cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 12   13   14   15   16 
URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI CACAT KEHENDAK Muhammad Fajar Hidayat; Suryadi; Lia Nuraini; Marnia Rani; Hanrizal; Elvira Clarista Faiqah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4836

Abstract

Salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak (wilsgebreke). Cacat kehendak yang dikenal dalam Pasal 1321 KUHPerdata hanya terbatas pada kekhilafan, paksaan, & penipuan. Dalam prakteknya, terdapat cacat kehendak lainnya berupa penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang bersumber dari doktrin (ajaran) & eksistensinya baru sebatas pada Yurisprudensi sehingga isu hukum dalam penelitian ini yaitu terjadi ketidaklengkapan norma (incomplete of norm). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa urgensi pengaturan penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum (legal research), analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), & pendekatan komparatif (comparative approach). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu.urgensi pengaturan penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak untuk melindungi pihak yang lemah dalam suatu perjanjian agar tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan keunggulan ekonomi dan psikologis dalam pembuatan perjanjian.
ANALISIS POTENSI DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT TERHADAP ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA Medina, Dayu Medina; Dewi Enggriyeni
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4882

Abstract

Paris Agreement merupakan instrumen penting dalam hukum lingkungan internasional yang menetapkan komitmen global untuk menurunkan emisi dan membatasi kenaikan suhu bumi. Indonesia meratifikasi perjanjian ini melalui UU No. 16 Tahun 2016 dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan nasional seperti RUEN dan Perpres 112/2022 guna mendorong transisi menuju energi terbarukan. Namun, dominasi energi fosil, ketidakseimbangan kebijakan, dan keterbatasan investasi masih menjadi hambatan utama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa internasional, baik antarnegara, investor-negara (ISDS), maupun dalam kerangka WTO, terutama terkait interpretasi ambisi NDC dan mekanisme transparansi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan statute approach dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa karakter fleksibel Paris Agreement membuka ruang perbedaan penafsiran yang dapat memicu sengketa, sementara mekanisme penyelesaiannya bersifat fasilitatif dan non-adjudikatif. Indonesia perlu memperkuat regulasi energi terbarukan dan diplomasi lingkungan untuk memitigasi risiko sengketa tersebut.
ANALISIS YURIDIS ATAS TIDAK DITETAPKANNYA STATUS BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI SUMATERA SEBAGAI BENCANA NASIONAL syariffuddin; Fitri Wahyuni; Jamri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5026

Abstract

Penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan Presiden berdasarkan kerangka hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah bencana besar di Sumatera yang tidak ditetapkan sebagai indikator bencana nasional meskipun normatif telah terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum mengenai bencana nasional, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah pusat dalam menetapkan status tersebut, serta menilai kebijakan-kebijakan tersebut dalam perspektif hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan status bencana nasional berdasarkan tingkat keparahan bencana dan kemampuan daerah dalam penanganannya. Namun faktor politik, ekonomi, hubungan pusat-daerah, dan pertimbangan stabilitas nasional menjadi variabel signifikan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Dalam perspektif konstitusional, jangka waktu atau tidak ditetapkannya status bencana nasional berpotensi mengurangi efektivitas penanganan bencana serta bertentangan dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penegakan implementasi kebijakan bencana, transparansi penggunaan diskresi Presiden, serta harmonisasi koordinasi pusat-daerah untuk menjamin terwujudnya perlindungan hak masyarakat secara optimal.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Yuliana; Edwar; Trisnajaya, R.M. Yusuf
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5044

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Disparitas merupakan penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Dalam konteks hukum berarti adanya perbedaan dalam putusan hakim, baik dalam hal jenis hukuman (pidana penjara, denda, dll.) maupun lamanya hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini mengkaji penyebab timbulnya disparitas putusan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhaap anak pelaku tindak pidana. Fokus penelitian ini mencakup aspek hukum, peran aparat penegak hukum, serta implementasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam disparitas putusan.
KEDUDUKAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Ashshidqi, Alimputra; Yusdianto; Riananda, Martha
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5059

Abstract

Ketahanan nasional merupakan konsep strategis dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) merupakan kelembagaan negara yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan strategi ketahanan nasional guna menjamin keselamatan bangsa dan negara. Namun demikian, keberadaan Wantannas sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan isu-isu ketahanan nasional belum memiliki landasan hukum yang kuat dan setingkat undang-undang, sehingga menimbulkan problematika yuridis terkait legitimasi dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tiga isu pokok, yaitu mengenai kedudukan Wantannas dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, tugas dan fungsi kelembagaan Wantannas, serta kinerja Wantannas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wantannas tergolong sebagai lembaga negara penunjang atau state auxiliary organ yang memiliki fungsi strategis, namun berada dalam posisi yang belum kuat secara normatif karena tidak dibentuk melalui undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum Wantannas melalui pembentukan undang-undang sebagai bentuk rekognisi formal terhadap urgensi, peran, dan kewenangan lembaga ini dalam menjaga stabilitas ketahanan nasional.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS LIMBAH BATUBARA DI SUNGAI DESA PENANDING KABUPATEN BENGKULU TENGAH Mona Agustina Nedy
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5072

Abstract

Environmental changes are largely determined by human attitudes and protection of their environment. Utilization of natural resources, both biological and non-biological, greatly affects environmental conditions and can even disrupt the balanced life system between life itself and its environment. Coal waste found in the Bengkulu River in Penanding Village, Central Bengkulu is used as an opportunity by the community, especially those living on the riverbanks as a livelihood. Law enforcement against environmental pollution due to coal waste in the Penanding Village River, Central Bengkulu Regency must be followed up by law enforcement officials. This research approach uses qualitative descriptive data analysis techniques or by describing the data obtained from the results of field research and library research into descriptions so that in the end it can answer the problem. The analysis of this research is analyzed qualitatively. Based on the analysis of the discussion, there has been no follow-up action regarding law enforcement against environmental pollution due to coal waste in the Penanding Village River, Central Bengkulu Regency regarding environmental pollution caused by coal waste. Obstacles include legal factors or statutory regulations, law enforcement factors, permits, overlapping and competing interests, institutional obstacles, environmental impact analysis systems and inadequate facilities and infrastructure.
URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA: MENIMBANG EFEKTIVITAS ASSET RECOVERY DAN PENCEGAHAN ABUSE OF POWER Syamala Rosyda, Farrah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5088

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas asset recovery dalam tindak pidana ekonomi, terutama korupsi dan pencucian uang, yang selama ini tidak optimal di bawah rezim KUHP, KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU. Namun, urgensi tersebut berhadapan dengan potensi permasalahan hukum, seperti pelanggaran asas presumption of innocence dan risiko abuse of power oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan landasan teori hukum responsif dan keadilan restoratif untuk menilai keseimbangan antara kebutuhan pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset dapat diterapkan secara efektif melalui model non-conviction based confiscation yang diawasi lembaga peradilan, serta pengalokasian hasil rampasan untuk kepentingan korban dan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem hukum yang adil, responsif, dan bermanfaat. Kata kunci: Perampasan Aset, Asset Recovery, Praduga Tak Bersalah
PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (Studi Literatur atas Kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik) Azmi, M Rizqi; Farah Dibah, Nabilah; Melina, Monika
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5100

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam sistem hukum demokratis karena berfungsi sebagai sarana partisipasi publik, kontrol terhadap kekuasaan, dan prasyarat tegaknya negara hukum. Namun, perkembangan ruang digital di Indonesia justru diikuti oleh meningkatnya penggunaan instrumen hukum pidana untuk membatasi ekspresi warga negara, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik penegakan hukum yang cenderung represif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi ditinjau dari perspektif hukum internasional, khususnya konvensi hak asasi manusia, serta bagaimana kesesuaiannya dengan pengaturan dan penerapan hukum nasional melalui KUHP baru dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas antara hukum internasional dan hukum nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menjadikan kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik sebagai konteks analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum internasional dan praktik penegakan hukum nasional yang masih menempatkan stabilitas dan ketertiban umum di atas perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang integratif pada dimensi legal, institusional, dan kultural guna memastikan kebebasan berekspresi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Kata Kunci: kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, hukum pidana

Page 16 of 16 | Total Record : 158

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue