cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
 6   7   8   9   10 
Kedudukan Akta Tanah Yang Dibuat Oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Risnawati Risnawati; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan akta tanah yang dibuat oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) di Kecmatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perudang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan akta tanah yang dibuat oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba memiliki kekuatan hukum sempurna karena bentuk akta sesuai dengan undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Camat itu sendiri, dan akta dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan wilayah kerjanya.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jeneponto Firman Nur; M. Chaerul Risal
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian pelanggaran pelanggaran pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto than 2009. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto, adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah : Komisi Pemilihan Umum, dan Pengadilan Negeri Jeneponto. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penilitian kepustakaan dan wawancara. Untuk menangani sebelum terjadinya pelanggaran pemilu sebaiknya KPU memperketat dalam melakukan bimbingan teknis untuk seluruh petugas yang bersangkutan mulai dari PPK, PANWAS, PPS, dan KPPS agar dapat memperjelas fungsi dan kode etik penyelenggara pemilihan umum. Adapun proses hukum penyelesaian pelanggaran pemilihan umum pada intinya untuk diproses hukum harus ada laporan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu untuk di evaluasi oleh Bawaslu dan di serahkan kepada Tim Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu) untuk kemudian ditindak lanjuti. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penanganan tindak pidana pelanggaran pemilu KPU harus lebih memperhatikan para penyelenggara pemilu, sebaiknya setiap penyelenggara harus menjungjung tinggi integritas agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh oknum-oknum yang ingin berbuat kecurangan. Serta pada proses hukum penyelesaian pelanggaran pemilu penulis mengharapkan harus lebih mengutamakan efek jera misalkan dari hukuman yang didapat oleh pelaku selama 1 tahun 3 bulan di tambah hukumannya menjadi 3 tahun, agar pelaku maupun yang belum melakukan berfikir panjang untuk melakukan hal yang tidak terpuji tersebut.
Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pid.Sus/2017) Nur Fajar Ramli; Hamsir Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15234

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam utusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim mengadili kasus tindak pidana tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus. Untuk memperoleh bahan hukum yang memuat pembahasan yang akurat, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 adalah berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) UU KIP sebagaimana dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum dan bukan berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP karena didasarkan pada adanya asas hukum  “lex specialist derogat legi generali” yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) sehingga ketentuan mengenai penggelapan di dalam KUHP menjadi dikesampingkan. Pertimbangan hukum hakim mengadili kasus tindak pidana tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 adalah dipengaruhi oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan meyakini adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana, hakim juga melihat pada kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan pajak, dimana Ade Agung pada dasarnya hanyalah menjadi korban yang dimanfaatkan oleh Edi Sunarko sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lainnya. 
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Muh. Thezar; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14230

Abstract

Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menyangkut bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntuhkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan itu memangku jabatan dalam rana pemerintahan, maka hal itu diatur secara khusus pada undang-undang lain, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta pada putusan PN Makassar No:411/B/2019/PN Mks mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap tersangka ONE AGUNG SANJAYA bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, akan tetapi sanksi yang diberikan oleh maelis hakim terlalu ringan, majelis hakim bisa saja memberikan sanksi pidana penjara lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan unsur pemberatan pada pasal 374 KUHP. 
Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun Zaenal Abdi; Syamsuddin Radjab
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14824

Abstract

Putusan Hakim adalah tindakan terakhir yang dilakukan hakim di dalam persidangan yang sifatnya final dan mengikat yang menentukan bersalah tidaknya seorang pelaku dalam perkara yang diajukan. Jadi putusan Hakim  merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitaian kepustakaan (Library Research). Pendekatan yang digukana dalam penelitian ini adalah pendekatan fhilosofis, sosiologis, dan normatif atau yuridis, metode yang digukan adalah metode dokument, yakni mengambil data dari transkip, agenda, catatan majalah, jurnal, dll. Teknis dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik identifikasi data, reduksi data, dan editing data, agar data yang diperoleh dapat dipilah lalu di interpretasikan sesuai dengan tujuan dan rancangan penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam hal ini adalah deduktif dan induktif. Dasar pertimbangan dan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam mengadili, Hakim pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun menuai kontroversi. Alasannya putusan ini dinilai tidak tepat dan juga keliru dalam memeriksa perkara yang pada mulanya Mahkamah Agung memeriksa perkara dengan menggunakan Judex Juris atau memeriksa dengan mengoreksi atauran-aturan, dalam kasus Baiq Nuril Maknun Mahkamah Agung beralih dengan memeriksa fakta-fakta atau bukti-bukti persidangan pada Pengadilan Negeri atau memeriksa dengan Judex Factie.  
Kontrak Non Competition Clause Terhadap Perusahaan Franchise Munira Munira; Kasjim Salenda
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15409

Abstract

Studi ini bertujuan mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah kalusula dalam Kontrak Non Competition Clause terhadap para pihak diperusahaan franchise dikota MAKASSAR (BURGER KING) dan bagaimana pelaksanaan serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kontrak Non Competition Clause pada perusahaan Franchise di Kota MAKASSAR (BURGER KING). Data penelitian yang digunakan yaitu lapangan. Penelitian ini dilakukan di restaurant Burger King berlamat di Jl. Tun abd Razak Kota MAKASSAR. Hasil penelitian Menunjukan Bahwa Klausula dalam Kontrak Non Conpetition Clause berisi seorang pekerja tidak dapat bekerja di perusahaan yang sama atau merupakan kompetitior tersebut dan tidak boleh membuka usaha yang sama dengan perusahaan Burger King. Dan perlindungan Hukum kedua belah pihak.Seorang karyawan atau mantan karyawa tidak dapat membocorkan rahasia perusahaan sesuai dengan undang-undang rahasia dagang.Karyawan dapat membatalkan kapanpun perjanjian kontrak kerja apabila merasa hak-hak konstitutusinya di renggut oleh perusahaan.
Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli Sarianti Sarianti; Fadli Andi Natsif
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14084

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai “Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui respon PT Angkasa Pura Logistik dalam menyelesaikan putusan KPPU dan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan KPPU terhadap PT Angkasa Pura Logistik yang tidak kooperatif dalam melaksanakan Putusan Komisi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dari sisi penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang valid mengenai pelaksanaan putusan KPPU terhadap Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode Interview (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Angkasa Pura Logistik keberatan  dengan putusan KPPU sehingga PT Angkasa Pura Logistik mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Angkasa Pura Logistik  meminta pemeriksaan tambahan kepada Majelis Hakim guna mendapat keterangan dan kejelasan tentang siapa sesungguhnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat dan guna mendapat kejelasan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operator penanganan kargo dan pos diterminal Kargo dan “Regulated Agent”. Implikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan putusan KPPU, Pemerintah harus memberikan dukungan khusus kepada KPPU sehingga menjadi lembaga yang memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat agar pelaku usaha bersikap kooperatif dalam melaksanakan putusan Komisi. 2) KPPU Kanwil VI Makassar harus mengusulkan untuk menambah beberapa staf ahli dibidang penegakan hukum. Hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap pelaku usaha lebih efektif.
Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Wan Gun Tomo; Fadli Andi Natsif
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15207

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dalam menerbitkan keputusan yang memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk membatalkan pencalonan salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pilkada 2018. Selanjutnya, penulis juga ingin mengetahui bagaimana implikasi setelah dilaksanakannya putusan dari hakim di PTTUN Makassar tersebut. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada Pilkada 2018  terdapat cacat hukum dan telah merugikan Penggugat sebagai salah satu dari dua pasangan calon. Majelis Hakim di PTTUN Makassar dalam putusannya yang membatalkan SK KPU tersebut dengan pertimbangan bahwa calon perseorangan petahana terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana yang “dilarang” dalam UU Pilkada Tahun 2016, sehingga Surat Keputusan tersebut secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap implikasi dari pelaksanaan Putusan PTTUN Makassar tersebut, maka  Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan baru tentang Penetapan pasangan Calon yang memenuhi syarat dan hanya mengesahkan satu pasangan calon tunggal.
Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris Irfan Sabri Hamzah; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15369

Abstract

Penelitian ini membahas tentang masalah harta warisan yang merupakan permasalahan yang sangat rumit sehingga sebagian besar masyarakat di pedesaan cenderung memilih menggunakan aturan adat dalam proses pembagian warisannya. Namun bagi sebagian orang persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, pembunuhan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Beberapa fenomena tersebut bisa kita jumpai di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Dimana mayoritas masyarakat di Desa tersebut melakukan proses pembagian harta warisan dengan menggunakan aturan adat sehingga dalam hal ini tidak dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun dan dianggap legal di daerah tersebut.
Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods Faisal Faisal; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13012

Abstract

Kebutuhan masyarakat akan pangan mendorong pertumbuhan penjualan segala produk retail. Pentingnya akan kebutuhan ini menimbulkan dampak semakin meningkatnya produsen yang melakukan beberapa macam cara penjualan. Walaupun begitu tidak semua produsen dalam melakukan aktivitas perdagangannya memperhatikan hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan. Konsumen sering dirugikan karena belum ada undang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di pasar ritel tradisional dan minimnya pengetahuan produsen/pelaku usaha mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentang perlindungan konsumen serta tata cara pelaksanaan ritel tradisional yang baik. Penulis melakukan penelitian tentang Hubungan Hukum Produsen dengan Konsumen Retail Goods. Penulis menggunakan jenis penelitian penelitian library research dimana menggunakan studi literatur dan lain sebagainya untuk memperoleh data. Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPer penulis dapat menyimpulkan bahwa produsen memberikan janji-janji dan informasi berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, hak dan kewajiban Produsen dengan Konsumen Retail Goods Makassar meliputi tanggung jawab produsen dalam menjaga kualitas produk dengan membatasi resiko kerugian yang diderita konsumen.  Dalam hal konsumen menderita kerugian akibat cacat produk, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat produsen. Sedangkan bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan. 

Page 8 of 34 | Total Record : 334

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): The Development of Law and Economy in the Digital Age Vol 7 No 3 (2025): Cyber Law and Its Effects to the National Jurisdiction Vol 7 No 2 (2025): The Development of Law Enforcement in the Artificial Intelligence Era Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context Vol 5 No 3 (2023): ALDEV Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue