jurnal hukum das sollen
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Articles
158 Documents
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2013-2017 ]]>
<![CDATA[Syariffuddin Syariffuddin]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konsep dasar penyelenggaraan Pemilukada tercantum didalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kemudian dijabarkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemilukada maka dikeluarkanlah PP 6 Tahun 2005. Sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir maka dibentuklah KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir. KPU Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir dinilai masih kekurangan-kekurangan didalam pelaksanaannya, seperti banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. hal ini setali tiga uang dengan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir, seyogianya lembaga ini berfungsi sebagai pengawas pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir, namun fungsinya tersebut seringkali tidak tampak dipermukaan dengan banyak kasus-kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti bahkan dibiarkan hilang begitu saja.]]>
<![CDATA[AL MUWAFAQAT KARYA MASTERPIECE IMAM ASY- SYATIBI (W: 790 H/1388 M) (Kajian Historis, dan Kandungan Isi Kitab) ]]>
<![CDATA[Herdiansyah Herdiansyah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini ditujukan untuk meneliti histori penulisan kitab yang dijadikan referensiprimer oleh pengkaji disiplin Maqashid Syari’ah (tujuan – tujuan hukum islam) yaitukitab Al – Muwafaqat karya masterpiece Imam Abu Ishaq Asy – Syatibi (W: 790H/1388 M), serta mengkaji garis besar kandungan isi kitab terutama Jilid pertamabagian kedua Kitab Al – Maqashid (pembahasan mendalam tentang MaqashidSyari’ah). Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini dimulai dengan pembahasanhistori penamaan kitab ini dengan nama Al – Muwafaqat. Kemudian dilanjutkandengan pembahasan respon ulama – ulama pada masa itu hingga masa kini terhadapAl – Muwafaqat serta terakhir tentang proses percetakan kitab ini untuk pertamakalinya. Untuk kandungan isi kitab pembahasannya dibagi kedalam dua kategori,yaitu kategori umum dan Khusus. Kategori umum berisi pembahasan isi kitab secaramenyeluruh. Sedangkan kategori khusus berisi pembahasan tentang Maqashid AsyAsyariah yang terdapat pada jilid pertama bagian kedua. Kajian ini memberikankesimpulan bahwa pada awal penulisan kitab ini tidak terlalu mendapat respon yangbaik pada masanya. Respon yang berarti terjadi beberapa abad setelahnya. Kitab Al –Muwafaqat ini juga dianggap kitab yang pertama kali membahas tentang teoriMaqashid Syari’ah secara utuh dalam satu pembahasan yang terstruktur. Sehinggawalaupun kitab ini merupakan kitab yang membahas tentang kajian Ushul Fiqhnamun Imam Syatibi selalu mneyertakan poin-poin Maqashid dalam setiappembahasannya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah metodekajian pustaka dengan mengkaji dan merujuk langsung kepada kitab Al – Muwafaqatdan beberapa buah kitab yang membahas tentang kitab Al – Muwafaqat.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN (RENTUT) DI INTERNAL KEJAKSAAN INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN (RENTUT) DI INTERNAL KEJAKSAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Vivi Arfiani Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v4i2.1414
<![CDATA[Kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung kemudian didelegasikan oleh jajaran di bawahnya, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, sehingga mekanisme pengajuan rentut dari Penuntut Umum harus kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pada perkara-perkara tertentu, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung. Adanya intervensi pimpinan terhadap penentuan Tuntutan Pidana tersebut, merupakan salah satu hal pokok yang mempengaruhi Independensi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam pelaksanaan pedoman tuntutan pidana. Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat. Kejaksaan tidak dapat bertindak sebagai penyidik kasus-kasus khusus melainkan hanya dapat bertindak sebagai pihak yang menyetujui dimulainya penyidikan dan menerima berita acara penyidikan serta penetapan barang bukti. Upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala dalam membuat surat dakwaan adalah mencantumkan fakta-fakta yang sama untuk setiap dakwaan yang diajukan penuntut dalam melakukan dakwaan alternatif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALA T BUKTI SURAT KETERANGAN SEBAGAI HAK MILIK ATAS TANAH : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALA T BUKTI SURAT KETERANGAN SEBAGAI HAK MILIK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Tiar Ramon]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyak ditemukan surat keterangan tentang tanah diterbitkan oleh Kepala Desa dengan tujuan untuk memberikan hak kepada seseorang terhadap tanah yang dikuasainya. Tentunya surat tersebut harus mempunyai nilai kekuatan pembuktian, apalagi kelak menimbulkan sengketa ke pengadilan, sehingga kepada yang diberikan surat tersebut dapat mempertahankannya dari gangguan pihak lain. Untuk itu perlu mengetahui kekuatan kekuatan alat bukti surat keterangan tersebut sebagai hak milik atas tanah yang dalam hal ini dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/20017. Hasilnya menyimpulkan surat keterangan tentang tanah tersebut merupakan akta bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang sama nilai kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Siti Rahmah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk memecahkan masalah. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah pendekatan restorative justice, dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang dapat diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. maka perkara anak tersebut wajib dilakukan upaya diversi.]]>
<![CDATA[PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRGIRI HILIR TERHADAP PENANGGULANGAN : PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRGIRI HILIR TERHADAP PENANGGULANGAN ]]>
<![CDATA[Jamri Jamri]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) ialah merupakan salahsatu unsur terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satu fungsi DPRD ialah mempunyai fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah. Dimasa pandemi ini fungsi legislasi DPRD dapat di implementasikan untuk pencegahan mewabahnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara membentuk peraturan daerah berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19 sebagai sarana mengatur masyarakat. Namun fungsi legislasi ini belum terlaksana dengan maksimal di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini belum adanya peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang berhubungan dengan pengaturan Pencegahan penularan COVID-19.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA: PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ditta Giarni Martha]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sebagai pahlawan devisa negara, TKI berhak mendapatkan perlindungan baik secara materil maupun moril. Namun dalam kenyataannya, TKI di luar negeri banyak mengalami kekerasan fisik dan psikis di tempat mereka bekerja. Untuk melindungi kepentingan dan hak-hak TKI, perlu adanya campur tangan pemerintah. Intervensi pemerintah dalam bidang perburuhan melalui peraturan perundang-undangannya menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda, yaitu sifat privat dan publik. Prinsip perlindungan TKI terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Rumusan dalam Pasal 27 ayat (2) telah ada sejak mulai diberlakukannya UUD1945 sebagai hukum dasar di negara Indonesia. Sedangkan rumusan Pasal 28 D ayat (2) adalah hasil amandemen kedua atas UUD 1945, pada tanggal 18Agustus 2000. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan “a paper constitution” atau “semantic constitution”. Dengan mengakui hak warga negaranyauntuk mendapatkan pekerjaan maka Indonesia telah memutuskan untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Secara fundamental hukum ketenagakerjaan/perburuhan Indonesia berlandasan kepada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang dasar perekonomian negara yang berlandasakan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[KMS. NOVYAR SATRIAWAN FIKRIN & HERDIANSYAH KMS. NOVYAR SATRIAWAN FIKRIN & HERDIANSYAH]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sedangkan induk perundang- undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Civil law system merupakan sebuah sistem hukum, yang mana memiliki aturan hakim tidak boleh terikat kepada presedent, sehingga undang-undang menjadi sumber utama hukum pidana menerapkan ultimatum remedium dalam penegakan hukum pidana. penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi. Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “legal structure”, substansi hukum “legal substance” dan budaya hukum “legal culture” Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[faharudin Udin]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1553
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tentang peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Baubau dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu serentak tahun 2019, serta mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu serentak tahun 2020. Penelitian dilaksanakan di Kantor KPUD, dengan menggunakan metode data primer dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) Peran KPUD Kota Baubau dalam Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) yaituh memutakhirkan, menyusun, hingga menetapkan DPT dimana dalam prosesnya cukup panjang dan berjenjang antara proses satu dengan lainnya, dimulai dari penyandingan daftar pemilih terakhir dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU, yang selanjutnya di lakukan pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) kemudian oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun dan memutakhirkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Setelah penetapan DPS, melalui perbaikan di hasilkanlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), begitu juga berlaku pada DPSHP hingga terbentuklah DPSHP Akhir, dari DPSHP Akhir ini kemudian oleh KPUD Kota Baubau merekapitulasi dan di menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Hak Adat Milik Niowula Yang Berada Dalam Area Taman Nasional Kelimutu ]]>
<![CDATA[Christiana]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1571
<![CDATA[Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat telah tertera dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara implisit tidak mengatur bentuk hak-hak tradisional maupun unsur-unsur masyarakat adat. Eksistensi hak masyarakat adat Niowula Kabupaten Ende semakin tergerus oleh berbagai kebijakan pemerintah yang merampas eksistensi hak masyarakat adat disekitar Taman Nasional Kelimutu (TNK). akibat adanya penetapan zonasi khusus kawasan konservasi yang mengorbankan wilayah/lahan garapan (pertanian dan perkebunan kopi seluas kurang lebih 35 Ha) milik masyarakat hukum adat Desa Niowula Kecamatan Detusoko yang keberadaannya sudah lama sebelum adanya Taman Nasional Kelimutu. Pemerintah dalam hal ini Taman Nasional Kelimutu cenderung menggunakan dan menegakkan hukum negara dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan nasional, sedangkan di pihak lain masyarakat adat yang seharusnya menguasai dan berhak mengelola sumber daya alam di wilayah mereka sendiri sebagai mata pencaharian dan sumber perekonomian diabaikan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Peraturan hukum apa saja yang dapat dijadikan dasar masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi (TNK) Kabupaten Ende. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum normatif,dengan pendekatan “pendekatan ketatanegaraan” (statute approach).Hasil penelitian terjadi konflik antara Masyarakat adat Niowula Kabupaten Ende dengan (TNK) berkaitan dengan penetapan zonasi kawasan konservasi yang mengorbankan lahan garapan seluas kurang lebih 35 Ha milik masyarakat adat Desa Niowula Kecamatan Detusoko. Sementara Putusan MK 35/PUU-X/2012, telah merubah status dan kedudukan hukum hutan adat, dari yang awalnya “hutan adat adalah hutan negara menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Putusan MK tersebut mengembalikan hak masyarakat adat untuk mengelolah hutan adatnya.]]>
