cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
 12   13   14   15   16 
Pembinaan Narapidana Perempuan Dalam Pencapaian Tujuan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Qotrunnada, Faahita; Jayadi, Ahkam
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16567

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa dalam mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Jenis penelitian adalah library research yang sumber data dari buku, jurnal, artikel, website, repository, dan lain-lain. Hasil penelitian yaitu pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian yaitu pembinaan intelektual, keagamaan, dan jasmani. Pembinaan kemandirian berupa keterampilan tata boga, menjahit, persalonan, perkebunan, dan kerajinan tangan. Adapun hambatan dan kendala dalam proses pembinaan, yaitu seperti rasa malas, dan kurangnya dukungan sosial yang didapatkan narapidana, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran dana, masalah overcapacity, kurangnya fasilitas, dan lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang jauh. Implikasi peneliti diharapkan masyarakat dan keluarga narapidana agar lebih peduli dan lebih memberikan dukungan kepada para narapidana.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1607/Pid.Sus/2020/Pn.Mks) Wirrawan, Arry; Arief, Syamsiar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24004

Abstract

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan Narkotika dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kepemmilikan narkotika. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah.
Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar (Studi Di UPTD Samsat Kota Makassar) Saiful, Muhammad Syarief; Suhartati, Suhartati
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24041

Abstract

Penelitian Ini bertujuan Untuk Mengetahui proses penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Untuk mengetahui factor-faktor penghambat terhadap penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terkait penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar, sebelum pemberian sanksi terhadap wajib pajak, UPTD SAMSAT Wilayah Kota Makassar terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian surat pemberitahuan pajak kendaraan bermotor (Super PKB) yang diberikan dalam 2 bentuk yaitu: Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ, dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB. Bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Makassar antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa proses balik nama, pemilik kendaraan berpindah ke daerah lain, dan penarikan kendaraan bermotor oleh pembiayaan tanpa adanya laporan dari pemilik kendaraan ataupun pihak pembiayaan itu sendiri.
Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kota Palopo Pabbu, Amiruddin; Irpan, Irpan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24053

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran kepolisian dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota Palopo dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota Palopo. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polisi dalam menegani tindak pidana pemilihan kepala daerah yaitu menganalisa, mengfilter dan menentukan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilhan umum kepala daerah. Kendala yang di hadapi polisi dalam menangani laporan tindak pidana pelanggaran pemilu diantaranya bukti dalam proses peyidikan dan penyelidikan yang membuat kepolisian lambat dan tidak adanya saksi maupun orang yang mau memberikan kesaskian terhadap laporan tersebut, danan pihak kepolisian juga sangat terbebani dengan singkatnya waktu yang di amanahkan oleh undang-undang untuk melakukan proses penanganan laporan pelanggaran tindak pidana pemilu.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan BPKB Antara Nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Pt Pnm Sulbar) Basir, Abd; Hamid, Asba
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24090

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk Mengetahui Mekanisme perjanjian kredit Antara nasabah dan Pt.Permodalan Nasional Madani  danuUntuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Pt. Permodalan Nasional Madani. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dilakukan  dengan beberapa cara atau beberapa tahap yaitu, dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kemudian akan di proses oleh PT. Permodalan Nasional Madani, apabila calon nasabah yang ingin meminjam tidak mengajukan permohonan terlebih dahulu maka keinginannya untuk meminjam tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, setelah mengajukan permohonan kepada PT. Permodalan Nasional Madani dan diproses oleh PT. Permodalan Nasional Madani melalui proses yang panjang maka akan diteruskan pada tahap penanda tanganan kontrak, apabila perjajian telah mendapatkan kata sepakat dari pada para pihak maka barulah bisa di lakukan pencairan pada pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani dengan jaminan BPKB motor, banyak sekali kendala. Dimana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, salah satu diantaranya adalah menggunakan modal yang dipinjamkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk keperlun sehari-hari dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut membuat usahanya kurang lancar dan bahkan menjadi macet, nasabah yang seperti ini dapat di kategorikan peminjam yang bermasalah.
Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Video Tiktok Komuna, Avelyn Pingkan; Wirawan, A. Rachmat
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24762

Abstract

Tren Tiktok sebagai media sosial yang banyak digunakan oleh generasi milenial dan generasi Z karena penggunaan fitur editing video yang baru dan beragam dapat meningkat kreativitas para konten kreator dalam membuat karya. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak menjadi jaminan originalitas konten video yang dibuat karena terdapat konten-konten video di Tiktok yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini akan menganalisis jenis pelanggaran hak cipta yang terjadi pada konten video Tiktok dan bagaimana upaya perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hak cipta video Tiktok baik hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum telah diatur dalam UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dimana pencipta dan pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum perdata maupun pidana serta perlu peran lebih dari penyedia aplikasi Tiktok dalam mengontrol konten-konten yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif melalui kajian kepustakaan.
Problematika Hukum Terhadap Pembebasan (Asimilasi) Narapidana di Tengah Covid-19 (Studi Kasus Bapas II Watampone) Ikbal Ikbal; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.15825

Abstract

Liberation of prisoners with a new news assimilation system in Indonesia's criminal system. The word or term assimilation has been stipulated in law number 12 of 1995 concerning correctional services and is increasingly popular in public after the issuance of Permenkumham HAM number 10 of 2020 which provides freedom for prisoners with certain keywords. From the results of research, especially in the Class II Watampone Correctional Center as the person in charge of supervising and guiding released prisoners. The author finds that there are still many problems (problems) faced by the Watampone Class II Correctional Center in carrying out this assimilation program.
Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Iis Wulandari Azis; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.15999

Abstract

This study aims to determine the strength of the proof of visum et repertum in determining the direction of the indictment by the public prosecutor against the case of severe persecution in Decision No. The approach used in this research is the statutory and case approach. The type of research used is qualitative. The data sources include primary data, in the form of interviews and observations and secondary data in the form of journals, books and data on the internet related to research. The results of this study indicate that Visum et repertum is authentic evidence made in a predetermined form (letter) and made by a doctor as an authorized official. In making the indictment in the Decision No.97/Pid.B/2019/PN Makassar case visum et repertum also has a fairly large role in helping the Public Prosecutor to prove the truth of the elements of the Article deemed to have been violated by the defendant. Then, the position of visum et repertum in cases of criminal acts of persecution is as evidence of a letter as regulated in Article 143 of the Criminal Procedure Code. Although it is not absolutely necessary to have a visum et repertum in proving a criminal case, but to strengthen the judge's conviction, it is better if the visum et repertum must still exist, especially criminal acts whose object is the human body.
Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia Terkait Vonis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Satu Keluarga di Kota Makassar Nurlia Lia; Jumadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16138

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Vonis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Satu Keluarga Di Kota Makassar yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar dan untuk mengetaui penjatuhan vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan menggunakan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar karena tidak ada satupun alasan yang dapat meringankan hukuman tersebut, menurut keterangan ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar beberapa alasan pemberat yaitu, korban dari pembunuhan berencana ini sebanyak enam orang dan salah satu korban merupakan anak kecil, kedua pelaku masing-masing pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, alasan pembunuhan tersebut karena hutang narkoba yang belum dibayar, dan pembunuhan berencana ini dilakukan secara sadar dan tanpa tekanan dari orang lain. Dalam perspektif hak asasi manusia memang penjatuhan vonis hukuman mati melanggar hak hidup seseorang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28I aUndang-Undang Dasar tahun 1945 akan tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga dijelaskan bahwa dalam rangka menegakkan hak asasi manusia tersebut juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Dalam KUHPidana juga masih mencantumkan adanya pindana pokok yang salah satunya adalah pidana mati yang terdapat dalam pasal 10 KUHPidana, maka dari itu penjatuhan vonis hukuman mati untuk pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar ini memang sudah sewajarnya.
Efektivitas Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Takalar Srinur Hatijah; Rahman Syamsuddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16244

Abstract

The purpose of this research is to find out firs, how the effectiveness of the Health Office in supervising the refill drinking water depot in Takalar district. Second, what factors are preventing the Health Office frim overseeing the refill drinking water depot in Takalar district. This research is a type of qualitative research (field research) with anormative juridical approach anda an empirical approach. The data sources of this research are primary and secondary data sources whose data were obtained by conducting interviews with sanitarian officers at the District Health Office Takalar and several business owners of retill drinking water depots in the district Takalar. The data analysis technique used is qualitative analysis where the data is selected which is important and then classified based on the topic of discussion which will be described in a systematic and more detailed sentence form then a conclusion is drawn. The result of this study indicate that the supervision carried out by the Health Office towards the refill drinking water depot is not yet fully effective because there are still implementation of supervision that has not been implemented in accordance with the Permenkes. Number 736 of 2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality. The factors that hinder the Health Office in conducting supervision are limited budget, low level of awareness in maintaining environmental cleanliness by depot owners, depot owners do not want to obey officers, and refusal to inspect by owners of refilled drinking water depots.

Page 14 of 34 | Total Record : 334

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): The Development of Law and Economy in the Digital Age Vol 7 No 3 (2025): Cyber Law and Its Effects to the National Jurisdiction Vol 7 No 2 (2025): The Development of Law Enforcement in the Artificial Intelligence Era Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context Vol 5 No 3 (2023): ALDEV Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue