cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 27   28   29   30   31 
IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Nyoman Genta Brahmanta Awatara; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33031

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) implementasi pasal 3 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya penyimpangan dari beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan pos bantuan hukum menjadi kurang. Serta (2) Upaya yang dilakukan pihak Posbakum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum yaitu dengan melakukan sosialisasi serta berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng serta media informasi internet dan media cetak untuk memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PELUNCUR ATAS KERUGIAN BENDA ANTARIKSA BERDASARKAN LIABILITY CONVENTION 1972 (STUDI KASUS JATUHNYA PECAHAN ROKET FALCON 9 DI SUMENEP) Risca Christina G.W; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tentang sistem hukum di ruang angkasa beserta denganperaturan yang digunakan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa sesuai denganSpace Treaty 1967 dan konvensi-konvensi internasional, kegiatan ruang angkasa memiliki yurisdiksidemi mencapai tujuan damai (2) mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban yang harusnyadilakukan oleh negara peluncur yaitu Amerika Serikat atas kerugian yang menimpa warga Sumeneptentang jatuhnya roket falcon 9 berdasarkan liability convention 1972. Jenis penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundangundangan,pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidakterlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yangmengatur tentang Hukum Ruang Angkasa. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalahdengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukumyang membahas tentang teori-teori hukum ruang angkasa khususnya liability convention 1972. Hasilpenelitian menunjukan bahwa (1) sistem hukum atau Pengaturan yang tidak dibenarkan dalam ruangangkasa ialah mengenai kepemilikan nasional atau national appropriation termasuk juga bendabendalangit karena antariksa merupakan wilayah kemanusiaan/wilayah semua umat manusia(province of mankind). (2) pertanggungjawaban yang digunakan untuk meminta kerugian kepadanegara peluncur yaitu terhadap warga yang terkena dampaknya ialah tanggung jawab mutlak akantetapi warga yang mengalami kerugian tidak meminta ganti rugi dikarenakan kerusakan sudahdiperbaiki sendiri yang dibantu oleh aparat penegak hukum setempat.Kata Kunci
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG Salit Ngurah Bagus Adi Putra; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng dan BNNK Buleleng. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor penyebab anak melakukan penyalahgunan minuman beralkohol adalah adanya faktor internal yaitu faktor rasa ingin tahu dan faktor ingin terlihat seperti orang lain, serta faktor eksternal yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan pergaulan. (2) Upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya Penal (termasuk upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana) dan Upaya Non-Penal (termasuk upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal penvcegahan agar tidak terjadinya hal tersebut).
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SINGARAJA Sally Nathalia Christie; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja, serta (2) mengetahui dan menganalisa terkait reaksi masyarakat terhadap maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Singaraja tepatnya di Polres Buleleng dan masyarakat Kota Singaraja. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Snowball Sampling dan Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah Kepolisian Resor Buleleng melakukan kring serse, memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan himbauan kepada tukang parkir, memberikan solusi kepada masyarakat, serta (2) Reaksi masyarakat terhadap maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja yaitu bahwa rata-rata masyarakat yang ada di Kota Singaraja merasakan cemas, khawatir, takut jika korban selanjutnya adalah dirinya, takut jika anaknya terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja dari maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM KETENTUAN PASAL 60 UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN JO PP NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19. Windy Ardianti May; Dewa Gede Sudika Mangku; Made Sugi Hartono
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38032

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan sanksi pidana dalam penerapan PSBB menurut PP Nomor 21 Tahun 2020 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (2) faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam terlaksananya sanksi pidana terhadap pelanggaran PSBB berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu aturan-aturan yang khusus mengatur tentang sanksi pidana dalam penerapan PSBB dalam penanganan Covid-19. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang Sanksi Pidana dalam Ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Covid- 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga tidak memuat sanksi khusus bagi pelanggar PSBB, yang termuat hanya sanksi secara umum saja. Sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama. Mengingat makna dari PSBB dan Kekarantinaan Kesehatan memiliki makna yang berbeda. (2) Tingkat kedisplinan masyarakat dalam menjalankan kebijakan Pemerintah masih sangat rendah, maka diperlukan peran POLRI dalam melakukan upaya persuasif yang tidak hanya himbauan kepada masyarakat, tetapi sebagai strategis komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat.
IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN Ni Putu Ari Swandewi; Made Sugi Hartono; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa ImplementasiPasal 5 Undang- UndangPemasyarakatanterkait optimalisasi pembinaan narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sempel yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan terkait optimalisasi pembinaan narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singarajasudah berjalan namun belum maksimal karena minimnya sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam melaksanakan program pembinaan, (2) faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktorkeluarga., danfaktor pendidikan.
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENGANIAYAAN TKI OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI JERMAN) Komang Sukaniasa; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Kasus Penganiayaan TKI oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman dan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya apakah dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum Jerman dan bertentangan dengan Konvensi Wina 1961. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran Pemerintah Indonesia terhadap kasus penganiayaan TKI oleh Diplomat Arab Saudi antara lain adalah dengan memberikan bantuan hukum oleh Diplomat RI di Jerman dengan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi, 2) selanjutnya Ditinjau dari Konvensi Wina 1961, penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Diplomatik Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia merupakan Penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang.Sebagai negara pengirim Pemerintah Arab Saudi dapat bertanggung jawab pada Pemerintah Indonesia yakni dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan kompensasi terhadap korban yang merupakan seorang TKW asal Indonesia tersebut.
ANALISIS YURIDIS ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKA PADA PELAKSANAAN UPACARA NGABEN (Studi Kasus Upacara Ngaben Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) Wayan Agus Singid Adnyana; Made Sugi Hartono; Ni Putu Rai Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38036

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Melakukan analisis yuridis terkait dengan pengaturan hukum dalam penetapan status tersangka terhadap salah seorang peserta upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan (2) melakukan analisis yuridis terkait dengan alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) dasar dari digunakannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu terpenuhinya ketentuan dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah oleh Menteri dan (2) alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah karena tidak terpenuhinya ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena daerah Kabupaten Buleleng tidak ditetapkan sebagai daerah wabah.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT HAK ATAS MEREK TERDAFTAR (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek Terdaftar Tanpa Lisensi di Wilayah Kabupaten Buleleng) Kadek Briyan Sky Pinandita; Ketut Sudiatmaka; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar, serta (2) mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal penggunaan kemasan air minum merek terdaftar tanpa lisensi, yang telah merugikan pemegang hak atas merek terdaftar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sample yang digunakan adalah Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) upaya penegakan hukum yaitu Upaya Prefentif berupa diaturnya larangan serta sanksi sebagai wujud pencegahan serta Upaya Refresif yaitu melakukan penegakan terhadap pelanggaran sebagai wujud penanggulangan. (2) ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar yang mengacu pada Kepmenperindag Nomor 705//MPP/Kep/11/2003 dan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 mengenai Pesyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang yang belum terimplementasikan dengan baik, hal ini tercermin dari adanya pelaku usaha yang menggunakan kemasan dengan mereka terdaftar.
IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DIKAITKAN DENGAN OVERCAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA Ni Kadek Diah Rahma Gayatri; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk ( 1) mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mengalami overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (2) mengkaji dan menganalisi mengenai upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan overcapacity di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah oenelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyek menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Pasal 3 Undang-Undang pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnnya berjalan karena di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja mengalami overcapacity hunian yang mengakibatkan pembinaan tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan adannya ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dan jumlah petugas lapas, dari pihak lapas juga tidak bisa mendatangkan pelatih dari luar dikarenakan masalah anggaran. (2) upaya-upaya yang dapat diterapkan terhadap fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB singaraja yaitu perihal pengajuan menambahkan pegawai, mengajukan penambahan saranan dan prasarana dan memindahkan warga binaan pemasyarakatan ini harus dilakuan dengan hati-hati karena harus dibarengi dengan kosisensi dalam menerapkan peraturan.

Page 29 of 60 | Total Record : 592

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue