cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
 4   5   6   7   8 
Eksplorasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Bugis Makassar Dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi Herlin Herlin; Ainun Nurmalasari; Wahida Wahida; Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.16997

Abstract

Keberagaman suku, agama, dan etnis yang tersebar dari sabang sampai merauke merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Sayangnya, keberagaman tersebut belum diartikan sebagai sebuah anugrah. Hal ini disebabkan karena sikap intoleransi yang masih sering terjadi dikalangan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar terdapat sebuah falsafah hidup yang termanivestasi, yakni budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi yang merupakan budaya suku Bugis yang memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang berkarakter dan memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu khususnya bagi Suku Bugis. Penelitian ini dilakukan untuk menggali, memahami, dan memaknai nilai budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi Bugis Makassar dalam upaya pencegahan sikap intoleransi. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian normatif. Dalam penelitian normatif dibutuhkan data, dimana data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Sipakatau Sipakainge dan Sipakalebbi Bugis Makassar mengandung nilai-nilai toleransi yakni saling menghormati, saling mengingatkan dan saling menghargai yang dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan sikap intoleransi berupa pembentukan kurikulum pembelajaran.
Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api Indah Syari; Muh Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14231

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkep) Pokok permasalahan pada penelitian ini bagimana pertimbangan hukum hakim tentang proses penetapan ganti rugi dalam pengalihan tanah untuk pembangunan rel kereta api di pengadilan negeri pangkep dan bangaimana putusan hakim terhadap penetapan ganti rugi sengketa lahan kereta api pada pengadilan negeri pangkep. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data yang memiliki kaitannya dengan skripsi penulis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkep provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada Ketentuan hukum dan pertimbangannya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini beragam atau berfariasi, tidak semua perkara dikabulkannya, tetapi hampir semua. Majelis hakim memutuskan berdasarkan nilai rata-rata tanah, tetapi yang dikabulkan yakni tanah sawah, bukan tanah kebun, bukan tanah dalam artian tanah bangunan atau yang lainnya. Majelis hakim beranggapan kenapa hampir sebagian mengabulkan tanah sawah, karena majelis hakim melihat di dalam bukti-bukti surat pemohon ada beberapa petunjuk, berdasarkan petunjuk dari nilai tertinggi tanah yang berada di suatu daerah. Putusan perkara ini yang dihadapi oleh majelis hakim, yakni kurangnya ketidak tahuan pihak-pihak dalam mengajukan saksi, saksi fakta namun tidak jelas, bukti-bukti surat yang diajukan belum begitu lengkap, pemohon tidak mengajukan aprisial pembanding, dalam artian harusnya pemohon semua mengajukan aprisial pembanding, majelis hakim bisa mengambil pertimbangan, bahwa apa yang dikatakan ahli pembanding itu bisa dapat mengabulkan permohonan secara keseluruhan, tapi karena itu tidak ada pembanding, sehingga pertimbangan majelislah hanya mengacu pada tanah tersebut. Implikasi pada penelitian ini diharapkan masyarakat atau pemohon untuk bisa lebih menguasai perkaranya apa yang diinginkan pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, sehingga dalam berperkara bisa dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan dan berlandaskan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak penegak hukum. 
Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur Faisal Jamal; Fadli Andi Natsif
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15395

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah menyoal mengenai bagaimana Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur dengan menganalisa Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka (library research) dengan basis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan Perundangan-undangan (statute approach) sehingga sumber bahan primer diperoleh dari literatur perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Hasil penelitian adalah 1) Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur delik meliputi: a) Setiap orang; b) Dengan sengaja; c) Tanpa hak; d) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; e) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meskipun unsur-unsur tersebut tidak diperhatikan secara saksama bahkan cenderung di kesampingkan; 2) Asas cogitationis poenam nemo patitur memiliki ruang lingkup hanya berupa kognisi (pengetahuan, kesadaran, pikiran) dan afeksi (perasaan, sikap) sebagai pra-perbuatan. Artinya, asas ini tidak bekerja dalam hal menyampaikan pendapat di media sosial. Adapun implikasi penelitian yang penulis peroleh, yaitu: 1) Penulis memberikan saran bahwa baiknya Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebaiknya dihapuskan saja, karena dalam praktiknya telah banyak melahirkan masalah dan kontroversial; 2) Jalan terbaik untuk menertibkan kebebasan berpendapat adalah melakukan revisi terhadap UU No.9/1998 yang meliputi kebebasan berpendapat di media sosial agar kebebasan yang dijamin asas tersebut di atas tetap bisa dihormati dan dijunjung tinggi.
Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai Nur Fatma Anggraeni; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14246

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasusu Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018), dengan mengemukakan permasalahan dibagi dua yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap akta di bawah tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian bersumber dari bahan primer dan sekunder yaitu mengolah data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dua jenis alat bukti yaitu alat bukti surat dana alat bukti saksi. Adapun analisis penulis yaitu akta dibawah tangan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan megikat seperti kekuatan akta autentik sesuai yang diatur dalam Pasal 1874 yang membahas bahwa salah atu syarat formil akta dibawah tangan adalah penandatanganan. Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu pemungkiran atas tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta dibawah tangan menjadi lumpuh. Dengan pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga eksistensinya sebagai akta dibawah tangan gugur.
Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum Nur Indah Sari Putri; Hamsir Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15357

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak PT Jasa Raharja dalam penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum di Kota Makassar yang terjamin dan di bayar oleh PT Jasa Raharja Tahun 2019 ialah sebanyak 1.261 kasus dari 1.393 kasus. 2) Adapun kendala yang dihadapi oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan dalam melakukan penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di kota makassar ialah: tidak diketahui oleh kepolisian, penumpang kendaraan umum yang menjadi korban kecelakaan tidak terdaftar di manifes, serta mayat korban yang sulit untuk dikenali.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online Andi Arvian Agung; Erlina Erlina
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.13190

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menentukan realitas tentang pinjaman online (peer to peer lending), kebijakan dan regulasi tentang Finansial Tekhnologi khususnya untuk perlindungan konsumen terkait pinjaman online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan makalah ini, penulis menggunakan pendekatan empiris yuridis, sumber menulis data yang diperoleh dari dokumen dan perundang-undangan dengan jenis data dalam bentuk data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian: pertama: berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis, beberapa pelanggaran terhadap aturan yang ditemukan oleh penyedia layanan pinjaman online, seperti penyebaran data dan penyalahgunaan, perjanjian antara pihak yang dirugikan peminjam, serta metode penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua: penyebab korban masih merajalela pinjaman online selain karena kurangnya informasi kepada publik tentang keuntungan dan kerugian dari pinjaman online, juga karena regulasi hukum yang rendah. 
Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Polrestabes Makassar Dalam Pengambilalihan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polsek Tamalanrea Andi Nur Ramadhan; Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengambilalihan Penyidikan dari POLSEK ke POLRESTABES dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan POLRESTABES sehingga melakukan pengambilalihan penyidikan suatu kasus yang sedang ditangani oleh POLSEK. Penelitian ini dilaksanakan di POLRES Makassar Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten. Selain itu dilakukan penelitian kepustakaan  dengan  mempelajari  dokumen-dokumen,  serta  peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sebelum diambilalih Penyidikannya  oleh POLRESTABES suatu kasus  akan melalui proses  Gelar perkara, gelar perkara dilakukan di POLRESTABES Makassar. Jika perkara tersebut dianggap perlu untuk ditarik ke POLRESTABES maka pihak POLRESTABES Makassar dalam hal ini Kapolrestabes atau pihak-pihak yang berwenang di jajaran POLRESTABES akan melayangkan surat perintah kepada Kapolsek atau pihak-pihak yang berwenang di POLSEK terkait agar segera mengirimkan seluruh berkas perkara atau berkas pemeriksaan kasus yang dimaksud ke POLRESTABES Makassar untuk segera ditindak lanjuti . 2) Ada 5 hal   yang   menjadi   pertimbangan   POLRESTABES   dalam   mengambilalih penyidikan yang dilakukan oleh POLSEK yaitu: 1. Pertimbangan pimpinan, 2. Kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat banyaK, 3. Dialihkan karena locus delictinya, 4. Penyidikan  yang berlarut-larut oleh POLSEK, 5. Karena di POLSEK tidak mempunyai unit khusus.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar Andi Rahma; Nur Rismawati
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.15689

Abstract

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui factor-faktor penyebab penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Nasabah PT.Adira Finance. Dan Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap putusan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh nasabah PT. Adira Finance. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Diperoleh melalui penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan jangka waktu penelitian selama 1 (satu) bulan. Jenis dan sumber bahan hokum diperoleh dan dikelolah dari Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Analisis bahan hokum adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor penyebab dari tindak pidana penggelapan di golongkan menjadi tiga bagian yaitu factor ekonomi, factor pendidikan dan factor lingkungan. Yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah adalah pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU. RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
Penerapan Teori Culpa Terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik Di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Andi Asti Sakina Cahyani; Bariek Ramdhani Pababbari
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14573

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan teori culpa di Kec.Lumbis Kab.Nunukan masih sangat awam dimata masyarakat. Karena kelalaian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak ditindak lanjuti oleh warga sekitar mereka lebih memilih diam dan tidak memperpanjang masalah hal ini sebenarnya salah kerana kelalaian atau culpa sebenarnya merupakan kesalahan yang bisa dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Walaupun hal ini merupakan kesalahan yang tidak sengaja tapi ini sudah termaksud kelalaian, kelalaian yang dimaksud disini adalah lalai dalam menjaga sesuatu padahal warga sekitar rumah pelaku sering mengingatkan mengenai listrik tersebut tetapi tidak diindahkan oleh pelaku. Mengenai tanggapan kepolisian dalam  menangani hal tersebut juga tidak maksimal karena warga yang memilih tidak memperpanjang masalah . Padahal kebakaran yang terjadi di Kec.Lumbis Kab.Nunukan merupakan kebakaran yang cukup besar karena memakan 22 rumah warga Mansalong dengan menghabiskan kurang lebih 7 milyar kerugian.  Dengan kejadian ini banyak kecamatan tetangga yang memberi bantuan seperti Kec.Sebuku, Kec.Seimenggaris terutama kota Nunuakan. Tetapi sayangnya masalah ini ditutup begitu saja dengan penanganan Mediasi.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Suardi Suardi; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15407

Abstract

Tanah merupakan salaah satu sumbeer daaya alem yang pentiing untuuk kelangsunngan  hiidup  uumat  maanusia,  hubuengan  maanusia  deengan  taanah  buukan haanya sekeedar teempat hiidup, tetapii lebiih darii itu taanah memberiikan sumberi daya bagi kelangsuungan hiidup umat manusiia. Seiiring meniingkatnya keebutuhan akan taanah teersebut, maka semakiin meniingkat pulah jumlah sengkeeta peertanahan yang terjadii. Deengan demiikian, kebuutuhan kepastiian huukum di biidang peertanahan adalah seebuah keniiscayaan. Salah satu upaaya peembangunan dalem keerangka peembangunan nasiional yang diiselenggarakan Pemeriintah adalah pembanguunan untuk kepentiingan umum dalem hal ini pembanguunan reel kereeta api yang ada di Kabupaten Barru. Jeniis peneliitian yang diigunakan adalah field research dengan pendekatan yang diigunakan dalam peneilitian ini adalah pendeekatan peruundang-undangan (statute approach) dan peendekatan sosiologiis (sociological approach). Peelaksanaan Pengaadaan Tanah untuk keepentingan Umum dan Peneetapan Pemberiian  Ganti Rugi atas Pembanguna Rel Kereta Api di Kaabupaten Barru. Prosees peengadaan tanah untuk peembangunan rel keereta di Kecamaatan Taneete Rilau Kabupaten Barru belum sepenuhnya sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksaanaan Pembaangunan Untuk Kepentiingan Umum. sengketa keperdaataannya adalah pihak yang beerhak tiidak menseepakati bentuuk dan/atau beesarnya ganti kerugiian yang diitetapkan oleh Lembaga  Pertanahan (BPN RI) sebagai PPT.

Page 6 of 34 | Total Record : 334

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): The Development of Law and Economy in the Digital Age Vol 7 No 3 (2025): Cyber Law and Its Effects to the National Jurisdiction Vol 7 No 2 (2025): The Development of Law Enforcement in the Artificial Intelligence Era Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context Vol 5 No 3 (2023): ALDEV Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue