jurnal hukum das sollen
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Articles
158 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1574
<![CDATA[Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Salah satu kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Masyarakat menyimpan dananya di bank karena percaya bahwa keamanan dananya tersebut akan jauh lebih terjamin daripada menyimpannya di dalam rumah. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dana nasabah yang disimpan di bank tidak termasuk ke dalam kelompok piutang yang diistimewakan apabila sebuah bank dinyatakan pailit. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan dijamin oleh lembaga negara bernama Lembaga Penjamin Simpanan, bahkan hingga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).]]>
<![CDATA[perlindungan hukum perlindungan hukum petani kelapa: perlindungan hukum petani kelapa terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia ]]>
<![CDATA[triyana syahfitri]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1624
<![CDATA[Di Indonesia perkebunan kelapa merupakan salah satu mata pencaharian petani kelapa. Hasil kelapa yang dijual kepada perusahaan - perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari kelapa untuk mengolah produk nya menjadi bahan jadi, memerlukan penetapan harga standar agar harga jual kelapa tidak mengalami fluktuasi harga yang tidak terkendali. Selain itu, petani kelapa juga akan mengalami kesulitan penjualan kelapa dikarenakan beberapa perusahaan yang membutuhkan bahan produksi dari kelapa tersebut, juga melakukan penanaman perkebunan kelapa sendiri,sehingga jumlah kelapa yang dihasilkan oleh petani kelapa di Indonesia, dikhawatirkan justru lebih banyak dari jumlah kebutuhan perusahaan pengolahan produk jadi dari bahan industry kelapa tersebut,hal ini juga tentu menjadi factor penentu harga jual kelapa. Guna menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap petani kelapa di Indonesia, maka dibutuhkan regulasi dan kebijakan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap petani kelapa.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Yang Diterbitkan oleh Anak di Sekolah Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata: Tanggung Gungat, Kerugian, Pasal 1367 KUHPerdata. ]]>
<![CDATA[Darmiwati Darmiwati2021]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1633
<![CDATA[Schools as institutions that provide formal education play a very important role in producing quality generations, both cognitively and effectively. In school life, students do not rule out dealing with legal problems because of the harmful actions they do inside and outside school. detrimental acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code which reads that "every act that violates the law and brings harm to others, obliges the person who caused the loss because of his mistake to replace the loss. Such detrimental actions must be accounted for in accordance with applicable legal provisions. Accountability in the Civil Code is not only for one's own mistakes, but also for mistakes made by others with certain provisions. As the provisions in Article 1367 paragraph (1) of the Civil Code which reads that "A person is not only responsible for losses caused by his own actions, but also for losses caused by the actions of people who are his dependents or caused by goods that are under his control. . In general, if there is an unlawful act published by a student at school, either intentionally or unintentionally, the parents are responsible for the act. This is what the research wants to examine by connecting the existing cases.]]>
<![CDATA[FUNGSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Muhsin Muhsinhukum]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1644
<![CDATA[Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Peraturan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ( Library riseach yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Kesimpulan Latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, efektivitas peraturan perundang-undangan, agar peraturan tidak di uji materiil, dan karena naskah akademik merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ]]>
<![CDATA[syariffuddin]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1647
<![CDATA[Abstrak Pengaturan tentang DPD diatur didalam Pasal 22D UUD 1945, namun demikian sejak terbentuknya DPD RI, kedudukan DPD dalam sistem tata Negara Indonesia masih lemah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (P3). Dalam kedua UU tersebut kewenangan DPD dalam bidang legislasi direduksi sehingga tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, DPD mengajukan uji materi terhadap kedua UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dari uji materi tersebut telah menghasilkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, yang menempatkan DPD sebagai lembaga yang lebih punya arti dari sebelumnya.]]>
<![CDATA[P PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERDAMAIAN PELAKU DAN KORBAN ATAS KERUGIAN DALAM PROSES PERSALINAN (Studi Kasus RS X Di Duri ) ]]>
<![CDATA[Kasmanto Rinaldi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1777
<![CDATA[Tindakan persalinan didefinisikan sebagai prosedur yang dilakukan untuk memfasilitasi kelahiran bayi. Sering kali kebiasaan praktek yang salah menyebabkan korban mengalami sejumlah kerugian yang terjadi seperti kehilangan nyawa, dan biasanya kasus-kasus seperti ini akan diselesaikan dengan cara restorative justice. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat penerapan restrorative justice. restrorative justice adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada penciptaan kondisi yang adil dan seimbang bagi pelaku dan korban itu sendiri. Tujuan restrorative justice juga memiliki tujuan yang berbeda, yaitu metode pengurangan kejahatan dengan mengadakan pertemuan antara korban dan pelaku, dan juga terkadang membutuhkan pastisipasi perwakilan dari masyarakat. Maksudnya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya,dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal tersebut yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban,permintaan maaf, atau tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap key informan dan informan terkait. Hasil penelitian ini bidan bersangkutan melakukan Negligence yang mana terjadinya insiden patah tulang pada bahu bayi yang menyebabkan tidak sempurna nya postur tubuh bayi. Penyelesaian kasus dilakukan dengan menggunakan Restroratif Justice yaitu VOM (victim offender mediatation) yang dimana merupakan suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Amiroel Oemara Syarief]]>;
<![CDATA[MERINA PRATIWI]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1780
<![CDATA[This study aims to provide guidance to religious court judges with their authority in deciding the heirs who are entitled to a mandatory will. So far, mandatory wills are only given to children and adoptive parents, but in its development, mandatory wills can be given to other parties other than adopted children and adoptive parents, including non-Muslim heirs. The method in this study is a normative juridical method. The results of the study explain that the mandatory will is regulated in the Compilation of Islamic Law where the rules are not clearly regulated by the KHI. To resolve the issue of mandatory wills, judges are authorized by law to resolve cases that enter the judiciary by making legal discoveries of cases that do not yet have permanent legal force, such as by carrying out historical understanding seen in a concrete case in which case the case already has regulations. legally binding, but the regulation must be interpreted in its implementation. Interpretation is tried by studying the origin of the formation of a legal decision, including the origin of its provisions or the origin of the formation of laws. Then it is done by means of a sociological understanding that prioritizes the interests of the purpose of a regulation through a concrete event in the related official regulations. In practice, judges can interpret unclear provisions based on community demands, as well as laws and regulations that are synchronized with social ties and situations that occur. In addition to the two methods used by judges to make legal findings to create laws that are not found in existing regulations, judges can do reasoning or argumentation. The argumentation procedure consists of argumentum per analogium, argumentum a contrario, and legal narrowing.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir ]]>
<![CDATA[Muhsin Muhsinhukum]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1811
<![CDATA[Efforts to implement the implementation of the Regional Regulation regarding the retribution for waste and sanitation services in Indragiri Hilir Regency certainly require support from many parties, both from the local government and the community who are classified as obligatory levies. The problems in this study are (1) How is the Implementation of Collection of Regional Retribution in the Sector of Waste and Cleanliness Based on Regional Regulation Number 15 of 2011 Indragiri Hilir Regency, (2) What are the Inhibiting Factors in the Implementation of Collecting Regional Levies in the Sector of Waste and Cleanliness Based on Regional Regulation Number 15 of 2011 Indragiri Hilir Regency. (3) What are the Efforts in Implementing Regional Retribution Collectors in the Sector of Waste and Cleanliness Based on Regional Regulation Number 15 of 2011 Indragiri Hilir Regency This research method uses empirical/sociological legal research, the nature of this research is descriptive, that is, it provides a clear picture. It can be concluded that (1) Implementation of Collection of Regional Levies in the Sector of Waste and Cleanliness Based on Regional Regulation No. 15 of 2011 Indragiri Hilir Regency begins with collecting data and mandatory registration of user fees clearly and correctly and collecting using SKRD which is carried out once a month turns into two times in one month. month. (2) Inhibiting factors in this implementation can be seen from the lack of supervision, factors from the law itself, law enforcement factors, facilities and facilities and community factors. (3) Efforts are made by increasing the supervision carried out by DLHK together with Bapenda, issuing regulations further implementing regulations as a basis for implementing additional regulations, involving Satpol PP who act as regional regulations enforcers and the formation of PPNS as part of investigators who are authorized to take action on cases of regional regulations violations committed by retribution obligations that do not implement regulations.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Syariffuddin]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1813
<![CDATA[Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyusunan peraturan desa perlu Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan di lakukan proses penguatan kerjasama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, yakni yang bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menerangkan bahwa BPD memeliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan APBDes, dimulai dari tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis.]]>
<![CDATA[PERAN MAQASHID SYARI'AH DALAM IJTIHAD ]]>
<![CDATA[Herdiansyah Herdiansyah]]>;
<![CDATA[Sri Hidayati]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1831
<![CDATA[ABSTRACT This paper is intended to examine the impact of Maqashid Shari'ah in Ijtihad. Maqashid Syari'ah was originally a sub-discussion in the study of Ushul Fiqh. But now Maqashid Shari'ah has its own study. Likewise with Ijtihad which is part of the discussion of Ushul Fiqh. Usul Fiqh experts usually put the discussion of Ijtihad at the end of each of their works. This does not indicate that the study of Ijtihad is not important compared to other studies. This is because ijtihad is the conclusion of all the discussions in ushul fiqh. Ijtihad is an effort made by experts in Islamic law to explore laws that do not have clear arguments from sources of Islamic law. Those who perform Ijtihad are called Mujtahid. To achieve this goal, this article begins with a discussion of the meaning of Maqashid Shari'ah and its benefits, the meaning of Ijtihad and its urgency. The Maqashid impact in Ijtihad. The danger of an excessive Maqashid approach in Ijtihad without paying attention to the rules that have been set. The method used in writing this article is a literature review method by reviewing and referring directly to primary and secondary references in the study of Maqashid and Ijtihad. Keywords: Maqashid Syari’ah, Ijtihad, and Syari’ah.]]>
