cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Fauzi
Contact Email
fauzi.sh@gmail.com
Phone
+6281350004080
Journal Mail Official
risalahhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sambaliung, Gunung Kelua, Samarinda
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Risalah Hukum
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 0216969X     EISSN : 27233766     DOI : https://doi.org/10.30872/risalah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Risalah Hukum merupakan terbitan ilmiah berkala bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai media publikasi pemikiran, gagasan maupun hasil penelitian dalam berbagai bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 217 Documents
 5   6   7   8   9 
Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia Ismail Navianto
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Kajian dalam penelitian ini bermaksud akan mencari dan membandingkan konsep “perkosaan” yang ada dalam KUHP khususnya Pasal 285 dengan konsep perkosaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP. Hal demikian dianggap penting karena perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang paling mencemaskan bagi masyarakat dan kemanusiaan. Di samping itu masalah perkosaan sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau nasional, tetapi sudah merupakan isu global tentang Hak Asasi Manusia. Masalah perkosaan di Indonesia, isu sentralnya hingga saat ini tetap tidak beranjak dari lemahnya hukum (KUHP) dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan. Keadaan yang demikian nampak dari sempitnya konsep perkosaan yang terkandung dalam rumusan Pasal 285 KUHP. Dalam perkembangannya, Rancangan KUHP memaknai konsep perkosaan tidak lagi sebagai persoalan moral semata-mata (moral offence), namun di dalamnya terkait masalah anger and violence yang dianggap merupakan pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan lagi menjadi satu-satunya syarat untuk adanya tindak pidana perkosaan, dan kekerasan tidak lagi harus bersifat fisik, tetapi bisa non fisik. Karena itu, tindak pidana perkosaan bisa terjadi cukup apabila perempuan yang bersangkutan tidak menghendaki untuk itu. Kata Kunci: tindak pidana, perkosaan, perlindungan hukum, korban, hak asasi manusia
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagya Agung Prabowo
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 2, Desember 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia di mana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya terhadap suami-isteri yang bersangkutan, melainkan juga terhadap anak dan/atau keturunannya. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Status sebagai anak luar kawin merupakan suatu masalah bagi anak tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak keperdataan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak-absahan anak di luar kawin tersebut. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka peluang bagi seorang anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan sang ayah yang selama ini telah tertutup rapat oleh Undang-undang Perkawinan. Putusan MK ini menuai pro dan kontra di masyarakat, hal ini wajar dikarenakan cara memandang kebijakan atau putusan tersebut memang berbeda sudut pandangnya. Berdasarkan gambaran latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? Kedua, Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pemenuhan hak-hak Keperdataan anak luar kawin berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Kata Kunci: perlindungan hukum, anak luar kawin, dan hak-hak keperdataan.
Hybrid Tribunal Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kejahatan Kemanusiaan Berat di Timor Timur Pada Tahun 1999 Ikaningtyas
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Pasca jajak pendapat 30 Agustus 1999 dimana hasilnya lebih dari 70 % masyarakat Timor Timur memilih untuk merdeka, lepas dari Indonesia, terjadi berbagai insiden kemanusiaan, seperti pembunuhan, pembumihangusan, penganiayaan dan sebagainya. Merespon kejadian tersebut berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1272, akhirnya dibentuklah UNTAET sebagai pemerintah transisi di Timor Timur, yang salah satu mandatnya adalah membentuk sistem peradilan terhadap pelaku kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang berbentuk hybrid tribunal. Melalui peraturan UNTAET Nomor 11 menyerukan segera dibentuknya sistem peradilan dengan bentuk hybrid tribunal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan UNTAET Nomor 15 dan 16 tentang dibentuknya Serious Crimes Units (SCU) yang bertugas melakukan investigasi dan penuntutan dan dibentuknya Special panels for Serious Crimes yang bertugas mengadili kasus tersebut. Namun dalam pelaksanaannya ternyata banyak kendala yang dihadapi, yaitu: sumber daya manusia yang kurang, kurangnya waktu yang diberikan kepada SCU dan Special Panels, kurangnya pendanaan serta kurangnya kerjasama dari Pemerintah RI. Kata Kunci: hybrid tribunal, Timor-Timur, dan kejahatan kemanusiaan.
Penanggulangan Tindakan Poligami yang Bertentangan Dengan Ketentuan Administratif TNI di Lingkungan Kodam VI Mulawarman Dendi Suryadi
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Penegakan hukum anggota TNI yang melakukan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI sudah dilakukan oleh Kodam VI Mulawarman dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para anggota TNI yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pekawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Kebijakan penanggulangan terhadap tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI di masa depan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan kemudian juga diterbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan dalam rangka menanggulangi tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI yang dilakukan oleh prajurit TNI yang pada prinsipnya prajurit TNI hanya diizinkan beristri seorang. Adapun penyimpangan untuk dapat diberikan izin beristri lebih dari seorang hanya dapat dipertimbangkan bilamana hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan memungkinkan, istri tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan menurut keterangan dokter suami tidak mandul. Kata Kunci: penanggulangan tindakan poligami dan ketentuan administratif TNI.
Pertanggungjawaban Hukum Yayasan yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Benhard Kurniawan Pasaribu
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Pada dasarnya, putusan berkekuatan hukum tetap adalah obyek dari eksekusi, akan tetapi terhadap hal ini akan menghadapi persoalan hukum jika pihak yang dihukum lewat putusan itu adalah sebuah yayasan yang sebenarnya tidak berbadan hukum, yang sehingga oleh karenanya menurut ketentuan undang-undang tidak diperbolehkan menggunakan kata “yayasan” di depan namanya. Terhadap putusan seperti ini tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan eksekusi putusan dan mengenai pertanggungjawaban yayasan yang tidak berbadan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ yayasan dimaksud. Dua pertanyaan di atas menarik penulis untuk melaksanakan penelitian, dimana hasil penelitian penulis mengungkapkan bahwa putusan berkekuatan hukum terhadap yayasan yang tidak berbadan hukum akan tetapi tetap menggunakan kata “yayasan” di depan namanya tetap dapat dilaksanakan eksekusi, dan bahwa anggota organ yayasan secara hukum harus dianggap sebagai pihak yang potensial untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yayasan yang merugikan pihak ketiga. Kata Kunci: putusan pengadilan, eksekusi, pertanggungjawaban hukum, yayasan, badan hukum
Relevansi Mistik Dengan Budaya Hukum Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Malik
Jurnal Risalah Hukum Volume 5, Nomor 1, Juni 2009
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The culture affects the law in the public. Mystical represents a science affecting human mindset, which finally emerges in the cultural form. Cultural process affects the law into law culture. Philosophically, mystical emergence in the law culture can be seen in three aspects, i.e. ontology, epistemology and axiology. The issue should be complicated when the law culture mystical may be too dominant, thus affecting public mindset, for instance, in determining the choice of law during general election, or in ascertaining the regulated law provision during the election of public representative. It possibly constrains the law development because it has to adapt with worldwide change and progress. Therefore, mystical existence as a law culture must be put in the exact position accompanying with the appropriate law confirmation when it should be a part of explicit provision, such as the regulation of santet in the Criminal Code.
Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Wilayah Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Rina Ekawati
Jurnal Risalah Hukum Volume 5, Nomor 1, Juni 2009
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An interesting phenomenon relates with land registration. The usual object seems used to be national land, but the recent object of land registration corresponds with water. It becomes evident at Bontang Kuala Orchard where the inhabitants build their house on the surface of the sea. Therefore, such phenomenon remains as a subject to legal review in pursuant with Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah as the legal base to regulate land registration of Indonesia.
KAJIAN YURIDIS EVOLUSI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENJADI GOOD BANKING GOVERNANCE Reka Dewantara
Jurnal Risalah Hukum Volume 5, Nomor 1, Juni 2009
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A reality that Indonesia recognize as one of the state which have applying the ugly good corporate governance principal either in privat and public sector, especially on banking sector. Pricewaterhouse Cooper study show that Indonesia under sequence with China and India with value 1,96 to principal applying good corporate governance. To corrected, various effort even also do to start with reform legislation, reform of bureaucracy, socialization of applying Good Corporate Governance till founding various institution utilize to support applying Good Corporate Governance, good policyy from Bank of Indonesia and Institution-institution which of initiative by stakeholders and share holders.
Kedudukan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank M. Fauzi
Jurnal Risalah Hukum Volume 5, Nomor 1, Juni 2009
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In pursuant to the Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan, the position of Bank Indonesia in the banking bankruptcy will be as banking authority rather than as banking creditor. The determination of Bank Indonesia as the only party to submit the bankruptcy proposal over the bankrupt bank should not comply with generally accepted bankruptcy principles, aimed to give rights and protections for creditor interest. Therefore, the adjustment of legal construction of banking bankruptcy to the bankruptcy legal principles must be considered to realize the objective and the function of bankruptcy agency, and to protect the creditor rights. The objective and function of bankruptcy agency to protect creditor interest from the bankrupt bank can smoothly be ensured to stabilize banking in general.
Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Fungsi Perjanjian Kerja Bersama dalam Hubungan Industrial Herdiansyah Hamzah
Jurnal Risalah Hukum Volume 5, Nomor 1, Juni 2009
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Work relationship between entrepreneur and worker constitutes a priority in the industrial relationship. Company’s smooth operation will be only determined from the maintenance of favorable relationship between both parties. Work relationship must be based on the fundamental guides or principles of agreement in binding both parties. The position and function of work agreement between worker and entrepreneur plays an important role in this case, which in the employment system of Indonesia, the term of “Cooperation Working Agreement” seems famously recognized. Such work agreement underlines favorable work relationship built through an attachment regulating the rights and obligations of each party. Therefore, the understanding over the position, function and the role of cooperation covenant in the work relationship should be important to realize harmonic and equal industrial relationship.

Page 7 of 22 | Total Record : 217

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2025): Volume 21, Nomor 1, Juni 2025 Vol 20 No 2 (2024): Volume 20, Nomor 2, Desember 2024 Vol 20 No 1 (2024): Volume 20, Nomor 1, Juni 2024 Vol 19 No 2 (2023): Volume 19, Nomor 2, Desember 2023 Vol 19 No 1 (2023): Volume 19, Nomor 1, Juni 2023 Vol 18 No 2 (2022): Volume 18, Nomor 2, Desember 2022 Vol 18 No 1 (2022): Volume 18, Nomor 1, Juni 2022 Volume 17, Nomor 2, Desember 2021 Volume 17, Nomor 1, Juni 2021 Volume 16, Nomor 2, Desember 2020 Volume 16, Nomor 1, Juni 2020 Volume 15, Nomor 2, Desember 2019 Volume 15, Nomor 1, Juni 2019 Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 Volume 8, Nomor 2, Desember 2012 Volume 8, Nomor 1, Juni 2012 Volume 7, Nomor 2, Desember 2011 Volume 7, Nomor 1, Juni 2011 Volume 6, Nomor 2, Desember 2010 Volume 6, Nomor 1, Juni 2010 Volume 5, Nomor 2, Desember 2009 Volume 5, Nomor 1, Juni 2009 Volume 4, Nomor 2, Desember 2008 Volume 4, Nomor 1, Juni 2008 Volume 3, Nomor 1, Juni 2007 Volume 2, Nomor 2, Desember 2006 Volume 2, Nomor 1, Juni 2006 Volume 1, Nomor 2, Desember 2005 Volume 1, Nomor 1, Juni 2005 More Issue