cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Lanini
Contact Email
tmlj@untad.ac.id
Phone
+6281342723422
Journal Mail Official
tmlj@untad.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Universitas Tadulako Jl. Sukarno Hatta Km 09 Palu, Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadulako Master Law Journal
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 25797670     EISSN : 25797697     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is published by Tadulako University Palu-Central Sulawesi Indonesia. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is an open-access peer-reviewed journal that mediates the dissemination of academicians, researchers, and practitioners in the law. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL accept submission from all over the world. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL aims to provide a forum for national and international academicians, researchers, and practitioners on law science to publish the original articles. All accepted articles will be published and will be freely available to all readers with worldwide visibility and coverage. The scope of TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is the issues of the specific topics such as Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law, and another section related contemporary issues in law All articles submitted to this journal can be written in Bahasa Indonesia and English Language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 1   2   3   4   5 
SUFFERING THE ABSOLUTE COMPETENCY OF THE COURT OF THE NIAGA FOLLOWING APPLICATION REQUESTS Kurniawan, Muhammad Arief
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 1 (2019): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The acts member 30 of 1999 about arbitration explains if there is there is a civil dispute containing the arbitration clause must be completed in the arbitration forum, the district court must reject the petition to the resolve the dispute because the parties volantarily agree on dispute resolution process through an abritation institution. But what if there is bankrupty dispute whereas in article 303 of the acts number 37 of 2004 about bankruptcy and posponement of debt payment obligations explain that if there is a bankrupty dispute was process through a commercial court must include an arbitration clause. This research discused the power of convenant law that contain an arbitration clause on business disputes  and commarcial court jurisdiction in resolving a bankcrupty dispute whose agreement contains an arbitratin clause using normative juridical research method. The research results show that the commercial court has absolute competence in resolving bankruptcy disputes even though in includes an arbitration clause ; it is contained in article 303 of the Bankruptcy law which has complied with article 2 paragraph 1 of bankruptcy law. The intent of explain Article 303 of the law on Bankruptcy and delays in debt repayment obligation provide reinforcement on comptence of commercial courts in the settlement of bankruptcy disputes, the elements of article 2, paragraph 1 have been fulfilled, the jurisdiction of the commercial court that resolves the bankruptcy dispute even though it includes an arbitration clause Keywords : Authorithy of Competency and Bankruptcy
Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Palu ono, muli
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 1 (2019): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKejahatan harta benda adalah beraneka ragam khususnya kejahatan pencuian kendaraan bermotor yang sering terjadi disaat sekarang ini. Kenyataan tersebut dirasakan semakin meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah pengangguran, telah membawa masyarakat kepada kebebasan bertindak diluar koridor hukum yang berlaku kenyataan tersebut semakin diperparahi dengan meningkatnya tingkat pengangguran khususnya di daerah Kota Palu. Data statistik pada tahun 2015 sampai 2017 menujukan bahwa dari sekian penduduk yang sebanyak 374.020 dengan angkatan kerja yang kurang memadai serta jumlah pengagguran tidak kurang dari jumlah angkatan kerja di Kota Palu. Sebagaimana yang terjadi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kecendrungan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana dari hasil survei sementara dari kepolisian Polres Kota Palu, bahwa ada beberapa hambatan diantranya jumlah personil kepolisian dan jumlah polsek sebanyak 4 polsek berada di empat kecamatan yang ada bila dibanding dengan jumlah penduduk dan wilayah yang cukup luas belumlah sebanding.. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kota Palu”. Dengan permasalahan sebagai berikut : Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Kota Palu dan Bagaimana pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan pencurian kendaraan kermotor di Kota Palu, sedangkan hasil penelitian yaitu  Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan motor di Kota Palu, berdasarkan tiga faktor yaitu faktor geografis, faktor sosiologis dan faktor ekonomi. Dan Upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Palu dengan tiga cara yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Kata kunci : “Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Palu”
ISSUANCE OF A SURROGATE CERTIFICATE DUE TO BEING LOST BY AN HEIR, CAUSED BY A NATURAL DISASTER. Fatmala, Faiqa
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 2 (2019): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land registration is essentially aimed at ensuring the right of the landowner. The publication of a certificate is a safeguard to the landowners of their rights to the land, in order to provide legal certainty to the holders of land rights, land certificates are a strong proof. Ownership of the land is hereditary, if a person dies who leaves the inheritance in the form of land rights, then the inheritance falls to the heirs. Proof of ownership by the heirs is a certificate of inheritance endorsed by the sub-district head, in the process of issuing the replacement certificate lost due to natural disaster done first checking physical data and juridical data.
ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Firdaus, Fahri
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 3 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), Tujuan hukum  adalah menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu hal yang paling utama dalam konsep Negara hukum adalah pengakuan, perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia yang bermuara pada manusia yang merasakan  keadilan dan sejahtera melalui kepastian hukum. Penjaminan Hak asasi manusia juga menjadi patokan dan rujukan penulis dalam melihat potensi terjadinya pelanggaran Hak asasi manusia yang dalam hal ini meng-fokuskan pada legal problem yakni belum terdapatnya pembatasan masa waktu penyidikan terhadap tersangka yang dapat membuat status tersangka menjadi tidak jelas dalam jangka waktu yang sangat lama yang tentunya akan berkaitan pada hak tersangka. Penyidikan selama ini tidak memberikan  kepastian hukum kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana statusnya terkatung-katung dan prosesnya cukup lama. Meskipun tidak jarang proses penyidikan ini sangat cepat. Artinya tidak ada standar yang jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai waktu masa penyidikan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat tulisan dengan memperhatikan kepastian hukum dan penjaminan hak asasi tersangka dalam masa penyidikan sehingga perlunya kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menentukan ketentuan masa waktu penyidikan dan upaya yang dapat dilakukan terhadap masa waktu penyidikan  yang berhubungan dengan  hak asasi tersangka. Sebagai konsistensi Negara hukum yang menjamin hak asasi manusia dapat terlaksan
IMPLEMENTASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TIINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MOROWALI Christianto, Hartadhi
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 3 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis  tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali. Untuk mengetahui dan menganalisis  faktor berpengaruh terhadap upaya Kejaksaan Negeri Morowali dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten  Morowali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empirik.Hasil Penelitian menunjukkan Impelementasi TP4D dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten  Morowali  sudah optimal. Artinya kinerja TP4D di Kabupaten Morowali  sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekalipun masih ada temuan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terindikasi korupsi namun rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  hanya membebankan pengembalian kerugian negara.Faktor-faktor  yang mempengaruhi impelementasi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten  Morowali meliputi stratifikasi sosial, morfologi, dan control sosial. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya respon OPD terhadap kehadiran TP4D dalam proses pendampingan, persepsi OPD tentang TP4D bukan sebagai pengawas melainkan sebagai mitra belaka, dan rendahnya kepedulian antar sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan OPD.
EKSISTENSI PRODUK MULTI LEVEL MARKETING DENGAN SKEMA PIRAMIDA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Arliyanda, Arliyanda
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 1 (2020): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of this research was criteria for MLM products with pyramid schemes and legal view in Indonesia for MLM products with pyramid schemes. This research was normative legal research that used primary and secondary legal material which then legal materials are analyzed qualitatively normatively by interpreting and constructing the statements contained in documents and legislation. The results of the discussion find out that good and healthy of MLM is in accordance with the Minister of Trade Regulation Republic of Indonesia Number: 13/M-Dag/Per/3/1006 concerning Provisions and Procedures for Issuance of Direct Selling Business Licenses and also fulfills the Good Corporate Governance principles, namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency And Fairness. So, the criteria for MLM products with pyramid schemes are: first, products with low prices but not useful. Secondly, the product is expensive, but not qualified in accordance with regulations and does not meet the principles of Good Corporate Governance. While the legal view in Indonesia about MLM products with pyramid schemes is that this business is strictly against the law and prohibited in Indonesia, because business activities are not obtained from sales goods. However, by utilizing the opportunities for business partners to obtain rewards or income mainly from the costs of participating other people who join later and not from the sale of products, or from the sale of products, the products sold do not have quality that can be accounted for.
ANALISIS KEJAHATAN BEGAL DENGAN MOTIVASI PERAMPOKAN DI KOTA PALU Dirgantara, Ryan
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 2 (2020): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research problem is the cause of robbery criminal act in Palu and the obstacles faced by law enforcement officials in eradicating the criminal act of robbery in Palu City. The analytical method used in this research was data analysis in which the results of the research are the factors causing the robbery criminal act in Palu, namely the influence of inadequate economic needs the rise of consumerism and materialism, media, weak social supervision, Bullying, hoodlum, education,unfavorable environment, cultural differences, religious factors, and waves of urbanization. The constraints faced by law enforcement officials in eradicating robbery criminal act in Palu are lack of information, psychological conditions of victims,time and location, absence of perpetrators (still in the investigation), lack of community participation, and lack of witnesses and goods evidence.
PROSEDUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Syaffirah, Nur
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 2 (2020): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia dan untuk mendukung perekonomian nasional serta perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk Memahami prosedur penggunaan tenaga kerja asing setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (konseptual approach). Diperoleh simpulan sebagai beribut: Prosedur penggunaan TKA setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu harus memiliki RPTKA sebagai izin kerja TKA selanjutnya mengurus Vitas yang diperlukan TKA untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, setelah tiba di Indonesia TKA perlu mengurus Itas sebagai dasar yang diperbolehkan bekerja di Indonesia sampai diterbitkan Kitas sebagai pegangan untuk TKA yang bekerja di Indonesia, Prosedur penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
TANGGUNGJAWAB FORMIL DAN MATERIL BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DALAM GANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Permana, Cokorda Dian
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Assistant Expenditure Treasurer is a person who is appointed to assist the Expenditure Treasurer to carry out payments to those entitled to the smooth implementation of certain activities. Therefore, any irregularities in the management of State finances caused by acts of violation of law or negligence must be replaced by the guilty party, and processed with criminal charges as criminal acts of corruption. How is the Treasurer's Formal And Material Responsibility Expenditures and/or Treasurer Assistant Expenditures when committing fraud or I rregularities in the financial management of the State/Region which results in financial loss to the State/ Region, how to settle State Financial Compensation, if the Treasurer of Expenditures and Treasurers law or negligence in financial management which results in adverse State/Regional finance, in terms of material and/or formal accountability. The approach used in this research was the conceptual approach, which starts from the issue that accountability for managing state finances is known as formal accountability or material, but the definition of material and material responsibilities is not given in detail. What is the opinion of the experts, and what about the legislation that applies in accordance with the management of State finances. Based on the nature of this research that used descriptive research, the analysis used was content analysis. Content Analysis according to experts that there are three conditions: Objectivity, Systematic Approach, and Generalization.The formal and material responsibility of the Expenditure Treasurer or Assistant Expenditure Treasurer in the case of making a mistake due to fraud and overusing authority, which results in state losses, the Expenditure Treasurer/ Assistant Expenditure Treasurer can be sued and threatened with crimes in accordance with the Corruption Act. Besides that, it can also be threatened with compensation. And can be subject to the laws of the State Administration, the Civil Code. What is the loss of the State due to the misconduct/negligence of the management of State finances by the Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure Treasurer. Because there is a difference in the lack of inventory money between physical and bookkeeping and cannot be explained, which means the Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure has made a mistake in managing inventory money. To return losses to the State, the Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure Treasurer may be required to compensate the State for the recovery of state finances.again at regulation, but at the creativities of upholder apparatus law which able to actualize law in space and time with precisely.
KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH Imayanti, Imayanti
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

            Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan acuan dalam pengangkatan direksi BUMD, yakni salah satunya adalah pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Air Minum bagi daerah yang belum menyusun Perda tentang BUMD. Namun ada anggapan bahwa dalam Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017 tersebut pada huruf J “ tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah” dianggap telah melanggar hak asasi manusia dalam mencari penghidupan yang layak, sehingga kemudian di Kabupaten Donggala pada pelaksanaan pengangkatan direksi untuk PDAM Kabupaten Donggala di dasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Donggala.  Masalah yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu (1) Bagaimanakah Kajian Yuridis Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah? Dan (2) Bagaimanakah Pelaksanaan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Donggala? Metode penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statuta Approach), pendekatan konsep (ConseptualApproach), dan pendekatan kasus (CaseApproach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Direksi pada BUMD tetap mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 dan dengan adanya ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi Hak Asasi Manusia bagi warga negara yang pernah dihukum pidana dan jika terjadi pertentangan norma, norma hukum yang lebih tinggi yang diberlakukan. Dengan demikian pelaksanaan pengangkatan direksi pada PDAM Kabupaten Donggala seharusnya tetap mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 Kata Kunci : Kajian Yuridis, Peraturan Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah,

Page 2 of 9 | Total Record : 86

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER Vol 5, No 2 (2021): JUNE Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER Vol 4, No 2 (2020): JUNE Vol 4, No 1 (2020): FEBRUARY Vol 3, No 3 (2019): OCTOBER Vol 3, No 2 (2019): JUNE Vol 3, No 1 (2019): FEBRUARY Vol 2, No 2 (2018): JUNE