Indonesia Berdaya
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of community services. Indonesia Berdaya particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of community services areas as follows: - Community Services, People and Health; - Training, Marketing, Appropriate Technology, Design; - Community Empowerment, Social Access; - Student Community Services; - Border Region, Less Developed Region; - Education for Sustainable Development.
Articles
43 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2023)"
:
43 Documents
clear
<![CDATA[Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr) ]]>
<![CDATA[M. Nur Salam]]>;
<![CDATA[Salim Salim HS]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023430
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui konsep dan unsur penyalahgunaan keadaan dalam New BW Belanda dan common law system dan untuk mengetahui penerapan dan dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr tentang penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) . Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Meijers, sebagai tokoh dalam penyusunan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) menyatakan bahwa rumusan tentang penyalahgunaan keadaan tersebut didasarkan pada doktrin undue influence dalam hukum Inggris. Doktrin penyalahgunaan keadaan tersebut kemudian dicantumkan dalam Buku III Pasal 44 ayat (1) NBW, yang menegaskan bahwa, suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak jika terdapat ancaman (bedreigeng), tipuan (bedrog), termasuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam pembentukannya. 2) Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan “secara spesifik perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum adalah penyalahgunaan keadaan, sehingga Majelis Hakim berdasarkan ex a quo et bono, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan penyalahgunaan keadaan.” keputusan Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang telah membatalkan Akta jual beli atas tanah dengan alasan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Hal ini sesuai dengan teori Vandunne tentang unsur ekonomi lemah yang terdapat dalam perjanjian.]]>
<![CDATA[Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Tenun di Desa Kota Daro 1 ]]>
<![CDATA[Betty Rahayu]]>;
<![CDATA[Wenselinus Nong Kardinus]]>;
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Handriadi Handriadi]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023452
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi melalui tenun di desa Kota Daro 1. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil indentifikasi oleh peneliti, peran perempuan sangat penting dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan tetap meajaga kelestarian budaya tenun agar tidak punah. Pengrajin tenun di desa Kota Daro 1 banyak sekali. Usia pengrajin tenun adalah remaja sampai lansia. Mereka menjadi pengrajin tenun bukan hanya untuk mencari nafkah, namun sebagai hobi dan usaha melestarikan kerajinan tenun. Tenun yang di gunakan di desa Kota Daro 1 masih mengunakan alat tradisional yang memiliki banyak motif yang unik dan indah. Salah satu motifnya yaitu kembang pulir. Hasil tenun berupa songket yang sering di pakai saat pesta perkawinan, tarian dan acara lainnya. Hasil tenun lainnya seperti rompi, kebaya dan masih banyak lagi. Strategi pemasaran masih menggunakan cara konvensional, sehingga masih terbatas. Strategi pemasaran tidak menggunakan media sosial dan penjualan online.]]>
<![CDATA[Penguatan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mataram) ]]>
<![CDATA[Rian Topan Jaelani]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023434
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tentang penguatan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan nomor 42/PDT.G/2018/Pengadilan Negeri Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan didalam persidangan. Simpulan dari penelitian ini adalah penguatan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan hasil dalam persidangan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Legislasi “Cyber Sex” Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE ]]>
<![CDATA[BR Hidayat]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>;
<![CDATA[Rodliyah Rodliyah]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023431
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Legilasi Tindakan Cyber Sex Pada Forum Anonymous Chat Bot melalui media aplikasi telegram menurut Undang-Undang ITE serta penanggulangan Cyber Sex pada forum Anonymous Chat bot telegram. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bagaimana sebenarnya kebijakan legislasi yang dapat di tempuh guna memberikan dan mengetahui tindakan pidana dalam forum Anonymous Chat bot telegram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Akan tetapi jika dicermati lagi pada delik pembuatan masih membutuhkan KHUP dalam penegakannya yang harus dipahami UU ITE tidak bisa secara lex spesialis dalam mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku Cyber Sex. Penanggulangan Cyber Sex harus dilakukan tidak hanya kebijakan penal semata oleh karena itu dalam menanggulangi Cyber Sex membutuhkan penanggulangan secara integral seperti yang terdapat dalam teori situation crime prevention dengan menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatannya.]]>
<![CDATA[Taman Belajar: Peningkatan Literasi dan Numerasi Melalui Bahasa Inggris, Matematika dan Keagamaan ]]>
<![CDATA[Abid Ramadhan]]>;
<![CDATA[Puspa Sari]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023446
<![CDATA[The learning garden is implemented as an additional learning facility for school children in the Tarobok village. This program aims to mobilize children to carry out positive activities and repeat the lessons they previously received at school. activities carried out include general learning such as reading, counting and memorizing. Learning English and religious education is also carried out in the learning park. The techniques used are quizzes, presentations, focus group discussions, and singing. The results of this activity really helped the children to increase their enthusiasm for learning, especially in the aspects of literacy and numeracy. Abstrak: Taman belajar dilaksanakan sebagai sarana pembelajaran tambahan bagi anak-anak sekolah di desa tarobok. Program ini bertujuan untuk memobilisasi anak-anak agar melakukan aktivitas positif dan mengulangi pembelajaran yang sebelumnya mereka dapatkan di sekolah. aktivitas yang dilakukan antara lain pembelajaran umum seperti membaca, menghitung dan menghapal. Pembelajaran lain seperti Bahasa inggris dan Pendidikan agama juga di lakukan di taman belajar. Teknik yang dilakukan yakni kuis, presentasi, focus group discussion, dan bernyanyi. Hasil kegiatan ini sangat membantu anak-anak meningkatkan semangat belajar khususnya dalam aspek literasi dan numerasi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Nova Apriyanto]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023436
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bagaimana mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah di tetapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa 1. Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara jelas menyebutkan bahwa Ganti Kerugian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Konten Youtube sebagai Objek Jaminan di Bank ]]>
<![CDATA[Rebica Stevani Soinbala]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023444
<![CDATA[Youtube is also increasingly in demand because it can become a new niche for finding or increasing income (salary). With this rapid development, more and more people are creating YouTube accounts to use as a business as a source of income. YouTube itself opens wide opportunities for content creators who want to create content to earn income. Currently in Indonesia there are many popular names among YouTubers. With the development of the content creator profession in the digital media industry, they earn a higher income than people in general. So that digital media gets a trial opportunity to ensure that the content created is worthy of being used as a loan value at the bank. This research is normative-juridical research. By using a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques were carried out using the library study method. The data analysis technique was carried out in a qualitative descriptive manner. Article 16 of the 2014 Copyright Law has regulated a new provision regarding legal certainty to guarantee copyrights (copyright works) as the basis for borrowing money. issued Government Regulation (PP) No. 24 of 2022 concerning Regulations for Implementing Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy which regulates intellectual property-based financing schemes. In the procedure for binding YouTube account content as a fiduciary guarantee object that is categorized as copyright, it must first be registered and ratified at the Director General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights.]]>
<![CDATA[Estimasi Penerima Alat Bantu Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Medan Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda ]]>
<![CDATA[Rahmat Darmawan]]>;
<![CDATA[Shelly Kilan Cahaya Pulungan]]>;
<![CDATA[Reni Puspita]]>;
<![CDATA[Jeni Yulinda]]>;
<![CDATA[Sarif Muda Pasaribu]]>;
<![CDATA[Hendra Cipta]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023450
<![CDATA[Dinas Sosial Kota Medan merupakan salah satu tempat penyaluran Bantuan Sosial bagi masyarakat kota Medan. Salah satu Bantuan Sosial yang disalurkan kepada masyarakat kota Medan ialah Alat Bantu Penyandang Disabilitas. Alat Bantu Penyandang Disabilitas adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dasar mereka di masyarakat, dan penyaluran tersebut dijalankan setiap tahunnya. Sehingga Dinas Sosial harus dapat memprediksi tingkat estimasi penerima Bantuan Sosial Alat Bantu Disabilitas dengan menggunakan metode regresi linier berganda dapat mengestimasi penerima Bantuan Sosial Alat Bantu Disabilitas di tahun mendatang.]]>
<![CDATA[Problematika Perumusan Unsur Tindak Pidana Perkawinan Semu dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ]]>
<![CDATA[Sugianto Sugianto]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023438
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh pejabat imigrasi dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pejabat imigrasi berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Artikel ini membahas tentang tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum, perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum. Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelaku perkawinan semu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).]]>
<![CDATA[Pelatihan Literasi pada Masyarakat Desa Renah Jelmu: Kampung Literasi Anak Negeri ]]>
<![CDATA[Diana Oktavia]]>;
<![CDATA[Cenby Rosella Elbas]]>;
<![CDATA[KMS Ade Irwansyah]]>;
<![CDATA[Rahayu Sartika]]>;
<![CDATA[Eldini Chania]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023422
<![CDATA[Pelatihan Literasi pada masyarakat desa Renah Jelmu dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan literasi. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pengajaran membaca dan berhitung bagi anak-anak dan pemuda setempat. Kegiatan pengajaran dilaksanakan sekali dalam setiap minggu dengan menggunakan media-media menarik. Selain itu, program ini juga dikemas dalam bentuk sosialisasi kepada orang tua di desa Renah Jelmu mengenai pentingnya pendidikan, pernikahan dini serta pelatihan pembuatan kreativitas seperti pembuatan keripik tebu. Guna mendukung program peningkatan literasi ini, tim pengabdian juga membuat pojok baca yang dapat diakses oleh semua warga desa Renah Jelmu. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh warga sekitar.]]>
