Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
334 Documents
<![CDATA[MENILIK PERAN BINMAS POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENANGANI PAHAM RADIKAL ]]>
<![CDATA[Muh. Rafly Nurfaizy]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahpi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (518.938 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13270
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran binmas polrestabes makassar dalam menangani paham radikal dan kendala yang dihadapi Binmas Polrestabes Makassar dalam menangani paham radikal. Jenis penelitian ini adalah kombinasi dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Pendekatan penelitian adalah pendekatan hukum (pendekatan patung) dan pendekatan sosiologis (pendekatan sosiologis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Binmas dalam menangani pemahaman radikal di Kota Makassar antara lain (1) Melakukan Bimbingan dan Konseling yang berisi materi terkait Radikal (2) Melakukan kunjungan ke tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi yang memiliki jurusan pengaruh dalam masyarakat dan (3) Bekerja sama dengan Pemerintah dan Kementerian untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan penyebaran ide-ide radikal dari dalam. Namun demikian ada kendala yang dihadapi oleh Binmas dalam menangani pemahaman radikal ini seperti keterbatasan kemampuan dan pemahaman anggota Binmas terkait dengan pemahaman Radikal.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ihsyan Syarif]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.932 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i3.11894
<![CDATA[Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan. Penulis ingin membahas bagaimana langkah-langkah KPU dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia dengan melakukan studi kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU Sulawesi Selatan). Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah Statute approach dan Sociologicial Approach. Sumber data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian di sajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipelajari sebaik-baiknya terkait apa-apa saja hak politik penyandang disabilitas yang mesti di penuhi oleh pihak penyelenggara agar para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan aktif dalam ajang perpolitikan di Indonesia.Kata Kunci : Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pemilu]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN, DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK. (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs) ]]>
<![CDATA[Andi Mahfud Arya Wardana]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[ST Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.293 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11066
<![CDATA[Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Kondisi saat ini kejahatan terhadap anak terus meningkat utamanya kejahatan seksual terhadap anak, dan pelaku kejahatan terhadap anak menurut komnas perlindungan anak adalah orang terdekat dari korban (anak). Kejahatan terhadap anak sendiri telah diatur oleh hukum postif di Indonesia misalnya didalam KUHP Pasal 288 & 289, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Terkait dengan kasus persetubuhan terhadap anak pada studi putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN/Mrs. Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku, yang pelakunya adalah ayah tiri dari anak tersebut, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dari korban, hal ini didasarkan pada aturan hukumnya pada Undang-Undang No.17 Tahun 2016 yang berbunyi apabila pelaku dari kejahatan seksual terhadap anak masih dalam lingkungan orang terdekat (ayah) maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya, dan dari pertimbangan hukum hakim tidak terdapat hal yang meringankan terdakwa.Kata Kunci: Anak: Hak Asasi Anak; Kejahatan ]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI KEPEGAWAIAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE ]]>
<![CDATA[Rahmat Andika]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.157 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10137
<![CDATA[Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian oleh Kepala Daerah di Kabupaten Majene. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan dan melalui data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen / catatan / laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi kepegawaian cenderung menggunakan Merit System melihat hasil analisis wawancara yang dominan mengatakan bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene menggunakan pertimbangan prestasi kerja , akan tetapi belum sepenuhnya hanya berdasarkan Merit System, karena masih ditemukannya pertimbangan-pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut yaitu Spoil System karena masih melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan dengan pimpinan atau faktor kekeluargaan.]]>
<![CDATA[MEKANISME VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH JALUR PERSEORANGAN ]]>
<![CDATA[Tasbir Tasbir]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.366 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13275
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana persyaratan subjektif dan objektif untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota melalui jalur perseorangan, dan Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon jalur perseorangan di kabupaten Bone pada tahun 2018 berdasarkan UU No.10 tahun 2016 dan PKPU No.15 tahun 2017. Data penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan melakukan wawancara kepada dewan teknis Penyelenggara Pemilu dan Kasubag Tekhnis Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun persyaratan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan terbagi atas dua persyaratan yaitu persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Dan adapun mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon kepala daerah dilakukan dengan 3 tahap verifikasi yaitu : (1) Verifikasi jumlah minimum dukungan dan persebarannya wilayah daftar pemilih tetap (2) verifikasi penghitungan administrasi identitas daftar pemilih tetap dan (3) verifikasi lapangan faktual.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL ]]>
<![CDATA[Haerandi A]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.248 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13266
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar serta peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sumber data penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran badan pengawas obat dan makanan terkait peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar kurang berjalan dengan baik. Untuk mencengah peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar, maka pihak BPOM harus lebih meningkatkan kinerja dengan cara rutin melakukan pemeriksaan untuk mengawasi peredaran obat tradisional ilegal. Implikasi dari penelitaian ini adalah: Hendaknya BPOM sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peredaraan obat tradisional ilegal harus lebih telitih terhadap peredaran obat tradisional ilegal, baik sebelum diedarkan dan/atau setelah beredar di pasaran.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Begal Pemotong Tangan ]]>
<![CDATA[Iot Wiwiq Harpikasari]]>;
<![CDATA[Rahman Syamsuddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15385
<![CDATA[Hasil dari penelitian ini bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 365 KUHP. Dan pada putusan PN Makassar No:208/Pid.B/2019/PN Mks bahwasanya tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum yaitu 17 (tujuh belas) tahun penjara, akan tetapi majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana melebihi dari apa yang dituntutkan oleh penuntut umum yaitu 18 (delapan belas) tahun penjara dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikategorikan perbuatan sadis, kemudian terdakwa merupakan residivis (telah melakukan pengulangan tindak pidana) namun para terdakwa tidak jera dan tidak merubah perbuatannya yang sangat meresahkan masyarakan karena merajarelanya pelaku begal dan malah melakukan tindak pidana yang lebih sadis.]]>
<![CDATA[Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar ]]>
<![CDATA[Adelina Kadir]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13927
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar serta untuk mengetahui faktor-faktor penghalang dan faktor-faktor pendukung terkait keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data. Untuk melakukan jalannya penelitian maka hal-tersebut harus dilakukan guna mendapatkan informasi yang diinginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Anggota DPRD Kab. Takalar berjumlah 30 orang dan diantara jumlah tersebut anggota DPRD perempuan berjumlah 8 orang angka 8 orang dapat memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Takalar hampir mencapai target 30 % hal ini tidak lepas dari dukungan rakyat khususnya bagi pemilih perempuan serta kesadaran kaum perempuan untuk memilih sesama anggota perempuan. 2) faktor penghambat terkait keterwakilan perempuan di DPRD kab. Takalar itu dikarenakan kurangnya kader perempuan di dalam partai politik yang ingin menjadi calon legislatif tersebut serta kurangnya keinginan kaum perempuan untuk berkiprah di ranah politik dan faktor pendukung keterwakilan perempuan di DPRD kab. Takalar dikarenakan adanya aturan dari Undang-Undang yang mengharuskan partai politik memasukkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif serta jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dari pada jumlah pemilih laki-laki. Implikasi Penelitian Perempuan seharusnya dapat menyadari akan peluang besar yang mereka miliki untuk ikut serta ke ranah politik demi untuk memperjuangkan Hak-hak kaum perempuan karena sangatlah penting jika seorang perempuan dapat duduk di kursi legislatif. Seharusnya partai politik dalam hal perekrutan untuk menjadikan kadernya sebagai calon legislatif harus betul-betul karena kader tersebut mampu bukan karena hanya untuk memenuhi kuota 30 % yang sudah ditetapkan oleh UU Karena dalam perekrutan calon legislatif partai politik harus mengedepankan potensi suara yang dimiliki serta kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki calon legislatif tersebut.]]>
<![CDATA[Eksistensi Bawaslu Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Tahun 2019 Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Islamiyah Hasan Bandaso]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Radjab]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15313
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak terdapat pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis Penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu sebagai badan pemutus merupakan lembaga setengah peradilan, dan berperan penting terhadap pemilihan umum untuk pengawasan, ketertiban proses pemilihan umum, begitupun halnya Bawaslu Pasangkayu yang telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga dan mengawasi proses pemilihan umum di daerah Pasangkayu, Namun, Penguat kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu kesuksesan suatu tugas dari anggota bawaslu pasti ada kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Bawaslu itu sendiri. Bawaslu Pasangkayu selama ini telah melaksanakan tugas serta kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, Profesional dan akuntabel di buktikan dengan terdapatnya beberapa pelanggaran yang di proses melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan ]]>
<![CDATA[Muh. Rudini R. Ibrahim]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.13188
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini untuk mengkaji mengenai Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.Masalah tersebut kemudian disusun kedalam submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1.Bagaimanakah upaya Polisi Kehutanan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep ? 2. Apa saja yang menjadi factor penghambat Polisi Kehutanan dalam mengatasi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris,yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma norma yang berlaku di masyarakat.Sumber data penelitian ini dari data premier dan sukender. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa optimalisasi penanggulangan tindak pidana kehutanan yang dilakukan polisi kehutanan belum sepenuhnya efektif dalam memberantas kerusakan hutan yang dilakukan perorangan maupun perkelompok di desa tabo-tabo,baik berupa sarana maupun prasarana,maka dari itu pemerintah harus ikut campur dalam menjaga kelestarian hutan di indonesia.]]>
