasai data, reduksi data, dan editing data 2) Teknik analisis data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemberlakuan “PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP,”telah mengubah aturan main penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan harapannya adalah bahwa PERMA nomor 2 tahun 2012 akan dirilis pada pedoman untuk menilai kasus yang melibatkan pidana ringan dalam pemeriksaan  hakim dan semua instrumen hukum yang menangani kasus-kasus di mana pidana ringan terjadi baik sebagai pelaku, korban, saksi dan pihak menjadi standar dalam proses hukum. Sehingga tujuan menghilangkan segala kemungkinan diskriminasi dalam penegakan keadilan dapat terwujud. Kasus perkara pencurian yang banyak terjadi dan di adili di Pengadilan Negeri Makassar ialalah kasus pencurian dengan kekerasan untuk perkara pencurian ringan pada tahun 2019 hanya terdapat 4 kasus, tahun 2018 terdapat 3 kasus dan tahun 2017 ada 3 kasus yang masing-masing penanganannya telah sesuai dengan apa yang tertera dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 juga implikasinya dibantu dengan “Nota Kesepakatan bersama antara menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, “Kepolisian RI tentang pelaksanaan Penerapan penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta penerapan Keadilan Restoratif.  
Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian Ridwan Saleh; Hisbullah Hisbullah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15399

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan sejauh mana penerapan hukum pidana positif daalam pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data lengkap dan vailid terkait pemberian remisi dalam tindak pidana mencuri yang penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efiektivitas pemberian remisi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dapat dikatakan sangat efektif, karena warga binaan yang melakukan residivice setelah mendapatkan remisi sangatlah sedikit sehingga potensi untuk mengulangin tindak pidananya sangat sedikit. Pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sama dengan tindak pidana umum lainnya yang dimana telah tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018, begitu juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan residivice.       
Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online Siti Adinda Dewi Saraswati Harun; Hisbullah Hisbullah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13167

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah satu-satunya Otoritas Sektor Keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah lembaga pengawas jasa keuangan seperti sektor perbangkan sektor, pasar modal, dana investasi,reksadana, dana keuangan perusahaan, dana pensiunan dan asuransi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian normatif dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah kantor Otoritas Jasa Keuangan di cabang kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah regulasi yang diterapkan OJK tidak sesuai dengan perusahaan yang menerapkan sifat ilegal dan akuntabilitas OJK yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Implikasi dari penelitian ini adalah implikasi dari penelitian ini: peran OJK dalam mengatur dan mengawal perkembangan peminjaman dana berbasis online harus lebih ditekankan. Serta adanya lembaga yang menaungi permasalahan penyelesaian sengketa di bidang financial technology di negara Indonesia.
Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri Ahmad Sabran; Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15364

Abstract

Hasil pernelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal, karena upaya perdamaian maksimal 30 hari tetapi terdapat beberapa pengadilan yang sudah menentukan hasil mediasi di bawah 30 hari. Kemudian faktor-faktor yang menghambat dari segi substansi hukum tidak ada hambatan karena telah cukup tersedia regulasi yang mengaturnya, sedangkan dari segi struktur hukum: kurangnya mediator bersertifikat, sarana yang kurang memadai, dan dari segi budaya hukum: telah menipisnya asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah sehingga masyarakat menganggap bahwa pengadilan hanyalah tempat penentuan kalah dan menang. 
Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral Terhadap Karya Sinematografi Di Indonesia Avelyn Pingkan Komuna; Alif Arhanda Putra
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.16755

Abstract

Pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi bukan hanya pembajakan tetapi terdapat pula pelanggaran nonliteral berupa peniruan cerita. Berbeda dengan pembajakan, pelanggaran hak cipta nonliteral sulit diidentifikasi karena batasan yang tipis antara ide yang tidak dilindungi hak cipta dan ekpresi yang dilindungi hak cipta. Beberapa sinetron dan film di Indonesia terindikasi memiliki kesamaan cerita dan konten dengan sinetron, film dan karya sinematografi dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria pelanggaran hak cipta berupa peniruan cerita karya sinematografi dan bagaimana regulasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniruan cerita terhadap karya sinematografi merupakan pelanggaran hak cipta
Kebijakan Hukum Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kota Ternate Hidayatussalam Hidayatussalam; Basto Daeng Robo
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.18336

Abstract

Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya. Selain intrumen hukum nasional perlu adanya intrumen hukum di daerah sebagai langkah konkrit bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti ketentuan hukum nasional dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan. Oleh karena itu penting bagi setiap daerah untuk memiliki kebijakan hukum yang memang yang dapat menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di daerah.
Legalitas Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Angkot Pete-Pete di Kota Makassar Nirwana Nirwana; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.13056

Abstract

AbstrakPelanggaran oleh supir angkot (pete-pete) di Antang Manggala Kota Makassar dari waktu ke waktu telah meningkat, Ini disebabkan oleh manusia itu sendiri kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentigan-kepentingan manusia ceroboh, Lalai, bahkan kesengajaan menjadi actor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang penegakan hokum dan sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas oleh Angkot (Pete-pete). Penulis menggunakan jenis penelitian normatif hukum dimana menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Berdasarkan ketentuan Pasal 273-pasal 313 undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penulis dapat menyimpulkan bahwa hak sanksi untuk diterapkan ialah Pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan. 
Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Andi Nurul Iffah Amaliah; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15428

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang lebih merujuk pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ternyata masih banyak perbuatan-perbuatan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa di Indonesia meskipun sudah jelas ada peraturan undang-undang yang mengatur. Implikasi dari penelitian ini hendaknya pemerintah dan penyelenggara pemilu lebih menjaga netralitas dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan agar proses pemilu bisa melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang professional dalam mensejahterahkan rakyat Indonesia.
Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Mukarramah Mukarramah; Tri Suhendra Arbani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15411

Abstract

Permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu sebagaimana pelaksanaan PNS melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan melalui system Informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng.Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data lengkap dan valid. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu interview, observasi, dan dokumentasi.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa prasarana yang tersedia cukup memadai kemudian didukung dengan lingkungan nyaman, kehadiran SIMPEG ini mempermudah dalam melakukan pengawasan PNS melalui system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng, serta ketersediaan data yang valid mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. Yang menjadi kendala utama yaitu kekuatan sinyal/ koneksi internet. Meskipun dikelolah oleh satu orang tetapi hal tersebut sudah cukup seimbang antara sarana dan prasarana dengan jumlah pegawai yang berada dalam lingkup Kementerian agama kabupaten soppeng Implikasi dari penelitian bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada seluruh pegawai, maka kepada pihak penentu kebijakan perlu adanya upgrade pada SIMPEG ini, selain memuat data PNS juga memuat data Non PNS.
Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Irdayanti Irdayanti; Ade Darmawan Basri
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14696

Abstract

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Adat Karampuang  Kabupaten Sinjai ditinjau dari Aspek Hukum Acara Perdata yang bertujuan untuk mengetahui tentang perbandingan proses penyelesaian sengketa antara hukum Adat Pabbattang dengan Hukum Acara Perdata dan perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa antara hukum Adat Pabbattang dengan Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1)Perbedaan antara proses penyelesaian sengketa antara Hukum Adat Pabbattang dengan  Hukum Acara Perdata yaitu proses peradilan pada Hukum Acara Perdata lebih kompleks dan rumit serta memerlukan waktu penyelesaian sengketa yang lama. Sedangkan Hukum Adat Pabbattang hanya melalui beberapa tahapan penyelesaian yang tidak rumit dan lama. Adapun persamaan kedua sistem hukum ini yaitu sama-sama mengutamakan perdamaian dalam setiap prosesnya dan juga kedua sistem ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum ketika putusan dalam tahapan sebelumnya tidak diterima. (2) Efektivitas penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat Pabbattang jika dilihat dari segi waktu, kesederhanaan, dan biaya sudah sangat efektif dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata yang memiliki waktu penyelesaian yang lama, proses yang rumit dan biaya yang besar. Namun jika dilihat dari efektivitas penanganan perkara dan putusan, Hukum Acara Perdata lebih efektiv untuk menyelesaikan semua perkara dibanding dengan Hukum Adat Pabbattang. Implikasi Penelitian yaitu diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan sistem Hukum Adat Pabbattang pada masyarakat adat Karampuang ya ng telah berlaku sejak lama selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dasar Negara dan Hukum Nasional dalam hal ini Hukum Acara Perdata dan diharapkan agar pemerintah dan masyarakat dapat memberikan sosialisasi atau memperkenalkan Hukum Adat Pabbattang dengan masyarakat luar di tengah-tengah berlakunya sistem Hukum Nasional khususnya Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Page 11 of 34 | Total Record : 334

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): The Development of Law and Economy in the Digital Age Vol 7 No 3 (2025): Cyber Law and Its Effects to the National Jurisdiction Vol 7 No 2 (2025): The Development of Law Enforcement in the Artificial Intelligence Era Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context Vol 5 No 3 (2023): ALDEV Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue