cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Suandika, SH.,MH
Contact Email
pakden278@gmail.com
Phone
+6287753915495
Journal Mail Official
raadkertha@universitasmahendradatta.ac.id
Editorial Address
Jalan Ken Arok No.10-12, Peguyangan, Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Published by Universitas Mahendradatta
ISSN : 26206595     EISSN : 27235564     DOI : https://doi.org/10.47532/jirk.v3i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Raad Kertha is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Universitas Mahendradatta which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Jurnal Ilmiah Raad Kertha accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 4   5   6   7   8 
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Tengah Pandemi Covid-19 Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.256

Abstract

Dunia saat ini sedang dihadapi dengan sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan yaitu sebuah penyakit Virus Corona. Penyakit ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh bagian negara-negara yang ada di Dunia termasuk Indonesia. Karena penyakit Virus Corona ini, Indonesia menjadi memberlakukan suatu kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan ini berdampak pada seluruh sector sosial-perekonomian di Indonesia. Karena kebijakan ini pula semua masyarakat Indonesia tidak bekerja dan berada di rumah saja. Hal ini lah yang menjadi pemicu utama adanya suatu  tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi. Karena semua orang tidak bekerja dan berada dirumah saja, memicu adanya suatu pertikaian yang terjadi antar suami istri yang berujung pada adanya suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada sang istri. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga terjadi, salah satunya karena menurunnya pendapatan ekonomi ataupun karena para suami istri mengalami stress karena keadaan ini. Diperlukan upaya yang ekstra untuk menghindari masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam pandemic covid-19 in, salah satunya dengan mempertegas adanya Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Makna Hukum Pada Prinsip Tata Kelola Perspektif Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 I Nyoman Prabu Buana Rumiartha
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.262

Abstract

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 (Perpres 14/2021) telah diterbitkan oleh Presiden. Perpres tersebut diterbitkan untuk pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pada ketentuan  Pasal 11 Ayat (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan Nomor lzin Edar (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan VaksinCOVID-19 dapat dihentikan.Berikutnya pada Pasal 11 Ayat (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan Vaksin COVID-19 termasuk penyerahan Vaksin COVID- 19.Selanjutnya pada Pasal 11 Ayat (3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.Khusus pada ketentuan Pasal 11  ayat (3) Perpres 14/2021 pada frasa “prinsip tata kelola’’ dalam hal ini makna hukum pada frasa “prinsip tata kelola’’ tersebut menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut yang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip tata kelola. Bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna “prinsip tata kelola’’.Makna pada frasa “prinsip tata kelola’’ tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan Pasal 11  ayat (3) Perpres 14/2021, maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 11  ayat (3) Perpres 14/2021 terkait Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina; Duwi Aprianti
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.257

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit. Bank memberikan kredit didasarkan atas keprcayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Namun bagaimana dengan kredit tanpa agunan karena agunan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya sedangkan kredit tanpa agunan tidak memberikan jaminan sama sekali. Secara hukum dasar yang dapat kita gunakan adalah Pasal 1131 dan 1132, disana dijelaskan secara detail mengenai kredit tanpa agunan tersebut.
Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid19 Menurut Konsepsi Negara Pancasila Ida Bagus Angga Purana Pidada
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.258

Abstract

Pasal 164 ayat 1 UU Ketenagakerjaan ini menjelaskan bahwa situasi pandemi COVID-19 ini tergolong keadaan force majeure (keadaan memaksa) yang mana situasi ini berada di luar kendali atau di luar kemampuan dari pemilik usaha maka dari itu pengusaha masih diperbolehkan melakukan PHK terhadap karyawannya dengan uang pesangon rendah. Namun apa yang terjadi di lapangan berdasarkan pengamatan, ternyata ada juga perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini dengan menggunakan alasan keadaan memaksa padahal perusahaannya masih beroperasi dan mendapatkan keuntungan meskipun tidak sebesar sebelumnya.
Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Ida Ayu Indah Sukma Angandari
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.259

Abstract

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Untuk mencegah, melindungi istri sebagai korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 22 September 2004, telah disahkan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang terdiri atas 10 Bab dan 56 Pasal. Undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Borongan Bangunan Selvianti Joenoes; Desy Kuncahyati
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.260

Abstract

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia sebagai modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila, oleh karena itu, tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya selain itu dalam pembangunan nasional yang semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Rumusan masalah “Bagaimana bentuk perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pembangunan dan faktor penghambat perlindungan hukum Villa Permata Ariza di Kuta Selatan”. Tujuan penelitian “Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum dan faktor penghambat perlindungan Terhadap  Pekerja Borongan Pembangunan Villa Permata Ariza di Kuta Selatan”.Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu kepada norma-norma yang trdapat dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam karangan buku dan putusan pengadilan.Hasil penelitian perjanjian kerja yang dibuat secara lisan yang telah didominasi pihak pengusaha dalam menentukan kebijakan, perjanjian yang dibuat secara lisan menempatkan pihak pekerja borongan dalam posisi yang lemah. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap para pekerja juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS TINDAKAN KOMISARIS MELAMPAUI KEWENANGAN Erikson Sihotang
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i2.324

Abstract

A limited liability company is a legal subject just as humans have rights and obligations. The organs of the limited liability company consist of the General Meeting of Shareholders which is the highest organ of the company, the Commissioner who is in charge of supervising the running of the company, and the Board of Directors is the organ of the Foundation that carries out all company activities and is authorized to represent the company both inside and outside. Each of these organs has limited authority. However, in practice, the commissioners as supervisors of the company often take actions outside their authority, causing the company to lose money, while the directors are responsible for the existence of the company. In such a situation, as long as the board of directors does not authorize the company's commissioners to represent the company, then the commissioner's actions have exceeded his authority (ultravires) so that the responsibility for the company's losses is not borne by the directors but the commissioner must personally be responsible for his actions that harm the company.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI PADA PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN DI PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA Putu Sekarwangi Saraswati; I Wayan Wisadnya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i2.330

Abstract

This study aims to determine the legal protection of insurance customers in the health insurance agreement at PT Asuransi Reliance Indonesia and the legal consequences if the insurance company defaults on the health insurance agreement made in the health insurance agreement at PT Asuransi Reliance Indonesia between the company and the insurance customer. Legal protection for insurance customers in the health insurance agreement at PT Asuransi Reliance Indonesia is based on the rights of the insured as stipulated in the insurance agreement to provide compensation to the insured, if the insurance company defaults, the judiciary can provide legal protection in the form of a fair decision for the insured who harmed by the insurance company if proven in court. The legal consequences if the insurance company defaults on the health insurance agreement made, there will be sanctions for non-compliance with registration obligations, providing compensation to insurance customers, the imposition of administrative sanctions is carried out after a written warning is given, given a maximum of 2 (two) times each. for a maximum period of 10 (ten) working days, returning the rights of the insured to the premium that has been deposited, criminal sanctions, based on the provisions of Article 55 of Law Number 24 of 2011, Companies that do not carry out their obligations as referred to in Article 19 of Law Number 24 of 2011 paragraphs 1 and 2, shall be sentenced to a maximum imprisonment of 8 (eight) years or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000, - (One Billion Rupiah).
frediandrikastrong@gmail. com Kadek Frediandrika Adnantara
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i2.325

Abstract

Supervision of any tourism activity; Prepare human resources that are reliable in their field, provide services to every tourism and provide security and comfort to tourists who visit Denpasar, to give the protection of the tour guide should have a license as to the problem how is the legal protection form given to tourists visiting Denpasar city? And how is the influence of tourist visits to Denpasar city towards the tourism investment climate?, this study uses the Emperis research type that is conducting field research with a Guan interview getting accountable data. The form of legal protection given to tourists visiting Denpasar, is through the authority of the police unit Pamong Praja in the enforcement of the regional regulation of Bali Province number 5 year 2016 about tour guide in Denpasar City is to conduct in each tourist attraction by working with related agencies namely prosecutors; Of justice Guide through Control coordination. Sidak/or sweeping Silakukan in accordance with the trust Perda number 5 year 2016. When a travel guide is found to be infringing, then it can be carried out in place and/or conducted investigation and investigation by PPNS until the proceeding, the other form of protection provides a sense of security and comfort to the tourists who visit the City of the tour guide in order to provide clear and strict information to the tourists both outside the attraction and while in the tourist attraction and the influence of tourists visit to Denpasar city against Tourism investment climate is able to contribute to the local revenue, open employment, improve accommodation and tourism investment, the development of tourism attraction in Denpasar city with a view of cultural tourism
PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT Gusti Ayu Kade Komalasari; Ni Ketut Wiratni; Anak Agung Gde Putra Arjawa
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i2.331

Abstract

The Republic of Indonesia National Police (Polri) as one of the institutions that carry out the public service function is required to be able to provide the best service to the community by displaying professional and reliable unity performance in their fields. The Criminal Procedure Code, gives a role to the National Police of the Republic of Indonesia to carry out the tasks of investigation and investigation of criminal acts (generally) without limitation of the power of the nature as long as it is included in the scope of public law. Based on the descriptions in the background, the problem above, the problems that can be formulated in this study are: How is the Law Enforcement of Polri's Discipline in Realizing Good Governance and Clean Governance, What obstacles are faced by Polri's Discipline Enforcement in realizing Good Governance and clean governance The theory used to analyze the problems of the Law State Theory, Hirarkhi Theory Legal Norms, Authority Theory, Law Enforcement Theorem, Government Concepts and Clean Government This type of research is normative legal research supported by empirical legal research. The approach used by the author is the Law approach (Statute approach), legal concept analysis approach (analytical conseptual approach), comparative approach. Sources of Primary Legal Materials and secondary legal materials, namely materials that provide an explanation of primary legal materials, such as the results of seminars or other scientific meetings, Secondary legal material is the Legal Material Collection Technique carried out by a card system (collecting system) material both legislation, documents, library materials and other research results related to the subject matter. Processing techniques and legal material analysis, carried out qualitatively, legal materials are collected and analyzed descriptively (in parallel and coherently) in the form of description. Conceptual law enforcement and law enforcement as a process is realized with an indicator that the factors that influence the implementation of disciplinary law enforcement by Polri are guided by: Law enforcement / personal rules, infrastructure facilities that need to be held for disciplinary law enforcement processes for police members in cultural factors, Constraints - constraints faced by Polri Discipline Enforcement in realizing Good Governance and Clean Governance. The police are expected to behave and behave in a consistent manner with the vision, mission, code of ethics built by the Indonesian National Police. In its implementation there is still the interference of state officials, the political elite towards the implementation of Polri's duties so as to influence the disciplinary members of the National Police.

Page 6 of 21 | Total Record : 208

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 8 No. 02 (2025): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 3, No 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol. 2 No. 2 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 2, No 1 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha More Issue