cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Febriyani
Contact Email
diaanfebr@gmail.com
Phone
+6281510162013
Journal Mail Official
muamalatuna@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang Banten
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
MUAMALATUNA
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20853661     EISSN : 2685774X     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/mua
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Muamalatuna is a periodical saintific publication managed by the Department of Hukum Ekonomi Syariah (Islamic Economic Law) Faculty of Sharia UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Focus and scope of Muamalatuna is : 1. Islamic Bussines Law 2. Islamic Bussines Ethics 3. Islamic Economic Thought
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 82 Documents
 4   5   6   7   8 
IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH PADA TRANSAKSI TAKE OVER RUMAH TERHADAP PENGALIHAN OBJEK Yulia Almavira; Mahfud Mahfud; Jamaluddin Jamaluddin
MUAMALATUNA Vol 13 No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v13i2.5545

Abstract

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan fasilitas perbankan kepada nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dengan jaminan atau berupa hunian. Dalam hal ini pasar perbankan yakni masyarakat dengan penghasilan rendah yang ingin memiliki hunian dan sistem pembayarannya dengan cara kredit. Sebelum melangsungkan pemesanan rumah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk mengaukan KPR, setelah itu dapat dilihat nasabah sudah memumpuni persyaratannya atau belum. Seiring perkembangan jaman kredit pemilikan rumah tidak hanya bisa dilakukan di bank konvensional melainkan pada bank syariah dapat dilakukan pemesanan unit rumah yang akadnya sudah sesuai dengan syariat. Dan pembayaran yang sudah berjalan di bank konvensional bisa dipindahkan ke bank syariah sesuai prosedur yang berlaku dengan memperhatikan rukun dan syarat akad hawalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme take over rumah di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang? 2. Bagaimana pelaksanaan kredit rumah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad hawalah terhadap pelaksanaan over kredit di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang? Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan over kredit rumah pada Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang, dan 2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad hawalah terhadap pelaksanaan take over di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yakni penulis mendeskripsikan data secara objektif. Sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dari hasil observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini ialah: 1. Pelaksanaan take over rumah pada Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang menggunakan akad murabahah atau jual beli dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat pengalihan hutang atau hawalah. Dalam hal ini nasabah dapat memindahkan pembayaran di bank konvensional ke bank syariah dan menggunakan nasabah baru untuk melanjutkan pembiayaan. 2. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah sudah sesuai.
ANALISIS PENERAPAN WITH RECOURSE FACTORING PADA PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN Oktavia Wahyu Utami; Iza Hanifuddin
MUAMALATUNA Vol 13 No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v13i2.5523

Abstract

Dalam dunia bisnis, para pelaku usaha ataupun perusahaan pasti menginginkan agar barang produksinya lancar, sehingga hal ini dapat meningkatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin tingginya permintaan kebutuhan konsumen terhadap barang barang, menyebabkan banyak perusahaan yang menginginkan pembiayaan dan segar yang diperoleh dari lembaga pembiayaan anjak piutang. Lembaga anjak piutang diartikan sebagai lembaga pembiayaan yang melakukan pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek. Oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji tentang Analisis Penerapan With Recourse Factoring pada Perusahaan Anjak Piutang dan Perlindungan Hukum bagi Klien, dengan menggunakan metode analisis deskribtif. Selain itu tulisan ini juga menguraikan tentang bagaimana penerapan with recourse factoring pada perusahaan anjak piutan di Indonesia serta hukum yang melindungi klien.
PERAN STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PRODUK TABUNGAN AMANAH iB DITINJAU DARI MARKETING MIX 4P Arif Zunaidi; Vickesia Trisnasari
MUAMALATUNA Vol 13 No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v13i2.5525

Abstract

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sungguh menggembirakan. Dual banking system yang dianut perbankan Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia dapat memilih dari sekian banyak perbankan yang ada di negeri ini. Perkembangan perbankan syariah memang tak secepat bank konvensional, namun melihat perkembangannya saat ini, tentu pertumbuhannya patut disyukuri. Tentu bukan masalah gampang agar produk perbankan syariah dapat diterima oleh masyarakat luas. Dibutuhkan sebuah manajemen khusus agar masyarakat percaya dalam menggunakan dan bertransaksi dengan menggunakan bank syariah. Seperti halnya yang dilakukan oleh BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang, sebagai lembaga keuangan non bank yang berdiri di luar wilayah utamanya, BPRS ini juga menggunakan strategi pemasaran agar produk yang ada dalam lembaganya dapat diterima oleh nasabah yang notabene masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni metode menggambarkan fenomena di lapangan melalui pengolahan data yang berasal dari dokumen tertulis ataupun data secara lisan yang diperoleh melalui interview. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan strategi pemasaran BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang dalam menaikkan jumlah nasabah produk tabungan Amanah iB ditinjau dari Marketing Mix 4P. Strategi Pemasaran yang digunakan BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang menggunakan strategi Marketing Mix 4P yang terdiri atas kegiatan promotion, strategi place dengan memilih lokasi yang strategis, product untuk memberikan pilihan nasabah untuk memilih produk yang sesuai kebutuhan konsumen dan strategi price digunakan untuk menarik nasabah baru agar mau membuka rekening di BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN AIR DAN HASIL BURUANNYA Ahmad Sanusi
MUAMALATUNA Vol 13 No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v13i2.5530

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji tentang pendapat para ulama fiqih tentang kepemilikan air dan hasil buruannya, lalu apakah air boleh dimiliki bukankah air adalah milik Allah. Swt. Lalu kalau air boleh dimiliki apa batasanya dan air yang bagaimana yang boleh dimiliki, lalu apa argument para ulama tentang kepemilikan air dan hasil buruannya. Kesimpulan dari hasil kajian ini adalah hukum kepemilikan air itu tergantung jenisnya apabila air yang terdapat di dalam tempat atau bak atau lubang atau gudang atau sebagainya, maka dalam hal ini Ulama fiqih sepakat bahwa air yang terdapat di dalam tempat bejana atau bak atau lain sebaginya maka ia bisa dimiliki hanya dengan menadahnya atau menguasainya. Dan bagi pemiliknya dapat menjualnya dan ia dapat mencegah seluruh perilaku lainnya. Dan boleh memiliki dan memindahkan kepemilikannya. Kemudian apabila air yang dikeluarkan dari tanah pemiliknya, seperti air sumur yang digali atau mata air yang keluar di dalam tanah, maka dalam hal ini paara ulama fikih berbeda pendapat dalam kepemilikan air ini dan memanfaatkanya, ada yang berpendapat air ini tidak bisa dimiliki oleh pemilik tanah, hanya saja ia lebih berhak dibanding orang lain karena ia pemilik tanah. Sedangkan yang lain ada yang mengatakan bahwa air itu bisa dimiliki oleh pemilik tanah, kemudian Terkait kepemilikan buruan berbeda dengan berbedanya jenis kepemilikan dan penguasaan atasnya, yaitu terbagi menjadi dua macam: pertama: Kepemilikan dan penguasaan hakiki yaitu penguasaan dengan tangan. Kedua: kepemilikan dan Penguasaan secara hukum Penguasan hukum itu dengan menggunakan alat dari beberapa alat berburu yang terkenal.
PENANGANAN ANGSURAN TERTUNGGAK DI KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Ryan Rezki Pratama; Muhammad Syarif Hidayatullah
MUAMALATUNA Vol 12 No 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v12i2.4085

Abstract

This research is motivated by the fact that the Arrahmah Islamic Cooperative as one of the Islamic financial institutions that offers financing products in its business, bears the risk of non performing financing with default actions in the form of installment payments in arrears by members. The research objective in this paper is to examine the sociological review of Islamic law on the handling of installments in arrears that occur in the Arrahmah Islamic Cooperative in Banjarmasin. This type of research is empirical legal research with a sociological approach to Islamic law. The results of the discussion show that in general, the socio-economic factors and the bad character of the members are the factors causing the arrears of installments in Arrahmah Islamic Cooperative. Based on a sociological review of Islamic law, the handling of installments in arrears carried out by the Arrahmah Islamic Cooperative is based on and is influenced by the aspects of the religiosity dimension built, legal handling efforts that refer to Islamic contract law, handling efforts based on the principle of maslahat and justice, and handling efforts based on sympathy and philanthropy.
Kedudukan State-Owned Enterprises dalam Investor-State Dispute Settlement Suci Mahabbati; Isna Kartika Sari; Rangga D. Saputra
MUAMALATUNA Vol 13 No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v13i1.4652

Abstract

State-Owned Enterprises (SOEs) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan milik negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tidak hanya mengejar keuntungan, SOEs juga memiliki kewajiban melayani tujuan sosial seperti menyelenggarakan kemanfaatan umum. SOEs tidak hanya beroperasi di dalam negeri tapi juga terus melakukan ekspansi dan merambah proyek-proyek investasi luar negeri. Terkait Foreign Direct Investment (FDI) terdapat risiko terjadi perselisihan antara investor asing dengan host state. Ketika terjadi sengketa, host state kerap berdalih dengan mengatakan bahwa SOEs mewakili negara sehingga SOEs tidak memiliki keabsahan untuk mengajukan gugatan ke lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa investasi antara investor dan host state. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal. Penelitian ini membahas ruang lingkup ISDS itu sendiri sehingga diketahui hambatan dan solusi agar tidak timbul kerancuan terhadap status SOEs dalam ISDS.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Melakukan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Pandeglang Ahmad Tabrani; Wazin Baihaqi; Nana Suryapermana
MUAMALATUNA Vol 14 No 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v14i1.6496

Abstract

This study aims to find out what strategic factors can increase the customer's decision to make gold installments during factual conditions, produce a relationship of influence and dependence between variables that affect the customer's decision to make gold installments on factual conditions, find what strategic factors can increase the customer's decision to make gold installments during potential conditions, and find the potential indirect influence of dependence for each factual condition variables that influence the decision of customers to make gold installments, This research method uses a structural research paradigm using MICMAC tools, informants / actors in this study are pawning appraisal, funding and transaction staff, customer service and 4 gold installment customers. The results showed that the MICMAC analysis of the typology of strategic variables based on the strength of influence found 4 classifications of quadrants of variables, this classification has been tested using MDI and MII. The potential consistency test for this classification has also been tested and the results are stable obtained quadrant I dominant variables with dimensions of selection of the place of distribution: 1, quadrant II of relay variables with 17 dimensions including problem recognition: 2, introduction of information: 2, evaluation of alternatives: 2, purchase decisions: 2, after-purchase behavior: 2, product selection: 2, brand selection: 1, selection of channeling places: 1, and the amount of purchase: 1, and payment method: 2, quadrant III of the output variable there is no one dimension that enters quadrant III, and quadrant IV of the autonomous variable with 2 dimensions of which are brand selection: 1, and the time of purchase: 1
Collection of Taxes by Hostage-Taking on Islamic Law Perspective Fitri Raya
MUAMALATUNA Vol 14 No 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v14i1.6507

Abstract

One of the government's revenues is to fill the state treasury through tax collection, because taxes make a large contribution to the state, to meet the needs of the community through the state treasury. In other words, tax is an agreement born from a law that obliges a person who has met the requirements specified in the law to pay a certain amount to the state that can be enforced, without getting compensation that is directly used to finance the administration of the state. Efforts to collect taxes are certainly important, so it should be understood that from an economic perspective, taxes are a transfer of wealth from taxpayers to the state treasury, which can be seen as a reduction in wealth. Because taxes reduce wealth, naturally someone (taxpayers) will try not to fulfill these obligations, by avoiding taxes or not paying taxes. The non-fulfillment of tax obligations can occur because the taxpayer or the tax underwriter does not have the will or intention to fulfill their tax obligations. The indifference of taxpayers in paying taxes makes the competent authorities forced to collect in the ways that have been stipulated in the law, one of which is by means of hostage. In this paper, we will explain tax collection by means of hostage taking in the perspective of Islamic law.
The Islamic Business Ethics and Its Impact on the Performance of Small Micro Enterprises (SMEs) Actors in Serang Regency Najmudin Najmudin; Ma'zumi Ma'zumi; Sujai Sujai
MUAMALATUNA Vol 14 No 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v14i1.6301

Abstract

This study aims to determine the impact of Islamic business ethics on the performance of Small Micro Enterprises (SMEs) Actors in the Serang Regency. The population in this study is Small Micro Enterprises (SMEs) Actors in Serang Regency, Banten Province. The respondents of this study were 70 SMEs actors in Serang Regency, Banten Province. The research method used is a quantitative method with data collection methods in the form of a questionnaire. The data were analyzed using instrument tests in the form of validity and reliability tests, classical assumption tests in the form of normality tests and heteroscedasticity tests, and hypothesis tests in the form of simple linear regression tests and correlation coefficient tests. The results of this study indicate that Islamic business ethics has a significant positive effect on the performance of Micro and Small Usama in Serang Regency, with a total contribution of 46 percent, while the rest is influenced by other variables not examined in this study.
Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah Ahmad Fatoni
MUAMALATUNA Vol 14 No 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v14i1.6363

Abstract

Along with the development of modern finance, the need for safe and efficient means of payment has become a necessity. Credit cards are the solution to answering these needs. The scholars agreed that credit cards are forbidden in Islam because of the interest in the mechanism, so an agreement emerged to create a credit card with a mechanism that is under sharia principles. However, differences of opinion among scholars arose mainly regarding the underlying contracts and the requirements that must be met on Islamic credit cards. This study aims to find out various fiqh analyses of scholars regarding the ability of Sharia credit cards. This type of research is qualitative with the library research method. The results showed that in general, scholars allow sharia credit cards. However, there are differences regarding the taking of fees on the kafalah contract, profit from administrative costs, and ta'widh on late fees.

Page 6 of 9 | Total Record : 82

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025 Vol. 16 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 15 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 15 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 14 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 14 No 1 (2022): Januari-Juni 2022 Vol 13 No 2 (2021): Juli-Desember 2021 Vol 13 No 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol 12 No 2 (2020): Juli-Desember 2020 Vol 12 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 11 No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 11 No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018 Vol 10 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 More Issue